MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Al Jam’iyatul Washliyah Medan menegaskan jika tetap independen menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020 yang direncanakan mentas 9 Desember mendatang. Al Washliyah Medan tidak mendukung calon manapun pada kontestasi kepala daerah serentak itun
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Al Washliyah Medan Dedi Suhayri Jumat (17/7).
Menurut Dedi, sesuai dengan surat edaran Al Washliyah Sumut bernomor EXT.059/PW-AW/XIII/VII/2020 9 Juli 2020, Al Washliyah mengambil sikap untuk tidak mendukung calon.
“Dalam surat edaran itu meminta kepada pimpinan wilayah organisasi bagian Al Washliyah beserta struktur di bawahnya untuk tidak memberikan dukungan baik lisan maupun tulisan atas nama organisasi kepada salah satu calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Selain itu memang Al Washliyah tetap berpegang teguh sebagai organisasi independen sesuai AD/ART Al Washliyah,” kata Dedi.
Menurutnya Al Washliyah sendiri punya beberapa kriteria calon pemimpin. Ada 3 hal yang dilihat dari calon pemimpin.
“Sibghoh artinya ciri-ciri perilaku tingkah laku Al Washliyah, wijhah yakni harus punya arah dan tujuan organisasi mau ke mana. Selanjutnya adalah khittoh, yakni kembali ke alam dasarnya di bidang pendidikan dan dakwah serta amal sosial,” ujarnya.
Pihaknya tetap bersikukuh dengan menyatakan bahwa Al Washliyah tidak berpihak kemana-mana. Diharapkan kepada warga Al Washliyah tetap Istiqamah dengan AD/ART. (dek/ila)
BAKTI SOSIAL: PLN Pembangkitan Belawan dan Sumut menggelar bakti sosial di Masjid Al-Abrar.fachril/sumut pos.
BAKTI SOSIAL: PLN Pembangkitan Belawan dan Sumut menggelar bakti sosial di Masjid Al-Abrar.fachril/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan (UIK) Belawan bersama PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara (UIKSU) melaksanakan serangkaian bakti sosial dalam aksi gowes akbar, di Masjid Al Abrar Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli, Sabtu (18/7) pagi.
Penyerahan bantuan modal usaha senilai Rp5 juta kepada unit usaha Badan Kenaziran Masjid (BKM) Al Abrar serta pemberian santunan anak yatim ini, turut didukung PLN Unit Induk Pembangkit Sumut (UIKSU).
General Manager (GM) PLN UIKSU,Bambang Iswanto, menyatakan, penyaluran bantuan yang dikelola YBM UPK Belawan ini merupakan wujud kepedulian pihaknya untuk membantu pengembangan unit usaha bagi kemakmuran masjid yang dijalankan oleh BKM.
Sedangkan untuk kegiatan gowes akbar merupakan bagian silaturahmi di seluruh jajaran unit kerja PLN di Sumut. “Tidak hanya diikuti rekan-rekan dari Kota Medan, juga dimeriahkan peserta gowes dari PLN Pangkalan Susu,” katanya didampingi Manager UPK Belawan, Syahminan Siregar.
Pada intinya program gowes akbar untuk yang keduakali dilaksanakan ini, sebagai langkah untuk memberikan penyegaran kepada seluruh pegawai. Hal ini mengingat di tengah pandemi Covid-19, salah satu upaya pencegahan penyebarannya adalah dengan kerap berolahraga.
Dalam kegiatan bersama dengan titik kumpul awal masjid ini, ratusan peserta yang menggunakan aneka sepeda itu menempuh perjalanan hingga kantor PLN UPK Belawan di Kelurahan Sicanang, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan Covid-19. (fac/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan untuk terus menindaklanjuti adanya temuan dugaan pembuangann
limbah oli bekas ke saluran air atau drainase yang dilakukan oleh pihak pengelola bengkel Auto 2000 di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan.
