KUPAK KAPIK: Sejumlah petugas kepolisian saat meninjau dan mengamankan Jalan Perintis Kemerdekaan/Besar Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang kondisinya sudah kupak kapik alias rusak parah,
Rabu (10/6).
KUPAK KAPIK: Sejumlah petugas kepolisian saat meninjau dan mengamankan Jalan Perintis Kemerdekaan/Besar Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang kondisinya sudah kupak kapik alias rusak parah,
Rabu (10/6).
HAMPARAN PERAK, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Kabupaten Deliserdang, Wagirin Arman, kembali mendesak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut segera memperbaiki Jalan Hamparan Perak yang kondisinya kupak kapik alias rusak parah.
“Sudah bertahun-tahun masyarakat Hamparan Perak ini menuntut, khususnya sejak 2019 status jalan ini dari jalan kabupaten menjadi provinsi, hingga kini belum dilakukan peningkatan kualitas jalan. Apalagi kabarnya sudah banyak korban akibat kondisi jalan yang rusak ini,” kata dia kepada wartawan, Rabu (10/6).
Diungkapkannya, sudah empat tahun warga setempat mendesak Jalan Perintis Kemerdekaan/Besar Hamparan Perak sepanjang 5,17 Km diperbaiki karena kondisinya rusak parah. Bahkan politisi Partai Golkar ini juga mengaku pihaknya sudah berulang kali meninjau kondisi jalan tersebut.
“Jangan sampai persoalan ini menjadi pemicu rakyat tak terkendali, sehingga nantinya merepotkan wakil rakyat dan pemerintah. Jangan sampai terjadilah bahaya, apalagi saat ini rakyat sedang menghadapi masa-masa sulit,” mantan ketua DPRD Sumut ini mengingatkan.
Wagirin juga menyatakan DPRD Sumut telah mengalokasikan bahkan mengetok anggaran perbaikan jalan rusak Hamparan Perak tersebut untuk tahun anggaran 2020.
“Bahkan Kepala Dinas BMBK Sumut, Effendy Pohan sudah berjanji perbaikan jalan ini sudah ditenderkan paling lama bulan April sehingga Juli 2020 sudah selesai diaspal,” ujarnya.
Kadis BMBK Sumut, Armansyah Effendy Pohan saat dikonfirmasi mengatakan, sekarang ini untuk pekerjaan tersebut sedang dalam proses tender. Pihaknya meminta masyarakat bersabar sebab dalam bulan depan, setelah selesai semua mekanisme tender dan tanda tangan kontrak, pembangunan pasti segera dilakukan.
“Semua kan ada tahapannya, kita juga tidak mau kerja buru-buru tapi hasilnya malah salah. Bersabar dululah ya, pasti segera dikerjakan,” katanya.
Mengenai anggaran untuk pembangunan jalan tersebut, dirinya mengaku tidak mengingat persis. “Coba ditanyakan sama Heri, kepala UPT kami di sana ya. Yang jelas sedang proses tender untuk pembangunan jalan tersebut,” katanya. Sayang, Heri tidak menggubris konfirmasi Sumut Pos ihwal pagu anggaran untuk pekerjaan jalan dimaksud. (prn/han)
SAMBUTAN: Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu, S.Th memberikan sambutan di hadapan rombongan Ketua DPRD Provsu Baskami Ginting.
Tamba Tinendung/Sumut Pos
SAMBUTAN: Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu, S.Th memberikan sambutan di hadapan rombongan Ketua DPRD Provsu Baskami Ginting.
Tamba Tinendung/Sumut Pos
PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Utara, dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pakpak Bharat, Rabu (10/6).
Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara tersebut, didampingi anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara, terkhusus dari daerah pemilihan (dapil) Xl, di antaranya Anwar Sani Tarigan, Salmon Sagala dan Ingan Amin Barus.
Ketua DPRD Provsu bersama rombongan disambut Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu, S.Th, Pj Bupati Pakpak Bharat, Dr. H. Asren Nasution, MA beserta pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di
posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Rumah Dinas Bupati Pakpak Bharat, kota Salak.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu memohon kepada Ketua DPRD Sumut untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khusus penanganan kebutuhan pangan.
Selain dari bantuan penanganan kebutuhan pangan untuk masyarakat, Sonni juga meminta DPRD Sumut untuk penyelesaian jalan Provinsi Pakpak Bharat menuju Kabupaten Humbang Hasundutan .
