MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof.Runtung Sitepu angkat bicara terkait dengan gugatan dilayangkan kepadanya oleh Pengurus Pusat (PP) Ikatan Alumni (IKA) USU ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada 3 Agustus 2020, lalu. Atas hal tersebut, dirinya dan pihak USU siap menghadapi gugatan itu.

“Saya tidak tahu ada gugatan atau tidak. Saya tahu dari pemberitaan di media. Saya tahu ada gugatan disampaikan PP IKA di PN Jaksel dari pemberitaan. Tapi, sampai sekarang belum ada saya terima surat pemanggilannya,” kata Runtung kepada wartawan di Gedung Biro Rektor USU, Rabu (26/8) siang.

Adapun pihak yang digugat, adalah menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, MWA USU, Ketua MWA USU Panusunan Pasaribu, Rektor USU Runtung Sitepu dan senat akademik USU yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Runtung mempertanyakan apa yang disampaikan Ketua Umum PP IKA USU, Raden Muhammad Syafii, yang menyebutkan bahwa tidak masuknya PP IKA USU dalam keanggotaan MWA USU merupakan tindakan melawan hukum.“Jika benar bahwa tidak masuknya Ketua Umum PP IKA USU sebagai Anggota MWA USU yang menjadi dasar diajukannya gugatan, Ketua Umum PP IKA USU yang mana?” tanya Runtung.

Runtung mengakui, ada tiga organisasi IKA USU dan masing-masing memiliki dasar hukum Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Yang pertama, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU-000396.AH.01.07. Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara, dengan Ketua Umum Sofyan Raz.

Kedua, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi ManusiaRI Nomor AHU-0002011.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dewan Alumni Universitas Sumatera Utara, dengan Ketua Umum Ir.H.Erwin Nasution.

Ketiga, keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU-0000182.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 05 Maret 2018, yang dari pemberitaan media Massa Ketua Umumnya HR.Muhammad Syafi’i,SH,MHum. “Setahu saya hingga saat ini Ketua Umum PP IKA USU atas nama Sofyan Raz masih sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020,” kata Runtung.

Runtung mengungkapkan, masalah peralihan Ketua Umum PP IKA USU Periode 2015-2017 dari Drs.Sofyan Raz, Ak kepada Ketua Umum PP IKA USU Hasil Munas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000182.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 05 Maret 2018. Ia mengakui hingga saat ini menjadi pembahasan di MWA USU.

“Sebab pelaksanaan Munas yang pertama PP IKA USU yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Januari 2018 yang seyogianya didasarkan pada Anggaran Dasar PP IKA USU tanggal 1 Desember 2014 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Keputusannya Nomor AHU-000396.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 ternyata tidak dilaksanakan,” jelasnya.

Runtung melanjutkan, terutama ketentuan yang tertuang dalam Pasal 13 Angka 4 dan Pasal 28. Pasal 13 Angka 4 berbunyi: Pengurus Pusat IKA hasil Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan dan Pasal 28 berbunyi: Perubahan Anggaran Dasar IKA USU hanya dapat dilakukan dalam Putusan Musyawarah Nasional dan ditetapkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan.

“Munas IKA USU yang pertama tersebut telah merubah Anggaran Dasar IKA USU, tetapi sebelum diajukan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan telah digunakan dalam Munas untuk memilih pengurus baru,” kata Runtung.

Dengan itu, Runtung menyebutkan, perubahan Anggaran Dasar hasil Munas yang pertama tersebut sudah digunakan untuk memilih pengurus baru sebelum diajukan penetapannya kepada Rektor. Tentu, Runtung selaku Rektor tidak mungkin menetapkan pengurus baru PP IKA USU hasil Munas yang pertama tersebut. (gus/ila)

“Jika ditetapkan dalam keputusan rektor, justru perbuatan rektor tersebut merupakan perbuatan melawan hukum,” tegas Runtung.

Terkait dengan posisi Wakil Alumni yang sebagai Anggota MWA, menurut Runtung, Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d adalah mewakili masyarakat.

“Di mana, ketentuan Pasal 26 ayat (7) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat tersebut antara lain harus memenuhi kriteria utama nonpartisan, artinya tidak boleh berasal partai politik. Siapa pun, Ketuanya. Karena, kampus bukan untuk dijadikan ranah politik,” tutur Runtung.

Kriteria utama nonpartisan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (7) dari PP No.16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU tersebut mengikat bagi setiap Anggota MWA USU yang mewakili masyarakat temasuk Ketua PP IKA USU.

Jika ada ketentuan yang diatur dalam Peraturan MWA USU bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (7) PP.No.16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU tersebut, kata Runtung, sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

“Atau, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka Anggota MWA USU yang berasal dari unsur masyarakat termasuk Ketua Umum PP IKA USU harus memenuhi kriteria utama non partisan tersebut,” jelas Runtung.

