MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beredarnya video pemukulan anggota polisi di salahsatu tempat hiburan di Kota Medan oleh oknum anggota DPRD Sumut berinisial KHS dan kawan-kawannya, menjadi bukti tempat-tempat hiburan di Kota Medan telah dibuka kembali.

“Mari kita lihat kasus itu dari sisi lain, yaitu dari sisi penerapan protokol kesehatan di saat pandemi sekarang ini. Video itu bukan cuma bukti tempat hiburan sudah dibuka lagi, tapi sekaligus bukti Perwal No. 27/2020 tidak berjalan. Katanya mau dikontrol dengan pengawasann

yang ketat, agar tidak melanggar protokol kesehatan sebagaimana termaktub dalam Perwal No.27/2020 atau Perwal AKB. Tapi faktanya nol,” ucap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 Kota Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Rabu (22/7).

Menurut Robi, video tersebut jelas menunjukkan bahwa kondisi pengawasan Perwal di area tempat hiburan hanya cerita belaka. “Ada kok orang nggak pakai masker di situ. Mereka berkumpul dengan jarak yang sangat berdekatan. Di mana protokol kesehatannya itu? Apa nggak lucu kita melihat Perwal cuma jadi cerita saja?” kritiknya.

Ia meminta Pemko Medan —dalam hal ini Ketua GTPP Covid-19 Kota Medan—agar serius menjalankan pengawasan. “Saya sudah berkali-kali bilang, jangan cuma tahu buat Perwal aja. Di mana Satgas yang dibentuk Dinas Pariwisata di tempat-tempat hiburan? Di mana Satgas yang wajib dibuat masing-masing pelaku usaha? Di mana Satpol PP. Waduh, malu kita seperti ini. Kalau belum bisa jalankan pengawasan di tempat hiburan, harusnya jangan coba-coba sibuk tempat hiburan itu,” ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis, turut mempertanyakan kinerja Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan. Menurutnya, adanya keributan yang sekaligus pelanggaran Protokol Kesehatan di tempat hiburan, merupakan kesalahan fatal Dispar Kota Medan.

“Fungsi pengawasan Perwal ‘kan ada pada masing-masing OPD. Ini jelas tugasnya Dispar. Kalau Satgas yang disebutkan Dispar ada di setiap lokasi tempat hiburan di Kota Medan, seharusnya pelanggaran protokol Covid-19 itu tidak terjadi,” tegasnya.

Rizki juga turut mempertanyakan kewajiban pelaku usaha menyiapkan Satgas Covid, guna mengawasi jalannya Perwal No.27/2020 tentang penerapan AKB ditengah pandemi Covid-19 di Kota Medan. “Itu bentuk lemahnya pengawasan Dispar. Jangankan untuk mengawasi masyarakat luas yang menjadi pengunjung, mengawasi pelaku usaha yang menjadi mitra mereka saja mereka masih belum mampu. Kita minta Dispar tingkatkan kinerjanya,” pungkasnya.

Polisi: KHS Pemukul Pertama

Sementara itu, oknum anggota DPRD Sumut berinisial KHS dan 7 rekannya, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dua anggota polisi, Bripka KG dan Bripka MA di parkiran diskotik di Capital Building, Medan, Minggu (19/7) dini hari.

“Tersangka inisial KHS, sesuai keterangannya, yang memukul pertama kali. Ia memukul korban saudara Angga (Bripka KA),” ujar Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, kepada wartawan, Rabu (22/7).

Riko menyatakan, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan dan ke-7 rekannya telah ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan. Mereka terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan.

Diutarakan dia, dugaan penganiayaan ini bermula ketika KHS mendapatkan pesan WhatsApp dari teman wanitanya, yang mengaku dipukul polisi. Selanjutnya, KHS mendatangi teman wanitanya dan mencari orang yang memukul, sehingga terjadi keributan di halaman parkir.

“Kejadiannya di halaman parkir, dan sedang kita dalami lagi,” cetusnya.

Dalam kasus ini, sebanyak 10 orang telah dijadikan tersangka. Dua tersangka lainnya masih diburu dengan inisial A dan M. Menurutnya, A dan M diburu karena ikut menganiaya korban dengan cara memukuli dan menginjak-injak. “Inisial A dan M ini lagi kami cari diminta segera menyerahkan diri. Sebab, mau ke mana saja pasti akan kita kejar. Keluarganya kami meminta agar menyerahkannya,” tandas Riko.

Sebelumnya diberitakan, Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan KHS bersama 7 rekannya sebagai tersangka dari total 17 orang yang diamankan. Sedangkan 9 orang lainnya masih berstatus saksi. Penetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara. “Kita sudah lakukan prarekontruksi dan juga gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Ada inisial KHS,” kata Riko. (map/ris)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Oknum Kepala UPT Wilayah Utara Dinas Pekerjaan Umum (UPT-PU) Kota Medan, berinisial Nus (53), ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, Selasa (21/7). Nus diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap tenaga honorer pada April lalu. Dari Nus, disita barang bukti uang tunai sebesar Rp19 juta.