Tak lupa Sonni Berutu juga meminta kepada masyarakat Pakpak Bharat tetap waspada, serta mematuhi protokol kesehatan walaupun Pakpak Bharat sudah memberlakukan New Normal.
Menanggapi Sonni Berutu, Ketua DPRD Sumut mengaku akan memperjuangkan beberapa titik pembangunan di Pakpak Bharat, termasuk pembangunan gapura batas Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Sumut tepatnya di kawasan Pakpak Bharat yang proposalnya diserahkan oleh Pj Bupati Pakpak Bharat.(tam/han)
SOSIALISASI: Soialisasi sistem kerja tata normal baru dan planning pelaksanaan Pilkada 2020 di Ruang Rapat KPU Kota Binjai, kemarin (5/6).
teddi/ SUMUT POS
SOSIALISASI: Soialisasi sistem kerja tata normal baru dan planning pelaksanaan Pilkada 2020 di Ruang Rapat KPU Kota Binjai, kemarin (5/6).
teddi/ SUMUT POS
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Kepala Daerah serentak pada sejumlah daerah di Indonesia, akan berjalan di tengah Pandemi Covid-19. Diprediksi, partisipasi pemilih pada pesta demokrasi serentak ini akan alami penurunan.
Kondisi ini juga terjadi dalam skala nasional. Bukan pada tingkat daerah yang menggelar Pilkada saja. Ini terjadi karena dampak Covid-19.
Demikian disampaikan Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Arifin Saleh didampingi Sekretaris, Syariful Azmi Nasution, Rabu (10/6). Arifin menyampaikan informasi ini usai mengikuti rapat koordinasi dengan KPU RI.
Dia bilang, KPU RI yang menurunkan target partisipasi pemilih yang harus diraih KPU tingkat daerah yang menggelar Pilkada. Begitupun, ia menilai, tingkat partisipasi pemilih juga akan turun karena faktor lain.
Misalnya, dipengaruhi masalah calon yang hingga kini masih terbatas partai. Meski demikian, 3 paslon diprediksi yang akan berebut kursi nomor satu 1 dan 2 di Balai Kota Binjai tersebut.
“Dengan hanya dua atau tiga paslon kan kurang mengakomodasi adanya pilihan-pilihan masyarakat. Dari pihak paslon, secara akan mengeluarkan dana yang besar untuk fokus merangkul parpol,” kata dia.
Faktor lain juga ada. Seperti perbedaan janji kampanye dengan realitas politik tiap daerah menjadi perhatian nasional.
Masyarakat menilai, materi kampanye calon seperti pengelolaan anggaran transparan atau anggaran yang memihak rakyat, hanya janji.
Dia menambahkan, Pandemi Covid-19 mengakibatkan aktivitas sosialisasi yang harus dilakukan KPU Binjai pun terbatas. “Diprediksi partisipasi pemilih akan turun dampak Covid-19. Dari status bencana Covid-19, jelas mempengaruhi partisipasi,” ujar dia.
“Baik itu kekhawatiran datang memilih, agenda dan sistem kampanye yang terdampak Covid-19. Target partisipasi nasional turun jadi 77,7 persen dari sebelumnya 82 persen,” beber dia.
Pun demikian, Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Binjai, Robby Effendi tetap optimis, tingkat partisipasi pemilih di tengah Pandemi Covid-19 tidak anjlok. Berdasar catatan dan riset, KPU masih dipercaya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan transparan.
“Yang perlu, fokus menyiapkan jajaran penyelenggara sebagai ujung tombak sosialisasi secara struktur, sistematis dan masif sensuai standar protokol kesehatan, mulai tingkat Kecamatan hingga TPS. Lalu adanya Duta Pilkada yang disiapkan matang dari internal penyelenggara, menyiapkan relawan demokrasi yang sebelumnya yang banyak membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran memilih masyarakat,” papar dia. (ted)
Kepala Bidang Pariwisata Pakpak Bharat, Rudi Sinamo, S.Pd.
Kepala Bidang Pariwisata Pakpak Bharat, Rudi Sinamo, S.Pd.
PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Objek wisata air terjun Mbilulu di Desa Pronggil, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat kembali dibuka untuk para pengunjung, setelah sekira 3 bulan ditutup untuk pencegahaan penyebaran pandemi Covid-19.
