30 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 4147

Porang Raksasa Sibolga Kuasai Pasar Ekspor di Tiga Negara

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Porang (Amorphophallus oncophyllus) yang banyak tumbuh liar di kawasan hutan di Sibolga, Tapanuli Tengah kini telah menjelma menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan asal Sumatera Utara (Sumut) yang laris di tiga negara, yakni Cina, Thailand dan Vietnam.

Dari data pada sistem perkarantinaan IQFAST di Karantina Pertanian Belawan tercatat fasilitasi ekspor ke tiga negara selama periode semester I/2020 tercatat 362 ton dengan nilai barang Rp. 7,2 milyar. Sementara disepanjang ditahun 2019 hanya berhasil membukukan 8,8 ton dengan nilai barang Rp. 93 juta dan dengan tujuan ekspor Cina saja.

“Sinergisitas dengan berbagai pihak kita lakukan sejak tahun lalu, alhamdulilah telah menbuahkan hasil meningkatnya volumen dan tujuan negara ekspor untuk komoditas porang Sibolga ini,” kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Hasrul melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/6).

Menurut Hasrul, porang (Amorphophallus oncophyllus) biasa disebut Atturbung didaerahnya memiliki keunggulan bentuknya yang besar. Rata-rata memiliki berat hingga 50-100 kilogram dan inilah yang menjadi daya tarik bagi para importir asal tiga negara tersebut, ukurannya yang raksasa, imbuh Hasrul.

Para calon pembeli asal luar negeri saat melakukan kunjungan ke lahan petani porang di Sibolga juga mendapat pendampingan dari pejabat Karantina Pertanian Belawan. Hal ini guna memastikan seluruh persyaratan teknis dalam protokol ekspornya dapat dipenuhi nantinya.

“Kini setelah ekspor berjalan, komoditas raksasa ini sangat diminati industri pengolahan makanan dinegara tujuan, selain bentuknya yang besar juga karena memiliki serat yang tinggi dan kandungan glukomanannya hingga 45-50%,” tutur Hasrul.

Hilirasasi Produk Pertanian

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ali Jamil secara terpisah menyebutkan bahwa sejalan dengan Gratieks, gerakan tigakali lipat ekspor yang digagas oleh Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo, red), pihaknya selaku fasilitator pertanian di perdagangan internasional melakukan sinergisitas dengan berbagai pihak.
“Harapannya akan dapat bertumbuh ragam komoditas baru yang menjadi unggulan ekspor daerah dan menjadi sentra berbentuk kawasan,” kata Jamil.

Pengembangan kawasan dengan skema wanatani atau agrogorestri dapat menjadi pilihan untuk budidaya porang yang banyak tumbuh di area kehutanan. 
Juga untuk komoditas unggulan dari Tapanuli Tengah lainnya yang sudah masuk pasar ekspor seperti pinang, kayu manis dan kayu lapis, pengembangan dalam bentuk kawasan perlu terus didorong.

Hal ini untuk memudahkan dalam pengembangan pertanian skala industri. Agar dapat terjaga baik dalam jumlah produksi, mutu dan kontinuitasnga, sehingga sukses di pasar global, jelasnya
Saat ini Kementan terus membenahi iklim invetasi pertanian yakni dengan deregulasi dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

“Kedepan, jangan lagi porang ini kita ekspor dalam bentuk mentah. Agar bisa bernilai tambah dorong hilisasi agar ekspornya dalam bentuk ramen dan tepung, minimal setengah jadi,” tutup Jamil. (rel/ram)

Tunjangan Kerja ASN Ditunda Hingga Desember 2020

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, telah meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunda pemberian tunjangan kinerja bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah.

Tjahjo meminta hal itu karena sebagian instansi pemerintah belum menyelesaikan program reformasi birokrasi yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menunda dulu tunjangan kinerja ASN di instansi tersebut,” kata Tjahjo dalam seminar daring yang berlangsung di Jakarta, Senin.

Tjahjo mengatakan, bahwa program reformasi birokrasi, yang sudah dimulai sejak November 2019 hingga pertengahan Juni 2020, masih berlangsung 60 persen. “Pemerintah mengharapkan program itu sudah rampung di seluruh instansi pemerintah pada Desember 2020,” katanya.