“Itu dugaan pembuangan limbah harus terus diusut dan ditindaklanjuti, sebab itu bukan persoalan sepele,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Sumut Pos, Minggu (19/7).
Dikatakan Sudari, bila benar terbukti bahwa Auto 2000 telah melakukan pembuangan limbah ke drainase, maka DLH Kota Medan diwajibkan untuk segera melakukan tindakan tegas kepada perusahaan Astra Grup tersebut.
“Kita minta cek semua dokumen UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang mereka punya. Auto 2000 harus punya TPS sementara sebelum diangkut oleh pihak ketiga, DLH juga harus tahu siapa yang membawa limbah itu dan akan dibawa dan diolah lagi oleh siapa,” katanya.
Setelah itu, lanjut Sudari, DLH Kota Medan wajib untuk melakukan audit lingkungan pada Auto 2000 Sisingamangaraja Medan beserta lingkungan yang ada di sekitarnya.
“Bila rangkaian itu telah dilakukan semua dan memang terbukti bahwa terjadi pelanggaran atau pencemaran yang dilakukan Auto 2000, maka jelas Pemko Medan tidak boleh membiarkannya. Harus ada teguran keras, dan atas teguran itu harus ada perbaikan. Bila masih terbukti lagi, maka Pemko bisa melakukan pencabutan izin,” terangnya.
Sedangkan untuk sanksi pidana, kata Sudari, bila terbukti melakukan kembali maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada sanksi pidana yang menanti Auto 2000 Sisingamangara.
“Bila memang perbuatan mereka terkena sanksi pidana, mungkin hal itu bisa diserahkan kepada pihak kepolisian,” jelasnya.
Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan menemukan pembuangan limbah berupa oli kotor ke saluran parit atau drainase yang diduga dilakukan oleh pihak pengelola bengkel Toyota Auto 2000 di Jalan Sisingamangaraja Medan, tepatnya di depan makam pahlawan Kota Medan, Jumat (17/7).
Awalnya, kejadian itu terjadi saat Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution bersama DLH Kota Medan dan sejumlah pihak lainnya melakukan kegiatan gotong royong di kawasan tersebut.
Kepala DLH Kota Medan, Armansyah Lubis juga mengaku telah menurunkan tim pengawas nya untuk memeriksa dokumen yang dimiliki oleh Auto 2000 beserta dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
Sebelumnya, Armansyah menegaskan bahwa pihaknya akan tegas dalam melakukan tindaklanjut temuan tersebut. Apalagi yang pertama kali menemukan dugaan pembuangan limbah tersebut adalah Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.
Bob juga menjelaskan, bahwa temuan dugaan pelanggaran ini dapat dijerat dengan sanksi pidana. Sebab menurut UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dugaan pelanggaran itu dapat diberi sanksi pidana, dengan hukuman kurungan antara 1 sampai 5 tahun atau dendam senilai Rp1 miliar sampai Rp5 miliar. (map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan berencana untuk tetap melanjutkan penutupan kantornya yang terletak di Jalan Abdul Haris Nasution, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada hari ini, Senin (20/7).
“Besok (hari ini), kantor (Dinas PKPPR Medan) tetap tutup,” ucap Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Minggu (19/7).
Bukan tanpa alasan. Sebab Benny mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan dari Pemko Medan untuk membuka kembali kantornya yang mulai ditutup sejak Kamis (16/7) yang lalu hingga tanggal 29 Juli 2020 mendatang karena ditemukannya sejumlah pegawai Dinas PKPPR Kota Medan yang terpapar kasus positif Covid-19.
“Sampai sekarang kita belum ada terima surat dari Pemko Medan untuk membuka kembali kantor Dinas PKPPR. Jadi tetap pada rencana awal, kantor akan kita tutup sampai tanggal 29 Juli dan akan kembali kita buka pada 3 Agustus,” ujarnya.
Namun begitu, kata Benny, Dinas PKPPR tetap akan berupa untuk melaksanakan tugas yang ada di luar kantor.”Kalau tugas lapangan tetap berjalan,” katanya.