Dibukanya kembali objek wisata Air Terjun Mbilulu, setelah Pemkab Pakpak Bharat menetapkan diberlakukannya New Normal.
Kepala Dinas Pariwisata Bambang Banurea melalui Kepala Bidang Pariwisata, Rudi Sinamo, S.Pd saat di sambangi di ruangan kerjanya, mengatakan, objek wisata alam tersebut telah dibuka beberapa hari sebelumnya setelah diberlakukan New Normal di Pakpak Bharat.
“Objek wisata air terjun Mbilulu tersebut kembali dibuka mulai hari Minggu (7/6) yang lalu,” kata Rudi Sinamo, Rabu (10/6).
Rudi juga menyebutkan, bagi pengunjung yang ingin memasuki objek wisata tersebut harus menaati aturan ataupun protokol kesehatan yang sudah ditentukan dinas Pariwisata, seperti melakukan cek suhu tubuh, pakai masker dan cuci tangan yang disediakan di pintu masuk objek wisata.
“Besok Kamis (11/6) akan kita mulai mendirikan posko di pintu masuk di objek wisata tersebut, agar pengunjung yang masuk terlebih dahulu diperiksa sesuai protokol kesehatan yang sudah ditentukan nantinya, yang akan dimulai hari Minggu (14/6), “ ungkap Rudi.
Dia juga menyebutkan, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi di objek wisata tersebut yang akan melibatkan semua pihak yang direncanakan, Minggu (14/6) mendatang.(tam/han)
PANTAU: Petugas operator di KNIA memantau aktivitas calon penumpang melalui monitor CCTV, Senin (8/6) lalu.
PANTAU: Petugas operator di KNIA memantau aktivitas calon penumpang melalui monitor CCTV, Senin (8/6) lalu.
LUBUKAPAM, SUMUTPOS.CO – Pengelola Kualanamu International Airport (KNIA) berencana membatasi kapasitas terminal selama pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar penerbangan di bandara itu tetap lancar.
Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Kualanamu Deliserdang, Djodi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan menerapkan teknologi informasi yang mengkolaborasikan seluruh aspek operasional guna memastikan kelancaran penerbangan dan alur penumpang di segala kondisi. Dalam waktu dekat, ada teknologi informasi baru yang segera diterapkan.
Melalui penerapan teknologi informasi ini, kata Djodi, kapasitas terminal di KNIA bisa ditetapkan lebih fleksibel, mungkin lebih dari 50 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk. Disebutkannya, pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait operasional transportasi pada masa adaptasi menuju kebiasaan baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19. Peraturan tersebut adalah Surat Edaran 07/2020 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lalu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41/2020 dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 13/2020.
Menurut Djodi, ketiga peraturan tersebut memperbolehkan transportasi publik, termasuk di sektor penerbangan, untuk beroperasi dengan tetap mengedepankan protokol kebersihan dan kesehatan. Karenanya, Djodi mengaku kalau pihaknya sangat merespons positif terbitnya ketiga peraturan tersebut.
“Melihat data yang kami terima, maskapai merespons positif terbitnya ketiga peraturan tersebut. Sektor penerbangan pelan-pelan kembali bergairah dan pastinya PT Angkasa Pura II selaku pengelola Kebandarudaraan tetap mengawal ketat berjalannya protokol kesehatan dan kebersihan di bandar udara.” sebutnya.
Djodi juga optimis, frekwensi penerbangan dan lalu lintas penumpang pesawat di KNIA yang merupakan bandara kedua terbesar di Indonesia yang di kelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero), perlahan akan bergerak naik di dalam periode adaptasi menuju kebiasaan baru ini. “Kami juga mengingatkan agar seluruh penumpang pesawat, personel bandar udara, personel maskapai dan lainnya selalu menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menerapkan physical distancing sesuai rambu di bandara, serta sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri untuk kesehatan kita bersama,” ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, seperti yang dinyatakan di dalam surat edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 13/2020, dalam menentukan slot time penerbangan di bandara, salah satu yang diperhitungkan adalah kapasitas di terminal penumpang pada waktu sibuk dengan memperhatikan luasan, konfigurasi fasilitas terminal bandar udara dan penerapan teknologi. Sesuai surat edaran tersebut, kapasitas terminal ditetapkan paling banyak 50 persen dari jumlah penumpang waktu sibuk (PWS) pada masa normal, namun bisa ditingkatkan melalui hasil evaluasi oleh Dirjen berdasarkan data dan usulan penyelenggara bandara.
