Ground Breaking 10 Desa Wisata di Kawasan Danau Toba, Pemerintah Serahkan Dana Kerohiman Rp26,1 M

11 July 2020 10:40 AM

SANTUNAN: Warga Desa Perdamaen Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, menerima dana kerohiman yang diserahkan Dirut BPODT, Arie Prasetyo, Jumat (10/7).istimewa/SUMUT POS.

TOBA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia menyalurkan dana satunan atau uang kerohiman sebesar Rp26,1 miliar bagi 204 orang, yang melakukan cocok tanam dengan luas lahan 279 hektar di Desa Perdamaen Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Lahan ini, akan dibangun Toba Caldera Resort dan fasilitas pariwisata berstandar internasional. Selain itu, juga dilakukan ground breaking 10 desa wisata di kawasan Danau Toba.

ACARA penyaluran dana kerohiman digelar di Kantor Bupati Toba, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio melalui teleconference, Jumat (10/7). Penyaluran uang kerohiman tersebut diserahkan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT).

Dirut BOPDT, Arie Prasetyo menjelaskan, lahan itu berstatus hutan dan milik negara. Sehingga Pemerintah Indonesia berniat baik dengan memberikan santunan dana atau uang kerohiman sebagai uang pengganti tanaman yang ditanam oleh masyarakat di lahan tersebut. “Yang kita bicarakan lahan zona otorita, luasnya adalah 386,72 hektare. Totalnya yang sudah sertifikat totalnya 279 hektare. Yang hari ini diserahkan dana kerohiman atau uang santunannya,” kata Arie kepada wartawan, usai acara penyerahan dana satunan tersebut.

Arie menjelaskan, filosofi uang santunan ini adalah bukan ganti rugi lahan. Tetapi, itikad baik pemerintah supaya perekonomian masyarakat tetap stabil. Karena, di lahan tersebut masyarakat menanam kopi, nangka dan jenis tanaman yang lainnya. “Sudah diterbitkan SK-nya oleh bupati secara independen dan badan otoritas tugasnya menyiapkan anggaran untuk pembayaran itu. Jadi semua akuntabilitasnya sudah dilakukan dan ada perpresnya yakni Perpres 62 tahun 2018 sehingga ini yang kita jalankan. Memang proses nya agak lambat,” jelas Arie.

Arie mengungkapkan, lahan itu dihitung karena di atasnya ada tanaman, ada 255 petak lahan milik 204 orang. Ia mengatakan, dana santunan ini dibayarkan secara bertahap. Sementara baru tahap pertama 279 hektar dan nanti ada lahan tahap dua sisanya 107,72 hektare lagi. “Terkait dengan pembangunan ini sudah ditunggu di kementerian PUPR untuk mulai membangun infrastruktur jadi harusnya kita mulai Juni. Tapi ada beberapa hal makanya baru kita laksanakan hari ini paling lama semuanya akan selesai dua minggu dari sekarang. Jadi tanggal 24 Juli,” jelas Arie.

Arie mengungkapkan, pembangunan akan dimulai pada pembukaan akses. Kemudian, tahun depan akan lebih masif. Karena tahun ini, ada kenadala Covid-19 dan beberapa penghematan. “Sehingga masif nya akan dilakukan tahun depan. Pembangunan ini pemerintah yang lakukan, mulai dari infrastruktur, fasilitas sebagai pengelola kawasan. Hotel dan rumah sakit akan kita bangun bekerja sama dengan mitra Sehingga dalam satu atau dua tahun ke depan bisa selesai terealisasi,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan, dengan penyelesaian lahan tahap pertama ini, diharapkan pembangunan dan investasi bisa dari pengembangan Danau Toba dapat dirasakan masyarakat sekitar. “Kita gerak cepat, saya sampaikan kepada menteri Basuki (Menteri PUPR), ini harus selesai akhir Desember 2020,” ungkap Luhut.

Selain penyerahan dana santunan tersebut, juga dilakukan ground breaking di 10 desa wisata di kawasan Danau Toba, yang didukung PT Pertamina (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) dalam pembinaan pembersihan lingkungan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya senang sekali kita melakukan ini. Untuk sama-sama menyalurkan dana santunan lahan dari BPODT dan ground breaking dukungan dari Pertamina dan PT Pegadaian untuk 10 desa wisata di kawasan Danau Toba,” ungkap Luhut.

Dengan pembangunan 10 desa wisata ini, Luhut mengatakan, pemerintah ndonesia tengah membangun desa lebih baik dengan peningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba atas dampak dari pembangunan desa wisata tersebut. “Saya mengukutip bahasa Presiden, Jokowi. Membangunan desa berarti membangun Indonesia. Kita sebagai saksi untuk pembangunan tersebut atas dukungan dari PT Pertamina dan PT Pegadaian terhadap 10 desa wisata itu,” tutur Luhut.

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio berharap, dana santunan yang diberikan pemerintah ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk masa depan dan kebaikan Danau Toba. “Pada 7 Juli kemarin, Danau sudah ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark. Hal ini menambahkan nilai jual dari destinasi dan kami dari Kementerian Pariwisata akan menjual destinasi ini agar lebih banyak pengunjungnya,” ungkap Wisnutama.

