Wisata Alam akan Dibuka di Wilayah Zona Hijau-Kuning, Wisatawan Dicegah Berkerumun

24 June 2020 07:50 AM

AIR TERJUN: Air terjun Situmurun atau Binanga Lom yang langsung jatuh ke Danau Toba, di Jonggi Nihuta Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumut. Binanga Lom artinya sungai yang menyejukkan, memiliki ketinggian hingga 70 meter dan terdiri dari 7 tingkat. Perjalanan ke sana bisa dilakukan dari Parapat atau Balige, dengan menyewa kapal wisata.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembukaan aktivitas di taman wisata alam yang tersebar di 270 kabupaten/kota di tanah air, akan diizinkan secara bertahap dan terbatas. Pembukaan wisata alam ini hanya dibolehkan di zona aman Covid-19, yakni yang berkategori hijau dan kuning. Pengelola wisata wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, membatasi jumlah wisatawan, dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak ada kerumunan.

“TAMAN WISATA alam yang direncanakan dibuka secara bertahap adalah yang berbasis ekosistem dan konservasi dan dengan tingkat risiko Covid-19 yang paling ringan, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Selain berisiko rendah, terbuka menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujar anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (23/6).

Reisa menyebut, pembukaan taman wisata alam itu sudah dikoordinasikan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Menurut Reisa, taman wisata alam merupakan salahsatu andalan Indonesia dalam sektor pariwisata. Sebelum membuka wisata alam untuk umum, pemerintah telah membuat kajian yang matang, agar tak terjadi hal yang tak diinginkan di kemudian hari.

Jika beberapa taman wisata alam tersebut resmi dibuka, maka ada beberapa hal yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh pengelola tempat wisata. Pertama, pengelola wajib membatasi jumlah pengunjung yang masuk.

“Batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas. Jadi tidak boleh ada kerumunan,” kata dia. Untuk itu, pengelola disarankan untuk menggunakan sistem online atau pengunjung mendaftar dulu sebelum datang ke destinasi wisata.

Kemudian, pengelola diminta mengatur jam operasional, mengawasi dengan ekstra titik kesukaan pengunjung dan lokasi foto, dan membatasi fasilitas-fasilitas seperti kendaraan wisata dan sesuai dengan protokol kesehatan.

Selanjutnya, mengatur jarak antrean dengan memberi penanda di lantai minimal satu meter, mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan dan transaksi untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Selain itu, pengelola juga diwajibkan melakukan pembersihan secara berkala pada area sarana dan peralatan yang digunakan bersama. Kemudian menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, pengelola wajib mempersiapkan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di tiap kawasan.

Terakhir, Reisa menjelaskan agar pengelola tempat wisata menggunakan pembatas pada area meja di tempat-tempat seperti loket pembelian tiket ataupun layanan pengunjung lainnya. “Menggunakan pembatas atau partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja atau SDM pariwisata yang bertugas di loket pembelian tiket atau customer service,” tutup Reisa.

Sebelumnya pada Senin (22/6), Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, mengumumkan pemberian izin membuka taman wisata alam, di wilayah berkategori hijau hingga kuning.

“Selama COVID-19 masih ada, pelaksanaan protokol kesehatan adalah harga mati. Mempertimbangkan keinginan masyarakat, diiringi persiapan terukur, saya umumkan pembukaan bertahap pariwisata alam dengan tingkat risiko COVID-19 paling ringan,” kata Doni dalam siaran pers di Graha BNPB, Jakarta Timur pada Senin.

“Rencana pembukaan kawasan pariwisata konservasi, kabupaten kota di zona hijau-kuning dapat memulai kebiasaan baru aman COVID-19, memulai kembali kegiatannya mengikuti sembilan sektor lainnya, yakni pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konstruksi, industri manufaktur, logistik, transportasi barang, perminyakan dan pertambangan,” imbuh dia.

Doni menguraikan bahwa pembukaan kawasan wisata alam itu terdiri dari wisata bahari, konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa, hingga geopark.

“Ada pula pariwisata alam nonkawasan konservasi, antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, taman wisata alam yang dikelola oleh masyarakat,” jelas dia.

Setelah izin diberikan, menuut Doni, keputusan membuka pariwisata alam di 270 kabupaten kota zona hijau-kuning, diserahkan pada bupati dan wali kota. Pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah forum komunikasi pimpinan daerah, yang melibatkan pengelola pariwisata alam, ikatan dokter Indonesia daerah, dan sejumlah pakar juga pelaku industri.

“Harus konsultasi pada gubernur dan mengacu pada regulasi yang telah dibuat terkait kebijakan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19,” kata Doni.

Terakhir, pesan Doni, jika dalam perjalanannya ditemukan kasus COVID-19 baru dan juga pelanggaran, maka tim gugus tugas kabupaten kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali. Langkah ini diambil setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi juga pusat.

Menggeliatkan Wisata

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu, sebelumnya dalam rapat terbatas Mei lalu, mengatakan ada permintaan untuk merelaksasi PSBB untuk wisata alam seperti wisata pegunungan untuk menggeliatkan wisata.

“Karena kalau anda ke geosite, jarak dengan konsumen bisa 500 meter, 1 km. Apakah cocok PSBB diterapkan seperti itu? Harus ada nature based, jadi bisa direlaksasi. PSBB ‘kan menghindari kerumunan. Tapi kalau di nature based satu sama lain, ‘kan jaraknya jauh. Dan ini sesuai dengan semangat yang dibahas di masyarakat yang mendorong quality tourism. Kita lihat, ke destinasi nature based inilah kekuatan Indonesia. Kita punya banyak sekali nature based, apakah itu hutan Kalimantan, wisata bahari. Ini akan kita dorong untuk mengembalikan geliat pariwisata,” ujarnya.

29 Kawasan Pariwisata Konservasi

Menyusul keputusan GTPP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), mengumumkan ada 29 kawasan pariwisata konservasi yang dapat dibuka secara bertahap, pada masa pandemi Covid-19.

Kawasan pariwisata konservasi tersebut berada di beberapa wilayah provinsi seperti, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bali.

“Sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai kira-kira pertengahan Juli 2020. Yang paling penting dari persiapan (pembukaan kawasan wisata konservasi) ini adalah langkah-langkah protokoler Covid-19. Dan itu mutlak dilakukan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menteri Siti mengungkapkan Gunung Gede Pangrango, Bromo Tengger Semeru (BTS), dan Rinjani merupakan beberapa taman nasional yang akan dibuka.

Penutupan area gunung sebenarnya rutin dilakukan. Bahkan sebelum pandemi virus corona (Covid-19). Kemudian Dirjen Konservasi menutup semua kawasan konservasi dari aktivitas pariwisata sejak virus corona terjadi.

Pada 19 Maret 2020, KLHK menutup 56 kawasan konservasi yaitu TN, TWA, dan Suaka Margasatwa. Daftar tersebut bertambah menjadi 57 lantaran TN Komodo di NTB ditutup sementara pada 22 Maret.

“Kita memang punya jadwal normal juga di kementerian bahwa taman nasional ini sepanjang tahun diistirahatkan. Ada yang satu bulan, ada yang dua bulan. Tergantung. Masing-masing kawasan ini punya keunikannya sendiri,” terangnya.

Kembalikan Roda Ekonomi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Wishnutama Kusubandio, meminta kepada pengelola wisata yang membuka usaha agar berhati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Jika tidak hati-hati dan disiplin, dampak ekonomi bisa lebih buruk lagi,” tuturnya.

Ia berharap, pembukaan industri pariwisata secara bertahap ini bisa mengembalikan roda ekonomi yang terhenti sejak tiga bulan terakhira.

Maulana Yusran, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyambut baik pembukaan destinasi wisata tersebut. Tapi untuk saat ini, para turis masih berasal dari turis lokal saja. Adapun dari luar daerah terkendala transportasi dan persyaratan lainnya.

Ia berharap, pemerintah membolehkan kegiatan event berlangsung di hotel karena ini bisa menjadi tambahan penghasilan hotel.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hari Santosa Sungkari, mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu memastikan destinasi wisata mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bahkan pemda memiliki kewenangan untuk menutup destinasi wisata yang terbukti tidak mematuhi protokol kesehatan.

Warga Masih Takut

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan warga yang berkunjung ke tempat wisata belum terlalu tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Parekraf, pengunjung masih jauh berada di bawah kapasitas 50 persen.

“Iya respons masyarakat masih belum terlalu tinggi juga ya. Misalnya kayak Ancol itu, hari pertama hanya 2.600, hari kedua sekitar 4.600. Itu dari 20.000 kapasitas mereka buka,” ucap Cucu saat dihubungi, Selasa (23/6).

Sedangkan untuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR), hanya didatangi pengunjung sebanyak 600 orang pada hari pertama buka dari kapaskitas saat PSBB sebanyak 1.000 orang. Lalu Taman Mini Indonesia didatangi 1.500 orang pada hari pertama, dan 4.300 orang pada hari kedua.

“Tapi itu masih jauh di bawah kapasitasnya mereka. Tapi ya kita lihat saja perkembangannya ke depan,” kata dia. Sementara untuk pengunjung pusat perbelanjaan, kata Cucu, rata-rata masih berada di bawah 30 persen dari kapasitas yang saat ini disediakan.

“Untuk mal itu kisarannya sekitar 30 persen untuk weekdays, kalau weekend 30 hingga 40 persen. Tergantung malnya, jadi ya orang masih beradaptasi juga untuk datang lihat seperti apa,” kata dia.

Menurut Cucu, jumlah pengunjung tempat wisata kurang ramai karena warga masih takut. “Jadi ya ini sih sebenarnya di seluruh dunia juga sama, jadi begitu di China di mana mereka sudah mulai relaksasi, orang masih ada perasaan takut untuk datang ke suatu tempat yang mungkin ekspektasinya terlalu ramai,” tutup Cucu. (lp6/kps/net)

New Normal di Sumut: Aturan Zona Hijau, Kuning & Merah Berbeda

24 June 2020 07:43 AM

WEBINAR: Wagub Sumut, Musa Rajekshah, memberi sambutan pada pembukaan Webinar “Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit” dari Kantor DPRD Sumut, Medan, Selasa (23/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga kemarin, sudah 24 pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut yang memberi masukan atas rancangan peraturan gubernur (ranpergub) tentang Pelaksanaan Pedoman Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid-19. Hasilnya, akan ada perbedaan penerapan aturan New Normal (tatanan hidup baru) pada zona hijau, zona kuning, dan zona merah Covid-19 di Sumut.

“Normal baru untuk daerah merah, berbeda dengan daerah hijau dan daerah kuning. Itulah yang disusun sekarang. Zona merah kita ada delapan daerah. Itu pemberlakuannya berbeda. Bukan pukul rata. Seperti pemberlakuan untuk mal, ‘kan cuma ada di daerah kota (zona merah),” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara sekaligus Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jl. Sudirman Medan, Selasa (23/6).

Sebelum ranpergub dikirimkan ke pemerintah pusat, terlebih dahulu akan dibahas dan disepakati bersama legislatif. “Ini yang sedang kita finalkan,” katanya. Oleh karenanya sejak dini, wacana New Normal sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Sumut.

Mengenai upaya Pemprov menanggulangi kenaikan angka orang terinfeksi Covid-19 yang sudah di atas seribuan orang, Gubsu Edy mengatakan, tidak ada cara lain selain ‘memaksakan’ kenormalan baru untuk diterapkan.

“Ya, dengan segera menerapkan New Normal, yang secara ketat memberlakukan protokoler kesehatan. Pergub New Normal ini akan ditindaklanjuti dengan perbup dan perwal, tentunya setelah ada izin dari Jakarta. Tetapi mulai sekarang sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Sumut,” katanya lagi.

Apakah new normal langsung diterapkan pada 1 Juli mendatang di Sumut?

Edy menyebut, kepastiannya akan diputuskan bersama DPRD, dan ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Paket Bansos telah Disalurkan

Menyangkut permasalahan bantuan sosial Covid-19 di Sumut, mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad ini menegaskan, semua kabupaten dan kota sudah menerima paket sembako tahap I.

“Sudah semua, jumlahnya untuk 1.321.000 jiwa. Kalau kurang, nanti akan kita hitung lagi. ‘Kan ada BLT, PKH, yang harus dilakukan oleh pusat dan daerah,” katanya.