Djodi mengatakan, melalui penerapan teknologi informasi seperti di KNIA, maka kapasitas terminal dalam waktu sibuk dapat ditentukan secara lebih fleksibel. Penerapan teknologi informasi di KNIA guna mengkolaborasikan seluruh aspek operasional antara lain lewat adanya Terminal Operation Center (TOC).
Menurutnya, TOC masing-masing terminal akan mendukung kolaborasi di antara stakeholder yang dipusatkan di Airport Operation Control Center (AOCC). Secara keseluruhan, TOC dan AOCC merupakan pondasi dari platform operasi bandara untuk Airport Operation Management System yang didukung implementasi teknologi andal. “Melalui implementasi teknologi informasi itu, kebandarudaraan dapat menjalankan respons cepat [quick response], sistem peringatan dini [early warning system detection] dan efektivitas dalam operasional [operating effectiveness]. Penerapan teknologi ini dapat dengan mudah membantu dalam penentuan kapasitas terminal yang dapat digunakan,” ujar Djodi Prasetyo.
Adapun dalam waktu dekat aplikasi travelation juga akan diluncurkan PT Angkasa Pura II. Melalui travelation, calon penumpang pesawat dapat mengunggah dokumen yang dipersyaratkan seperti misalnya surat hasil tes PCR atau rapid test agar diperbolehkan naik pesawat. “Travelation bertujuan untuk menyederhanakan prosedur di mana dokumen diperiksa secara digital. Kami berharap ini dapat berdampak pada prosedur sistem antrian di bandara yang lebih sederhana sehingga flow penumpang dapat berjalan lancar,” ujar Djodi. (btr)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa tugas besar bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 belum berakhir. Menurut Jokowi, virus Corona ini masih menjadi ancaman terbesar dunia. Sehingga dia meminta semua masyarakat untuk tetap mewaspadai virus yang berasal dari Tiongkok ini. “Saya ingatkan, tugas besar kita belum berakhir. Ancaman Covid-19 masih ada,” ujar Jokowi di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (10/6).
Jokowi juga mengatakan, di daerah-daerah ada yang kasus penularan virus Corona menurun. Namun ada juga yang malah tambah naik. Karena itu, melihat kondisi yang belum stabil ini, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah. “Kondisinya masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi ada juga daerah yang kasus barunya meningkat. Ada daerah yang sudah nihil. Perlu saya ingatkan jangan sampai terjadi gelombang kedua atau second wave,” katanya.
Berdasarkan data GTPP Covid-19 sampai dengan Rabu (10/6), grafik pertambahan angka kasus positif Covid-19 masih menunjukkan tren yang naik. Setelah sebelumnya menembus angka di atas 1.000 orang yang terinfeksi, Rabu (10/6), bertambah 1.247 dalam sehari. Sehingga kini totalnya menjadi 34.316 kasus.
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto menjelaskan, naiknya pertambahan kasus secara signifikan disebabkan oleh tes yang dilakukan secara masif. Ini terlihat dari jumlah spesimen harian yang diuji sudah sebanyak 17.757 per hari, dengan total 446.918 spesimen keseluruhan. “Pemeriksaan ini memberikan tambahan kasus positif konfirmasi, 1.241 kasus positif,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (10/6).
Selain itu, Yurianto menilai, sejauh ini masih ada orang sakit yang tak melakukan isolasi di tengah-tengah masyarakat. Dan masih banyak protokol kesehatan yang tak dipatuhi. “Serta masih ada masyarakat yang rentan. Karena perilakunya belum menjaga jarak dengan mematuhi protokol kesehatan,” tandasnya.
Sedangkan, kasus sembuh bertambah signifikan yakni sebanyak 715 orang dalam sehari. Sehingga total pasien sembuh sebanyak 12.129. Angka pasien meninggal sendiri bertambah 36 orang. Sehingga totalnya menjadi 1.959 orang yang meninggal akibat Covid-19.