Dengan demikian, kata Tjahjo, pada tahapan berikutnya pemerintah bisa memperbaiki sejumlah masalah, termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan insentif.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo meminta maaf kepada para ASN di masing-masing instansi yang ditunda tunjangan kinerjanya karena kementerian, lembaga maupun pemerintah daerahnya belum merampungkan program reformasi birokrasi.

“Mohon maaf bagi teman-teman ASN di kementerian, lembaga maupun (pemerintah) daerah yang belum selesai untuk reformasi birokrasi ini,” kata Tjahjo. (jpnn/ila)

Langgar Protokol Covid-19, Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas

DILAPORKAN: Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena ugaan pelanggaran protokol Covid-19.
DILAPORKAN: Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena ugaan pelanggaran protokol Covid-19.
DILAPORKAN: Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena ugaan pelanggaran protokol Covid-19.
DILAPORKAN: Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) karena ugaan pelanggaran protokol Covid-19.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas. Pelaporan terhadap jenderal polisi bintang tiga itu dilayangkan pada hari ini, Senin (22/6) terkait dugaan pelanggaran protokol Covid-19.

“Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, Firli Bahuri Ketua KPK melakukan perjalanan kunjungan ke Baturaja Kabupaten OKU untuk kepentingan pribadi keluarga antara lain ziarah ke makam orang tuanya,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (22/6).

Boyamin menyebut, dalam suatu kesempatan Firli bertemu dengan puluhan anak-anak. Namun Firli tidak menerapkan protokol Covid-19, dengan tidak memakai masker dan berdekatan jaraknya dengan anak-anak tersebut, sehingga melanggar protokol Covid-19.

Boyamin mengtakan, seharusnya Firli telah memakai masker dalam kesempatan tersebut. Sebab anak-anak masih rentan penularan Covid-19. “Tindakan Firli sangat kontras dengan rombongan dan pengawalnya dalam keadaan semua memakai masker,” cetus Boyamin.

Boyamin menegaskan, tindakan mantan Kapolda Sumatera Selatan itu bertemu dengan anak-anak tanpa memakai masker, merupakan bentuk dugaan pelanggaran aturan pemerintah soal protokol Covid-19. Seharusnya, sebagai pejabat lembaga negara Firli memberikan contoh penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Firli tidak dapat membawa dirinya sebagai panutan dan tauladan dalam mematuhi aturan dan arahan pemerintah. Firli sebagai penegak hukum seharusnya patuh hukum,” tegas Boyamin.

Oleh karena itu, Boyamin mengharapkan Dewan Pengawas KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan memberikan keputusan atas dugaan pelanggaran etik terhadap Firli sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di KPK. “Yang tentunya memberikan sanksi berdasar derajat kesalahan jika aduan ini terbukti,” tukas Boyamin.

Menanggapi ini, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan dirinya telah taat aturan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Firli menegaskan, dirinya memakai elektronik masker yang dijepitkan di antara lobang hidung.

Namun, Firli tak menampik dia sempat tak menggunakan masker saat menemui anak-anak di Baturaja Kabupaten OKU. Hal itu dilakukan saat hendak menyanyikan lagu Indonesia Raya.

“Dalam perjalanan saya menggunakan masker dan ada saat saya buka masker. Masker saya pegang untuk beberapa saat, itu karena saya hendak menyanyikan lagu Indonesia raya bersama anak-anak sekitar, dalam beberapa saat tapi untuk masker e-mask dan masker yang saya pasang di hidung tetap terpasang,” cetus Firli. (jpnn/ila)

Gubsu Diminta Segera Lakukan Revolusi Mental OPD

Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Pantur Banjarnahor
Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Pantur Banjarnahor
Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Pantur Banjarnahor
Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Pantur Banjarnahor.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pandangan dan evaluasi negatif beberapa Fraksi DPRD Sumut terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprovsu pada sidang Paripurna DPRD Sumut tentang LKPJ Akhir TA 2019, Rabu (17/6/2020) pekan lalu, menunjukan bahwa kualitas SDM masih sangat rendah. Karenanya, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Pantur Banjarnahor meminta Gubsu Edy Rahmayadi
Untuk segera melakukan gerakan revolusi mental terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di jajaran Pemprov Sumut, guna memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Jika Gubsu tidak punya keberanian berbenah atau melakukan revolusi mental, slogan Sumut Bermartabat tidak akan terealisasi atau hanya mimpi,” ujar Pantur Banjarnahor melalui siaran persnya, Senin (22/6/2020).