Ia menegaskan, jika benar ada bansos dari GTPP Covid-19 Sumut ke daerah yang belum disalurkan hingga kini, artinya yang menyalurkan telah melanggar aturan. “Tapi seharusnya semua sudah disalurkan,” pungkasnya.

Pansus Covid-19 DPRD Sumut, belum merespon konfirmasi wartawan ihwal jadwal pembahasan ranpergub New Normal. Rencananya, pembahasan antara GTPP dan pansus dijadwal pada 21-23 Juni. Tetapi, jika melihat masih ada daerah yang belum mengirimkan kembali draf ranpergub ke pemprov, pembahasan diperkirakan akan molor di atas 23 Juni.

Momen Membenahi RS

Terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengakui pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama kesehatan, sosial dan ekonomi. Namun di balik itu, pandemi menjadi momen untuk berbenah bagi pemerintahan.

“Pandemi ini menurut kami bisa menjadi introspeksi diri untuk kita semua, terkhusus pemerintah,” kata Wagub saat memberi sambutan pada pembukaan Webinar “Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit” dari Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (23/6).

Wagub mencontohkan, pelayanan kesehatan adalah salahsatu hal yang perlu diperbaiki. Antara lain, rumah sakit tipe B harus ada di kabupaten/kota. Untuk itu ke depan, Pemprov Sumut akan melakukan pembangunan dan peningkatan rumah sakit yang ada di kabupaten/kota.

“Kami merencanakan penyebaran pembangunan atau peningkatan rumah sakit yang ada, supaya bisa melayani kesehatan di masyarakat. Apalagi virus ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan hilang dari muka bumi,” kata Wagub.

Begitu pula mengenai data kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu terus diperbarui. Menurut Wagub, data kependudukan ini penting dalam kegiatan apapun.

Wagub mengharapkan, agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat bawah hingga pemprov, dapat bekerja sama menangani Covid-19 di Sumut. Begitu pula dengan masyarakat, bisa berkontribusi menghadapi Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Apalagi saat ini Indonesia akan melaksanakan New Normal.

“Kita tidak hanya bisa berdiam diri dan berputus asa. Kita harus tetap aktif agar ekonomi kita bangkit,” kata Wagub.

Senada dengan Wagub, Kapolda Sumut Martuani Sormin Siregar mengatakan penanggulangan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Kapolda mengharapkan agar masyarakat juga harus terlibat secara aktif.

Kapolda juga mengharapkan agar kepala daerah kabupaten/kota terus memberi edukasi kepada masyarakat terutama memulai tatanan normal baru. “Ini bukan mudah, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua kita. Semua masyarakat harus aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumut,” ujar Kapolda.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Corneles Galanjinjinay, juga mengharapkan para pemimpin mulai pusat hingga ke tingkat terbawah bisa bersinergi menangani Covid-19. “Kepemimpinan yang cocok kita laksanakan adalah kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada kondisi kritis hari ini,” kata Corneles.

Turut mengikuti dan menghadiri Webinar tersebut Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak dan Direktur Sekolah Pascasarjana USU Robert Sibarani. (prn/rel)

Positif Covid-19 Naik 117 Orang, GTPP: Semua Bermasker, Risiko Penularan Tinggal 1%

24 June 2020 07:39 AM

KETERANGAN PERS: Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, menyampaikan keterangan pers secara live streaming, di Media Center, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (23/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penambahan angka positif Covid-19 di Sumut kembali melonjak tajam. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, pada Selasa (23/6) sore, tercatat penambahan sebanyak 117 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, dari hari sebelumnya.

“Jumlah terinfeksi Covid-19 di Sumut telah mencapai 1.232 orang, dari sebelumnya 1.115 orang,” ujar Juru Bicara (Jubir) GTPP Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB.

Penambahan berasal dari Medan sebanyak 68 orang. Kemudian, Deliserdang 20 orang, Pematangsiantar 1 orang, Binjai 1 orang, Asahan 3 orang, Tanjung Balai 1 orang, Karo 1 orang, Padang Sidimpuan 1 orang, Simalungun 2 orang, Samosir 1 orang, Labuhanbatu Selatan 1 orang, dan luar dari luar Sumut 17 orang.

“Untuk angka Orang Dalam Pemantauan (ODP) menjadi 871, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 204, pasien meninggal 77, dan yang sembuh menjadi 265 orang,” ungkapnya.

Untuk itu, Whiko kembali mengingatkan masyarakat agar tetap melindungi diri dan keluarganya dari Covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan. Antara lain, menggunakan masker, cuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak interaksi satu hingga dua meter dan menghindari kerumunan.

“Virus corona bisa menularkan kepada siapa saja yang tidak menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Diutarakan dia, masker yang tidak digunakan penderita Covid-19 akan mengurangi risiko penularan sebesar 70%. Namun, bila penderita Covid-19 menggunakan masker maka risiko penularannya akan turun menjadi 5%. Sedangkan bila penderita Covid-19 maupun yang sehat semua menggunakan masker maka semakin turun penularan sampai 1%.

“Apabila dibarengi dengan jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, serta menghindari keramaian, berarti kita telah memutus rantai penularan terhadap diri, keluarga dan lingkungan sekitar kita,” tandasnya.

Whiko menjelaskan, peningkatan penambahan kasus positif Covid-19 di Sumut merupakan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan secara masif serta masih terjadinya penularan di lingkungan masyarakat.

Swab PCR yang mengambil sampel dari tenggorok penderita merupakan penegak diagnosa Covid-19 positif terkonfirmasi. Seseorang dengan diagnosa sebagai Covid-19 positif bila pada pemeriksaan swab tenggorok 1-2 kali berturut-turut, salah satu atau keduanya mendapatkan hasil positif.

“Sedangkan penderita Covid-19 positif dinyatakan sembuh bila pemeriksaan swab tenggorok 2 kali berturut-turut mendapatkan hasil negatif,” katanya.

Adapun indikasi pemeriksaan swab tenggorok adalah orang dengan hasil rapid test reaktif, kemudian orang yang kontak erat dengan penderita Covid-19 positif terkonfirmasi dan penderita yang memiliki gejala klinis Covid atau PDP yang dirawat di RS.