Ada 424 kabupaten kota yang terdampak Covid-19. Dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 14.242 dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 43.945. “Secara keseluruhan masih meningkat angkanya. Tapi sebenarnya sebaran provinsi sudah stabil. Mari dipahami kembali. Kasus terjadi karena penularan masih terjadi,” katanya.
Yuri melanjutkan, sedikitnya kasus terbanyak terjadi di 5 provinsi. Jawa Timur bertambah 273 kasus positif dan 97 sembuh. Sulawesi Selatan 189 positif dan 53 sembuh. Jakarta 157 positif dan 146 sembuh. Jawa Tengah 139 positif, 118 sembuh. Kalimantan Selatan 127 positif, 10 sembuh. “Mari dipahami kembali. Kasus bertambah karena penularan masih terjadi,” jelasnya.
Sedangkan, ada 15 provinsi yang melaporkan kenaikan di bawah 10 kasus. Hanya enam provinsi yang tak melaporkan kasus baru sama sekali. “Kabar gembira untuk daerah lain, kasusnya sudah bisa dikendalikan,” tandasnya. (prn/jpc)
ARAHAN PRESIDEN: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video conference di Kediaman Gubernur, Jalan Pantai Bunga, Deli Tua, Deliserdang, Rabu (10/6).
Biro Humas Setdaprovsu /Fahmi Aulia
ARAHAN PRESIDEN: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendengarkan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui video conference di Kediaman Gubernur, Jalan Pantai Bunga, Deli Tua, Deliserdang, Rabu (10/6).
Biro Humas Setdaprovsu /Fahmi Aulia
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada daerah yang menerapkan new normal agar tetap berhati-hati. Karena diperlukan data-data yang valid sebagai rujukan, sehingga tidak gegabah dalam penerapannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pun menyatakan siap melaksanakan segala arahan Presiden untuk menerapkan tatanan baru di tengah pandemi Covid-19.
ARAHAN tersebut disampaikan Presiden yang melakukan video conference dengan kepala daerah se-Indonesia langsung dari Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/6). Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengikuti arahan Presiden tersebut dari kediamannya di kawasan Deli Tua, Deliserdang. Turut serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Dikatakan Presiden, ada beberapa hal yang mesti dilakukan daerah menuju tatanan baru. Pertama, diperlukan persiapan yang ketat. Hal tersebut berupa sosialisasi yang masif dalam hal protokol kesehatan, sehingga kedisiplinan masyarakat mengenai itu dapat terus terjaga. “Sehingga kalau kita masuk ke tatanan normal baru, masyarakat sudah siap,” kata Presiden.
Kedua, pemerintah daerah yang hendak mengajukan tatanan normal baru, harus memperhatikan penentuan waktu. Kalkulasi data dan fakta di lapangan harus tepat. Selain itu, manajemen pemerintah daerah harus dipersiapkan. Mulai dari pelacakan yang agresif hingga fasilitas kesehatan yang ada.
Pada poin ketiga, tidak semua sektor yang akan dibuka. Ada sektor dan aktivitas prioritas yang akan dibuka secara bertahap. Keempat, Presiden menginginkan koordinasi pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus diperkuat. Begitu pula dengan internal Forkopimda yang juga harus diperkuat. “Lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat,” kata Presiden.
Terakhir, pemerintah daerah harus memperhatikan data dan fakta di lapangan. Pemerintah harus terus mengevaluasi angka kasus baru yang terjadi di wilayahnya. Karenanya, Jokowi juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk membuka data-data terkait penularan viruýs Corona di daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahuinya secara pasti. “Nantinya setiap hari diberikan peringatan kepada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meninggkat atau angka kematiannya tertinggi,” katanya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menuturkan, perlunya dibuka data-data mengenai penularan virus Corona di daerah ini supaya masyarakat tetap waspada. Sehingga data-data tersebut bisa menjadi rujukan untuk masyarakat. “Sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan,” ungkapnya.
Keberhasilan pengendalian Covid-19 di satu daerah, kata Jokowi, bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan. “Jika dalam perkembangan terjadi kenaikan kasus baru, maka akan langsung kita lakukan pengetatan dan penutupan kembali. Jangan sapai ada kesalahan memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah,” kata Presiden.
Diketahui, data-data yang dimiliki pemerintah mengenai virus Korona saat ini sudah berdasarkan ýindikator dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam virus Korona atau Covid-19 ini.ý Sehingga semuanya dikelompokan lewat empat zona risiko.
