MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Medan telah ditutup sejak 2016 silam. Pasalnya, sekolah tersebut tidak lagi cocok berada di inti kota. Hal itu dikatakan Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (12/8)n

“Iya, dipindahkan karena udah gak cocok lagi berlokasinya di inti kota,” ujarnya.

Dijelaskannya, SPN Sampali itu telah dikosongkan dan pindah ke Desa Sukajadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Kemungkinan SPN Sampali akan dialihfungsikan ke arah pelayanan lainnya. “Intinya akan dibangun untuk gedung lainnya yang mengarah kepada pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Kemungkinan akan dibangun ke arah rumah sakit, gedung Polrestabes atau ke gedung pelayanan lainnya. “Ini memang belum bisa kita ekspos, sebab belum tahu ke arah mana akan dialihfungsikan,” katanya.

Adapun, nama SPN Sampali Medan dikenal mulai tahun 1984, yang sebelumnya diberi nama Dodiklat yaitu Depo Pendidikan dan Latihan yang merupakan perubahan menyeluruh di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia yangberpusat di Jakarta. Namun, SPN Sampali dipindahkan ke lokasi baru di Hinai, Langkat. Lokasi baru SPN seluas 37,8 hektare itupun mulai difungsikan sejak Agustus 2016.

Dijadikan RTP

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara berencana melakukan pembangunan atau merelokasi ruangan tahanan baru di eks Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Sumut. 

 Hal itu dilakukan dikarenakan seluruh sel tahanan di jajaran Polda Sumut baik itu Polsek maupun Polres mengalami over kapasitas sebagai imbas dari pandemi COVID-19. 

  “Kita sudah koordinasi, dalam hal ini Krimum Poldasu dengan Lapas untuk membangun Rumah Tahanan Polisi (RTP) di eks Sampali,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmadja, Selasa (11/8).

  Penumpukan tahanan ini, kata Tatan, juga disebabkan karena Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rutan saat ini juga sedang tidak menerima tahanan titipan. “Karenanya Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin telah berkoordinasi dengan pihak Lapas di Sumut terkait rencana tersebut,” katanya.

Namun, Tatan menyebutkan karena situasi saat ini masih pandemi COVID-19, maka pembangunan RTP tersebut masih ditunda. Dia pun belum dapat memastikan kapan waktu pembangunan tersebut akan dimulai.

  Karenanya, sambung Tatan, untuk saat ini, pihak kepolisian hanya bisa memanfaatkan secara maksimal ruangan tahanan yang ada dahulu. Hal ini sembari menunggu pembangunan RTP yang baru nanti. “Jadi memaksimalkan RTP yang ada, namun tetap menyesuaikan situasi,” jelasnya.

  Tatan menyebutkan, seperti yang dilakukan salah satu Polsek yang ada di jajaran Polrestabes Medan yang membangun ruang tahanan sendiri dengan biaya swadaya sendiri. 

  Dia menuturkan, untuk anggaran atau biaya para tahanan yang ada di Polsek dan Polres/tabes, maupun di Poldasu memang sudah ada anggarannya. Namun menurutnya, dengan banyaknya over kapasitasnya tahanan, anggaran sudah pasti bertambah.

  “Untuk biaya (makan) para tahanan, itu sudah dianggarkan dari pemerintah. Tapi kalau saat ini ada kendala, nanti kita koordinasi lagi dengan pimpinan agar ada pengajuan anggaran baru,” katanya. (mag-1/bbs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menerapkan sistem dalam jaringan atau daring guna menghimpun sektor pendapatan Pemprov Sumut, dinilai perlu dievaluasi. Sebab, antara target pendapatan daerah dan belanja daerah yang diperoleh pada semester I/2020 ini, masih sangat rendah capaiannya.

“Soal target pendapatan daerah Sumut 2020 direncanakan Rp13,8 triliun dan realisasi semester I Rp4,6 triliun (34%). Sementara belanja daerah TA. 2020 sebesar Rp14 triliun dan realisasi sebesar Rp3,8 triliun (27%). Artinya target pendapatan masih sangat rendah 34% pada semester I diakhir Junin

Begitu juga belanja daerah pada laporan realisasi semester I masih rendah yakni 27%,” kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda menjawab Sumut Pos, Rabu (12/8).

Soal teknis mengoptimalkan pendapatan sistem daring menurut dia, boleh-boleh saja, yang penting adalah pendapatan yang ditargetkan itu harus realistis dan dapat dicapai nantinya. Apalagi, memastikan pendapatan tercapai mendekati target pada akhir tahun anggaran merupakan amanah Undang- undang.

“Perkiraan terukur menjadi penting agar apa yang ditargetkan dapat diukur tercapai atau tidak. Melihat capaian masih 34% tentunya harus ada evaluasi terhadap capaian tersebut untuk diperbaiki pada RPAPBD 2020. Capaian tersebut sangat rendah begitu juga pada sektor belanja daerah,” katanya.