Pun begitu, kata Benny, pihaknya siap mematuhi perintah dari Pemko Medan, bila pada akhirnya Dinas PKPPR diminta untuk membuka kembali kantornya sebelum tanggal 29 Juli guna memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.”Tapi kalau memang nanti diperintahkan untuk buka kembali ya harus dilaksanakan,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM mengaku akan menyurati Dinas PKPPR pada Jumat (17/7) yang lalu untuk membuka kembali kantor Dinas PKPPR pada hari ini, Senin (20/7).
Alasannya, seluruh OPD tetap harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk penanganan kasus Covid-19 di setiap OPD di Pemko Medan, dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan tanpa harus menghentikan pelayanannya.
Sebaliknya, Benny menjelaskan bahwa penutupan sementara kantor Dinas PKPPR Kota Medan semata-mata hanya sebagai bentuk kepatuhannya kepada Perwal No.27/2020 atau Perwal AKB yang telah ditandatangani oleh Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan pada umumnya dan di kantor Dinas PKPPR pada khususnya.
“Patokan kami adalah Perwal (AKB) pasal 12 ayat 1 huruf K dan l. Itu sudah jelas. Apalagi kantor kami sebenarnya gak ada pelayanan langsung ke masyarakat, tugas-tugas juga bisa dilaksanakan tanpa harus masuk kantor,” ujarnya. (map/ila)
TERBAKAR: Petugas Damkar Pemkab Dairi berusaha memadamkan api yang melalap rumah Ranto Sihite, di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Sabtu (18/7).
TERBAKAR: Petugas Damkar Pemkab Dairi berusaha memadamkan api yang melalap rumah Ranto Sihite, di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Sabtu (18/7).
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Satu unit rumah semi permanen di Desa Bintang Kecamatan Sidikalang terbakar, Sabtu (18/7) siang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Tetapi kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Dairi, Amudi Situmeang, mengatakan, rumah yang terbakar tersebut dihuni keluarga Ranto Sihite dan istrinya, Lisda boru Simbolon. Ranto bekerja sebagai petugas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Dairi.
“Pas kejadian, rumah dalam keadaan kosong. Pemilik sedang bekerja di luar, sehingga tidak banyak barang yang bisa diselamatkan,” katanya.
Untuk memadamkan api, pihaknya mengerahkan 2 unit mobil Damkar dari Pos Jaga Sidikalang. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak berwajib. Tetapi sumber api diduga dari ruang tengah rumah itu. “Untuk sementara, korban mengungsi ke tempat saudaranya,” katanya. (rud)
BERKUNJUNG: Wagub Sumut, Musa Rajekshah, mengunjungi Pabrik Teh PTPN IV, Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Minggu (19/7).
BERKUNJUNG: Wagub Sumut, Musa Rajekshah, mengunjungi Pabrik Teh PTPN IV, Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Minggu (19/7).
SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara (Sumut) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perkebunan yang luar biasa dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian Sumut. Beberapa komoditas yang menjadi unggulan di antaranya kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan teh.
Selain fokus pada produksi komoditas unggul, ada banyak potensi lain dari perkebunan yang perlu digali, salahsatunya ialah aspek wisata. Hal ini diutarakan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah saat mengunjungi Pabrik Teh PTPN IV, Unit Bah Butong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Minggu (19/7).
“Sektor wisata kebun teh ini menjanjikan, begitu pula dengan proses pembuatan teh di pabrik. Bisa menjadi wisata edukasi yang harus kita tingkatkan agar generasi muda kita mengenal sejarah perkebunan kita dan bangga bahwa kita punya teh asli Sumut,” ujar Wagub yang juga sempat mencicipi jenis-jenis teh yang diolah pabrik.