Masyarakat Jangan Remeh

Terpisah, sebagai salahsatu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUPHAM) mengatakan, telah merawat ratusan pasien yang terindikasi virus corona.

Koordinator Covid-19 Tim Penyakit Infeksi New-Emerging dan Remerging (PINERE) RSUPHAM, dr Ade Rahmaini SpP menyampaikan, per tanggal 22 Juni 2020 sebanyak 11 orang masih dalam perawatan, 15 orang meninggal dunia dan 35 orang sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Terdapat peningkatan sebanyak 6 kasus baru dibandingkan seminggu sebelumnya, pada Senin (15/6) lalu.

Di waktu bersamaan, hingga kini seluruh dunia masih terus berjuang memutus penyebaran virus Covid-19, di mana hingga 22 Juni 2020 tercatat sebanyak 8.860.331 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia.

“Diminta dengan sangat kepada semua masyarakat agar jangan memandang remeh Covid-19. Sekarang yang banyak terkena ya orang-orang yang memiliki komorbid (penyakit penyerta). Misalnya, yang masih muda kelihatan sehat, tapi enggak sadar dia menularkan ke orang lain. Lalu, tiba-tiba saja orang tua yang memiliki sakit DM (Diabetes Mellitus), jantung, TB (Tuberkolosis) sudah kita tularkan. Ini yang sangat berbahaya,” cetusnya.

Menurut Ade, kasus Covid-19 terus meningkat karena masyarakat kurang peduli dan tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. “Peningkatan pasien sembuh tidak sepenuhnya bisa menjadi angin segar karena angka ini diikuti dengan peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19,” tukasnya.

Sebagai informasi GTPP Covid-19 Sumut pada Senin 22 Juni 2020, juga telah menerima distribusi APD ke-12 dari pusat, berupa 5.000 pcs APD dalam 125 koli yang diangkut menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737 di Lanud Soewondo Medan.

Terkait perkembangan kasus Covid-19 di Sumut, hingga 23 Juni 2020 pukul 17.00 WIB, disebutkannya untuk pasien sembuh bertambah 3 kasus menjadi 265 orang, pasien meninggal bertambah 3 kasus menjadi 77 orang, kasus positif bertambah 117 menjadi 1.232 orang, dan Pasien Dalam Perawatan (PDP) bertambah 2 kasus menjadi 204 orang. (ris)

Warga Non Medan di TPU Simalingkar B, Rp5 Juta Biaya per Jenazah Covid-19 Mesti Ditagih

24 June 2020 07:35 AM

KUBUR: Tim kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (ADP) sedang menggali lubang untuk menguburkan pasien PDP Corona asal Padangsidimpuan di kawasan Simalingkar B Medan, Sabtu (4/4) kemarin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggaran biaya pemakaman jenazah kasus Covid-19 di Taman Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B, Kota Medan, hingga kini telah mencapai Rp880 juta. Dengan biaya sebesar Rp5 juta per jenazah, total ada 190 jenazah yang telah dikubur di pemakaman tersebut terkait kasus Covid (positif maupun PDP).

Namun jumlah korban warga Medan hanya 103 orang, sedangkan 87 sisanya merupakan warga luar Kota Medan. Jadi biaya yang semestinya dikeluarkan Pemko Medan hanya sekitar Rp515 juta untuk menguburkan warga Kota Medan. Sisa biaya Rp365 juta untuk pemakaman 87 orang lainnya, harusnya bisa ditagihkan ke pemerintah daerahnya masing-masing.

“Banyak itu anggarannya! Harus ada upaya penuh dalam menagih biaya penguburan bagi korban meninggal yang bukan penduduk kota Medan. Saat ini Kota Medan kekurangan anggaran. Jangan biarkan anggaran itu pun harus dibebankan ke Pemko Medan” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, di ruang rapat Komisi II, Selasa (23/6).

Dalam kesempatan ini, Komisi II DPRD Medan juga mengharapkan agar BPBD bisa menyampaikan program yang akan diterapkan dalam masa New Normal. Komisi II DPRD Medan mengaku heran dengan kinerja BPBD Kota Medan selaku salahsatu OPD di jajaran Pemko Medan, yang tergabung di Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.

Selaku OPD yang bertugas menanggulangi bencana, BPBD Medan dinilai justru menurunkan kinerjanya di saat kasus positif Covid-19 semakin meningkat. “Awal-awal didapati kasus positif Covid-19 di Kota Medan, BPBD terlihat sibuk melakukan penyemprotan disinfektan di sana-sini. Tapi sekarang, di saat kasus positif Covid-19 di Medan sudah meningkat tajam hingga lebih dari 700 kasus, BPBD malah tidak terlihat lagi melakukan penyemprotan,” ucap Sudari.

Sudari juga mempertanyakan keefektifan larutan disinfektan yang selama ini disemprotkan oleh BPBD menanggulangi Covid-19 di Kota Medan. Pasalnya, angka penularan Covid-19 terus meningkat, membuat seluruh kecamatan di Kota Medan masuk zona merah.

“Apa sudah dicek larutan apa yang disemprot itu? Harusnya ada sampel yang diambil setiap kali pengadukan larutan disinfektan sebelum disemprotkan, supaya kita tahu betul struktur komposisi larutan yang disemprotkan. Sebab mohon maaf, bisa saja yang disemprotkan itu cuma air biasa atau larutan disinfektan dengan kadar di bawah normal. Jadi tidak berguna apa-apa saat disemprotkan,” ujarnya.

Harusnya, kata Sudari, sejak awal BPBD Kota Medan bekerjasama dengan para ahli dalam melakukan penyemprotan. Tak hanya untuk mengetahui formula cairan disinfektan, tapi juga untuk melakukan evaluasi terkait penyemprotan disinfektan di ruang publik.

“Karena itu, kami meminta agar BPBD menyerahkan data detail anggaran belanja kepada Komisi II sesegera mungkin,” tegasnya.

Berdasarkan daftar rekapitulasi pengeluaran Covid-19 yang diserahkan BPBD ke Komisi II, Rp7,08 miliar dana penanganan Covid-19 telah digunakan. Dana terbesar untuk belanja pengadaan cairan disinfektan, hand sanitizer, dan hand soap senilai Rp 3,19 miliar.