Terkait dengan dimasukkannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai Tergugat I dalam perkara tersebut, menurut Runtung tidak beralasan hukum dan tidak tepat. Runtung kembali menjelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa RI Nomor : 34618/MPK/RHS/KP/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2015-2020 pada diktum kedua angka 12 telah dengan tegasl dicantumkan Wakil Alumni Universitas Sumatera Utara sebagai Anggota MWA USU dari unsur masyarakat.

“Tentang siapa yang duduk sebagai Wakil Alumni ata unsur masyarakat pada MWA USU Periode Tahun 2015-2020 menurut saya di luar kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,” pungkasnya.(gus/ila)

Teks foto: Rektor USU, Prof.Runtung Sitepu.(BAGUS SP/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perjuangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Medan-Sumatera Utara untuk memerdekakan Lapangan Merdeka Medan, memasuki babak baru. Mereka telah membentuk Tim Tujuh yang terdiri dari anggota koalisi, siap mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap Pemko Medan agar Lapangan Merdeka (LM) Medan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Menurut Koordinator KMS yang juga bagian dari Tim Tujuh, Miduk Hutabarat, penetapan itu dinilai penting untuk menghentikan komersialisasi dan mengembalikan fungsi LM Medan sebagai cagar budaya, monumen sejarah, dan ruang terbuka hijau untuk publik.

“Senin kemarin (24/8) kami sudah menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan gugatan kepada Pemko Medan. Jika tak ada tanggapan selama 60 hari, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (26/8).

Lapangan Merdeka Medan bagian pusat inti bersejarah Kota Medan. Alun-alun kota yang aktif digunakan sejak 1880 itu awalnya bernama De Es’planade, lapangan di tengah kota. Inilah yang dipertanyakan Tim Tujuh dari KMS akan status LM Medan yang harusnya dinyatakan sebagai cagar budaya. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.13/2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031, LM Medan ditetapkan sebagai ruang terbuka nonhijau, dan jalur evakuasi bencana.

“Lapangan Merdeka Medan memiliki banyak sejarah dan rentan dialihfungsikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kami meminta Pemko Medan agar Lapangan Merdeka Medan ini dimasukan menjadi cagar budaya Kota Medan. Sebab, Lapangan Merdeka Kota Medan ini sangatlah bersejarah,” ujar pria dengan ciri khas memakai tutup kepala seperti surban tersebut.

Tak hanya itu, pihaknya meminta agar Pemko Medan merevisi Perda No.3/2011 tersebut, dan harus memasukan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya.

Penasehat Hukum Tim Tujuh, Redyanto Sidi dari LBH Humaniora menyatakan, bahwa gugatan yang dilakukan ini bersifat citizen lawsuit. “Jadi ini kita menggugat melalui cara citizen lawsuit, sehingga kita harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemko Medan. Sehingga dalam 60 hari tidak dijalankan, maka kita akan menggugat ke Pengadilan Negeri Medan,” ujarnya.

Menurutnya, tuntutan ini terkait dengan Perda No.13/2011, yang dianggap belum melindungi Lapangan Merdeka karena tidak menyebut secara tegas Lapangan Merdeka sebagai bagian dari cagar budaya.

“KMS Peduli Lapangan Merdeka Medan menilai bahwasanya LM Medan patut untuk masuk daftar cagar budaya karena memiliki nilai penting menurut sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejumlah pasal dalam Perda 13/2011 itu mengatur soal fungsi LM Medan. Antara lain, Lapangan Merdeka dinyatakan sebagai salah satu tempat berkumpul evakuasi bencana (Pasal 34 ayat 5), ruang evakuasi bencana (Pasal 47 ayat 3) dan ruang terbuka non-hijau atau RTNH (Pasal 46 ayat 4). Sementara itu, kawasan yang termasuk cagar budaya diatur dalam pasal 39 ayat 4.

Bunyinya: Kawasan cagar budaya kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan di kawasan Polonia, kawasan Kota Lama Labuhan Deli (Toapekong Labuhan), Rumah-rumah Toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan, Bangunan yang semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api Belawan, Kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula DSM (Deli Spoorweg Maatsehappij) di Pulo Brayan, Kawasan Istana Maimun, Kawasan Kampung Keling dan Kawasan Kesawan.

Aturan soal RTH di perkotaan ini diatur dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 29 UU 26/2007 itu disebut proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sementara pada ayat 3 disebutkan proporsi ruang terbuka hijau publik wilayah kota berjumlah 20 persen dari total luas wilayah. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Dirut PD Pasar Kota Medan, Nasib S.Sos MSi membantah kalau Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan mengutip uang lapak atau stand di bagian belakang lantai dasar Pasar Sei Sikambing di Jalan Gatot Subroto Kota Medan.