Menurutnya, persoalan buruknya kinerja para ASN di lingkungan OPD Pemprovsu penyebab utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah rendahnya SDM dan komitmen mereka untuk membangun serta membawa Sumut menjadi bermartabat. “Para ASN yang bekerja di lingkungan OPD Pemprovsu gagal memahami dan mengimplementasikan visi Gubsu menuju Sumut bermartabat, karena dua hal yaitu kurangnya komitmen para ASN dalam melayani masyarakat dan memang dasarnya kualitas SDM yang rendah,” tambah Pantur.

Sebagai solusi dari persoalan tersebut, politisi PDI Perjuangan yang terpilih sebagai anggota DPRD Sumut dari Dapil IX Tapunuli Raya ini mengusulkan kepada Gubsu untuk kembali melakukan seleksi untuk setiap jabatan eselon sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sehingga bisa bekerja secara profesional.

Selain itu, Pantur Banjarnahor juga mengusulkan kepada Gubsu untuk mengalokasikan anggaran khusus pada peningkatan SDM yang berbasis pada komitmen pelayanan untuk rakyat.
“Tidak ada solusi lain, kecuali Gubsu menseleksi kembali para ASN untuk jabatan eselon yang bisa bekerja dengan baik dan mengerti pekerjaan itu sehingga bisa profesional, juga harus ada anggaran khusus peningkatan SDM yang berbasis pada pembentukan karakter dan komitmen pelayanan kepada rakyat,” jelas Pantur

Saat ini perubahan mental ASN sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan. Sehingga pelayanan publik bisa maksimal, apalagi di era Presiden Jokowi revolusi mental menjadi agenda utama pembangunan.

“Sudah waktunya Sumut melakukan revolusi mental agar Sumut mampu untuk berbenah diri dan unggul di berbagai sektor. Jika itu dilakukan oleh Gubsu pasti Sumut Bermartabat  bisa tercapai dan bukan hanya mimpi,” pungkasnya. (adz)

Jamin Tak Ada Calon Tunggal, Demokrat Terus Jajaki Koalisi dengan PKS di Pilkada Medan

KOALISI: Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu sedang menjajaki koalisi dengan PKS pada Pilkada Medan 2020.
KOALISI: Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu sedang menjajaki koalisi dengan PKS pada Pilkada Medan 2020.
KOALISI: Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu sedang menjajaki koalisi dengan PKS pada Pilkada Medan 2020.
KOALISI: Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu sedang menjajaki koalisi dengan PKS pada Pilkada Medan 2020.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu menjamin, tidak bakal ada calon tunggal di Pilkada Kota Medan, 9 Desember 2020. Hal ini ditegaskannya, menyikapi adanya kekhawatiran masyarakat kalau Pilkada Medan hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon alias calon tunggal.

Kekhawatiran itu cukup beralasan, mengingat cukup banyak parpol yang sudah memberi sinyal dukungannya kepada menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution. “Masyarakat jangan terlalu khawatir Pilkada Medan akan berlangsung dengan satu pasangan calon atau calon tunggal melawan kotak kosong. DPP Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi dukungannya kepada Akhyar Nasution yang saat ini menjabat Plt Wali Kota Medan,” kata Burhanuddin Sitepu didampingi sekretarisnya Parlindungan Sipahutar kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, kemarin.

Menurutnya, beberapa waktu lalu, sebelum DPP Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas dan dukungan kepada Akhyar Nasution, dia ditemui sejumlah elemen masyarakat. “Mereka sengaja menemui saya untuk menanyakan ke mana arah dukungan Partai Demokrat di Pilkada Medan nanti. Karena mereka tidak ingin Pilkada Medan hanya diikuti oleh calon tunggal,” kata Burhanuddin.