Kemudian biaya pengadaan APD, pompa, toa, dan wastafel senilai Rp1,81 miliar. Serta biaya pemakaman senilai Rp880 juta.

Masih dalam RDP, anggota Komisi II, Afif Abdillah, menyorot SOP (Standar Operasional Prosedur) dan cara BPBD dalam melakukan penyemprotan. Afif mengaku miris melihat kinerja BPBD menangani Covid-19 di Kota Medan, karena kegiatan penyemprotan dinilai tidak memiliki SOP yang jelas.

“Kalau memang tidak berfungsi, untuk apa dilakukan penyemprotan ini? Jangan sampai kegiatan penyemprotan hanya untuk menghabis-habiskan anggaran. Harus ada SOP yang jelas agar efektif dan tidak terbuang percuma,” kata Afif di depan Sekretaris BPBD Kota Medan, Nurly yang hadir dalam kesempatan itu.

Selain komposisi larutan, menurut Afif, BPBD Kota Medan juga harus memastikan bahwa cairan disinfektan disemprotkan secara intens ke lokasi di mana terdapat kasus positif Covid-19. Bukan di lokasi-lokasi yang masih aman dari Covid-19.

“Bukan malah semua kecamatan disemprot. Ada tak ada kasus, semua disemprot. Faktanya, sekarang semua kecamatan sudah zona merah. Giliran sudah zona merah, malah sudah jarang disemprot,” tegasnya.

Standar penyemprotan disinfektan, kata dia, yakni 14 hari berturut-turut di titik yang sudah terbukti ada PDP ataupun kasus positif. Bila selanjutnya setelah ditest, di lingkungan dimaksud tidak ada yang positif setelah 14 hari, maka wilayah tersebut dapat dikatakan relatif steril.

“Tapi saya nggak pernah melihat hal itu. Pada akhirnya, kegiatan semprot menyemprot ini hanya bertujuan menenangkan keresahan warga untuk sementara saja, bukan untuk menuntaskan masalah,” jelasnya.

Menurut Afif, penanganan Covid-19 harus terfokus ke kelurahan hingga lingkungan. “Jangan hanya kecamatan, tapi harus lebih spesifik. Kita menangulanggi penyebaran virus ini harus sampai ke lingkungan yang terkecil,” lanjutnya.

Termasuk Uang Lelah

Menjawab kritikan dewan, Sekretaris BPBD Kota Medan, Nurly, mengatakan ada Rp9,22 miliar dana yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di BPBD. Yang sudah digunakan sebanyak Rp7,08 miliar.

“Dana termasuk juga untuk uang minyak, uang lelah ASN, Satgas dan TNI/Polri, dengan nilai sekitar Rp1 miliar,” terangnya.

Selain itu, biaya pemakaman di TPU Simalingkar sebesar Rp880 juta, termasuk untuk 103 warga Medan dan 87 dari luar Medan. “Setiap pemakaman, dikasih biaya Rp5 juta. Pengeluaran dimulai sejak 17 Maret 2020 hingga sekarang. Dananya semua dari anggaran Pemko Medan. BPBD sebagai Ketua GTPP Covid-19 mulai 17 Maret sampai 31 Maret 2020. Setelah itu, ketuanya diganti menjadi Plt Walikota Medan,” tutupnya. (map)

Istri Pulang Kampung, Bapak Dua Anak Gantung Diri

24 June 2020 07:27 AM

ilustrasi-gantung-diri_663_382 — Gantung diri-Ilustrasi.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Bambang Suyono (38) ditemukan gantung diri di rumahnya di Jalan Alumunium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Selasa (23/6) pukul 11.30 WIB.

Belum diketahui penyebab bapak dua anak ini nekat bunuh diri dengan cara gantung diri. Namun aksi nekat itu dilakukannya saat istrinya tidak di rumah atau pulang kampung ke Bahorok, Kabupaten Langkat.

Tewasnya korban pertama kali diketahui keponakannya yang ingin mengantarkan sarapan, korban ditemukan gantung diri membuat keponakannya terkejut sontak menjerit minta tolong dengan tetangga.

Warga sekitar melaporkan kejadian itu ke piihak kepolisian. Petugas Polsek Medan Labuhan datang ke lokasi melakukan olah TKP.

“Istrinya tidak ada di rumah, sedang pulang kampung. Mereka (korban) baru sebulan ngontrak di sini, yang kami tahu korban ada sakit gulanya,” kata Kepling setempat, Isnaidi.

Selama korban bersama istrinya menyewa rumah itu, tidak didengar adanya keributan diantara mereka.

“Kalau saya dengar, selama ini tidak ada keributan. Jadi kita belum tahu apa penyebab kematian korban,” ungkap Kepling.

Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edy Safari mengatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, pihak keluarga keberatan jenazah korban divisum.

“Dari keterangan keluarga, korban bunuh diri diduga stres karena sakit. Jadi, keluarga keberatan jenazah korban divisum,” pungkas Edy. (fac/btr)

Kantor Dispemdes Dairi Dibobol Maling

24 June 2020 07:25 AM

DIRUSAK: Kabid Pembangunan dan Keuangan Desa pada Dispemdes Dairi, Edison Silalahi menunjukkan jerjak jendela belakang yang dirusak pencuri. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kantor Dinas Pemerintahan dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Dairi yang berada di Jalan Kartini No 1, Komplek Perkantoran Bupati Kabupaten Dairi disatroni maling, Selasa (23/6). Akibat peristiwa tersebut, kerugian ditaksir sekitar Rp20 juta-an.

Menurut, Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Dispemdes Dairi, Junihardi Siregar didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan dan Keuangan Desa, Edison Silalahi membenarkan adanya peristiwa pencurian di kantor yang dipimpinnya. Pencuri mengambil barang-barang elektronik berupa seperangkat infokus, dua buah printer serta monitor komputer.

Lanjut Junihardi, pertama kali yang mengetahui peristiwa pencurian petugas kebersihan. Dimana saat petugas kebersihaan itu hendak membersihan ruangan tidak menemukan barang-barang berupa seperangkat infokus, dua buah printer serta monitor komputer.

