24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 4175

Ilegal Loging Marak di Hutan Lindung Siosar

TINJAU: Tim Pecinta Motor Trail XTRIM Tanah Karo meninjau Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan hutan lindung Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, baru-baru ini.
TINJAU: Tim Pecinta Motor Trail XTRIM Tanah Karo meninjau Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan hutan lindung Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, baru-baru ini.
TINJAU: Tim Pecinta Motor Trail XTRIM Tanah Karo meninjau Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan hutan lindung Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, baru-baru ini.
TINJAU: Tim Pecinta Motor Trail XTRIM Tanah Karo meninjau Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan hutan lindung Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, baru-baru ini.

KARO, SUMUTPOS.CO – Penebangan kayu secara ilegal (ilegal loging) di kawasan hutan lindung di Kabupaten Karo, semakin merajalela. Salah satu penebangan kayu secara liar ini terjadi di kawasan Hutan Lindung Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

Pantauan wartawan di lokasi, banyak kayu yang sudah ditebang berserakan. Ada yang sudah dioleh menjadi papan, namun masih banyak juga yang tumbang namun di biarkan begitu saja. Tapi sayang, aktivitas penebangan sepertinya sudah terhenti.

Monang Pulungan, salah seorang anggota Pecinta Motor Trail Xtrim Tanah Karo yang ikut terjun ke lapangan, sangat menyayangkan maraknya pembalakan hutan lindung ini.

“Jangan sampai hutan Siosar ini sama seperti hutan lindung Dalan Jahe Dua. Dimana saat ini kayunya sudah habis ditebang secara Ilegal. Hutan gunduk hanya untuk kepentingan individu saja, namun dampak buruknya berefek bagi masyarakat luas, khususnya di Tanah Karo,” ujarnya.

Monang mengaku masih banyak melihat penebangan kayu secara ilegal di Tanah Karo . Ada yang sudah diproses karena tertangkap, tapi prosesnya masih menggantung.

“Banyak lah titik-titik lain yang saya lihat saat ber Trail ketika saya selidik punya selidik kegiatan pembalakan kayu tersebut adalah liar,”katanya.

Dia berharap aparat penegak hukum beserta pihak Dinas Kehutanan juga pemerintah desa setempat dan warga lainnya lebih peka terhadap kelestarian alam. Agar kiranya sama sama menjaga.

“Karena kita tahu Hutan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai harganya yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia,” tegasnya.

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat dapat .diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya, baik sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata, dan mengatur iklim global.

Sambungnya lagi, begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari hutan. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, hutan dengan berbagai fungsinya harus dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Pembalakan liar adalah bentuk penyimpangan dari pemanfaatan hutan yang seharusnya. Akibat pembalakan liar, hutan tidak lagi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pembalakan liar menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis Indonesia. Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan nkeberlanjutan kehidupan umat manusia, tutup Monang Senin (8/6).

Kepala Desa Suka Meriah Jani Ginting yang desanya terletak di sekitar Hutan Lindung Siosar mengatakan, pihaknya juga sering melihat aktivitas pengeluaran kayu di malam hari.

“Namun kami biarkan saja karena kami tidak tahu itu kepentingan siapa. Berizin atau tidak berizin kami kurang paham juga. Namun setahu saya hutan itu masih dalam kawasan hutan lindung,” katanya.

Aktivitas penebangan sebenarnya sudah lama namun dalam dua bulan terakhir ini ah yang terlihat sering keluar masuk kendaraan membawa hasil penebangan kayu baik yang sudah sudah jadi maupun kayu gelondongan,” tandasnya. (deo/han)

Gubsu Diminta Segera Berikan Bantuan ke Korban Puting Beliung di Deliserdang dan Sergai

BANTUAN: Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Jafaruddin Harahap saat menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung di Deliserdang, beberapa waktu lalu.
BANTUAN: Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Jafaruddin Harahap saat menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung di Deliserdang, beberapa waktu lalu.
BANTUAN: Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Jafaruddin Harahap saat menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung di Deliserdang, beberapa waktu lalu.
BANTUAN: Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Jafaruddin Harahap saat menyerahkan bantuan kepada korban puting beliung di Deliserdang, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Jafaruddin Harahap meminta Gubsu Edy Rahmayadi segera membantu para korban angin puting beliung yang melanda Kabupaten Deliserdang dan Serdangbedagai (Sergai). Sebab, sejak peristiwa terjadi pada 12 Mei 2020, ratusan korban hingga kini belum menerima bantuan apapun dari Pemprovsu.