Pertama zona hijau yakni tidak ada kasus virus Korona. Kemudian zona kuning adalah daerah yang risiko penularannya kecil. Selanjutnya adalah zona oranye dengan risiko sedang. Terakhir zona merah dengan risiko penularannya tinggi. “Jadi indikator kita lepang berbasi scientific sesuai standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah,” ungkapnya.
Jokowi juga meminta pemerintah daerah yang telah menerapkan new normal untuk hati-hati. Karena, lanjut Jokowi, bisa saja daerah yang tadinya sudah dianggap aman. Namun ternyata malah terjadi penularan. “Hati-hati jangan sampai lengah. Karena sekali lagi, di lapangan masih dinamis,” ujarnya lagi.
Jokowi juga menuturkan, jika daerah ada yang telah menerapkan new normal namun tiba-tiba terjadi penularan yang cukup tinggi, maka pemerintah akan menutup kembali. Sehingga status new normal tersebut dicabut. “Jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru. Maka akan langsung kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali,” katanya.
Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan, keberhasilan masyarakat dalam melawan Covid-19 ini sangat bergantung kepada kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Maka penularan virus Corona bisa dikendalikan. Sehingga tidak terjadi penularan virus tersebut. “Jadi saya tegaskan, keberhasilan pengendalian Covid-19 ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan,” pungkasnya.
Menyikapi arahan Presiden Jokowi, Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan menyampaikan, arahan tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Pemprov Sumut saat ini. Misalnya, Sumut saat ini sedang mengumpulkan masukan dari masyarakat dan ahli mengenai apa yang cocok dilakukan saat menuju normal baru.
“Arahan tadi sangat jelas, kita sangat mendukung, arahan itu sinkron dengan apa yang dilakukan Sumut. Saat ini kita sedang menunggu masukan masyarakat dan ahli. Masukan ini akan kita kirim ke kabupaten/kota sesuai dengan daerah merah, kuning atau hijau. Kemudian kita akan menunggu apa masukannya, baru pimpinan akan menentukan seperti apa normal baru yang diinginkan,” kata Alwi.
Masukan tersebut nantinya akan menjadi petunjuk bagi daerah untuk menjalankan normal baru di masing-masing wilayah. Masukan tersebut nantinya dikumpulkan dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. “Konsep ini kita kita kirim untuk dipelajari mana yang paling tepat, sehingga daerah dalam menetapkan new normal itu berdasarkan data dan fakta,” ujar Alwi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 11 tenaga medis di RSUD dr Pirngadi Medan positif Covid-19. Paramedis tersebut positif setelah menjalani pemeriksaan swab tenggorok dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan D SpB menjelaskan, pemeriksaan swab yang dilakukan menindaklanjuti hasil rapid test. Ada 17 tenaga kesehatan rumah sakit tersebut yang reaktif darahnya setelah dilakukan tes cepat Covid-19.
“Awalnya dilakukan rapid test terhadap tenaga kesehatan rumah sakit itu, dan hasilnya 17 orang reaktif. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan swab PCR dan sebanyak 11 orang dinyatakan positif Covid-19,” ujar Whiko kepada wartawan, Rabu (10/6).
Kata dia, data 11 tenaga kesehatan rumah sakit milik Pemko Medan yang positif Covid-19 ini sudah masuk ke pihaknya. Namun, Whiko tidak bisa merinci berapa orang perawat dan dokter yang menjadi korban virus mematikan ini. Akan tetapi, mereka telah diisolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 Sumut. “Hasil swab mereka keluar tanggal berapa saya tidak ingat, tapi intinya data mereka sudah masuk ke kita,” tuturnya singkat.
Terpisah, Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan membantah, tidak ada tenaga kesehatannya terpapar Covid-19. “Tidak ada, tidak ada itu. Tenaga kesehatan yang bekerja saat ini semangat semua,” kata Suryadi melalui sambung seluler.
Ia juga mengaku, pelayanan rumah sakit milik Pemko Medan itu tetap berjalan normal hingga merawat pasien Covid-19. “Pelayanan berjalan bagus, mana boleh pelayanan rumah sakit dihentikan,” ucapnya.
