DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Dairi dan Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Utara sepakat bekerja sama mendorong pengembangan ekonomi daerah dan keuangan digital di Dairi.
“Pemkab Dairi mendukung program BI mendorong perekonomian di wilayah Sumut dan menekan inflasi, terutama menstabilkan harga komoditas pangan di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19),” kata Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu, usai penandatangan kerjasama bersama Kepala BI perwakilan Sumut, Wiwik Systo Hidayat, Kamis (16/7).
Hadir Direktur/Kepala group sistem pembayaran dan pengelola uang rupiah, Andiwiana Septonarwanto, asisten Direktur Amdani, para Pimpinan Bank BUMN/BUMD asisten Setda Dairi serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Rahmatsyah Munthe, kepada wartawan, Jumat (17/7) mengatakan, pada kesempatan itu Bupati berharap kerjasama ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Dairi.
“Pembentukan tim pengendali inflasi daerah (TPID) mampu menekan inflasi di daerahnya. Tetapi kami berharap bimbingan dari tim BI, seraya mengharapkan seluruh stakeholder tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi menekan inflasi dimaksud,” ujar Eddy.
Eddy juga menyebut Pemkab Dairi telah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal berbagi data, dan secara reguler dijadikan sebagai informasi akurat bagi masyarakat menekan inflasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peluncuran program Quick Respon Code Indonesia Standart (Qris) oleh BI, diharapkan menjadi aura baru bagi Indonesia dalam dunia transaksi keuangan. “Selama ini program dikuasai oleh asing, baik berupa transaksi tunai, mastercard, visa. Namun dengan adanya QR code, maka sistem pembayaran digital Indonesia dapat dikembangkan,” kata bupati.
Dengan adanya Qris, transaksi non tunai baik dilakukan bank maupun non bank berdampak langsung bagi UMKM seperti toko, warung, tiket wisata, pembayaran parkir dan donasi.
Selanjutnya, Bupati Eddy memaparkan kepada Kepala BI dan rombongan, sejumlah komoditas usaha yang dapat dikembangkan seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Untuk sektor pertanian dan perkebunan, Dairi memiliki komoditas unggulan yakni jagung, coklat, kopi serta durian yang dapat didorong menjadi sumber ekonomi masyarakat.
Sementara sektor pariwisata, Dairi salahsatu kawasan Danau Toba yakni pantai Silalahi kecamatan Silahisabungan, lokasi Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo serta Danau Si Cike-Cike yang sangat membutuhkan perhatian bersama dalam pengembanganya termasuk perhatian BI.
Untuk saat ini, kata Eddy, jenis usaha yang ada di Dairi masih didominasi usaha sektor perdagangan, eceran, serta pengadaan akomodasi, makanan, dan minuman. Penetrasi pembayaran melalui Qris, masih relatif rendah, namun memliki potensi yang cukup besar. “Pemerintah Dairi bertekad mendorong pelaksanaan program Qris tersebut,” ujarnya.
Pemkab Dairi akan segera menerapkan pembayaran secara non tunai, termasuk kegiatan yang rutin dilaksanakan masyarakat. Seperti ibadah, menggalang donasi, maupun transaksi jual beli.
Kepala perwakilan BI Sumut, Wiwiek Systo Widayat mengatakan, pembayaran non tunai seperti Qris perlu ditingkatkan sebagai salahsatu bentuk penerapan transaksi digitalisasi, yang merupakan salah satu ekosistem perekonomian masyarakat.
“Transaksi non tunai merupakan instrument kegiatan digitalisasi yang ada di masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Wiwiek, masih banyak kegiatan ekonomi yang masih understatement (belum memahami). Dengan transaksi non tunai, seluruh kegiatan ekonomi tercatat. Sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. “Karena masih banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang masih belum terdata di statistik,” tandasnya. (rud)