Menyahuti aspirasi masyarakat itu, Burhanuddin meyakinkan, tidak akan terjadi yang namanya calon tunggal di Pilkada Medan. “Demokrat ingin Kota Medan diurus oleh orang asli Medan dan memahami segala persoalan di kota ini. Akhyar adalah sosok yang kami nilai pantas untuk melanjutkan pembangunan di Kota Medan ini. Dia tipe pekerja keras dan sudah banyak yang dilakukannya untuk Kota Medan,” bebernya.

Burhanuddin bahkan memprediksi, Pilkada Medan bakal diikuti minimal oleh dua pasangan calon. “Bisa saja tiga pasangan calon, jika Partai Gerindra mengusung calonnya sendiri. Sampai saat ini Ihwan Ritonga masih diperhitungkan maju sebagai wali kota,” sebut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan ini.

Menurut Burhanuddin, dengan sudah keluarnya surat tugas dari DPP Partai Demokrat, maka Akhyar kini tinggal mencari tambahan dukungan lagi dari parpol lainnya. Hal ini mengingat, Demokrat hanya memiliki 4 kursi di DPRD Medan. Karenanya, butuh 6 kursi lagi untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

DPC Partai Demokrat sendiri, lanjut Burhanuddin, terus menjalin komunikasi politik secara serius dengan sejumlah parpol, seperti PKS, PAN dan lainnya. Namun yang paling intens, kata Burhanuddin, komunikasi dilakukan dengan PKS. “Sampai saat ini, PKS dan Demokrat masih komit untuk mengusung satu pasangan calon di Pilkada Medan. Siapa sosok yang akan diusung, kita lihat saja nanti,” ungkapnya.

Bagiaman dengan PAN? Burhanuddin mengaku, dalam sepekan terakhir Partai Demokrat juga sudah menjalin komunikasi dengan pengurus PAN, baik di tingkat Kota Medan, provinsi, bahkan tingkat pusat. “Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan PAN juga mau bergabung dengan kita,” pungkasnya. (adz)

Ujian UTBK-SBMPTN 2020, 35.719 Peserta Bersaing di USU

KETAT: Persaingan di UTBK-SBMPTN 2020 bakal berlangsung ketat.
KETAT: Persaingan di UTBK-SBMPTN 2020 bakal berlangsung ketat.
KETAT: Persaingan di UTBK-SBMPTN 2020 bakal berlangsung ketat.
KETAT: Persaingan di UTBK-SBMPTN 2020 bakal berlangsung ketat.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 35.719 peserta bakal bersaing pada Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) 2020 di Universitas Sumatera Utara (USU), 5 hingga 12 Juli 2020 mendatang.

Kepala Kantor Humas, Promosi dan Protokoler USU Elvi Sumanti mengatakan untuk pendaftaran UTBK-SBMPTN 2020 sudah ditutup sejak Sabtu (20/6) kemarin. Kini, USU tengah mempersiapkan pelaksanaan UTBK-SBMPTN.

“Untuk pendaftar lokasi ujian di USU sampai tanggal 20 Juli hingga Pukul 22.00 WIB, adalah sebanyak 35.719 orang peserta,” ungkap Elvi kepada wartawan melalui pesan Whatsapp, Senin (22/6) siang. Elvi menjelaskan untuk kuota mahasiswa baru di USU melalui UTBK-SBMPTN tahun ini, sekitar 3.138 orang. “Kemudian, diinformasikan bahwa sampai saat ini ujian UTBK masih direncanakan pada Juli 2020, belum ada kebijakan baru dari pusat,” jelas Elvi.

Sedangkan, untuk pelaksanaan ujian UTBK-SBMPTN tahun ini, pihak panitia USU menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Elvi juga mengingatkan untuk peserta wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) seperti masker. “Untuk pelaksanaan ujian peserta diharapkan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti yang sudah ditetapkan pemerintah,” tandas Elvi.

Ada 30 sesi yang akan digelar dalam pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2020. Semua dilakukan pada waktu yang sama, di mana dalam satu hari terdapat 4 sesi ujian, kecuali hari Jum’at yang hanya menggelar 2 sesi ujian. Juga tersedia sesi khusus tunanetra (buta) pada sesi ke-10 yang berlangsung 7 Juli 2020. Khusus untuk peserta tunanetra, akan ditempatkan dalam ruang bersama dan eksklusif. Pelaksanaan ujian untuk peserta tunanetra akan menggunakan screen reader. Sementara peserta tunadaksa (lumpuh) akan ditempatkan bersama peserta regular lainnya, tetapi pada lokasi yang mudah dijangkau.