Menonjolkan aspek wisata, kata Wagub, dengan sendirinya akan membantu meningkatkan promosi komoditas teh Sumut. Selain itu, menonjolkan aspek wisata juga akan membantu perekonomian masyarakat lokal di sekitar perkebunan. “Tadi saya juga mengunjungi Air Terjun Bah Biak yang ada di areal perkebunan Sidamanik, ini bisa menjadi salah satu aspek wisata yang bisa kita jual,” tuturnya.
Sebelumnya, Wagub bercerita bahwa rombongan delegasi Maroko yang pernah berkunjung ke Pabrik Teh PTPN IV mengaku terkesan dengan keindahan Kebun Teh Sidamanik, serta teh yang dihasilkan. Ke depan, dirinya berharap lebih banyak lagi turis mancanegara yang datang dan berkunjung.
General Manager Distrik II PTPN IV, Wispramono Budiman, menyampaikan setuju dengan Wagub, aspek wisata merupakan salah satu potensi yang tidak boleh dilupakan. (rel)
KERJA SAMA: Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu bersama Kepala Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Systo Hidayat, menunjukkan naskah kerjasama pengembangan ekonomi daerah dan keuangan digital, Kamis (16/7).
KERJA SAMA: Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu bersama Kepala Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Systo Hidayat, menunjukkan naskah kerjasama pengembangan ekonomi daerah dan keuangan digital, Kamis (16/7).
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Dairi dan Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Utara sepakat bekerja sama mendorong pengembangan ekonomi daerah dan keuangan digital di Dairi.
“Pemkab Dairi mendukung program BI mendorong perekonomian di wilayah Sumut dan menekan inflasi, terutama menstabilkan harga komoditas pangan di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),” kata Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu, usai penandatangan kerjasama bersama Kepala BI perwakilan Sumut, Wiwik Systo Hidayat, Kamis (16/7).
Hadir Direktur/Kepala group sistem pembayaran dan pengelola uang rupiah, Andiwiana Septonarwanto, asisten Direktur Amdani, para Pimpinan Bank BUMN/BUMD asisten Setda Dairi serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Rahmatsyah Munthe, kepada wartawan, Jumat (17/7) mengatakan, pada kesempatan itu Bupati berharap kerjasama ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Dairi.
“Pembentukan tim pengendali inflasi daerah (TPID) mampu menekan inflasi di daerahnya. Tetapi kami berharap bimbingan dari tim BI, seraya mengharapkan seluruh stakeholder tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi menekan inflasi dimaksud,” ujar Eddy.
Eddy juga menyebut Pemkab Dairi telah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal berbagi data, dan secara reguler dijadikan sebagai informasi akurat bagi masyarakat menekan inflasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peluncuran program Quick Respon Code Indonesia Standart (Qris) oleh BI, diharapkan menjadi aura baru bagi Indonesia dalam dunia transaksi keuangan. “Selama ini program dikuasai oleh asing, baik berupa transaksi tunai, mastercard, visa. Namun dengan adanya QR code, maka sistem pembayaran digital Indonesia dapat dikembangkan,” kata bupati.
Dengan adanya Qris, transaksi non tunai baik dilakukan bank maupun non bank berdampak langsung bagi UMKM seperti toko, warung, tiket wisata, pembayaran parkir dan donasi.
Selanjutnya, Bupati Eddy memaparkan kepada Kepala BI dan rombongan, sejumlah komoditas usaha yang dapat dikembangkan seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Untuk sektor pertanian dan perkebunan, Dairi memiliki komoditas unggulan yakni jagung, coklat, kopi serta durian yang dapat didorong menjadi sumber ekonomi masyarakat.
Sementara sektor pariwisata, Dairi salahsatu kawasan Danau Toba yakni pantai Silalahi kecamatan Silahisabungan, lokasi Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo serta Danau Si Cike-Cike yang sangat membutuhkan perhatian bersama dalam pengembanganya termasuk perhatian BI.
Untuk saat ini, kata Eddy, jenis usaha yang ada di Dairi masih didominasi usaha sektor perdagangan, eceran, serta pengadaan akomodasi, makanan, dan minuman. Penetrasi pembayaran melalui Qris, masih relatif rendah, namun memliki potensi yang cukup besar. “Pemerintah Dairi bertekad mendorong pelaksanaan program Qris tersebut,” ujarnya.