“Padahal warga melalui pemkab, kedua kabupaten tersebut sudah mengajukan permohonan bantuan ke Pemprovsu khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kasihan mereka yang yang kini sama sekali belum ada bantuannya dari Pemprovsu untuk memperbaiki dan membangun kembali rumahnya yang disapu angin puting beliung,” kata Jafaruddin Harahap di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi E dengan Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (9/6).

Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menyikapi pernyataan Jafaruddin tersebut, mengakui hingga kini pihaknya belum ada menyalurkan bantuannya. Dia beralasan, hal itu disebabkan terjadinya refocusing angaran akibat masa pandemik Covid-19.

“Namun akan kita salurkan dalam waktu dekat,” kata Riadil.

Usai pertemuan itu, Jafaruddin menjelaskan kepada wartawan, akibat bencana tersebut, ratusan rumah tersapu angin puting beliung, bahkan ada yang rata dengan tanah hingga jatuhnya korban luka-luka. Sehingga saat ini warga sebagian besarnya tidak menempati rumahnya dan menumpang dengan sanak keluarga mereka.

Jikapun ada yang tetap menempati rumah yang tersapu angin puting beliung tersebut, mereka terpaksa harus menerima cuaca hujan yang belakangan ini sering terjadi. Untuk itu Gubsu Edy Rahmayadi diharapkan jangan mengabaikan derita para korban yang hingga kini membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Sebelumnya, ratusan rumah warga tersapu angin puting beliung di Kabupaten Sergai dan Deliserdang. Di Kabupaten Deliserdang,  ratusan rumah warga tiga Kecamatan mengalami rusak parah, meliputi  Labuhan Deli, Percut Seituan dan Pantai Labu.

Sedangkan di Kabupaten  Sergai juga  merrusal ratusan rumah  warga desa di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin dan  Perbaungan, Berdasarkan data, ratusan  rumah rusak ringan antara lain di Kecamatan Perbaungan, sebanyak 152 rumah.

Kemudian di Kecamatan Pantai Cermin, sebanyak 21 rumah warga mengalami kerusakan dan yang paling banyak di Desa Nagakisar yakni 18 rumah.  Sedangkan di Kecamatan Pegajahan, angin puting beliung menerpa 22 rumah warga di Desa Karang Anyar. (adz)

Dewan Minta Retribusi Nozzle SPBU Dinaikkan

FILE/SUMUT POS ISI BBM: Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) Premium ke tangki sepeda motor di SPBU di Jalan Brigjend Katamso, Medan, belum lama ini.
SPBU

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Pedagangan Kota Medan yang tidak maksimal dalam memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke dalam kas Pemerintah Kota (Pemko) Medan dari tahun ke tahun. Padahal bila ditelisik lebih jauh, target PAD yang dibebankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kepada Dinas Perdagangan terbilang sangat kecil, yakni senilai Rp350 juta pada tahun 2019n

Sejumlah wakil rakyat di Komisi III pun meminta Dinas Perdagangan untuk tidak besar kepala karena berhasil memberikan PAD lebih dari target, yakni Rp420 juta di tahun 2019 yang lalu. Sebab, mereka sepakat bahwa seharusnya Dinas Perdagangan dapat memberikan PAD yang jauh lebih besar dari itu, mengingat besarnya potensi PAD yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan.

“Kecil sekali target PAD Rp350 juta itu, jadi jangan bangga kalau terealisasi lebih dari itu, karena Rp420 juta juga masih sangat kecil,” ujar anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Dinas Perdagangan Kota Medan, di Gedung DPRD Medan, Selasa (9/6).

Hendri juga turut mempertanyakan mengapa Pemko Medan memberikan target PAD sekecil itu, padahal masib banyak hal yang bisa digali dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin oleh H Damikrot itu. Salah satu hal yang paling berpotensi adalah Retribusi Program Digitalisasi Pipa Pengisian (nozzle) SPBU yang ada di Kota Medan.

“Dari paparan kalian, ada 96 SPBU di Kota Medan dengan nozzle berjumlah lebih dari seribu, itu saja sudah berapa PAD nya. Lalu lain lagi retribusi BBM pertamina sebesar Rp20 per liter, ada berapa ton setiap harinya BBM yang didistribusikan Pertamina di Kota Medan. Kita minta bulan depan, Dinas Perdagangan harus bisa memberikan laporan yang jelas dan tidak mengada-ada kepada kami disini. Target Rp1 miliar pun sangat mudah bagi Dinas Perdagangan untuk merealisaskannya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Hendri juga meminta Dinas Perdagangan untuk meningkatkan pengawasannya dalam memberikan perlindungan hak konsumen kepada setiap konsumen, khususnya berat barang yang diperjualbelikan di pasar.