Dia juga mengajak masyarakat di kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas dalam sektor pariwisata berstandar internasional. Dengan begitu, secara otomatis terjadi peningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar danau vulkanik terbesar di dunia ini. “Karena itu, saya mendorong peningkatkan ekonomi kreatif dengan meningkatkan aktivitas dan kualitas sehingga meningkat daya tarik baru dan event-event menarik dan banyak peminatnya, khususnya dikalangan milenial,” pungkasnya. (gus)

Stok PCR di Malaysia Habis, 150 Pekerja Migran Batal Pulang

11 July 2020 10:36 AM

CHECK IN: -Sejumlah calon penumpang berdiri di depan counter check in Bandara Kualanamu, Jumat (10/7). Saat ini, frekwensi penerbangan di Kualanamu belum normal. batara/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 150 pekerja migran dari Malaysia batal pulang ke Tanah Air melalui Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (9/7) kemarin. Pasalnya, surat kesehatan bebas Covid-19 para pekerja migran itu, sudah kedaluarsa atau melewati batas tanggal yang ditentukan. Namun mereka belum dapat mengurus kembali surat kesehatan tersebut, lantaran di Malaysia saat ini PCR sedang kosong.

“Dibatalkan, karena Kementerian Luar Negeri mengatakan, surat kesehatan mereka melalui PCR sudah kedaluarsa (lewat tanggal). Jadi, pemerintah kita disuruh diulang lagi sama mereka,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar menjawab Sumut Pos, Jumat (10/7).

Diakuinya, seharusnya para pekerja migran dari berbagai daerah di Indonesia itu bakal ditransitkan kembali di Sumut pada Kamis (9/7) kemarin. Karenanya, Disnaker Sumut menunggu informasi lanjutan dari Kemenlu dan Kemenaker soal jadwal kedatangan mereka lagi. “Ya, ini kita menunggulah dari pusat, jadwal ulangnya. Melalui perwakilan kita di sana, nanti diurus lagi soal tiket dan segala macamnya,” ungkapnya.

Selain itu, imbuh Harianto, alasan Kemenlu mengapa 150 pekerja migrant itu tidak segera dilakukan pemeriksaan PCR lagi, lantaran di Malaysia saat ini, PCR sedang kosong. “PCR-nya sudah habis dari sana. Posisi mereka sekarang masih di penjara di Malaysia. Sedang menunggulah ini pemeriksaan PCR terhadap mereka,” jelasnya.

Guna menampung 150 pekerja migran itu, Disnaker Sumut telah berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, guna meminjam gedung BPSDM sebagai tempat persinggahan mereka. “Ya, biar berbagi tugas jugalah. Agar kabupaten/kota juga bisa menjemput di sana nantinya. Sebab kadang-kadang ada orang dari Riau, Aceh dan lainnya dikirim kemari. Namanya ini untuk kemanusiaan, harus kita urusilah saudara-saudara kita itu,” katanya.

Disebut dia, mayoritas pekerja migran yang akan kembali dikirim itu setengahnya berasal dari Sumut. Sisanya, berasal dari provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, dan Aceh. “Ya, 50 persen biasanya itu orang Sumut. Kabupaten/kota kita harapkan menjemput setelah kedatangan mereka. Kali ini kita rencanakan pakai gedung BPSDM untuk tempat singgahnya biar gak liar. Kadang-kadang mereka itu duitnya pun tak ada. Begitupun bajunya, akan kita siapkan setidaknya dua stel. Kita selaku pemerintah kan mesti peka dengan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wagub Sumut Musa Rajekshah mengharapkan tidak ada lagi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi mereka, TKI kerap menjadi korban trafficking juga beban anggaran pemerintah daerah dalam proses pemulangannya.

Ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Sutrisno beserta rombongan di Rumah Dinas Wagubsu, Jalan Teuku Daud Medan, Senin (6/7). Menurutnya, selama ini ada beban anggaran yang harus ditanggung Pemprovsu dalam proses pemulangan TKI ilegal dari Malaysia dan negara lain akibat dampak Covid-19.

Karena itu, ke depan ia meminta pada pihak imigrasi untuk lebih selektif lagi dalam hal pengawasan, agar tidak ada lagi TKI yang bekerja ke luar negeri tidak memiliki izin serta pengawasan di jalur tikus dan sebagainya.

Kondisi KNIA Belum Normal

Sementara, pantauan Sumut Pos di Kualanamu Internasional Airport (KNIA), Deliserdang, kondisi penerbangan di masa pandemi Covid-19 belum normal, meski persyaratan untuk bisa menggunakan jasa transportasi udara sudah lebih longgar. Saat ini, frekwensi penerbangan rata-rata 50-60 penerbangan setiap hari dengan jumlah penumpang mencapai 4.000 orang. Hal ini masih jauh dari kondisi normal sebelum pandemi Covid-19, dengan rata-rata 200 penerbangan perhari dengan jumlah penumpang rata-rata 18 ribu-20 ribuan perhari .