Diperkirakan pencuri masuk melalui jendela belakang dengan merusak jerjak jendela diduga menggunakan linggis.

Tentu saja, aksi pencurian itu dilapor ke Polres Dairi. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan sudah mengambil sidik jari.

Masih menurut keterangan Junihardi, aksi pencurian sudah dua kali terjadi dikawasan komplek perkantoran Bupati Dairi itu, sekitar tahun 2015 atau 2016 kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pernah mengalami pencurian. (rud/btr)

Konsumsi Sabu, Oknum Polisi Dituntut 5 Tahun Penjara

24 June 2020 07:21 AM

SIDANG: Nandi Sukaryadi (layar monitor), terdakwa oknum polisi penyabu menjalani sidang pembelaan, Selasa (23/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nandi Sukaryadi (42) dituntut selama 5 tahun penjara. Oknum polisi ini dinyatakan bersalah, mengonsumsi sabu dalam sidang di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (23/6).

“Menuntut, meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara terdakwa Nandi Sukaryadi untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara denda Rp800 juta, subsider 6 bulan penjara,” ucap Jaksa Ramboo Loly Sinurat.

Menurut jaksa, terdakwa telah melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dikatakannya, hal yang mem beratkan terdakwa merupakan aparatur negara, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

“Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan dipersidangan,” ujar jaksa.

Setelah dibacakan tuntutan tersebut, Nandipun menanggapinya dengan mentatakan penyesalannya dihadapan Majelis Hakim diketuai Dominggus Silaban.

“Saya menyesal yang mulia, saya tidak akan mengulanginya lagi,” ujarnya.

Dominggus sangat menyayangkan perbuatan terdakwa, yang disebutnya telah mencoreng institusi kepolisian.

“Kamu penegak hukum kok malah melanggar hukum. Kalau gak berubah, ku hukum ma ti ini ya,” tegasnya.

Setelah mendengarkan pem belaan, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan, dengan agenda putusan.

Mengutip surat dakwaan, bermula pada tanggal 19 Desember 2019, terdakwa Nandi Sukaryadi pergi ke Jalan Jermal XV Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya disana, terdakwa membeli narkotika jenis sabu senilai Rp50 ribu dari seorang wanita yang tidak diketahui namanya (DPO).

Seusai transaksi, terdakwa langsung memasukan sabu tersebut kedalam kantong baju sebelah kirinya, dan meninggalkan perempuan tersebut.

Kemudian, sesaat ia jalan menuju rumahnya, ia diberhentikan oleh beberapa orang saksi polisi berpakaian preman, namun ia lari menancapkan gas sepeda motornya.

Namun salah seorang saksi polisi dapat memberhentikan nya dan langsung menggeledah terdakwa. Ditemukan lah satu bungkus plastik klip berwarna putih bening, yang diketahui dibeli terdakwa Nan di se harga Rp50 ribu. (man/btr)

Pembunuh Dua Anak Tiri Diduga Dalami Ilmu Hitam, Keluarga Temukan Bunga Kantil, Potongan Kain Kafan dan Taring

23 June 2020 23:28 PM

DITANGKAP: Tersangka Ramadsyah pakai tutup kepala digiring Personel Satreskrim Poltabes Medan setelah ditangkap dari tempat persembuyianya di Delitua, Kabupaten Deliserdang. M IDRIS/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rahmadsyah (28), pelaku pembunuhan terhadap dua anak tirinya sendiri, IF (10) dan RA (5), disebut-sebut mendalami ilmu hitam. Dugaan pelaku menyimpan sejumlah benda yang tak lazim.

Dian, bibi kedua bocah men duga abang iparnya itu mempelajari ilmu hitam. Dugaan itu muncul setelah menemukan benda-benda yang tak lazim untuk disimpan.

”Bapak saya bilang, sekilas kalau kita perhatikan dia itu seperti berdukun atau nuntut ilmu. Ada ditemukan beberapa benda aneh, seperti bunga kantil dan beberapa bunga lain, sepotong kain kafan, tanah dan pasir kuburan hingga taring,” ujar Dian, Selasa (23/6).

Diutarakan Dian, benda aneh tersebut ditemukan dari kamar pelaku sewaktu tinggal satu rumah bersama orang tuanya di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Ujung, Kelurahan Sei Mati, Medan Maimun. Pelaku tinggal di kamar atas.

“Jadi, setelah menikah sempat tinggal sama kami. Tapi, enggak sampai setahun pindah karena cekcok dengan keluarga, sehingga mengontrak di Gang Abadi (Jalan Brigjen Katamso), belakang Sekolah Global Prima. Itulah, setelah dia pindah bapak saya merapikan kamarnya dan menemukan benda aneh itu,” jelas Dian.

Menemukan benda yang tak biasa tersebut, sambung Dian, bapaknya memberitahu keluarga dan kemudian membakarnya di belakang rumah.

“Seingat saya, benda-benda itu ditemukan dan dibakar seminggu sebelum lebaran tahun ini. Setelah itu, kami mulai curiga dengan dia. Tapi belum sempat menceritakan kepada istrinya, kakak saya (Fatulzanah),” sebutnya.

Singkat cerita, kata Dia, ternyata benda tak lazim yang sudah dibakar tersebut masih ada tersisa satu jenis yang utuh yaitu gigi taring. Hal itu diketahui setelah memeriksanya kembali bersama seorang temannya yang kebetulan ‘orang pintar’.

“Jadi beberapa hari kemudian setelah dibakar, secara kebetulan teman saya datang bersilaturahmi ke rumah. Pas mau pulang, saya ditanya ada membakar sesuatu? Lalu, saya ceritakanlah sama teman saya ini dan kami memeriksanya kembali di belakang rumah. Ketika kami cek, ternyata gigi taringnya masih utuh. Selanjutnya, kami bakar kembali dan kemudian dibuang ke sungai,” terangnya.

Dikatakan Dian, ia lalu menanyakan kepada temannya yang ‘orang pintar’ tersebut terkait benda aneh itu. Dijelaskanlah bahwasanya benda tersebut untuk memelihara begu (hantu).