Sebagai universitas yang masuk dalam 10 besar Universitas paling diminati di seluruh Indonesia, untuk UTBK tahun ini USU menyediakan 66.310 kursi ujian bagi calon peserta yang akan mengikuti ujian. Selain di kampus USU, lokasi ujian yang akan dipakai untuk UTBK USU tahun ini adalah Universitas Sari Mutiara, SMA Negeri 1 Medan, SMK Negeri 9 Medan dan SMK Telkom Medan.(gus/dek)

Pendaftaran PPDB Kota Medan Dibuka, TK dan SD Luring, SMP Daring

DARING: PPDB tingkat SMP Kota Medan berlangsung secara online atau daring.
DARING: PPDB tingkat SMP Kota Medan berlangsung secara online atau daring.
DARING: PPDB tingkat SMP Kota Medan berlangsung secara online atau daring.
DARING: PPDB tingkat SMP Kota Medan berlangsung secara online atau daring.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota mulai membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak Senin (22/6) kemarin. Untuk TK dan SD pendaftaran langsung atau luring, sedangkan SMP melalui online atau daring.

HAL itu dikatakan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (22/6). “ PPDB sudah mulai kita buka, untuk tingkat TK dan SD silakan mendaftar secara langsung ke sekolah, sedangkan untuk tingkat SMP silakan mendaftar secara daring atau online,” ujarnya.

Disebutkan Muslim, PPDB yang dimulai pada 22 Juni kemarin masih akan berlangsung cukup lama, yakni hingga tanggal 4 Juli mendatang. Untuk ketentuan, mekanisme, syarat dan jalur masuk ada pada petunjuk teknik (juknis) PPDB tahun 2020. Sebagai sosialisasi, pihak Disdik Kota Medan telah memasang spanduk terkait hal itu di kantor Disdik Kota Medan dan sejumlah sekolah.

“Dasarnya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tetang PPDB dan Perwal Kota Medan Nomor 23/2019, juga mempedomani SE (Surat Edaran) Mendikbud No.3 Tahun 2020 mengenai Pencegahan Covid-19 serta SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada Masa Penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Dijelaskan Muslim, untuk jalur yang ditempuh, terutama untuk SMP yakni jalur zonasi 50 persen dari daya tampung sekolah, afirmasi 15 persen dari daya tampung sekolah, mutasi 5 persen dari daya tampung sekolah dan jalur prestasi 30 persen dari daya tampung sekolah.

Jalur zonasi, katanya, diperuntukkan bagi calon peserta didik berdomisili terdekat dengan sekolah yang dituju. Persentasinya dibuat lebih besar untuk azas keadilan sekaligus dimaksudkan pemerintah untuk menghilangkan paradigma dan dikotomi sekolah favorit dan non favorit yang ada di masyarakat selama ini. Penentuan jarak rumah diukur berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK).

Lanjutnya, jalur afirmasi diberi untuk anak-anak dari keluarga ekonomi tidak mampu, seperti penerima program bantuan sosial dari berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), PKH serta beasiswa miskin dari Pemko Medan melalui Disdik. Lalu ada juga jalur mutasi atau pindah tugas orangtua/wali dan jalur prestasi dengan nilai rata-ratanya minimal 75 dan ada beberapa syarat lainnya.

“Masuklah dengan memilih satu jalur yang tepat. Pendaftar hanya bisa melakukan akses pendaftaran pada satu jalur untuk satu SMP Negeri yang dituju. Mekanisme online atau daring tentu saja lebih memperkuat sistem penyelenggaraan PPDB yang jujur dan bersih, sudah tak masanya lagi terjadi kuota ‘titip-menitip’, saat ini sekua sudah transparan,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu orangtua/wali calon peserta didik, Ucok mengaku bahwa website ppdb.pemko medan.go.id masih belum bisa di akses hingga Senin (22/6) siang kemarin.

“Sampai sekarang belum bisa dibuka, entah dimana masalahnya. Saya mau daftarkan anak saya ke SMP Negeri 9 Medan di Jalan Pinangbaris lewat jalur zonasi, rumah kami masuk zonasi ke SMP Negeri 9 ini,” terang Ucok.

