MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) IX di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan yang menimbulkan penolakan dari warga, membuat anggota DPRD Kota Medan Janses Simbolon angkat bicara. Politisi Partai Hanura ini mendesak Plt Walikota Medan agar mengevaluasi kinerja Lurah tersebut.

“Kita minta kepada Plt Wali Kota Medan mendengar keluhan masyarakat atas penolakan pengangkatan Kepling yang baru. Sebab pengangkatan Kepling itu diprotes oleh warga yang dianggap tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat di lingkungan itu,” tegas Janses Simbolon, Selasa (7/7).

Apalagi dalam proses pengangkatan Kepling IX yang baru atas nama SR Jepsen Sinambela, lanjutnya, banyak menuai protes warga. Sehingga, sempat terjadi dua kali aksi demo penolakan penetapan Kepling IX.

Wakil Ketua Fraksi HPP DPRD Kota Medan ini meminta meminta Camat Medan Labuhan untuk mempertimbangkan kembali dikeluarkannya SK pengangkatan kepling IX tersebut. “Karena seharusnya sebelum menerbitkan SK pengangkatan Kepling yang baru, sebagaimana aturan Perda Nomor 9 tahun 2017 pada Pasal 15 ayat 3, camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi terhadap Kepling yang akan diangkat,” katanya.

Selain itu, Camat harusnya memberikan penjelasan sebenarnya kepada perwakilan warga yang berdemo saat mendatangi kantor camat, bukan lepas tangan terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.

Janses kecewa dengan pengangkatan kepling yang baru terkesan tanpa musyawarah, sehingga lurah dianggap belum maksimal sebagai pengayom bagi masyarakat.

“Kalau memang dijalankan prosedur dengan bermusyawarah, masyarakat pasti tidak ribut. Jadi, sudah jelas lurah yang bersangkutan menjalankan tugasnya tidak sesuai fungsi dan prosedur yang ada, makanya kita minta agar lurah tersebut segera dievaluasi. Agar tidak ada kegaduhan di masyarakat,” kata Janses.

Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandy mengatakan, agar masyarakat dapat bersabar dan diharapkan agar dapat menahan diri, untuk keluhan warga sudah mereka terima dan masih tahap pembahasan.

“Karena di tengah kondisi Covid-19 saat ini, kami akan terus mencoba merumuskan apa yang menjadi keinginan warga tersebut, jadi kita minta untuk sabar, semuanya ada prosesnya,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut saat ini sedang membahas realokasi anggaran tahap II. Selain bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial (JPS), stimulus ekonomi dampak pandemi Covid-19 akan difokuskan ke sektor pangan serta membangkitkan kembali sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Guna merumuskan hal ini, Pemprov Sumut mengundang dan menerima masukan berbagai pihak.”Kita menerima masukan. Ke depan kita akan rumuskan arah kebijakan untuk stimulus ekonomi dari masukan-masukan ini,” ujar Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat memimpin rapat membahas Penanganan Dampak Ekonomi n

Akibat Wabah Covid-19 di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (6/7).

Menurutnya, pangan adalah salah satu sektor yang masih memiliki potensi besar dan bisa dibangkitkan pada masa pandemi Covid-19. “Kita belum menyampaikan prioritas apa yang harus jadi fokus stimulus ekonomi. Namun dari gambaran yang kita dapatkan, kita bisa mengembangkan sektor pangan seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Jadi ini maunya jadi sektor unggulan ekonomi,” ujarnya.

Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan sektor lain. Untuk itu, selanjutnya masukan berbagai pihak tersebut dijadikan bahan pertimbangan Pemprov Sumut. Masukan berbagai pihak mulai dari pemangku kebijakan, pelaku industri hingga akademisi sangat dibutuhkan. “Jangan biarkan masyarakat larut dalam situasi seperti saat ini, kita tidak mungkin berdiam diri,” kata pria yang akrab disapa Ijeck.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengusulkan agar Pemprov Sumut memperhatikan sektor UMKM. Menurutnya, sektor tersebut menyerap kurang lebih 90% tenaga kerja di Sumut. Terlebih, sektor UMKM bisa melakukan peralihan produksi barang.

Misalnya, industri yang biasa membuat bahan pakaian bisa beralih membuat alat pelindung diri (APD) dan sebagainya. “Sebagian pelaku usaha melakukan peralihan. Kita dorong mereka mau beralih kepada usaha-usaha yang saat ini dibutuhkan, peralihan meningkatkan omset,” katanya.

Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Sumut, Taulina Anggarani mengatakan, para pemegang kebijakan sebaiknya menyalurkan bantuan sosial dengan cepat dan tepat, sehingga angka kemiskinan tidak bertambah banyak. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Sumut pada September 2019 mencapai 8,63%.

Pandemi ini menurutnya memengaruhi perubahan tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat. Sementara berbagai bansos terkait Covid-19 baru dimulai pada April 2020. Berdasarkan hal tersebut, BPS memperkirakan kemiskinan Maret 2020 akan mengalami kenaikan. Saat ini BPS masih melakukan penghitungan mengenai kemiskinan pada periode tersebut.

“Angka kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh besaran, ketepatan dan kecepatan penyaluran bantuan sosial. Jika penyaluran berbagai bantuan sosial berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka angka kemiskinan September 2020 dimungkinkan untuk menurun kembali dibandingkan dengan kondisi Maret 2020,” ungkapnya.

Sementara, Dosen Fakultas Ekonomi USU Wahyu Ario Pratomo masih optimis dengan pertumbuhan ekonomi di Sumut. Menurutnya dari sisi ekspor, Sumut masih memiliki peluang. Sektor pertanian pun masih berperan penting. “Saya lihat kinerja (pemprov) triwulan pertama tidak begitu bermasalah, tapi kalau kita lihat dari sisi ekspor masih ada peluang,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Sirojuzilam Hasyim mengatakan, Sumut memang memiliki peluang yang kuat. Apalagi selama ini pertumbuhan ekonomi Sumut selalu lebih tinggi dari nasional. Sumut memiliki potensi dibidang pertanian. Karenanya pertanian perlu diberi perhatian khusus.

“Pertanian adalah sektor yang paling bisa kita amankan. Karena pertanian itu jauh dari keramaian. Paling tidak itu bisa dipertahankan dan dikembangkan,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan Kota Medan terpaksa harus diundur hingga tahun 2021 mendatang, baik pembangunan yang dibiayai dari APBD Kota Medan hingga yang dibiayai dari APBN. Hal itu terjadi akibat banyaknya anggaran yang direfocussing baik di tingkat daerah hingga tingkat pusat guna membiayai anggaran penanggulangan Covid-19.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga menyebutkan, sejumlah rencana pembangunan memang harus digeser hingga tahun 2021 mendatang. Dan salah satu pembangunan yang dibiayai oleh APBN yang terpaksa harus diundur hingga tahun depan adalah pembangunan Pasar Aksara.

“Untuk proyek-proyek pembangunan dari APBN, seharusnya di tahun ini kita bangun Pasar Aksara, tapi karena Covid-19 maka anggaran dari pusat tidak jadi turun. Untuk itu akan kita ajukan lagi agar bisa dianggarkan di tahun depan dan bisa dibangun di tahun depan,” ujar Irwan kepada Sumut Pos, Selasa (7/7).

Dikatakan Irwan, untuk membangun Pasar Aksara, pihak pemerintah pusat memang telah sepakat untuk membangun pasar Aksara, asalkan Pemko Medan telah menyediakan lahan untuk pembangunan Pasar Aksara yang baru.

“Lokasi kan memang sudah lama kita sediakan, di jalan Masjid, di belakang Pos Polisi Percut Seituan Jalan Williem Iskandar. Itu masuk kawasan Deliserdang, tapi lahannya sudah milik Pemko Medan, karena lahannya sudah dibayar,” katanya.

Sedangkan untuk proses pembangunannya, lanjutnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar. Untuk pembangunan yang lain, Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan untuk penanganan banjir rob yang ada di Belawan.

“Kalau gak salah sempat dana yang masuk ke Pemko Medan dari pusat itu sekitar Rp5 miliar, tapi selebihnya belum jadi masuk karena Covid ini. Itu untuk penanggulangan banjir Rob, mungkin bukan untuk tanggul rob, saya sendiri lupa itu, nanti saya cek lagi untuk apa. Karena setahu saya kalau untuk buat tanggul rob itu dananya besar sekali,” terangnya.

Lalu untuk proses pembangunan dari pusat lainnya, kata Irwan, pemerintah pusat akan membangun terminal Amplas dan Pinangbaris. “Tapi kalau terminal itu kan setahu saya bukan hanya dananya, tapi proses pembangunannya juga akan dilakukan oleh Kemenhub. Yang saya dengar, untuk Amplas bisa di tahun ini juga tapi mungkin tidak semuanya, jadi dia pengerjaannya dari anggaran multi years. Dan kalau untuk terminal Pinangbaris, itu sepertinya memang gak bisa di tahun ini, infonya kemungkinan di tahun depan,” jelasnya

Sedangkan untuk pembangunan lainnya, seperti Fly Over dan Underpass, kata Irwan, belum ada rencana pembangunan Fly Over ataupun Underpass baik di tahun ini maupun di tahun 2021 mendatang.