Sebab sampai saat ini, belum ada kepastian kapan rencana pembangunan stand atau lapak di Pasar tradisional yang merupakan satu-satunya pasar bersertifikasi SNI di Sumatera Utara itu akan dibangun.

“Gak ada itu, rumor aja itu. Sampai sekarang aja gak ada kejelasan kapan standnya itu mau dibangun,” aku Plt Dirut PD Pasar Kota Medan, Nasib S.Sos MSi kepada Sumut Pos, Rabu (26/8).

Dikatakan Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu, rencana pembangunan itu belum menemui titik terang karena belum adanya anggaran yang tersedia untuk membangunnya.

“Mana ada anggaran membangun standnya, membangunnya aja belum jelas kapan,” katanya.

Soal kabar adanya patokan harga yang akan ditetapkan PD Pasar senilai Rp35 juta sampai Rp65 juta terhadap stand-stand yang akan dibangun di perbatasan bagian belakang pasar tersebut, Nasib pun dengan keras membantahnya.”Ah mana ada itu. Dibangun aja belum, kok ada pula harga segitu,” bantahnya.

Padahal sebelumnya, sejumlah perwakilan pedagang di Pasar Sei Sikambing telah mengakui bahwa para pedagang secara satu per satu telah dipanggil oleh Kepala Pasar Sei Sikambing, M Iqbal untuk menyampaikan bahwa akan dilakukan pembangunan stand di lokasi tempat mereka berdagang dan akan dikutip uang pembangunan lapak atau stand secara bervariasi. Yakni, mulai dari harga Rp35 juta hingga Rp65 juta, tergantung dari posisi lapak yang dimaksud.

Menanggapi hal itu, Nasib enggan berkomentar jauh. Ia juga tidak mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil kepala pasar yang dimaksud untuk mengklarifikasi hal itu. “Gak ada itu, gak ada, rumor saja itu. Ya sudah ya,” katanya sembari menutup sambungan telepon.

Terpisah, Direktur Operasional PD Pasar Kota Medan, Gelora Ginting juga turut membantah hal itu. Dikatakan Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Pemko Medan itu, tidak pernah ada wacana harga stand senilai Rp35 juta sampai Rp65 juta seperti yang dimaksud. Namun, Gelora membenarkan jika memang ada rencana pembangunan stand itu.

“Rencana membangun stand itu memang ada, tapi belum tahu kapan. Minggu lalu kami baru saja mengusulkan rencana pembangunan (tembok) perbatasan di bagian belakang pasar, bukan pembangunan standnya. Pembangunan perbatasan saja belum ada persetujuan dari Badan Pengawas (Banwas) apalagi itu,” kata mantan Camat Medan Tuntungan itu.

Dikatakan Gelora, setelah nantinya perbatasan itu disetujui untuk dibangun, barulah pihaknya akan mengajukan kepada Banwas agar lapak tersebut dapat dibangun. Gelora membenarkan, jika lapak yang dimaksud ada sekitar 21 lapak.

“Jadi gak bisa kita benarkan soal patokan harga dari Rp35 juta sampai Rp65 juta itu, apalagi untuk menetapkan harga itu harus melalui persetujuan Badan Pengawas, gak bisa kita tentukan sendiri harganya,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan pedagang pasar Sei Sikambing yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Pasar Sei Sikambing mendatangi wakil rakyat pada Komisi III DPRD Medan guna mengadukan nasib mereka. Kedatangan mereka pun disambut secara langsung oleh Ketua Komisi III, M Afri Rizki Lubis di ruang Fraksi Golkar DPRD Medan, Senin (24/8) yang lalu.

Sejumlah pedagang itu mengaku dimintai uang lapak dengan nilai fantastis, uang itu disebut sebagai uang pembangunan lokasi tempat mereka berjualan selama ini. Sebab lokasi tempat berdagang mereka akan dibangun stand atau lapak yang dinilai lebih tertata dan modern.

Para pedagang yang mengaku telah berjualan di lokasi itu selama lebih dari 10 tahun mengaku keberatan jika harus membayar uang lapak dengan nilai Rp35 juta sampai Rp50 juta untuk lokasi lapak di posisi tengah dan Rp55 juta hingga Rp65 juta untuk lapak yang berada di posisi sudut. Padahal, lapak yang dibangun hanya berukuran 1×1,5 meter persegi.

Ketua Komisi III DPRD Medan, Rizki Lubis pun mengaku pihaknya akan segera memanggil PD Pasar dan para pedagang untuk secara bersama-sama membahas dan mengklarifikasi hal itu di dalam rapat dengar pendapat (RDP) di bulan September mendatang. (map/ila)