Duty Manager Airport, Abdi Negoro saat dikonfirmasi terkait hal ini, membenarkan kalau jumlah penumpang di KNIA belum normal. “Masih seperempat persen dari jumlah penumpang masa normal. Saat ini rata-rata hanya 4 ribu hingga 5 ribuan penumpang perhari dengan frekwensi penerbangan di kisaran 50-60 penerbangan. Kita berharap minat masyarakat menggunakan jasa transportasi udara kembali pulih karena persyaratan penumpang saat ini sudah tidak sesulit sebelumnya. Surat jalankan sudah tidak lagi diperlukan, namun protokol kesehatan tetap diikuti,” pungkasnya.(prn/btr)

Wabup Dairi Protes Pelantikan Pejabat oleh Bupati, Tak Elok Dilakukan di Ruang Publik

11 July 2020 10:33 AM

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Protes yang dilakukan Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing pada acara pelantikan sejumlah kepala dinas pada Selasa (7/7) lalu, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Pengamat komunikasi politik nasional.

Emrus Sihombing menilai, tindakan Jimmy Sihombing itu kurang tepat dilakukan di ranah publik. Apalagi sempat viral di media sosial.

“Seorang politisi, termasuk wakil bupati, ketika melakukan perilaku apapun di depan publik, pasti bermakna politik. Materi protes beliau saya nilai lebih bersifat privat. Karena itu kurang tepat disampaikan di ranah publik,” kata Emrus kepada wartawan, Jumat (10/7).

Ia mengaku telah menonton video aksi protes Jimmy Sihombing itu di Youtube. Disebutnya, saat itu acara dihadiri para calon kepala dinas yang akan dilantik, para unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para wartawan dan sejumlah undangan. Emrus menilai, materi protes tersebut bisa didiskusikan di wilayah privat secara intensif dengan pihak-pihak yang ia sebutkan, yang sama-sama bagian dari pemerintahan.

Akademisi Universitas Pelita Harapan itu menilai, dalam konteks lembaga eksekutif baik itu dari tingkatan pusat seperti presiden dan wakilnya, di tingkat provinsi yakni gubernur dan wakilnya begitu juga di tingkat kabupaten yakni bupati dan wakilnya, bisa saja terjadi perbedaan pandangan dan perspektif atas sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Namun bagaimanapun, pengambil keputusan adalah presiden, gubernur, dan bupati sesuai wewenangnya.

“Decision maker itu berada pada satu orang. Di tingkat kabupaten, pengambil keputusan itu ada di bupati. Wakil itu sifatnya membantu tugas-tugas pimpinan. Sama seperti wakil presiden, adalah pembantu presiden, wakil bupati adalah pembantu bupati,” jelas Emrus Sihombing.

Lebih lanjut ia menjelaskan, situasi akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan situasi saat sedang berlangsungnya pelaksanaan Pilkada. Di mana keduanya memiliki kontribusi yang sama untuk mendulang suara demi meraih kemenangan di Pilkada, meski kedua-duanya dalam satu paket dipilih secara demokrasi oleh masyarakat.

“Sebagai pasangannya, memang betul mereka itu satu kesatuan dalam konteks Pilkada. Mereka pasti saling memberikan kontribusi yang sama, saling mengambil peran yang sama dengan tujuan kemenangan pasangan di pertarungan pilkada. Namun ketika sudah terpilih, nahkodanya adalah bupati. Hal inilah yang harus dipilah dan dibedakan,” terang Emrus.

Sebelumnya, ketidakharmonisan Bupati dan Wabup Dairi terjadi pada pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Selasa (7/7) sore. Di saat Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Horas Padede sedang membacakan daftar nama pejabat yang akan dilantik, tiba-tiba Jimmy AL Sihombing masuk ke ruangan dan mendatangi arena pelantikan serta langsung naik ke podium mengambil mikropon.

Begitu naik ke podium, Jimmy melambaikan tangan ke arah Horas Pardede untuk menghentikan sementara pembacaan nama pejabat yang akan dilantik. Jimmy meluapkan isi hatinya, dan mempertanyakan kepada Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba, kenapa dirinya tidak diundang dalam pelantikan pejabat itu.

Jimmy juga mempertanyakan hal itu kepada Bupati Eddy Keleng Ate Berutu. “Kenapa begini Pak Bupati, tolonglah kita koordinasi. Kita kan sama-sama dipilih rakyat, kita kan satu paket. Bagaimana visi misi kita bisa kita jalankan kalau kita saja tidak harmonis,” pungkasnya saat itu.(rud)

Akhyar-Salman Dikabarkan Berpasangan di Pilkada Medan, PKS Masih Inginkan Kadernya Nomor 1

11 July 2020 10:30 AM

AKRAB: Salman Alfarisi dan Akhyar Nasution terlihat akrab dalam suatu acara yang digelar PKS, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koalisi PKS dan Partai Demokrat di Pilkada Medan 2020 tampaknya bakal segera terwujud. Dikabarkan, keduanya telah sepakat untuk mengusung pasangan Akhyar Nasution sebagai calon wali kota dan Salman Alfarisi sebagai calon wakil wali kota.

“Sudah ada komunikasi intens antara Demokrat dengan PKS. Bahwa Salman telah sepakat untuk menjadi wakil. Kita tunggu saja kelanjutannya,” kata sumber Sumut Pos, baru-baru ini.

Diketahui, PKS sampai saat ini menjadi salah satu partai yang telah mendeklarasikan bakal calon wali kota yang akan diusung dalam perhelatan Pilkada Medan. Langkah ini pun diikuti Partai Demokrat. Belum lama ini, Demokrat menyatakan telah menjatuhkan pilihan pada Akhyar Nasution. Menurut fungsionaris partai tersebut, Akhyar memiliki rekam jejak yang bagus sehingga laik untuk diusung kembali menjadi calon wali Kota Medan.