“Rencana pembangunan di tahun ini akan diajukan untuk direalisasikan di tahun depan. Untuk Fly Over dan Underpass memang belum ada masuk ke rencana pembangunan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan, mengaku kecewa terhadap kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Medan.

Pasalnya, saat Pansus Covid-19 melakukan peninjauan ke Pasar Petisah untuk melihat penerapan protokol kesehatan, Selasa (7/7) masih sangat banyak ditemukan para pedagang dan pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak.

Padahal, lokasi pasar periksa sendiri terletak tidak jauh bahkan hanya berada diseberang Posko GTPP Covid-19 Kota Medan. “Kita sangat kecewa dan menyayangkan kinerja GTPP Covid-19. Kondisi Pasar Petisah sangat memprihatinkan, masih banyak pedagang yang tak pakai masker, padahal diseberangnya ada Kantor Gugus Tugas. Artinya, pengawasan gugus tugas ini jelas sangat lemah,” kata Robi dengan kecewa.

Saat mengunjungi pasar itu, Robi mengaku jika pihaknya sempat menanyakan perihal kondisi pelanggaran protokol kesehatan tersebut kepada seorang petugas Gugus Tugas. Namun, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu justru mengaku kaget mendengar jawaban dari petugas tersebut.

“Saya sempat nanya ke petugas Gugus Tugas mengenai pengawasannya, dia jawab kalau mereka tak tahu. Padahal itu di depan mata mereka, tapi tak tahu, sungguh sangat kita sayangkan. Jelas nampak tak serius gugus tugas melawan pandemi ini,” jelasnya didampingi sejumlah anggota Pansus lainnya yang ikut saat sidak.

Melihat kondisi itu, Robi dan anggota Pansus lainnya memaklumi jika angka peningkatan pasien positif Covid-19 terus naik. Hal itu disebabkan karena minimnya konsep GTPP Covid-19 Medan dalam menangani pandemi ini. “Wajar saja , kalau hari ini masyarakat yang terpapar jadi bertambah, karena mereka (GTPP) tidak punya konsep yang jelas,” ucapnya.

Ia justru mempertanyakan bagaimana sebenarnya berjalannya Perwal No.11/2020 dan sistem Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang didengungkan oleh Pemko Medan.

“Perwal masih berlaku dan ada yang baru lagi, tapi sangat-sangat tidak berfungsi. Sanksinya tak ada, infrastrukturnya tidak ada dan belum memadai, pengawasannya juga tidak ada,” tegasnya.

Kepada masyarakat, ia berharap untuk taat menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Sebab apapun langkah yang dilakukan oleh gugus tugas saat ini, masyarakat tetap harus menjaga kesehatan sendiri dengan cara disiplin menarapkan protokol kesehatan yang dimulai dari diri sendiri.

“Kalau masih seperti ini terus, ya bagus namanya jangan Gugus Tugas lagi. Tapi jadi Gugus Tubol (Tunggu Bola). Ya habis kerjanya menunggu saja, yang di depan mata saja tak nampak, masak ada pelanggaran protokol kesehatan di depan kantor sendiri tak bisa terlihat. Bagaimana lagi kalau pelanggaran ditempat lain,” ucapnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tidak diketahui kapan pandemi Covid-19 ini bakal berakhir. Karenanya, masyarakat Kota Medan diminta untuk mengikuti protokol kesehatan yakni mengenakan masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Plt Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbang) Kota Medan, Ir Purnama Dewi MM menyebutkan, Perwal Nomor 27/2020 tersebut sudah ditandatangani Plt Wali Kota Medan, beberapa hari lalu. Dengan begitu, perwal tersebut sudah dapat diterapkan di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, Perwal AKB sudah diselesaikan di bagian hukum dan sudah ditandatangani pula oleh Pak Plt Wali Kota,” kata Purnama Dewi kepada Sumut Pos, Selasa (7/7).

Dikatakannya, Perwal tersebut mengatur soal adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan, dimana Pemko Medan telah lama mensosialisasikan protokol kesehatan tersebut. Adapun maksud dibuatnya Perwal Nomor 27/2020 tersebut, tertera dalam Bab II Pasal 2, yakni sebagai pelaksanaan AKB pada kondisi pandemi Covid-19 di Kota Medan.

