MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kota (Pemko) Medan didesak untuk segera memperbaiki kerusakan Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Pantauan di lapangan, kerusakan jalan tersebut sekitar 2 kilometer (Km) sangat parah sejak setahun belakangan ini. Rusaknya jalan tersebut akibat bebasnya mobil melebihi tonase melintas di jalan tersebut.

Salah satu warga, Samsul mengatakan, kerusakan jalan itu diakibatkan berdirinya gudang – gudang menyalahi tata ruang wilayah, sehingga banyak truk kontainer bebas melintas membuat jalan rusak parah. Harapannya, Pemko Medan segera memperbaiki jalan yang sudah dijanjika diperbaiki.

“Tahun ini harus segera diperbaiki. Kita berharap, setelah diperbaiki agar penataan gudang yang memperburuk infrastruktur untuk segera dievaluasi. Ini sudah kita dorong dari dulu ke Pemko Medan, jadi kita tidak ingin dampak RTRW yang menyalah akan menjadi masalah terus di masyarakat,” katanya.

Sementara, Anggota DPRD Medan, Sudari juga kecewa dengan sikap Pemko Medan yang tidak tegas mengawasi pergudangan yang berdiri di sekitar Jalan Pancing 1. Padahal, kawasan itu masuk zona pemukiman masyarakat.

“Kita selama ini tahu, rusaknya jalan itu karena bebasnya truk dari gudang – gudang bebas melintas. Jadi, sampai kapan pun jalan itu bakal rusak kalau gudang itu tidak ditertibkan. Jadi, kita minta dinas terkait untuk segera mengambil langkah dan penertiban,” tegasnya.

Wakil rakyat dari Dapil Medan Utara ini meminta, agar perbaikan jalan itu yang akan dibangun tahun ini, harus dibarengi dengan penertiban gudang – gudang yang menyalahi RTRW Kota Medan.

“Sudah jelas menyalahi RTRW, berarti semua gudang yang ada itu tidak ada izin. Jadi, kita minta Dinas PKP2R untuk menertibkan terhadap pengusaha yang bandel. Jangan nanti menimbulkan masalah, baru dinas turun tangan. Untuk itu, kita minta segera ditertibkan,” tegas Sudari. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 92 orang terciduk petugas gabungan dari Pemko Medan dalam razia masker yang berlangsung di Jalan KL Yos Sudarso, simpang Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (25/8) pukul 10.00 WIB. Dari 92 tersebut, yakni 72 orang ditindak secara fisik dan 21 Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditahan.

Razia dipimpin langsung Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution melibatkan unsur Muspika Medan Labuhan terdiri dari Camat Medan Labuhan Rudy Asriandi, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edy Safari dan Danramil 11/Medan Deli Kapten TE Tobing dan Satpol PP Kota Medan.

Razia dilakukan petugas gabungan dengan menghentikan kendaraan roda dua dan empat yang melintas dari Medan menuju Belawan begitu sebaliknya. Selama razia berlangsung, sejumlah pengendara yang tidak memakai masker langsung dihentikan untuk ditindak secarà langsung.

Penindakan dilakukan dengan menyita KTP bagi pengendara yang sengaja tidak memakai masker yang bertujuan bekerja. Sedangkan, bagi pengendara yang tidak memakasi masker karena ketinggalan atau lupa, ditindak secara fisik dengan cara push up dan squat jump.

Dari amatan di lapangan, para pengendara yang dihentikan melanggar protokol kesehatan ada yang melakukan perlawanan dengan petugas karena menolak KTP untuk ditahan, selain itu ada juga pengendara terjatuh saat berusaha kabur dalam razia tersebut. “Ini identitas saya. Saya tidak mau KTP saya ditahan, saya tahu ini razia. Tapi jangan tahan KTP saya,” teriak seorang pria pengendara roda dua kepada petugas yang merazianya.

Meskipun razia sempat mendapat perlawanan dari pengendara yang tidak memakai masker, petugas gabungan telah menindak sebanyak 21 KTP dan menindak fisik sebanyak 72 orang secara di lokasi razia. Bagi diberi sanksi administrasi penahanan KTP, maka warga dapat mengambil KTP-nya di Kantor Satpol PP Kota Medan.

Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan, razia yang berlangsung merupakan arahan dari Gubernur Sumatera Utara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan masker di wilayah Medan, Binjai dam Deliserdang (Mebidang). Dengan adanya razia, masyarakat akan sadar tentang Covid-19 yang masih mewabah di Kota Medan.

“Perlu kita ketahui, di Kota Medan terpapar positif Covid-19 ada 3000 orang lebih, termasuk saya. Selama ini saya tertib memakai masker bisa terkena Covid-19, jadi saya imbau kepada masyarakat untuk tetap tertib memakai masker,” pungkas Akhyar.

Sesuai dengan peraturan, katanya, kepada masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum akan diberi sanksi administrasi. Tindakan ini untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap keselamatan diri sendiri dan keluarga. “Harapannya, masyarakat secara umum sadar untuk tetap tertib dalam mematuhi protokol kesehatan,” ujar Akhyar. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terus berupaya meminimalisir penyebaran Covid-19, baik di lingkungan Poldasu maupun di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penyemprotan cairan disinfektan.

Tak tanggung-tanggung, personel polisi langsung yang melakukan penyemprotan, yakni, Subden KBR Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut. Bahkan, Gedung Graha Pena Medan, di mana berkantornya Harian Sumut Pos dan Posmetro Medan serta percetakan Medan Graindo, turut disemprot ciaran disinfektan, Selasa (25/8).

Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan mengatakan, untuk mensterilkan Kota Medan dari Covid-19, Subden KBR Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut tetap terus melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan.

“Bahkan, pada libur panjang kemarin, sasaran penyemprotan disinfektan di halte Jalan HM Joni Medan. Di mana, halte tersebut sering di pergunakan masyarakat untuk menunggu kendaraan umum. Selain itu, di Galeri ATM yang berada di Jalan Sei Batang Hari Medan,” papar MP Nainggolan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja SIK mengatakan, dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19, Polda Sumut terus melakukan berbagai macam kegiatan guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Pelaksanakan penyemprotan disinfektan dilaksanakn kemarin oleh personel KBR Gegana yang dilengkapi dengan APD Polri dan alat penyemprot disinfektan, berikut dengan cairan disinfektan. Selain itu personel juga turut melakukan imbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan,” katanya.

Dikatakannya, Polda Sumut dan jajarannya aktif melakukan kegiatan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. “Seperti memakai masker, social distancing, mengimbau agar sering cuci tangan, dan dari Brimob Polda Sumut, kita melakukan penyemprotan yang kita anggap daerah zona merah,” ujarnya.

Terkait penggunaan masker, pihaknya tidak lagi melakukan patroli masker di lingkungan Polda Sumut, namun dibuat peraturan baru pendisiplinan menggunakan masker di kawasan tersebut.

“Jadi diwajibkan pakai masker, siapa pun yang ingin masuk ke kawasan Polda Sumut, baik personel kepolisian maupun masyarakat, jika kedapatan tidak pakai masker, maka personel yang piket di pintu gerbang Polda Sumut melarang anda masuk,” tegasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gerakan serentak kaum buruh menyuarakan penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law, juga berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/8), Adalah aliansi buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), KSPI Sumut, dan SBMI Merdeka kembali menyuarakan aspirasi dimaksud di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.

Pantauan Sumut Pos, lalu lintas di sekitar lokasi terpaksa dialihkan dampak dari massa aksi yang berkumpul di depan pintu gerbang kantor wakil rakyat. Massa tampak memenuhi ruas tersebut sehingga pengendara dari Jalan Kapten Maulana Lubis yang hendak berbelok ke Jalan Imam Bonjol, dialihkan ke arah Lapangan Merdeka. Personel kepolisian terlihat berjaga di lokasi. Kendaraan pengurai massa milik kepolisian juga disiagakan di sekitar lokasi unjuk rasa.

Dalam aksinya, massa buruh juga terlihat membawa sejumlah poster dan spanduk tuntutan. “Kami menolak rancangan undang-undang perbudakan omnibus law cipta kerja,” teriak koordinator aksi massa buruh, Toni Erikson Silalahi.

Dikatakan dia, pihaknya menolak omnibus law karena dinilai merugikan buruh jika disahkan. Draf RUU Cipta Kerja yang ada disebutnya merugikan karena tidak memberi jaminan upah hingga jaminan sosial bagi buruh.

“Adapun alasan kami menolak omnibus cipta kerja itu karena omnibus cipta kerja tidak ada kepastian terhadap jaminan kerja, tidak ada kepastian jaminan terhadap upah, juga tidak ada kepastian terhadap jaminan sosial,” ungkap Toni.

Bahkan, lanjutnya, draf RUU Cipta Kerja yang ada saat ini berpotensi menghilangkan upah minimum terhadap para pekerja dan berubah menjadi upah per satuan waktu jika disahkan. RUU tersebut juga bisa membuat buruh bekerja dengan sistem kontrak seumur hidup.

“Omnibus law cipta kerja akan menghilangkan upah minimum dan upah minimum sektor. Kedua akan diberlakukan upah per jam, lalu sistem kerja outsourcing akan dibebaskan sebebas-bebasnya. Sistem kerja kontrak akan diberlakukan seumur hidup, lalu pasal pidana bagi pengusaha akan dihapuskan,” ujarnya.

Aliansi buruh juga menuntut stop PHK dan perumahan buruh alasan Covid-19, tolak penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, copot Menaker Ida Fauziah dari jabatannya dan selesaikan kasus buruh di Sumut agar Polres Belawan menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap Apen Manurung, Ketua PUK FSPMI.

Ketua FSPMI-KSPI Sumut Willy Agus Utomo dalam orasinya mengatakan, buruh di Sumut siap mogok massal jika omnibus law disahkan menjadi UU. “Kita siap mogok massal, kabari pekerja lainnya,” seru dia.

Buruh di Sumut, sambungnya sudah sekian kali unjukrasa, poinnya tetap Sumut menolak tegas RUI Omnibus Law menjadi UU. “Hak kami yang harusnya diterima jadi dikebiri semua, ini zalim namanya. Kami meminta kepada DPRD tuntutan kami disampaikan ke DPR RI,” tegasnya.

Setelah orasi, massa buruh diterima Anggota DPRD Sumut Wagirin Arman. Ia mengatakan, semua keluhan dan aspirasi buruh di Sumut akan disampaikan ke pemerintah pusat serta akan menggelar rapat dengar pendapat di DPRD Sumut.

Wagirun juga sarankan agar aspirasi yang disampaikan buruh melampirkan berkas terkait semua persoalan yang dialami buruh. “Kami bukan eksekutor tapi bukan berarti diam,” ucapnya. (prn)