Meskipun tersiar kabar bahwa PKS dan Partai Demokrat tengah menjalin komunikasi yang intens, namun PKS sepertinya belum akan menjelaskan secara gamblang tentang kesepahaman-kesepahaman yang sedang dipertimbangkan oleh kedua pihak. “Tentu masing-masing parpol memiliki mekanisme tersendiri dalam penjaringan bakal calon wali kota yang diusungnya, begitu juga dengan PKS,” kata Ketua Bidang Humas PKS Sumut, Wasis Wisesokepada wartawan, Jumat (10/7).

Menurut Wasis, hingga kini PKS masih kukuh menjadikan Salman Alfarisi, sebagai calon wali kota. Apalagi pada 12 Maret lalu, mereka sudah mendeklarasikan Salman sebagai balon Wali Kota Medan. “Sebagai partai berbasis kader, kami juga sangat memertimbangkan kader internal yang akan kami usung sebagai calon wali kota. Selain kita juga memerhatikan fatsun-fatsun politik yang selama ini berlaku,” kata Wasis.

Hal senada disampaikan Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto. Menurutnya, PKS masih berkeinginan menempatkan Salman Alfarisi sebagai calon Wali Kota Medan. Apalagi secara etika politik, kursi PKS lebih dominan dibanding Partai Demokrat di DPRD Medan. Pihaknya memberi sinyal, dengan perolehan kursi yang signifikan dibanding Demokrat itu, PKS sewajarnya berada di kursi Medan 1. “Jadi ya tergantung Demokrat, apakah mau jadi nomor dua. Karena rekomendasi DPP, Ustad Salman adalah sebagai calon wali kota,” katanya seraya menyampaikan, pihaknya menargetkan 60 persen kemenangan pada 23 perhelatan pilkada di Sumut kali ini.

Ketua DPD PKS Kota Medan, Salman Alfarisi yang ditanya soal kemungkinan partainya mengusung Akhyar Nasution, hanya menjawab, PKS masih menghargai proses penggodokan yang masih dilakukan DPP PDIP. “Akhyar adalah kader PDIP dan juga merupakan salah satu kandidat bakal calon yang masih dalam proses penggodokan PDIP. Secara etika politik, PKS memandang perlu menghargai proses tersebut,” kata wakil ketua DPRD Sumut itu.

“Lain soal jika yang bersangkutan bukan kader partai tertentu, lebih mudah bagi PKS memutuskan, karena tidak ada ketersinggungan dengan partai lain,” pungkas Salman.(prn)

Tanpa Masker, Peluang Penularan 75%, Positif Covid-19 Bertambah 112, Kasus Pertama Muncul di Nias Selatan

11 July 2020 10:27 AM

PAKAI MASKER: Pasangan suami istri bersama dua orang anaknya mengenakan masker saat saat mengendarai sepeda motor, beberapa waktu lalu. Menurut penelitian, dengan mengenakan masker, angka penularan Covid-19 bisa ditekan hingga 5 persen.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus baru positif Covid-19 di Sumatera Utara terus bertambah. Jika pada Kamis (9/7), terjadi penambahan 109 orang, kini Jumat (10/7), bertambah lagi 112 orang. Sehingga totalnya sudah mencapai 2.197 orang. Dan untuk pertama kalinya, muncul kasus baru di Nias Selatan. Dengan begitu, tinggal 3 daerah lagi di Sumut yang belum pernah mencatatkan kasus positif Covid-19, yakni Pakpak Bharat, Nias Utara, dan Nias Barat

JUBIR GTPP Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, dengan bertambahnya kasus penularan ini, tentunya masyarakat diingatkan kembali untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. “Sampai saat ini, cara yang dapat membendung penularan Covid-19 yakni menerapkan protokol kesehatan. Sebab, protokol kesehatan adalah sesuatu yang paling mudah kita kerjakan,” jelas Aris saat melakukan konferensi video secara live dari Media Center GTPP Covid-19 Provinsi Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (10/7) sore.

Diungkapkannya, berdasarkan sejumlah penelitian, seseorang yang di dalam tubuhnya terdapat virus dan tidak menggunakan masker, maka orang di sekitarnya memiliki peluang tertular bisa sampai 75 persen sebagai akibat dari percikan ludah dan droplet yang mengenai semua benda. Sebaliknya, dengan mengenakan masker, angka penularan bisa ditekan hingga 5 persen. “Ini lah mengapa menggunakan masker menjadi penting dan kami tidak akan bosan untuk mengingatkan,” ujar Aris.

Berikutnya, Aris menjelaskan, selain melindungi diri dari cemaran droplet secara langsung, cemaran pada benda sekitar juga perlu untuk diwaspadai. Hal ini menjadi alasan utama mengapa rutin mencuci tangan dengan sabun juga sangat penting. “Mencuci tangan dengan sabun bisa membunuh, merusak, mematikan virus ketika kita tidak sengaja menyentuh benda-benda yang tercemar virus,” jelasnya.