“Saya minta timbangan pegas harus benar, saya akan turun ke pasar-pasar. Untuk hotel-hotel, mal-mal dan restoran saya minta KWH nya harus diperbaiki. Dari 53 pasar di Kota Medan Dinas Perdagangan baru melakukan tera ulang di 10 pasar, lantas bagaimana Dinas Perdagangan memberikan jaminan hak bagi konsumen untuk mendapatkan timbangan yang sesuai di 43 pasar lainnya,” katanya.

Terakhir, Hendri Duin meminta agar Dinas Perdagangan Medan tidak mengeluhkan kondisi Covid-19 di sebagai alasan untuk tidak maksimal bentuk pengawasan mereka di lapangan. Apalagi dalam kesempatan itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, Damikrot sempat mengaku bahwa pihaknya tidak mendapatkan tunjangan dalam melaksanakan tugasnya itu karena anggarannya telah dipotong akibat penanggulangan Covid-19 di Kota Medan.

“Jangan hanya bekerja kalau ada tunjangan, kalian ini abdi negara. Saat ini kita semua terkena dampak Covid-19, dan jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak bekerja,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Abdul Rahman Nasution mengatakan sudah selayaknya Dinas Perdagangan Kota Medan menaikkan retribusi nozzle SPBU yang ada di Kota Medan. Harga retribusi sebesar Rp70 ribu per nozzle dinilainya sudah sangat kecil, mengingat Kota Medan sebagai Kota besar sekaligus Kota Metropolitan.

“Harga retribusi itu sudah dari 2016, sudah layak di revisi saat ini. Kabupaten/kota yang jauh lebih kecil dari Kita Medan saja retribusi nozzle nya sudah Rp70 ribu juga, masak Kota Medan juga segitu. Untuk ukuran Kota Medan, sudah sangat layak kalau setiap SPBU di Kota Medan diberikan bebas Rp100 ribu per nozzle nya,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, Damikrot mengaku siap menaikkan retribusi nozzle tersebut, dengan catatan hal itu harus melalui Bapperda terlebih dahulu.

“Kalau DPRD menyetujui untuk retribusi itu dinaikkan ya tidak masalah, saya juga sepakat untuk itu. Angka Rp100 ribu kami fikir masih cukup layak,” jawabnya.

Sedangkan untuk pengawasan, Damikrot mengaku masih sangat kekurangan personil untuk bisa melakukan pengawas secara maksimal di lapangan. Katanya, saat ini Dinas Perdagangan hanya memiliki 16 orang tenaga pengawas di lapangan.

“Jumlah itu tentu sangat kurang, namun begitu tetap akan kita maksimalkan. Begitu juga dengan peningkatan PAD, kita siap bersinergi dengan DPRD dalam meningkatkan PAD Kota Medan dari Dinas Perdagangan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam RDP itu, para Kabid Dinas Perdagangan, Ketua Komisi III Rizki Lubis dan anggota Komisi seperti Irwansyah, Rudiawan Sitorus, Netty Yuniati Siregar, Edward Hutabarat dan Ishaq Abrar Mustafa.(map/azw)

Pendistribusian Bansos Tahap II Pemko Medan, Bulog Target Selesai Pekan Ini

TINJAU: Komisi III dan Kadis Perdagangan saat Tinjau gudang Bulog, beberapa waktu lalu.
TINJAU: Komisi III dan Kadis Perdagangan saat Tinjau gudang Bulog, beberapa waktu lalu.
TINJAU: Komisi III dan Kadis Perdagangan saat Tinjau gudang Bulog, beberapa waktu lalu.
TINJAU: Komisi III dan Kadis Perdagangan saat Tinjau gudang Bulog, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap kedua untuk masyarakat yang terkena dampak sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kota (Pemko) dinyatakan hampir rampung. Setidaknya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menyalurkan lebih dari 80 persen bantuan tahap kedua tersebut melalui pihak Bulog Pulo Brayan Kota Medan kepada 21 kecamatan yang ada di Kota Medan.

“Untuk bantuan tahap kedua sudah hampir rampung, sudah sekitar 80 persen lah,” kata Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (9/6).