Kasi Pidsus Kejari Belawan, Arif Kadarman dalam keterangan persnya menyebutkan, tersangka melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20/200, tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Perbuatan tersangka ini berawal dari pengangkatan sebanyak 82 orang tenaga kerja kontrak di lingkup dinas tersebut pada awal Januari tahun ini, dengan sistem penggajian secara rappel per tiga bulanan.

Tersangka diduga melakukan pemotongan honorarium dari masing-masing honorer antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta, yang dikutip melalui perantara ketua kelompok (mandor) dari masing-masing buruh honorer tersebut, pada 13 April 2020 lalu. “Alasan pengutipan itu berdalihkan untuk kepentingan biaya operasional tersangka, “kata Kasipidsus.

Semula, para honorer merasa keberatan atas besaran pemotongan tersebut, namun karena khawatir tidak dikontrak kerja lagi, akhirnya sebagian honorer pun terpaksa menyetorkan dana operasional sesuai permintaan tersangka. Meski tidak seluruh honorer yang dipotong gajinya oleh mandor, namun perbuatan tersangka ini diduga telah menyalahi wewenang. “Karena tidak ada izin ataupun ketentuan yang mewajibkan tenaga honorer gajinya dipotong, artinya ini dianggap pungli terhadap buruh,” pungkasnya.

Untuk proses hukum lebih lanjut, tersangka yang awalnya ditahan di tingkat penyidik pada 14 April dan sempat ditangguhkan penahanannya sejak 15 Mei 2020, akhirnya dijemput petugas kejaksaan dari kediamannya untuk dijebloskan kembali ke dalam Rutan. (fac)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Narkoba Polres Belawan meringkus pengedar sabu, Azhar (33) di Jalan Mangaan I, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Dari tangan tersangka yang menetap di Jalan Pulau Ambon, Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 20,69 gram serta sepeda motor.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan, AKP Juriadi Sembiring mengatakan, penangkapan tersangka informasi dari masyarakat. Selama ini tersangka telah mengedar sabu di kawasan Mabar, lantas pihaknya melakukan penyelidikan di lapangan. “Setelah kita lidik di lapangan, kita ketahui ciri-ciri tersangka. Saya bersama anggota langsung memimpin penagkapan tersangka,” katanya kepada wartawan, Rabu (22/7).

Penangkapan tersebut, lanjut Juriadi, berlangsung dengan menyetop tersangka saat melintas di lokasi. Saat tersangka dihentikan sedang di atas sepeda motor, berusaha kabur. Akhirnya berhasil ditangkap, setelah digeledah ditemukan sabu di kaos kakinya. “Tersangka sudah kita amankan, dari pengakuannya barang itu dibelinya dari salah satu bandar yang masih kita target. Berkas tersangka akan segera kita kirim ke JPU,” jelasnya. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) tengah mengusut dugaan korupsi di PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) sebesar Rp56 miliar. Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Amir Yanto, Selasa (21/7).

Amir menyebutkan, terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp56 miliar di BUMD milik Pemprov Sumut tersebut. “Tapi yang paling besar itu yang kami lakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Perkebunan yang saat ini perhitungan kita, kerugian negara sekitar Rp56 miliar atau mungkin bertambah lagi,” ungkapnya.

Lebih lanjut kata Amir Yanto, Kejatisu juga saat ini tengah mengusut dugaan korupsi lainnya di 5 BUMD. Namun yang terbesar kata mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu terjadi di PT Perkebunan. “Dan kami memang banyak menerima informasi, adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa perusahaan daerah. Oleh karena itu memang target kami, setelah BUMD Perkebunan ini selesai, BUMD-BUMD yang lain akan kami sisir satu persatu,” tegasnya.

Namun pada kesempatan itu, Amir Yanto belum merinci dugaan korupsi yang terjadi di PT PSU tersebut. Dia masih enggan membeberkan sudah sejauh mana hasil penyidikan dan siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Terpisah, Direktur Pusat Studi Hukum Pembaruan dan Peradilan (Puspha) Muslim Moeis, Kejatisu harus segera mengumumkan tersangkanya. Tidak sekedar hanya pemberitahuan, yang nantinya jadi sebuah konsumsi politik. “Saya berharap, dengan diumumkannya oleh Kajati Sumut itu, agar benar-benar dilakukannya pengusutan,” tegasnya.