Hal lainnya yang tidak boleh dilalaikan ialah menjaga jarak. Jelang Normal Baru, kata Aris, mobilitas meningkat, banyak tempat-tempat publik yang mulai dibuka. Namun, masyarakat diminta untuk tidak lupa menjaga jarak 1-2 meter serta tidak ke luar rumah jika tidak ada sesuatu yang penting.

“Sampai saat ini sudah banyak tenaga kesehatan kita yang terpapar Covid-19. Marilah kita jaga dan dukung tenaga kesehatan kita, karena mereka mempertaruhkan jiwa dan raga untuk berada di garda terdepan merawat pasien Covid-19. Mereka juga sama seperti kita, berharap pandemi berakhir dan bisa berkumpul bersama keluarga,” pesan Aris.

Adapun perkembangan data orang yang terpapar Covid-19 di Sumut pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00 WIB yakni Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 260 orang, Pasien positif sebanyak 2.197 orang, sembuh sebanyak 526 orang, dan meninggal sebanyak 116 orang.

“Jumlah pasien sembuh memang selalu bertambah, tetapi pasien positif juga bertambah. Oleh karena itu, kita tidak ada pilihan lain selain ikut mengambil peran. Mari mempersepsikan dengan tegas bahwa upaya terdepan di dalam melawan Covid-19 adalah kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Jangan menunggu diri kita yang terkena virus,” tegas Aris.

Dari update data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut kemarin, diketahui Kota Medan masih menjadi yang paling banyak mencatatkan kasus positif covid-19, dengan 1.397 orang. Kemarin saja, di Kota Medan bertambah 64 kasus dari Hari Kamis, yang masih 1.323 orang. Selain Medan, kasus baru pada hari Jumat kemarin, juga melejit di Deliserdang dengan 8 orang, dan kini totalnya menjadi 288 orang; Sibolga bertambah 3 orang, total menjadi 10 orang; Batubara bertambah 2 orang, total menjadi 27 orang.

Kemudian Binjai bertambah 2 orang, menjadi 35 orang; Karo bertambah 1 orang, menjadi 25 orang; Asahan bertambah 1 orang, menjadi 26 orang; Labuhanbatu bertambah 1 orang, menjadi 3 orang; Nias Selatan 1 orang; Serdangbedagai 1 orang, total menjadi 21 orang; Padang Sidempuan 2 orang, menjadi 3 orang; Langkat 1 orang, menjadi 4 orang. Sementara pertambahan 1 orang yang meninggal adalah dari Medan.

Intens Koordinasi ke Pemda se Sumut

Untuk mengkover warga terdampak pandemi Covid-19 dalam jaring pengaman sosial (JPS), Pemprov Sumut berkomitmen perbaiki dan perbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terkhusus pada realokasi anggaran tahap II yang masih dimatangkan Pemprov Sumut hingga kini.

Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengakui, selama ini bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi yang dikucurkan pemerintah berlandaskan DTKS. “Data tersebut akan terus diperbaiki dan dilengkapi agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ke depan semakin baik data yang kita miliki, akan semakin banyak warga yang terbantu, karena pemberian bansos itu tepat sasaran,” katanya saat menjadi narasumber Dialog Interaktif TVRI dengan topik Pengawasan Penyaluran Dana Bansos Pada Masa Tanggap Bencana Covid-19 di Stasiun TVRI Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (9/7).

Karenanya, kata dia, guna memperkaya data dimaksud, Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan itu juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah. Jika bantuan itu dalam bentuk tunai, seharusnya bisa dibelanjakan di daerah, agar ekonomi daerah berputar. Kalaupun bantuan dalam bentuk natura atau barang, juga akan dibelanjakan di daerah. “Untuk itu, kita harapkan bantuan tahap kedua ini akan lebih baik lagi,” ujar pria yang akrab disapa Ijeck.

Ijeck pun mengamini dampak dari Covid-19 adalah bertambahnya pengangguran, banyak usaha yang terganggu sehingga bertambah data warga miskin baru. Untuk itu perlu dilakukan verifikasi dan validasi agar semua mendapatkan bantuan. “Pada pemuktahiran data nantinya, saya mau para TKI yang pulang dimasukkan datanya dalam penerima bantuan. Karena tidak semua TKI yang pulang itu punya kemampuan sosial yang baik. Ke depan kita juga harus memikirkan ketahanan pangan. Ekonomi kita harus bangkit kembali, apalagi saat ini basis kita pada pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan cukup baik. Untuk itu penyusunan APBD di tahun 2021 pun harus sejalan dengan stimulus ekonomi kita saat ini,” ujarnya.

Satgas Wilayah I Pencegahan KPK Maruli Tua Manurung, yang juga sebagai narasumber mengatakan, salah satu modus penyimpangan adalah terkait data. Karena itu, KPK akan mendorong agar pihak terkait melakukan validasi data setiap enam bulan sekali. “Butuh kerja keras memang untuk mendapatkan data yang valid. Untuk itu perangkat Dinas Sosial dan perangkat terkait di daerah harus serius untuk melakukan pemutakhiran data. Karena seharusnya data yang sudah dikumpulkan ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Kementerian Sosial,” katanya.