Ditanya terkait hal itu, Muslim mengaku belum mengetahuinya. “Kalau kami di Disdik kan cuma Admin, itu Kominfo yang urus, nanti kami coba koordinasi dengan Kominfo,” tutupnya. (map/dek)

PSMS Cari Pemain Liga 1

KEKURANGAN: PSMS kekurangan penjaga gawang setelah Adi Satryo dipanggil Timnas Indonesia.triadi wibowo/sumut POS.
KEKURANGAN: PSMS kekurangan penjaga gawang setelah Adi Satryo dipanggil Timnas Indonesia.triadi wibowo/sumut POS.
KEKURANGAN: PSMS kekurangan penjaga gawang setelah Adi Satryo dipanggil Timnas Indonesia.triadi wibowo/sumut POS.
KEKURANGAN: PSMS kekurangan penjaga gawang setelah Adi Satryo dipanggil Timnas Indonesia. Triadi wibowo/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski jadwal kompetisi Liga 2 belum jelas, PSMS Medan terus mempersiapkan tim, dengan latihan rutin di Kebun Bunga. Tim berjuluk Ayam Kinantan itu juga berencana untuk menambah pemain dari tim Liga 1.

SAAT ini PSMS memiliki 26 pemain yang sudah didaftar ke PT Liga Indonesia Baru (LIB). Dengan jumlah itum Ayam Kinantan masih bisa menambah empat pemain. Pasalnya setiap tim diperbolehkan mendaftarkan 30 pemain.

“Kita saat ini memiliki 26 pemain, artinya masih bisa menambah empat pemain lagi. Sebab setiap tim diperbolehkan mendaftarkan 30 pemain,” ujar Sekretaris Umum PSMS, Julius Raja kepada Sumut Pos, Senin (22/6).

Julius Raja menambahkan, pemain yang dicari bukan asal-asalan. Mereka harus berasal dari tim Liga 1. “Regulasinya hanya membolehkan perpindahan pemain dari tim Liga 1 ke Liga 2. Kalau antar sesame Liga 2 tidak diperbolehkan,” ungkapnya.

Pria yang akrab dipanggil King itu menambahkan, pemain yang paling mendesak dibutuhkan adalah sektor penjaga gawang dan penyerang. Saat ini PSMS hanya memiliki dua penjaga gawang, yakni Abdul Rohim dan Herlian. Sedangkan Adi Satryo dipanggil timnas.

“Kiper kita hanya dua, dan sangat beresiko. Kalau seandainya satu cedera, maka tidak memiliki cadangan lagi. Ini sangat mendesak,” tambahnya.

Namun PSMS dipastikan akan kesulitan untuk mendatangkan kipper baru, karena harus berasal dari Liga 1. “Sampai saat ini belum ada kiper yang berminat, tapi untuk posisi lainnya sudah ada beberapa yang ingin memperkuat PSMS,” tandasnya.

King enggan menyebutkan nama-nama pemain Liga 1 yang ingin memperkuat PSMS. Tapi dia menegaskan mereka merupakan pemain asal Medan dan tersebar di beberapa klub Liga 1.

“Memang belum ada pembicaraan resmi. Lagipula para pemain itu masih menunggu status mereka di klubnya. Saat ini beberapa klub memang tidak jelas, terutama dalam penggajian pemain,” papar King.

Soal pemain tersebut, King juga enggan memberikan komentar panjang. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih, Philip Hansen.

“Pelatih mungkin akan bergabung ke Kebun Bunga dalam minggu ini. Setelah bergabung, kami akan melakukan pertemuan untuk membahas pemain yang dibutuhkan,” pungkasnya. (dek)