Dikatakan Endar, pihaknya akan mengupayakan agar proses penyaluran bantuan sosial berupa sembako dengan total 300 ribu paket tersebut dapat dituntaskan dalam pekan ini juga. Di mana setiap paketnya terdiri dari 20 kilogram (kg) beras dan 2 Kg gula pasir. “Insya Allah minggu ini juga selesai kita distribusikan yang tahap kedua ini,” ujarnya.

Endar menjelaskan, saat ini pihaknya masih fokus kepada penuntasan pendistribusian bantuan sosial tahap kedua ini. Sedangkan untuk bantuan tahap ketiga, pihaknya belum mendapatkan keputusan terkait jadi atau tidaknya diberikan, termasuk apa dan kapan bantuan tahap ketiga itu akan disalurkan.

“Untuk bantuan tahap ketiga itu kita belum tahu, termasuk kapan realisasinya dan apa-apa saja yang akan disalurkan dalam setiap paketnya bila memang jadi disalurkan,” jelasnya.

Endar mengaku masih menunggu petunjuk soal penyaluran bantuan sosial tahap ketiga tersebut. Namun kata Endar, pihaknya selalu siap untuk melakukan pendataan dan pendistribusian bansos tahap berikutnya apabila telah ditetapkan untuk melanjutkan bansos ke tahap berikutnya.

Tak hanya itu, Endar juga membenarkan rencana Pemko Medan yang akan menyalurkan bantuan tahap ketiganya dengan sekaligus menggabungkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam bantuan tahap ketiga itu.

“Rencananya memang bantuan dari Pemprovsu itu akan kita salurkan dalam bantuan tahap ketiga, tentunya tetap ditambah dari Pemko Medan. Pemprovsu rencananya akan memberikan bantuan sekitar 128 ribu paket, sisanya dari Pemko Medan hingga genap 300 ribu paket seperti tahap kedua, tapi untuk jenis bantuannya kita belum tahu. Sekali lagi, itu masih rencana,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu apakah Kota Medan akan menerapkan new normal atau tidak. Walaupun saat ini kemungkinan penerapan new normal dinilai masih belum layak di Sumut, namun tidak menutup kemungkinan hal itu akan diterapkan di Kota Medan.

“Kalau tidak new normal, berarti status tanggap darurat (Covid-19) masih berlaku, maka bansos masih bisa kita salurkan. Tetapi kalau seandainya New Normal diterapkan, itu artinya masa tanggap darurat sudah tidak berlaku lagi dan otomatis bansos dampak sosial Covid-19 sudah tidak bisa diberikan lagi,” tandasnya.

Kepala Gudang GBB Pulo Brayan Darat I Kota Medan, Sahala Lumbanraja membenarkan hal tersebut. Dikatakannya, hingga kemarin pihaknya sudah menyalurkan beras sebanyak 4.867.340 Kg dan gula pasir sebanyak 486.634 Kg.

“Per Senin kemarin yang sudah kita salurkan ada sebanyak 4.629.440 Kg beras dan 462.944 Kg gula pasir. Untuk hari ini yang masih berjalan ada sebanyak 237.900 Kg beras dan 23.790 Kg gula pasir,” jelasnya.

Sahala juga menjelaskan, pihaknya berupaya untuk menyelesaikan pendistribusian 6.000 ton beras dan 600 ton gula pasir bantuan Pemko Medan tersebut dalam minggu ini.

“Rencananya penyaluran beras dan gula tersebut selesai dalam minggu ini juga, target tanggal 12,” pungkasnya.(map/azw)

Pansus Covid akan Panggil GTPP, Dinkes, dan Dinsos

Robi Barus SE
Robi Barus SE
Robi Barus SE
Robi Barus SE

MEDAN, SUMUTPOS.CO – USAI ditetapkan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Medan, Robi Barus menggelar rapat internal. Rencana mereka akan menyusun jadwal pemanggilan counterpart (rekanan) terkait penangan Covid-19 di Medan.

“Nantinya kita akan panggil OPD terkait dalam persoalan Covid-19 ini, seperti gugus tugas, dinas sosial (Dinsos) dan dinas kesehatan (Dinkes),” katanya untuk gugus tugas, sebut Robi, pansus akan meminta keterangan terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam penanganan wabah Covid-19 ini, termasuk juga penggunaan anggarannya.

“Sampai saat ini belum diketahui secara jelas berapa biaya penanganan pasien dan biaya dokter. Ini juga kita perlu tahu,” ucapnya.