Dikatakannya, KPK saat ini fokus untuk memberantas korupsi dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Secara teori di saat masa krisis seperti ini sangat rawan terjadi penyimpangan, terutama saat penyaluran bansos. “Kami sudah melakukan mapping terkait potensi penyimpangan yang akan terjadi. Pertama itu terkait validasi data. Kami pun fokus untuk memastikan data tersebut clean dan clear, tidak ada data yang fiktif,” katanya.

Selain potensi penyelewengan adalah pengadaan bansos. Apalagi masih banyak bansos yang disalurkan dalam bentuk sembako. “Kami sudah sampaikan kepada gubernur Sumut agar memberikan bantuan dalam bentuk cash transfer,” tambahnya.

Terakhir, potensi penyimpangan bansos terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Maruli menjelaskan bahwa banyak oknum ataupun relawan yang memanfaatkan bansos yang dimasukkan gambar-gambar dari para calon. “Untuk mengantisipasi penyimpangan itu, KPK pun meluncurkan aplikasi Jaga Bansos yang dapat diunduh pada gawai android maupun iOS. Fitur ini dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan/penyalahgunaan bantuan sosial. Keluhan atau laporan yang masuk ke Jaga Bansos, akan diterima KPK, kemudian diteruskan kepada pemda terkait,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Sumut Yono Andi Atmoko mengatakan bahwa seharusnya dengan bantuan dari Pemprov Sumut, seluruh warga yang terdampak tidak ada lagi yang tidak kebagian bansos.

“Dari perhitungan yang sudah kami lakukan, harusnya di seluruh kabupaten/kota di Sumut, seluruh warga yang terdampak harusnya kebagian semua. Dengan adanya warga yang tidak menerima bansos, menunjukan ada yang salah dengan data. Kami pun turun langsung ke lapangan untuk melakukan validasi dan saat ini masih sedang berproses,” terangnya. (prn)

Polisi Ringkus Residivis Perampok Sopir Truk

11 July 2020 10:18 AM

DIAPIT: Ariyono alias Yono (tengah) residivis kerap merampok sopir truk diapit personel Polres Pelabuhan Belawan.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan meringkus residivis yang kerap merampok sopir truk di Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan. Pelakunya, Ariyono alias Yono (31) ditangkap di sekitar rumahnya di Jalan Baru, Lorong VI Veteran, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (8/9) malam.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP I Kadek Hery Cahyadi mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan 2 laporan sopir truk dengan LP/269/VI/2020/SPKT Pel Blwn tanggal 19 Juni 2020 dan LP/188/IV/2020/SPKT Pel Blwn tanggal 15 April 2020. Berdasarkan laporan itu, pihaknya melalukan penyelidikan di lapangan.

“Laporan itu kita tindaklanjuti, setelah kita selidiki, ternyata pelaku ini sudah berulang kali beraksi, namun sopir yang membuat laporan ke kita hanya ada 2 LP,” kata Kadek.

Selama ini, pelaku beraksi bersama tiga orang temannya. Mereka menghadang setiap truk kontainer yang melintas Jalan Pelabuhan Raya, selanjutnya para pelaku menodong pisau langsung mengambil Hp dan uang milik sopir.

“Mereka beraksi dengan melakukan kekerasan. Setiap sopir yang menjadi korban tidak bisa melawan, sebab para pelaku menggunakan senjata tajam,” terang Kasat.

Terungkapnya salah satu pelaku atas nama Yono berdasarkan penyelidikan, pelaku ditangkap di sekitar tempat tinggalnya. Tanpa ada perlawanan, pelaku langsung diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan.

“Pelaku sudah kita amankan, kita masig menyelidiki para pelaku lain yang telah meresahkan sopir truk. Kasusnya akan segera kita limpahkan ke jaksa, kita juga berharap kepada para sopir yang menjadi korban penodongan untuk membuat laporan kemari (Polres Pelabuhan Belawan),” pungkas Kadek. (fac)

Asyik Nyabu Bareng di Rumah Sewaan, 2 IRT dan Temannya Ditangkap Polisi

11 July 2020 10:16 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua ibu rumah tangga (IRT) dan seorang perempuan tertangkap tangan saat mengonsumsi sabu secara bersama-sama. Ketiganya diamankan saat dilakukan penggerebekan di rumah sewa Jalan Denai Gang Hidayah, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Medan Denai, Kamis (9/7) dini hari.

Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chaniago menyebutkan, dua IRT tersebut berinisial LS (34) tinggal di Jalan Denai Gang Hidayah dan RS (26) warga Jalan Denai Gang Rukun. Sedangkan seorang lagi perempuan berinisial RAL (29) warga Jalan Menteng VII Gang Amal. “Mereka ditangkap di rumah sewa yang ditempati LS saat digerebek anggota,” ujar Faidir, Jumat (10/7).

Faidir menyebutkan, penangkapan ketiga pemakai narkoba tersebut berdasarkan informasi masyarakat setempat yang resah dengan aktivitas mereka. Dari informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan ke lapangan.

“Dari ketiga perempuan itu disita barang bukti berupa 2 paket besar sabu, 3 ponsel android, dompet, mancis, 1 butir pecahan pil ekstasi, gulungan aluminium yang sudah dipakai, sejumlah plastik klip besar dan kecil kosong, serta uang tunai sebesar Rp2,1 juta,” sebut dia.