Sedangkan tujuannya, ada pada Pasal 3, yakni pertama, untuk percepatan penanganan Covid-19. Kedua, untuk meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan AKB dimasa pandemi secara terintegrasi dan efektif. Dan ketiga, untuk meningkatkan koordinasi, harmonis serta sinkronisasi kebijakan tentang AKB antara Pemda, pemangku kepentingan dan masyarakat daerah.

“Perwal ini tetap berjalan dengan Perwal Nomor 11/2020. Tidak ada yang berseberangan, justru saling mendukung satu sama lain untuk penerapan protokol kesehatan pada masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.

Sebelumnya, saat mengisi acara talk show bertajuk Perwal Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Penanganan Covid-19 di Studio II TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau Medan, Senin (6/7), Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengungkapkan, Perwal AKB ini berisikan tentang pedoman yang harus dilaksanakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas rutin sehari-hari. “Inti perwal ini merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yakni mengenakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan,” kata Akhyar.

Dengan telah disahkannya perwal ini, Akhyar mengajak semua masing-masing unit kerja untuk membuat gugus tugas di lingkungan unit kerjanya masing-masing guna menjalankan Perwal tentang AKB tersebut. “Kita tidak tahu kapan wadah ini akan berakhir, sehingga harus kita hadapi bersama dengan mengikuti seluruh pedoman yang ada dalam Perwal tentang AKB tersebut,” ungkapnya.

Akhyar juga menerangkan, telah terjadi pergeseran episentrum penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Awalnya penyebaran terjadi di Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Selayang, tapi kini telah berpindah ke Kecamatn Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area, serta Medan Kota. Dikatakannya, kondisi itu terjadi akibat kurang disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. “Jadi dengan disahkannya Perwal tentang AKB ini, kita harapkan masyarakat dapat melaksanakannya sehingga penularan Covid-19 dapat kita atasi,” harapnya.

Akhyar juga menjelaskan, Pemko Medan saat ini terus melakukan screening secara selektif kepada masyarakat yang tergolong Orang Tanpa Gejala (OTG) guna mencegah terjadinya penularan. Sebab, kebanyakan dari masyarakat yang positif Covid-19 berasal dari OTG. Kondisi itu terjadi karena mereka tidak ada gejala seperti demam, pilek dan batuk sehingga bebas berinteraksi. Akibatnya ketika dilakukan rapit test hasilnya reaktif dan dilanjutkan dengan test swab, hasilnya juga positif.

Perwal Abal-abal

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus menilai, Perwal AKB tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perwal Nomor 11/2020. “Sudah saya baca Perwalnya, sama saja itu. Apa bedanya sama Perwal Nomor 11/2020? Perwal abal-abal juga itu,” ujarnya kepada Sumut Pos, di gedung dewan, Selasa (7/7).

Dikatakan Robi, Perwal tersebut tidak memberikan sanksi-sanksi tegas, sehingga tak ada bedanya dengan Perwal Nomor 11/2020 yang hanya menerapkan sanksi administrasi. Apalagi, penerapan sanksinya juga tidak dilakukan secara maksimal oleh Pemko Medan.

“Saya sudah baca itu, Bab VIII tentang sanksi administratif di Perwal itu. Sanksinya ya sama saja dengan Perwal sebelumnya, misalnya teguran lisan, teguran tertulis, penahanan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara, sampai pada pencabutan izin. Inikan tak efektif. Tak cuma itu, di Perwal sebelumnya juga ada sanksi itu, tapi sampai saat ini saya belum ada mendengar kalau Pemko ada mencabut izin usaha bagi para pengusaha yang sudah melanggar Perwal. Yang ada masyarakat kecil saja yang diberi sanksi, ya penahanan KTP itu,” katanya.

Menurut Robi, saat ini yang harus dilakukan gugus tugas bukan hanya memikirkan regulasi atau sistem dalam menangani Covid-19. Tetapi lebih dari itu, gugus tugas juga bisa menerapkan dan menegakkan sanksi yang ada dalam setiap Perwal yang telah dibuat. “Jadi jangan kesannya, Perwal ini cuma sebagai sistem saja.

Faktanya, di depan kantor gugus tugas Kota Medan sendiri ada yang namanya Pasar Petisah. Dan saat tadi kami kesana, bukan cuma pembeli, bahkan pedagang sekalipun banyak yang tak pakai masker dan jaga jarak. Intinya ada di pengawasan dan penegakan, gugus tugas tolong serius lah,” pungkasnya. (map)