Kata dia lagi, pengusutan tersebut jangan hanya sekedar diumumkan saja, bila perlu segera diumumkan siapa tersangkanya. “Ya, kalau cuma diumumkan saja ada terjadinya dugaan korupsi, semua bisa nelakukab itu. Namun, bila diumumkannya tersangka, baru kita bisa menyatakan itu benar-benar ada,” tandasnya. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ng O Sui alias Hong Chu meminta keadilan. Pasalnya, lahan/aset yang sudah di menangkan dalam gugatan perdata di pengadilan, hingga kini belum bisa dieksekusi. Hal itu dikatakan wanita turunan Tionghoa ini, di dampingi kuasa hukumnya dari Firma Hukum Garda Deli, Rabu (22/7).

“Saya melayangkan gugatan kepada suami saya Alex Nauli Basa alias Ang Kim Syu selaku tergugat I serta adik-adiknya itu sekitar tahun 2000-an terkait lahan/aset kami,” ucap Ng O Sui.

Gugatan itu dilayangkan karena antara Ng O Sui dan suaminya serta adik-adiknya tidak sepaham dalam mengelola aset dan usaha mereka. Hingga akhirnya putusan Mahkamah Agung Nomor: 2728 K/Pdt/2003 dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Ng O Sui selaku penggugat.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yakni Ng O Sui. Isinya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 276/Pdt/2001/PT.Mdn tanggal 11 September 2001 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 441/Pdt.G/2000/Pn.Mdn tanggal 20 Februari 2001.

Sementara itu, Direktur Firma Hukum Garda Deli, Adv Wahyu SA Tampubolon SH menambahkan, putusan Mahkamah Agung tersebut berisi menyatakan sita jaminan yang dijalankan dan berharga. “Kemudian menyatakan menurut hukum semua harta baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak (barang tetap) dan juga saham di perusahaan seperti di PT Bintang Cosmos Medan, PT Bank Niaga dan PT Delta Mulia Medan serta Perusahaan PD Beringin Medan yang bergerak dalam usaha penjualan sparepart kendaraan bermotor Mersedez Bens yang tertulis nama tergugat I, adalah harta bersama, yang tidak terpisah antara penggugat dengan tergugat I,” ucap Wahyu.

Wahyu menjelaskan, namun saat akan dieksekusi oleh kliennya Ng O Sui di atas lahan tersebut ada berdiri putusan pailit oleh PT Bintang Cosmos Medan. Sehingga kliennya gagal mengeksekusi lahan tersebut.

“Kita kan berpatokan pada putusan Mahkamah Agung tersebut. Nah, di sinilah ketidakadilan hukum itu. Tidak ada sita di atas sita. Sita daripada klien kami belum diajukan akad sita, namun sudah ada sita yang baru. Tidak boleh ada tumpang tindih di atas lahan yang sudah dinyatakan disita oleh pengadilan,” pungkas Wahyu.

Berdasarkan salinan Akta Notaris diterangkan bahwa, Ng O Sui membuat perjanjian pinjam pakai aset yang dimilikinya berupa tanah dan rumah kepada Bismar Siregar dan Filizaro Harefa serta pada Rabu (22/7) melakukan peninjauan bersama di PT. Bintang Cosmos Medan Jalan SM Raja Medan. (man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Doni Irawan Malay (44), warga Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, dituntut selama 4 tahun penjara. Terdakwa dinyatakan bersalah, melakukan penistaan agama dengan merobek-robek Alquran di halaman Mesjid Raya Al-Mahsun Medan.

Dalam nota tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), Nur Ainun di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/7), terdakwa melanggar Pasal 156 a huruf a KUHPidana. “Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Doni Irawan Malay selama 4 tahun penjara,” ucapnya di hadapan hakim ketua Tengku Oyong.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan terdakwa telah melakukan penistaan agama dengan merobek-robek Alquran. “Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan,” katanya.

Setelah pembacaan tuntutan, terdakwa membacakan pledoinya dengan meminta hakim untuk menghukum seringan-ringannya. “Saya menyesal yang mulia, saya tidak akan melakukannya lagi,” pinta terdakwa.

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda putusan. Mengutip surat dakwaan JPU, perbuatan Doni bermula pada 13 Februari 2020 sore, di sekitar jalan umum lokasi Mesjid Raya Al-Mashum Jalan SM Raja Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota.

Kemudian lewat seorang perempuan dan berkata kepada terdakwa “Udin, kau baca Al-Quran duduk, jangan golek” kemudian terdakwa menjawab “kasi duitlah” dan seorang perempuan itu berkata kepada terdakwa “iya” dan kemudian seorang perempuan itu pergi meninggalkan lokasi.

Selanjutnya terdakwa duduk membaca Alquran dan tak berapa lama kemudian terdakwa menutup Alquran dan melemparkan Alquran tersebut kearah depan sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya pergi meninggalkan masjid tersebut. (man)