Ia menambahkan, ketiganya sudah ditahan dan ditetapkan tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Saat ini, masih dalam pemeriksaan penyidik untuk proses hukum. “Kasusnya sedang kita dalam lebih lanjut untuk menelusuri jaringan narkoba,” tandas Faidir. (ris)

Kejahatan Perbankan Melalui Top Up LinkAja Bank BRI, Kuat Dugaan Keterlibatan Orang Dalam

11 July 2020 10:10 AM

KETERANGAN: Saksi ahli IT, Dr Ronny (layar monitor) memberikan keterangan sekaitan kasus kejahatan perbankan, Jumat (10/7). agusman/ SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saksi ahli IT Dr Ronny menduga ada keterlibatan orang dalam (internal) dalam kasus pembobolan melalui transaksi elektronik Top Up LinkAja yang mengakibatkan kerugian Bank BRI sebesar Rp1,1 miliar. Terungkap, dalam sidang yang berlangsung secara virtual di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (10/7).

Mulanya majelis hakim Immanuel Tarigan, mempertanyakan tentang kelemahan dalam program IT di Bank BRI, sebagaimana dilakukan terdakwa Riky alias Ridwan (30), Jonny Chermy (33), dan Alianto (29).

“Didalam suatu sistem elektronik/teknologi itu tidak ada yang dijamin aman dan lancar. Karena itu, pentingnya pengawasan dan pengamanan dari waktu ke waktu,” jelas saksi.

Setelah itu, majelis hakim mencoba untuk mencecar lebih dalam orang yang terlibat pembobolan Bank BRI.”Menurut anda, apakah ada keterlibatan internal (orang dalam) atau memang kesalah sistem seutuhnya,” ucap majelis.

“Dugaan saya ya, gangguan disini tidak normal, karena transaksinya berjalan, dan itu tidak normal, mungkin ada keterlibatan pihak internal,” ungkapnya.

Setelah itu, Ronny menjelaskan, bahwa dirinya tidak setuju jika penyidik menyatakan bahwa kasus ini karena ada gangguan.”Orang-orang yang melakukan ini bukan orang canggih IT, ini adalah orang yang kebetulan tau Kelemahannya, sehingga saya tidak sepakat. Ini adalah ilegal akses di pasal 30 dan pasal 32. Pasal 32 adalah mentransfer atau memindahkan informasi elektronik dari suatu bank ke suatu akun link tetapi saldonya tidak berkurang,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Dosen STIE Perbanas Surabaya ini juga mengatakan, kemungkinan pihak internal bisa melakukan perbuatan yang melemahkan sistem dan menyampaikannya ke pihal luar. Ataupun pihak internal tidak melakukan kelemahan terhadap sistem, namun menyebarkannya ke pihak luar.

“Kemungkinan terjadinya keterlibatan pihak internal sangat terbuka pak Hakim. Sederhana saja, tindakan ini tidak membutuhkan kecanggihan teknologi. Makanya itu perlu dilakukan investigasi,” urainya.

Dirinya juga berharap agar pihak BRI melakukan investigasi secara internal. Untuk menyelediki ada tidaknya pihak internal BRI yang ikut serta menyebarkan kelemahan sistem pada saat itu kepada pihak luar.

“Investigasi internal seharusnya juga menjadi konsen pihak perbankan untuk melihat bukan hanya pihak eksternal, tetapi juga pihak internal,” pungkas Ronny.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan mendatang. Diketahui, di sidang sebelumnya, Kepala Bagian Information Technology (IT) BRI, Muhammad Randy Desmond Ibramih mengakui bahwa dalam aplikasi linkaja terdapat kelemahan dan pada hari dimana pembobolan yang dilakukan ketiga terdakwa, terdapat ribuan transaksi yang tidak wajar.

Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 46 ayat(1) jo Pasal 30 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 85, 82 UU No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (man)

Sinergi Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank bjb Kerja Sama Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM

11 July 2020 10:04 AM

KREDIT: Bank bjb memberikan kredit modal kerja kepada pelaku UMKM.

BANDUNG, SUMUTPOS,CO – Bank bjb sebagai salah satu bank penyalur kredit modal kerja andalan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus mendukung penuh agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusung pemerintah untuk menekan dampak negatif situasi pandemi Covid-19.

Salah satu bentuk langkah dorongan bank bjb terhadap pemulihan ekonomi ini ialah dengan menjalin sinergi demi penguatan kelembagaan dalam menghadapi ketidakpastian selama masa pandemi.

bank bjb ikut melaksanakan penandatanganan penjaminan kredit modal kerja dengan PT Jamkrindo dan PT Askrindo pada Selasa (7/7).

Lewat kerja sama ini, pihak Jamkrindo dan Askrindo ditunjuk sebagai penjamin kredit modal kerja perseroan.

Dana kredit modal kerja sebagai upaya menstimulasi perekonomian nasional yang dikeluarkan oleh bank bjb akan dijamin pihak Jamkrindo dan Askrindo.

Sebagai bentuk simbolisasi formal, bank bjb menyalurkan kredit modal kerja sejumlah Rp110 juta kepada nasabah UMKM yang menjalankan usah toko reklame dan toko tas.

Penyaluran kredit modal kerja ini menandai secara resmi berlakunya penjaminan oleh Jamkrindo dan Askrindo sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai penjamin.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan bank bjb memang menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor fokus penyaluran pembiayaan, terlebih menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang serta-merta membuat geliat usaha para pelaku usaha kecil meredup.