Nawal Berharap Grab Beri Keamanan Penumpang

PELUNCURAN: TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi (tengah) menghadiri acara sekaligus meluncurkan Grab Bike Protection di Kantor Grab Medan Komplek CBD Polonia Medan, Senin (22/6).Setdaprov Sumut : Veri Ardian.
PELUNCURAN: TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi (tengah) menghadiri acara sekaligus meluncurkan Grab Bike Protection di Kantor Grab Medan Komplek CBD Polonia Medan, Senin (22/6).Setdaprov Sumut : Veri Ardian.
PELUNCURAN: TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi (tengah) menghadiri acara sekaligus meluncurkan Grab Bike Protection di Kantor Grab Medan Komplek CBD Polonia Medan, Senin (22/6).Setdaprov Sumut : Veri Ardian.
PELUNCURAN: TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi (tengah) menghadiri acara sekaligus meluncurkan Grab Bike Protection di Kantor Grab Medan Komplek CBD Polonia Medan, Senin (22/6).Setdaprov Sumut : Veri Ardian.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Grab Protect yang diluncurkan transportasi online Grab di Medan diharapkan mampu memberikan keamanan bagi para penumpang untuk terhindar dari penularan Covid-19 saat menggunakan jasa layanan GrabBike. Para mitra Grab, juga dapat kembali membawa penumpang dan membantu perekonomian keluarga.

Dengan Grab Protect, para penumpang dan pengemudi akan dibatasi dengan partisi (pembatas) plastik saat menggunakan kendaraan yang diharapkan dapat menghindari kontak langsung, percikan cairan atau dropletnantara pengemudi dan penumpang.

Program Grab Protect ini pun diapresiasi oleh Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Edy Rahmayadi yang hadir pada acara peluncuran Grab Protect di Kantor Grab Medan, Komplek CBD Polonia Blok CC Nomor 28-31 Medan, Senin (22/6).

“Semoga dengan program ini dapat mengatasi permasalahan ini. Saya sangat mengapresiasi dengan program ini, rekan-rekan Grab dapat kembali bekerja membawa penumpang dan dapat membantu ekomomi keluarga,” ucap Nawal, saat memberikan kata sambutan.

Hadir di antaranya Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Sumut Agustinus Panjaitan, City Manager Grab Medan Valencia dan para Pengurus TP PKK Sumut.

Menurut Nawal, dengan program ini masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan jasa pengemudi online, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bahkan, Nawal sempat menjajal GrabBike yang sudah menggunakan Grab Protect.

“Saya berharap dengan jumlah positif Covid-19 yang terus bertambah, bapak dan ibu semua tetap harus waspada. Bagi penumpang yang tidak mengikuti protokol kesehatan saya harap bapak dan ibu dapat menolaknya,” katanya.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Sumut Agustinus Panjaitan juga menyambut baik teknologi inovasi yang dilakukan Grab, karena sangat sesuai dengan upaya pemerintah dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

Dengan menghadapi new normal ke dapan program yang diluncurkan Grab ini diharapkan menjadi motivasi bagi operator online lainnya untuk mengikuti. “Sebelumnya khusus sepeda motor kita melarang untuk mengangkut penumpang. Semoga dengan program ini dapat memberikan perlindungan bagi pengemudi dan penumpang dengan tetap menggunakan masker, baju tangan panjang dan mengunakan hand sanitizer serta tidak boleh bekerja bila tidak sehat,” katanya.

Sementara City Manager Grab Medan Valencia dalam penjelasannya mengenai Grab Protect mengatakan bahwa program ini mengedepankan standar keamanan dan kesehatan untuk penumpang yang telah disediakan partisi serta disinfektan.

Untuk pengemudi sendiri setiap harinya harus mengisi formulir kesehatan secara online di aplikasi Grab sebelum melakukan pekerjaan. Manajemen juga menerapkan pembayaran secara online menggunakan aplikasi OVO.

“Kita sangat fokus dengan kesehatan dan keamanan yang diharapkan dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19,” katanya.

Disampaikan juga, sejak adanya Covid-19, terjadi penurunan penumpang yang cukup signifikan terhadap layanan Grab Car dan Grab Bike akibat adanya kekhawatiran masyarakat soal isu kebersihan, dimana masyarakat cenderung lebih selektif memilih media transportasi, kebersihan dan higienitas menjadi prioritas utama.