Pemkab Dairi akan segera menerapkan pembayaran secara non tunai, termasuk kegiatan yang rutin dilaksanakan masyarakat. Seperti ibadah, menggalang donasi, maupun transaksi jual beli.
Kepala perwakilan BI Sumut, Wiwiek Systo Widayat mengatakan, pembayaran non tunai seperti Qris perlu ditingkatkan sebagai salahsatu bentuk penerapan transaksi digitalisasi, yang merupakan salah satu ekosistem perekonomian masyarakat.
“Transaksi non tunai merupakan instrument kegiatan digitalisasi yang ada di masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Wiwiek, masih banyak kegiatan ekonomi yang masih understatement (belum memahami). Dengan transaksi non tunai, seluruh kegiatan ekonomi tercatat. Sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. “Karena masih banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang masih belum terdata di statistik,” tandasnya. (rud)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Dari total 2.776 orang yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 di Sumatera Utara (data per 17 Juli), tiga orang di antaranya terkonfirmasi sebagai warga Kabupaten Humbang Hasundutan. Lonjakan itu cukup tajam, karena sebelumnya tercatat ada dua orang positif di kabupaten tersebut, satu di antaranya telah sembuh. Dengan data itu, Humabahas masuk zona kuning Covid-19 (positif 1-5 orang).
Data sebaran Covid-19 yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Sumatera Utara, seperti dikutip dari halaman resmi covid19. sumutprov.go.id, pada 16 sampai 18 Juli 2020 pukul 17.00 WIB, sebanyak 3 orang terkonfirmasi positif di Humbahas. Satu di antaranya telah sembuh. Namun tidak ada rincian usia, desa, dan kecamatan si pasien dalam peta sebaran.
Selain itu, terdeteksi juga sebanyak satu orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dua orang positif, dan satu orang sembuh yang sebelumnya, pada 9 Juli sampai 15 Juli 2020.
Jubir Tim GTPP Covid-19 Humbahas, Hotman Hutasoit, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, mengatakan belum bisa memberi keterangan. “Besoklah ya, . Ini baru nyampai di DS (Doloksanggul) mendampingi deputi dari hutan industri Tele,” ucap Hotman yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Humbahas tersebut, Jumat (17/7).
Namun sebelumnya, ia menegaskan ada satu yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Humbahas. Namu ia warga Medan, dan saat ini sedang dalam perawatan di salahsatu rumah sakit di Medan.
“Inisialnya HM, Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Ia melakukan swab mandiri tanggal 7 Juli 2020 di RSU Bunda Tamrin, Medan. Hasilnya positif. Sekarang HM dirawat di Medan, dan sesuai KTP Medan maka pelaporannya oleh Medan,” ucap Hotman melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (16/7) lalu.
Kini kondisi HM sedang dalam pemulihan. “Kondisi HM semakin membaik. Sebanyak 5 orang karyawan BPJS termasuk satpamnya, telah ditest swab di Medan. Hasilnya negatif. Kelimanya telah karantina mandiri selama 14 hari ke depan, dan pelayanan dihentikan,” tutupnya.
Sebelumnya, GTPP Covid-19 Sumut mengungkapkan, zona hijau Covid-19 di Sumut bertambah menjadi 7 daerah, dari 33 kabupaten/kota di Sumut. Sebanyak 5 daerah lagi segera menyusul. Kelima daerah zona kuning Covid-19 di Sumut yang bakal masuk kembali ke zona hijau adalah Nias Selatan (Nisel) dengan jumlah 1 kasus, Samosir 2 kasus —satu di antaranya sembuh—, Humbang Hasundutan (Humbahas) 2 kasus, dan 1 sembuh, Tapanuli Selatan (Tapsel) ada 3 kasus dan 1 sembuh, serta Labuhan Batu Selatan (Labusel) ada 2 kasus.