“Saya sampaikan kepada keluarga dan kami langsung khawatir dengan keselamatan kakak saya serta kedua anak karena takut jadi tumbal. Namun, kami belum sempat menyampaikannya karena kakak saya sibuk kerja,” ucap Dian.

Menurut dia, abang iparnya tersebut diyakini menganut ilmu hitam karena diduga ingin balas dendam kepada keluarganya.

“Kami sekeluarga tidak cocok dengan dia karena kasar dan ringan tangan orangnya. Kakak saya pernah dipukuli dan hampir dibunuh dengan cara dicekiknya. Dari situlah keluarga mulai tak suka dengan sikapnya dan meminta kakak saya ini agar bisa merubahnya. Akan tetapi, tetap juga tak berubah hingga akhirnya keponakan saya tega dibunuhnya,” tandas Dian.

Ia berharap, abang iparnya tersebut dihukum seberat-beratnya. Bahkan, dihukum mati sehingga dapat merasakan apa yang telah diperbuatnya. “Keluarga pasti minta dihukum mati atau seumur hidup,” tukasnya.

Senada disampaikan Zainal, kakek kedua bocah malang ter sebut. Kata Zainal, sejumlah benda aneh itu merupakan bagian dari peralatan mempelajari ilmu hitam.

“Motif ingin membunuh melalui ilmu hitam, tidak ada hubungan dengan harta karena saya tak memiliki harta apa-apa. Jadi, mungkin itulah kira-kira,” pungkasnya. (ris/btr)

Fokus pada Layanan Inti, Gojek Hentikan Layanan GoLife

23 June 2020 21:51 PM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gojek mengumumkan strategi perusahaan untuk memperkuat fokus kepada bisnis inti (core business) yang memiliki dampak paling luas kepada masyarakat, yaitu bisnis transportasi, pesan-antar makanan dan uang elektronik. Strategi itu sebagai langkah jangka panjang dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Kebijakan itu diumumkan pada townhall meeting yang digelar 16 sesi dan dihadiri seluruh karyawan, Selasa (23/6/2020). Townhall meeting ini dilakukan dengan tiap divisi di Gojek sehingga co-CEO dapat menyampaikan pesan secara langsung dan lebih personal kepada karyawan, di samping juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bisa mengajukan pertanyaan dan memahami lebih detail mengenai perubahan yang dilakukan.

Dua keputusan utama turut diumumkan seiring ditetapkannya strategi ini. Pertama, dihentikannya sejumlah layanan non-inti yang terdampak pandemi. Kedua, perampingan struktur perusahaan secara menyeluruh untuk mengoptimalisasi pertumbuhan yang berkesinambungan di masa mendatang.

Layanan GoLife yang meliputi layanan GoMassage dan GoClean, serta GoFood Festival yang merupakan jaringan pujasera GoFood di sejumlah lokasi, akan dihentikan.

Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi atas situasi makro ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat yang menjadi lebih waspada terhadap aktivitas yang melibatkan kontak fisik ataupun kegiatan yang tidak memungkinkan untuk berjaga jarak. Kedua bisnis ini, GoLife dan GoFood Festival membutuhkan interaksi jarak dekat, dan mengalami penurunan permintaan secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan pandemi COVID-19. Aplikasi GoLife dapat digunakan hingga 27 Juli 2020.

Sebanyak 430 karyawan dari divisi yang terkait dengan GoLife dan GoFood Festival, akan meninggalkan Gojek sebagai bagian dari evaluasi terhadap struktur perusahaan.

Menyusul hal tersebut, sebanyak 430 karyawan (9 persen dari total karyawan), yang sebagian besar berasal dari divisi yang terkait dengan GoLife dan GoFood Festival, akan meninggalkan Gojek sebagai bagian dari evaluasi terhadap struktur perusahaan secara keseluruhan. Ini merupakan satu-satunya keputusan pengurangan karyawan yang Gojek lakukan di tengah situasi COVID-19.

Langkah yang telah diumumkan ini membuat perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk memperkuat fokus kepada bisnis yang memiliki dampak paling luas, khususnya mencakup tiga layanan inti, di samping juga layanan yang menunjukkan hasil pertumbuhan yang menjanjikan di tengah pandemi seperti bisnis logistik, yang tumbuh 80% sejak awal pandemi atau layanan belanja kebutuhan sehari-hari (grocery) yang telah naik dua kali lipat.

Gojek tumbuh secara eksponensial sejak aplikasi ini diluncurkan pada 2015 dan telah menjadi super app dengan lebih dari 170 juta pengguna di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Perusahaan akan terus menyediakan berbagai layanan termasuk melalui kerja sama dengan berbagai mitra bisnis terbaik di bidangnya seperti Halodoc atau Kitabisa.

Penutupan layanan GoLife sayangnya akan berdampak pada mitra GoLife karena pandemi COVID-19. Gojek akan memberikan dukungan berupa ‘Program Solidaritas Mitra COVID-19’ kepada mitra yang aktif menggunakan platform sebelum adanya pembatasan akibat COVID-19. Hal ini berupa program peningkatan keterampilan melalui pelatihan online yang dapat menjadi bekal jangka panjang untuk memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, Gojek juga akan memberikan program bantuan dana tunai untuk mitra aktif yang memenuhi kriteria.

Karyawan Gojek yang terdampak dengan keputusan ini akan mendapat benefit termasuk pesangon di atas standar yang ditetapkan pemerintah. Berikut adalah dukungan perusahaan bagi karyawan yang terdampak:

Pesangon: Keberlangsungan finansial menjadi perhatian terbesar saat ini. Karyawan yang terdampak akan menerima pesangon (kami menetapkan minimum gaji 4 pekan) ditambah tambahan 4 pekan gaji untuk setiap tahun lamanya bekerja.
Pembayaran gaji selama periode pemberitahuan: Kami tidak mewajibkan karyawan yang terdampak untuk bekerja saat sudah memasuki periode pemberitahuan, supaya karyawan dapat fokus memikirkan mengenai rencana mereka di masa mendatang. Namun, kami tetap akan membayar gaji mereka secara penuh.
Equity arrangement: Masa tunggu (annual cliff) bagi karyawan yang memiliki hak kepemilikan saham akan dihapus, sehingga karyawan yang meninggalkan Gojek dapat memiliki saham di perusahaan yang telah mereka bangun.
Pembayaran cuti tahunan dan hak lainnya: Kami akan membayarkan cuti tahunan yang tidak digunakan, selain juga hak-hak lainnya termasuk cuti melahirkan.
Perpanjangan asuransi kesehatan: Di tengah krisis kesehatan global ini, kami ingin memastikan bahwa kebutuhan terkait kesehatan karyawan yang terdampak tetap dapat terpenuhi. Kami akan memperpanjang skema asuransi kesehatan bagi karyawan yang terdampak dan juga bagi keluarga mereka, hingga 31 Desember 2020.
Perlengkapan: Karyawan dapat tetap memiliki laptop mereka untuk membantu mencari peluang lain.
Perpanjangan program bantuan karyawan: Kami sangat memperhatikan kondisi emosional dan psikologis karyawan yang terdampak. Oleh karena itu, kami memperpanjang masa dukungan kami, mencakup program layanan kesehatan mental, finansial, dan konsultasi lainnya selama tiga bulan ke depan.
Program outplacement: mencari pekerjaan baru tidak pernah mudah, sehingga kami memberikan program outplacement yang akan membantu setiap orang untuk mencari pekerjaan.

Gojek melakukan berbagai penyesuaian bisnis guna mengakomodir perilaku baru pelanggan sejak adanya pandemi. Perusahaan bekerja sama erat dengan mitra merchant untuk mengakomodir adanya perubahan pada permintaan, membantu merchant yang sebelumnya hanya menjajakan produk secara offline menjadi bisa bermigrasi ke online dengan cepat, dan mengimplementasikan berbagai inisiatif guna mendukung keberlangsungan mata pencaharian mitra driver.

Gojek juga telah menghadirkan bisnis baru seperti penjualan barang kebutuhan sehari-hari dan makanan ‘siap masak’ di layanan GoFood, serta meningkatkan layanan pengiriman. (rel)

ASUS Umumkan PE100A Edge Computer

23 June 2020 21:42 PM

Perangkat Secure edge computing untuk mendukung Windows 10 IoT Core pada ARM64, dengan sasis tanpa kipas untuk pengoperasian yang senyap dan dukungan modular untuk TPM, Crypto dan modul AI.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — ASUS mengumumkan PE100A, sebuah komputer canggih dengan sasis tanpa kipas untuk memungkinkan pengoperasian senyap dan gelombang pertama perangkat ARM64-based edge-computing untuk mendukung Windows IoT Core, Senin (22/6/2020).

PE100A didasarkan pada motherboard Pico-ITX yang dioptimalkan untuk TCO, didukung oleh papan secondary I/O untuk fungsionalitas ekstra. Produk ini didukung oleh prosesor NXP® i.MX 8M system-on-a-chip (SoC) yang berbasis arsitektur Arm® Cortex-A53 hingga 1.3 GHz dan memberikan kinerja yang efisien dengan konsumsi daya rendah.

PE100A juga dilengkapi dengan memori onboard 4 GB LPDDR4 dan onboard eMMC 16 GB, dan mencangkup dua port Ethernet, tiga port USB dan sebuah HDMI pada sisi depan.

Dua port COM, dengan bus RS232/RS485/CAN, dan sebuah digital DI/DO juga tersedia secara opsional dibagian belakang. Dibagian dalam, mainboard PE100A juga mendukung sebuah konektor M.2 E-key dan konektor kartu microSD, sementara board I/O menawarkan PCIe® Mini/mSATA dan interface soket nano-SIM.

Komputer baru ini direkayasa untuk digunakan pada lingkungan yang keras, mampu beroperasi secara andal dalam kisaran suhu yang luas. Produk ini juga dirancang untuk berfungsi sebagai perangkat gateway edge-to-cloud untuk pengumpulan data, pemrosesan dan penerusan data, dengan TCO-optimized single board computer (SBC) yang ideal untuk solusi otomatisasi embedded dan beragam aplikasi smaller-scale IoT.

PE100A adalah bagian dari gelombang pertama edge computer dalam jajaran produk ASUS AIoT dan dirancang untuk mencapai keseimbangan sempurna antara ukuran yang ringkas, konsumsi daya yang rendah dan kinerja yang luar biasa. Dengan NXP i.MX 8M, PE100A adalah edge computer dengan basis arsitektur ARM64 dan diperkirakan menawarkan dukungan untuk Windows 10 IoT Core di Q3 2020 — sistem operasi Microsoft yang dioptimalkan untuk perangkat kecil tanpa layar dan yang mempertahankan semua fitur pengelolaan dan keamanan yang diharapkan. Sistem opearsi Yocto juga didukung untuk aplikasi berbasis Linux.

Pengoperasian senyap

PE100A dirancang secara keseluruhan untuk memberikan kinerja menakjubkan dengan penumpukan termal yang minimal dan tanpa gangguan. Pada sisi atas sasis dilengkapi dua rak sirip pendingin, yang diposisikan secara efisien dan jauh dari komputer. Ini adalah bagian intrinsic dari desain tanpa kipas dari PE100A dan memungkinkan pengoperasian yang efisien dan sepenuhnya senyap.

Pengaturan pendinginan eksternal ini juga meminimalkan masuknya debu, menjaga PE100A berjalan dengan keandalan maksimal lebih lama.

Meskipun dimensinya kecil, PE100A benar-benar dapat ditingkatkan. Mendukung motherboard Pico-ITX adalah papan I/O khusus yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan fungsionalitas tambahan seperti yang diperlukan, seperti PCIe Mini, nano-SIM, COM atau terminal DI/DO. PE100A dapat ditentukan dengan atau tanpa secondary I/O board, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi dan anggaran.

PE100A juga mendukung modul ekstensi, termasuk modul TPM dan Crypto kami sendiri. Modul ASUS TPM mmemungkinkan penyimpanan kunci digital, sertifikat dan kata sandi yang aman, memberikan perlindungan data yang ditingkatkan. Modul Crypto memberikan perlindungan pengunggahan saat data bergerak ke cloud dan memastikan kunci enkripsi tidak akan bocor selama proses pengunggahan file.

ASUS PE100A akan tersedia secara global mulai awal Juni 2020. (rel)