Mantan sekretaris eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini menambahkan, untuk belanja daerah yang berkaitan sama daya tahan daerah menghadapi pandemi Covid-19 sangat penting. Apalagi pertumbuhan ekonomi diperkirakan defisit.

“Pemulihan ekonomi yang disampaikan dengan mendorong belanja daerah tentunya disambut positif. Namun, bila dilihat laporan realisasi belanja akhir Juni 2020 yang baru 27%, rasanya tidak konsisten sejalan dengan capaian belanja daerah,” ungkap dia.

Karenanya ia mendorong Gubsu Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja jajaran BPKAD di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas Ismael Parenus Sinaga, dalam menerapkan sistem daring tersebut untuk pengoptimalan target pendapatan daerah Pemprovsu tahun ini.

“Efektivitas sistem daring ini perlu diuji apakah benar bisa dilaksanakan secara baik atau tidak. Mungkin harus dilakukan juga uji sistem daring. Berapa persen yang bisa menggunakan sistem daring agar efektif. Sebab, ada juga yang belum bisa menggunakan dari misalnya untuk pajak kendaraan untuk sopir maupun warga desa,” pungkasnya.

Ismael Sinaga sebelumnya mengutarakan, Pemprov Sumut terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Hal ini penting dalam upaya percepatan pembangunan daerah dan penanganan pandemi Covid-19 di daerah ini.

Upaya yang dilakukan pihaknya menurut dia antara lain mengoptimalkan pelayanan berbasis daring. “Jadi kita memang harapkan pada masa pandemi ini, pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota, mencari cara bagaimana supaya pendapatan daerah bisa kita maksimalkan, antara lain dengan mengoptimalkan pelayanan atau pendapatan daerah berbasis daring,” katanya usai mengikuti Pengarahan Pencapaian Target Realisasi APBD TA. 2020 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (8/10). Rapat koordinasi juga diikuti Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dari kediaman dinasnya, Jalan Jenderal Sudirman Medan.

Sementara dari sisi belanja daerah, lanjut Ismael, Gubsu memberi arahan agar kegiatan Pemprovsu 2020 dilakukan percepatan. Sehingga, bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Sumut di kuartal III. “Kita sedang mendorong supaya belanja terkait stimulus ekonomi dan kesehatan bisa dilakukan secara efektif, apakah itu melalui belanja yang dilakukan oleh OPD kita, maupun belanja tidak terduga dalam penanganan covid. Maka itu kita dorong terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.

Sebagai informasi, realisasi APBD Sumut hingga Juli 2020 berada pada angka yang positif. Total pendapatan mencapai Rp5.706.306.661.542 atau 43,81% dan total belanja mencapai Rp4.477.277.638.345 atau 34,02%. Namun Ismael mengatakan ada kendala yang memengaruhi realisasi APBD yakni pandemi Covid-19.

“Covid-19 itu berpengaruh dari sisi pendapatan, misalnya saja penerimaan kita itu kan dari SAMSAT. Pada awal pandemi ada SAMSAT di beberapa titik yang dikurangi intensitasnya guna menghindari terjadi kerumunan, tapi saat adaptasi baru ini sudah kita mulai buka dengan protokol kesehatan,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa terakhir ini hingga kemarin, Kota Medan diterpa cuaca cukup panas.Berbeda dengan hari ini, Rabu (12/8/2020), sejak dini hari, sebagian Kota Medan kembali diguyur hujan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengatakan, terjadinya hujan di Kota Medan akibat gangguan cuacan

“Adanya gangguan cuaca di wilayah Samudera Hindia Barat Sumatera mengakibatkan adanya daerah belokan angin di wilayah Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan hujan,” ujar Kepala BMKG Edison Kurniawan saat dikonfirmasi pada Rabu (12/8/2020).

Hujan yang mengguyur Kota Medan diprediksi berintensitas ringan hingga lebat. “Hujan tersebut dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, khususnya wilayah Pegunungan hingga pantai Timur Sumatera Utara termasuk Kota Medan,” paparnya.

Kondisi tersebut diprediksi bakal terjadi hingga tiga hari mendatang. “Kondisi ini diprakirakan masih akan terjadi hingga 3  hari ke depan,” ujarnya.

Selanjutnya, dia juga menuturkan terkait kecepatan angin di wilayah Sumatera Utara.”Angin bergerak dari Barat Daya menuju Timur Laut dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam,” paparnya.

Lebih rinci Edison menguraikan, prakiraan cuaca sejak pagi, Rabu (12/8/2020) hingga hari ini, Kamis (13/8/2020) dinihari.  

“Pagi hari diprediksi berawan dan hujan ringan di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara,” ujar

Hal sama juga diprediksi bakal terjadi di lokasi yang sama pada siang hari.”Pada siang hari, berawan dan berpotensi hujan lokal di wilayah Pegunungan hingga Pantai Timur Sumatera Utara,” lanjutnya.

Bukan hanya pagi hingga siang, pada malam hari pun hujan akan diprediksi bakal mengguyur di wilayah Pantai Barat, Pegunungan hingga Pantai Timur Sumatera Utara.