Sebanyak 18 kabupaten/kota di Sumut masuk zona merah, karena kasus positif di atas 5 kasus. Kota Medan memiliki kasus tertinggi dengan jumlah kasus 1.650 orang positif, Pematangsiantar 112 orang positif, Tanjungbalai 7 kasus, Tebingtinggi 11 kasus, Sibolga 10 kasus, dan Padangsidimpuan 6 kasus.
Kemudian, Kabupaten Deliserdang ada 341 kasus, Langkat 26 kasus, Tanah Karo 33 kasus, Simalungun 103 kasus, Asahan 30 kasus, Labuhanbatu 5 kasus, Tapanuli Utara 8 kasus, Tapanuli Tengah 5 kasus, Serdangbedagai 27 kasus, Batubara 32 kasus, Toba 8 kasus, Dairi 4 kasus. (des)
SERAHKAN: Wakil Ketua DPC Koswari Karo menyerahkan ayam kepada Betesda.solideo/sumut pos.
SERAHKAN: Wakil Ketua DPC Koswari Karo menyerahkan ayam kepada Betesda.solideo/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Betesda Ginting, warga Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, yang sempat viral karena tinggal bersama anaknya di gubuk reot, kembali mendapat perhatian dari para dermawan.
Setelah sebelumnya, rumah gubuknya direnovasi oleh Polres Karo dan bantuan-bantuan lainnya dari masyarakat, Betesda kembali mendapat bantuan dari pengurus DPC KOSWARI (Korps Senior Wartawan Republik Indonesia) Kabupaten Karo sejumlah ayam, Kamis (16/7).
Bantuan ayam tersebut agar Betesda dapat memenuhi kebutuhan dengan cara beternak ayam. Ketua DPC Koswari Karo Gembira Ginting melalui Wakil Ketua Gogo Barus berharap semoga bantuan dapat digunakan dengan baik.
Betesta Ginting mengucapkan terima kasih saat menerima pemberian tersebut. “Saya akan kembangkan ayam ini, agar nanti bila berkunjung lagi ayamnya sudah banyak dan bisa kita makan. Sampaikan salam dan terima kasih saya kepada Ketua Koswari dan teman teman lainnya,” kata Betesda.
Rianto Ginting salah satu pengurus Koswari Karo yang juga ketua BPD Desa Lingga Julu mengatakan, terima kasih atas semua pihak yang sudah peduli terhadal Warga kami. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk saling membantu bagi orang yang membutuhkan uluran tangan paparnya.
Turut hadir dalam pemberian saluran bantuan, Sekretaris Koswari Pelita Monald Ginting SPd, Erianto Perangin angin salah satu pengurus Koswari, dan Agnesia br Nababan. (deo/han)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jumlah kasus Covid-19 di Kota Tebingtinggi bertambah menjadi 13 orang. Penambahan tersebut, setelah Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Tebingtinggi melakukan penjemputan salah seorang warga berinisial M, yang sempat menolak untuk dievakuasi.
Juru bicara GTPP Covid-19 dr Nanang Fitra Aulia mengatakan, penjemputan yang dilakukan tim sempat mendapat penolakan. Namun setelah diberikan penjelasan oleh petugas Babinsa dan Babinkamtibmas, warga tersebut akhirnya bersedia dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Menurut dr Nanang, yang bersangkutan positif berdasarkan hasil Swab dan sebelumnya juga telah dilakukan uji Rapid Test. “Hasil dari uji Rapid Tes massal kemarin, kami mendapatkan hasilnya reaktif dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Swab dinyatakan positif,”kata Nanang, Minggu (19/7).
Disebutkan Nanang, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Tebingtinggi menjadi 13 orang, 4 dinyatakan sembuh, dan 9 orang mendapat perawatan di rumah sakit.
Masih kata Nanang, petugas GTPP juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah M, dan toko milik M juga untuk sementara ditutup guna menghindari penyebaran Covid-19. (ian/han)