Begitu juga kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah berimbas pada penurunan aktivitas sehari-hari masyarakat. “Berangkat dari hal itu, Grab berinovasi dengan memunculkan armada dengan proteksi tambahan berupa partisi separator dengan harapan mampu memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada setiap penumpang,” jelasnya. (rel/prn/azw)

Pemerintah Cabut Larangan Ekspor APD

PEKERJA: Aktivitas para pekerja di PT Pan Brothers, Tanggerang, Banten, beberapa waktu lalu.
PEKERJA: Aktivitas para pekerja di PT Pan Brothers, Tanggerang, Banten, beberapa waktu lalu.
PEKERJA: Aktivitas para pekerja di PT Pan Brothers, Tanggerang, Banten, beberapa waktu lalu.
PEKERJA: Aktivitas para pekerja di PT Pan Brothers, Tanggerang, Banten, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak berhenti berproduksi di tengah persebaran virus SARS-CoV-2. Sebaliknya, pabrik-pabrik tekstil makin sibuk. Permintaan alat pelindung diri (APD) yang berupa masker dan baju hazmat terus meningkat. Setelah bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, kini industri TPT akan mengekspor APD.

MASIH sekitar pukul 09.00 WIB waktu kami tiba di pabrik tekstil kawasan Tangerang, Banten, itu Kamis lalu (18/6). Suara mesin dan langkah kaki para pekerja yang lalu-lalang mewarnai pagi di area PT Pan Brothers tersebut. Ada ratusan buruh di sana. Dan, semua kompak menutup mulut dan hidung dengan masker. Dengan terampil, para pekerja memotong, menjahit, dan merapikan kain-kain di hadapan mereka untuk menjadi baju hazmat.

“Tidak semua line produksi aktif. Pan Brothers membagi sif pekerja sesuai  rekomendasi pemerintah,” ujar Corporate Secretary PT Pan Brothers Tbk Iswardeni yang menemani Jawa Pos berkeliling pabrik hari itu.

Line produksi masker dan baju hazmat merupakan yang tetap aktif. Iswar menjelaskan, perusahaannya memang mengalihkan sebagian produksi untuk khusus memproduksi APD. Pan Brothers membentuk divisi produksi APD (masker dan baju hazmat), di luar divisi garmen biasa, April lalu. Itu menjadi bentuk reaksi cepat mereka terhadap pandemi Covid-19.

Vice Chief Executive Officer Pan Brothers Anne Patricia Sutanto melaporkan, kini perusahaannya mampu memproduksi 3 juta sampai 5 juta baju hazmat dan 30 juta masker per bulan. Itu merupakan hasil produksi 25 pabrik milik Pan Brothers. Dalam hitungan bulan, menurut Anne, produksi akan naik menjadi 100 juta masker washable dan 1 juta baju hazmat washable. Juga, 10 juta baju hazmat disposable.

Sebelum pemerintah melarang ekspor APD, Anne mengatakan, pasar global memang menjadi konsumen utama produknya. Sebab, APD dari Indonesia sangat diminati. Kini, setelah beberapa bulan fokus mencukupi kebutuhan APD dalam negeri, dia mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk mencabut larangan ekspor.

“Request masker dan APD datang dari benua Amerika, Eropa, dan Afrika. Ada juga dari Timur Tengah,” ujarnya.

Anne yang juga wakil ketua umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan, pelaku industri tekstil akan tetap menempatkan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas. Hanya 30–40 persen produk yang akan dilempar ke pasar ekspor. “Ini jaga-jaga untuk mengantisipasi kenaikan kasus di Indonesia,” bebernya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan sudah menerima laporan tentang masuknya sejumlah permintaan ekspor APD. Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum bisa memerinci potensi volume permintaan dan nilai ekspornya. “Negara-negara yang minta kerja sama ekspor itu Korea dan Jepang. Itu yang sudah ada perjanjiannya,” ungkapnya.

Meski belum ada perjanjian kerja sama, Agus menegaskan bahwa negara-negara lain yang berminat tetap bisa memesan APD dari Indonesia. Menurut dia, selain berpotensi menambah devisa bagi negara, ekspor APD bisa menjaga relasi kemanusiaan dengan negara-negara lain.

Sejalan dengan rencana ekspor APD tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa penerbitan izin paling tinggi untuk sektor kesehatan. Salah satunya terkait dengan produksi APD dan berbagai alat kesehatan untuk penanganan pandemi.

“Sebelum adanya pandemi, rata-rata menerbitkan 3.500–4.000 izin usaha per hari. Saat itu sektor perdagangan yang paling tinggi,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. (bbs/azw)