“Sektor UMKM adalah tulang punggung utama yang menopang tegaknya perekonomian nasional.

Dorongan terhadap pelaku usaha mikro harus menjadi prioritas terutama dalam situasi yang penuh tantangan seperti saat ini.

Di sisi lain, diperlukan pula distribusi tugas dan tanggung jawab agar strategi pemulihan berjalan komprehensif.

Karena itu, bank bjb sangat mendukung penuh sinergi penguatan antar lembaga dalam rangka penguatan jaring pengaman di berbagai lapisan demi menjamin kelancaran pemulihan ekonomi yang menjadi harapan semua orang,” kata Yuddy.

Sebelumnya, kedua perusahaan pelat merah itu resmi ditunjuk pemerintah sebagai penjamin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberikan penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM sebesar Rp5 triliun kepada dua BUMN tersebut.

Langkah penjaminan ini merupakan salah satu strategi pemulihan ekonomi yang ditekankan pemerintah, khususnya dalam memulihkan denyut nadi para pelaku UMKM yang menjadi salah satu kelompok paling terdampak.

Berdasarkan perjanjian, jumlah plafon kredit yang dapat dijamin pada program ini adalah hingga Rp10 miliar dengan tenor pinjaman hingga tiga tahun.

Program ini merupakan seri lanjutan dari agenda PEN oleh pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menginstruksikan program relaksasi kredit yang salah satunya difokuskan untuk menopang UMKM.

Diharapkan sinergi yang terjalin ini dapat mempercepat langkah pemulihan ekonomi nasional yang saat ini masih terhantam wabah.(rel/ram)

Bupati dan Wakil Bupati Dairi Mulai “Pecah Kongsi”, Jimmy Sihombing: Saya Cuma Butuh Koordinasi

10 July 2020 12:34 PM

Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing SH.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy AL Sihombing mulai terkuak ke publik. Pemicunya, minimnya koordinasi di antara keduanya. Jimmy selaku wakil bupati merasa jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam lelang jabatan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Dairi.

PERISTIWA Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing yang menginterupsi proses pelantikan pejabat eselon dua di kabupaten itu, memang cukup mengejutkan. Sebab, selama ini Dairi dikenal adem dari gonjang-ganjing politik lokal.

Ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (9/7), Jimmy mengakui, saat ini hubungan komunikasinya dengan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu sedang kurang baik. Namun begitu, Jimmy mengaku akan tetap mengemban amanah serta melaksanakan tugas dengan baik. “Saya akan tetap melakukan tugas dan fungsi pokok (tupoksi) sebagai Wakil Bupati, seperti diamanatkan undang-undang kepada saya,” katanya.

Jimmy mengungkapkan, apa yang dia lakukan saat pelantikan pejabat eselon 2 di Balai Budaya Sidikalang, Selasa (7/7) lalu, adalah bentuk protes agar ke depan, antara dirinya dengan bupati saling berkoordinasi dalam membuat kebijakan.

Sebagai wakil bupati, kata Jimmy, tupoksinya adalah melakukan evaluasi, pengawas, dan pembina (Wasbin) terhadap aparatur sipil negara (ASN) serta memberikan pertimbangan kepada bupati. “Bagaimana saya mau mengevaluasi dan memberikan pertimbangan bila saya tidak dilibatkan atau tidak ada koordinasi dengan bupati,” ucap Jimmy.

Dia juga menegaskan, legitimasi wakil bupati dengan bupati adalah sama. “Kami satu paket dipilih rakyat, berarti saya dan bupati sama-sama bertanggungjawab kepada masyarakat. Saya tidak minta yang macam-macam. Saya hanya butuh koordinasi bilamana dalam membuat kebijakan, termasuk pengisian jabatan harus saling koordinasi,” tegasnya.

Jimmy menyadari, kejadian seperti ini akan merugikan keduanya. Artinya, pasangan bupati dan wakil bupati yang mendapat mandat mayoritas dari masyarakat Dairi pada Pilkda serentak 2018 lalu dan dilantik pada, 24 April 2019 tersebut, tidak akan bisa mewujudkan visi misi bila terus bersiteru. Karenanya, dia membuka bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Bupati Eddy Kelleng Ate Berutu. “Saya siap untuk duduk bersama dan memulihkan hubungan keharmonisan guna mewujudkan visi misi serta program kerja selama menjabat Bupati/Wakil Bupati Dairi periode 2019-2024 mendatang,” pungkasnya.

Menyikapi memanasnya hubungan Eddy-Jimmy, Anggota DPRD Sumut, Anwar Sani Tarigan mengaku sangat menyesalkan hal itu.

Menurutnya, bupati dan wakilnya harus kompak, sejalan dalam mengemban amanah yang diberikan rakyat. “Mereka itukan satu paket, kalau mereka tidak harmonis, bagaimana program bisa jalan? Mereka berdua harus solid, supaya janji mereka kepada masyarakat saat kampanye untuk mewujudkan perubahan menuju Dairi Unggul. Jika mereka berdua sudah pecah kongsi, masyarakat Dairi yang jadi korban karena program pembangunan tidak berjalan dengan baik,” tandasnya.