“Pada sore hingga malam hari, diprediksi berawan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Pantai Barat, Pegunungan hingga Pantai Timur Sumatera Utara,” terangnya.

Sedangkan pada Kamis (13/8/2020) dinihari, wilayah Pantai Timur Sumatera Utara diprediksi hujan berintensitas sedang.

“Pada dini hari, diprediksi berawan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara,” pungkasnya. (bbs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan telah memulai pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan. Saat ini jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Sicanang itu tengah dalam tahap pemancangan pondasi atau sheet file abutment jembatan.

“Alhamdulillah sudah berjalan (pembangunannya), total progres baru kurang lebih 7 persenan. Saat ini sedang dilakukan pemancangan sheet file abutment jembatan, Insya Allah minggu depan kalau Pak Plt Wali Kota (Akhyar Nasution) sudah sembuh, beliau akan meninjau lokasi pembangunan,” ucap Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra ST M.Eng kepada Sumut Pos, Rabu (12/8).

Dengan kondisi demikian katanya, Dinas PU telah menargetkam dapat menyelesaikan proses pembangunan pada akhir tahun ini, atau tepatnya awal Desember 2020. “Insya Allah awal Desember 2020 akhir pekerjaan. Doakan saja supaya bisa selesai tepat waktu,” jawabnya.

Namun begitu, kata mantan Kabag Pembangunan Kota Medan itu, membangun jembatan yang sudah dua kali ambruk itu bukan lah tidak ada kendala. Jembatan dengan anggaran Rp14,2 miliar dari pagu awal Rp15 miliar itu memiliki kendala pembangunan akibat kondisi medan tempat jembatan dibangun.

“Sampai saat ini, itu anggaran yang tersedia. Tapi setelah melihat banyak perubahan kondisi Medannya akibat gerusan air pasang atau dinamika pantai, saya khawatir designnya jadi tidak sesuai lagi. Misalnya perkuatan pelindung abutmentnya perlu penambahan volume yang berakibat pada perubahan biaya perkuatan abutment itu,” jelas Zulfansyah. Sehingga, lanjut Zul, pihaknya membutuhkan anggaran biaya tambahan untuk itu, agar kondisi pembangunan dapat tetap dibangunin secara maksimal. “Adendum kontrak diperlukan, maka dengan demikian anggaran biaya untuk pek jembatan sampai selesai akan bertambah, yang berarti biaya yang ada ini masih kurang untuk menyelesaikan pek hingga selesai,” urainya.

Pihaknya menilai itu penting, mengingat Dinas PU Kota Medan betul-betul menginginkan jembatan Titi Dua Sicanang dapat dibangun dengan sangat baik dan kokoh, mengingat jembatan tersebut sempat ambruk sebanyak dua kali.

“Yang menjadi pertimbangan kami adalah kualitas, kita tidak mau memaksakan penyelesaian pekerjaan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Saat ini kita lihat dulu perkembangannya,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Medan dari Dapil Medan Utara, Abdul Rani meminta Dinas PU untuk benar-benar melakukan pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang secara maksimal dan tepat waktu.

“Kualitas tentu harus yang utama, untuk apa selesai kalau cuma sekadar selesai, tahu-tahu nanti ambruk lagi. Harus dilakukan pengerjaan sesuai standar, agar jembatan ini tidak ambruk untuk ketiga kalinya,” jawabnya. Sedangkan untuk anggaran tambahan yang dibutuhkan, Rani menyebutkan jika pihaknya di DPRD Medan dapat membantu menganggarkan anggaran yang dibutuhkan itu.

Sepertinya diketahui, jembatan Titi dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan pada Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 Miliar.

Namun sebelum selesai sekitar tanggal 6 November 2017, jembatan tersebut amblas. Pada APBD TA 2018, pekerjaan itu ditender ulang oleh dinas PU Medan dengan nilai Kontrak Rp13,642.443.000. Parahnya, pada 20 Oktober 2018 jembatan itu kembali amblas. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Brimob Polda Sumatera Utara kembali membagikan sembako untuk membantu warga yang tergolong ekonomi kurang mampu yang terdampak virus corona atau Covid- 19 di daerah Kota Medan.

  “Untuk pembagian sembako hari ini menyasar kepada warga di Kecamatan Medan Sunggal. Pembagian sembako ini akan terus kita lakukan untuk warga yang terdampak Co-vid-19,” kata Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Abu Bakar Tertusi, Rabu (12/8).

 Abu Bakar menyampaikan, bantuan sembako ini merupakan wujud kepedulian Brimob terhadap warga yang terkena dampak Covid-19 di daerah ini. “Bantuan sembako yang kami berikan ini merupakan wujud kepedulian Brimob kepada masyarakat. Tentunya kami turut merasakan kesulitan yang dialami oleh warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi ini,” ujarnya.

Selain memberikan bantuan, pada kesempatan itu juga personel memberikan imbauan tentang pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi corona.  “Kita juga memberikan imbauan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas, tetap menjaga jarak dan selalu menggunakan masker,” ujarnya. (ant/ila)