Tambah 16 Pasien Positif
Sementara itu, angka pasien positif Covid-19 di Sumut masih terus bertambah. Berdasarkan data GTPP Covid-19 Sumut hingga Rabu (10/6) sore, bertambah 16 orang yang dinyatakan positif melalui hasil pemeriksaan swab PCR. “Jumlah pasien positif meningkat menjadi 635 orang dari sebelumnya 619 orang (bertambah 16 orang),” sambung Whiko.
Lebih lanjut Whiko mengatakan, peningkatan juga terjadi pada angka Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 9 orang dari 134 orang kini telah menjadi 143 orang. Begitu juga untuk pasien meninggal karena Covid-19 yang bertambah 1 orang dari 53 orang menjadi 54 orang. Kemudian, untuk pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 3 orang dari 189 orang menjadi 192 orang. “Untuk jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan) turun 21 dari 433 orang menjadi 412 orang,” bebernya.
Ia menambahkan, dari total 635 orang positif virus Corona tersebut, terdapat 389 orang diantaranya positif Covid-19 aktif. Pasien Covid-19 aktif ini artinya, jumlah pasien positif dikurangi pasien sembuh 192 orang dan meninggal 54 orang. “Covid-19 aktif maksudnya adalah pasien saat ini yang sedang dirawat atau isolasi,” tandasnya. (ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Japorman Saragih meminta seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota yang ikut dalam kontestasi Pilkada pada Desember mendatang untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh suasana. Hal itu diungkapkan oleh Japorman Saragih menyikapi beberapa pengurus DPC.
PDI Perjuangan yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap calon tertentu, padahal DPP PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan diusung dalam Pilkada Desember 2020 mendatang.
“Semua calon diusung dan dicalonkan secara kelembagaan, bukan secara perseorangan. Untuk itu, selama DPP belum memutuskan calon yang akan diusung, maka tidak ada yang boleh bicara soal dukung mendukung baik secara langsung, melalui medsos atau melalui media pemberitaan, karena kader tugasnya memenangkan calon yang diusung oleh partai bukan calon yang diusung oleh pribadi,” ujar Japorman kepada Wartawan lewat sambungaan telepon, Rabu (10/6).
Dalam kesempatan tersebut, Japorman juga memastikan bahwa DPP PDI Perjuangan belum menentukan siapa nama bakal calon yang akan diusung dalam Pilkada mendatang di 23 kabupaten/kota, kecuali 4 kabupaten yang sudah diputuskan sebelum masa pandemi.
“Selain 4 kabupaten yang sudah diputuskan sebelum masa pandemi, untuk Sumut belum ada lagi yang diputuskan, dimohon kepada semua kader untuk sabar mengikuti mekanisme yang dilakukan DPP, dan DPP saat ini terus menggodok nama-nama bakal calon yang akan diusung dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama siapa yang bisa meraih kemenangan dan mampu membesarkan partai di daerah,” jelas Japorman.
Untuk itu, Japorman meminta kepada pengurus DPC baik ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lainnya, berhenti membuat statemen-statemen yang membuat gaduh suasana dan dapat merusak kesolidan kader dan bisa merugikan partai secara umum.
“Berhentilah menjadi pengamat, lebih baik saat ini kader terus lakukan kerja-kerja ke masyarakat terutama dalam bergotong-royong menanggulangi Pandemi Covid-19, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini dan kerja kemasyarakat jauh lebih mulia daripada membuat kehebohan di media atau di Masyarakat” pungkasnya.
Salahkan Berita Media
Sementara, pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim Wijaya yang dinilai kontroversial oleh sejumlah pihak, justru ditanggapi santai oleh Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut, Alamsyah Hamdani. Politisi senior PDI Perjuangan Sumut ini malah menyalahkan pemberitaan media massa atas keterangan ketua DPRD Medan tersebut.
“Ya sebaiknya Hasyim menegur keras wartawan tersebut. Judul berita dengan isi berita beda jauh. Sudah baca komentar Hasyim? Kalau belum ini saya kirim,” kata Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut, Alamsyah Hamdani menjawab Sumut Pos via Whatsapp, Rabu (10/6).
Usai mengirimkan gambar potongan berita dari salah satu media online kepada Sumut Pos, Alamsyah menyatakan, tidak ada Hasyim mengucapkan tentang aksi dukung-mendukung. Bahkan pihaknya menilai, antara judul dan isi berita yang disajikan tidak ada relevansi.
“Ada ucapan dia (Hasyim) tentang dukung mendukung? Sebab belum ada diputus DPP (paslon yang diusung di Pilkada Medan),” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya justru meminta DPC PDI Perjuangan Medan untuk meminta klarifikasi kepada media online tersebut. “Saya usul ke DPC agar surati dan tegur keras yang memberitakan judul beda dengan isi? Metode berita apa ini ya?” katanya.
Disinggung ihwal pengumuman pasangan calon dari DPP partai untuk Pilkada Medan 2020, sejauh ini pihaknya belum mengetahui. “Belum tau juga,” katanya. (adz/prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kabar tentang penetapan tersangka terhadap KSS, Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), dalam kasus dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018. Plt Jubir KPK, Ali Fikri tak menampik bahwa penyidik lembaga antirasuah itu tengah mengusut kasus tersebut.
“Benar saat ini tim penyidik KPK sedang melakukan penyidikan terkait kasus pengembangan perkara berdasarkan fakta-fakta hukum dari perkara atas nama terpidana Yaya Purnomo yang perkaranya telah selesai ditangani oleh KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Rabu (10/6).
“Tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus di Kabupaten Labuhanbatu Utara,” sambungnya.
Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci terkait detail kasus dan tersangkanya. Karena pengumuman tersangka merupakan kewenangan Pimpinan KPK. “Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan,” ujarnya.
Ali mengharapkan, masyarakat dapat memahami hal ini untuk menunggu penyidik KPK menyelesaikannya tugasnya. KPK dipastikan akan mengumumkan resmi KSS selaku Bupati Labuhan Batu Utara sebagai tersangka. “Berikutnya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat dan rekan-rekan media tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” jelas Ali.
Sementara kemarin (10/6), sempat berkembang isu telah dilakukan penangkapan terhadap Bupati Labura oleh petugas KPK. Kabar ini langsung dibantah oleh Kepala Dinas Kominfo Labura, Drs Sugeng. “Tidak ada itu.Tidak benar,” katanya.
Malah kata dia, Bupati Labura saat ini berada di Medan guna menghadiri acara pribadi dan agenda pemerintahan di rumah dinas Gubernur Sumut. “Beliau saat ini di Medan melayat adik mertua beliau yang meninggal dunia. Kemudian melanjutkan urusan di Pendopo (rumah dinas Gubsu),” kata Sugeng.
Saat ini, kata Sugeng roda pemerintahan di Labura tidak terganggu dampak isu tersebut. Bahkan, agenda pemerintahan berjalan lancar. “Tidak ada masalah. Pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan lancar,” tandasnya.
Isu penangkapan terhadap KSS bukan kali ini terjadi. Bahkan catatan Sumut Pos, medio September 2018 lalu, Bupati Labura ini juga sempat viral diisukan tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh petugas KPK. Ketika itu, isu berkembang cepat ke sejumlah grup whatsapp.
Padahal saat itu KSS sedang berada di Jakarta dalam urusan hubungan kerjasama nota kesepahaman antara pihak Pemkab Labura dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta. Memang, Bupati Labura tersebut sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018 untuk pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Usai diperiksa, KSS mengaku dicecar sembilan pertanyaan oleh penyidik lembaga antirasuah. Kepada awak media, KSS mengaku dicecar ihwal pengajuan proposal proyek pembangunan infrastruktur di kotanya. Adapun proyek tersebut bersumber dari dana perimbangan daerah RAPBN-P TA 2018. KSS membantah adanya permintaan ‘fulus pelicin’ dari Komisi XI DPR guna meloloskan pengajuan proposal pembangunan infrastruktur di kotanya.
Dalam kasus ini, sebelummya, lembaga antirasuah juga menetapkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santono sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan tersangka tersebut dilakukan, setelah sembilan pihak yang ditangkap Jumat (4/5), selesai dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1×24 jam.
Selain Amin, Penyidik juga menetapkan beberapa pihak lainnya, di antaranya Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Yaya Purnomo, seorang pihak perantara atas nama Eka Kamaluddin, dan seorang kontraktor atas nama Ahmad Ghiast.
Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, Amin Santono, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaluddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.
Sementara sebagai pihak pemberi, Ahmad Ghiast Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP. (fdh/jpc)