Sedangkan Dinsos, sambung Robi, pansus juga ingin mengetahui seberapa besar dana yang digunakan untuk bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kita juga ingin tahu apakah bantuan yang disalurkan sudah sesuai dan tepat sasaran apa belum,” katanya.

Di sisi lain, tambah anggota Komisi I ini, pansus juga ingin mengetahui metode penanganan Covid-19 yang dilakukan. Sebab katanya, Peraturan wali kota (Perwal) No.11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Kota Medan hingga kini tidak jelas pelaksanaannya.

“Ada ruang abu-abu dalam Perwal itu, karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dibilang PSBB tidak, Cluster Isolation juga tak jelas. Lihat saja sendiri, kondisi di lapangan seperti suasana normal-normal saja dan seperti tidak ada persoalan,” ungkapnya.

Intinya, lanjut Robi, pansus bukan mencari kesalahan, akan tetapi ingin mengetahui secara jelas dan tranparan metode serta penggunaan anggaran dalam penanganan Covid- ini di Kota medan.

“Jangan nanti, penggunaan anggaran untuk Covid-19 ini nantinya menjadi persoalan hukum di belakang hari, ini yang kita tidak inginkan. Makanya, kita ingin transparan agar tidak menjadi persoalan di belakang hari” pungkasnya.(map/azw)

Masyarakat Kembali Hadang Pengukuran Lahan PTPN II

PENGAMANAN: Kepolisian melakukan pengamanan saat penghadangan okupasi lahan PTPN II di Desa Manunggal Labuhan Deli, Selasa (9/6).
PENGAMANAN: Kepolisian melakukan pengamanan saat penghadangan okupasi lahan PTPN II di Desa Manunggal Labuhan Deli, Selasa (9/6).
PENGAMANAN: Kepolisian melakukan pengamanan saat penghadangan okupasi lahan PTPN II di Desa Manunggal Labuhan Deli, Selasa (9/6).
PENGAMANAN: Kepolisian melakukan pengamanan saat penghadangan okupasi lahan PTPN II di Desa Manunggal Labuhan Deli, Selasa (9/6).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pengukuran lahan PTPN II di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli kembali mendapat hadangan dari masyatakat sekitar. Masyarakat menilai okupasi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tersebut cacat hukum.

“Kami tidak ingin digusur. Kalau memang ini lahan PTPN, kenapa sekarang baru diukur. Bisa jadi okupasi ini ilegal tidak berkekuatan hukum,” teriak masyarakat, Selasa (9/6) di lokasi.

Ratusan yang menolak okupasi atau pengosongan lahan yang akan dilakukan PTPN II mendapat pengamanan dari Polres Pelabuhan Belawan. Warga tergabung dalam Kelompok Tani Maju Lestari Indonesia Semangat Baru meminta kepada PTPN untuk tidak mengambik lahan yang sudah dikuasai masyarakat selama puluhan tahun.

“Hari ini PTPN II kkembali datang untuk melakukan pengukuran, kami di sini menghuni sudah 20 tahun, kami tetap menolak untuk diokupasi,” teriak warga lagi.

Terpisah, Ketua Kelompok Tani Maju Lestari Indonesia Semangat Baru Sumut , Mangapul Siregar mengaku, warga merasa resah dengan surat edaran yang diberikan pihak PTPN II yang meminta semua warga untuk segera mengosongkan lahan dengan dalih diareal HGU No. 111 ini akan kembali ditanami tebu.

Sebab, ada 4000-an KK yang menetap di lahan tersebut. Apabila PTPN II tetap memaksakan untuk mengusir masyarakat, maka akan terjadi keributan masaal. Ia berharap, agar permasalahan itu dapat disikapi oleh pemerintah.

“Kami menilai surat yang diperlihatkan mereka itu palsu, sebab sebelum pihak PTPN II melakukan pengukuran lahan sudah terlebih dahulu mereka menerbitkan surat HGU No. 11 tersebut,” ucapnya.

Selain itu, lahan yang sudah ditempati masyarakat banyak berdiri rumah ibadah, sekolah dan fasilitas lainnya. Harapannya, Presiden Jokowi bisa melihat penderitaan yang dialami masyarakat Desa Manunggal.

“Kami akan laporkan ini ke istana, ini adalah lahan milik rakyat. Bukan milik mafia yang ingin merampas hak rakyat. Kami ingin Presiden Jokowi mendengar penderitaan yang kami alami,” cetusnya.

Masyarakat di lokasi mendapat pengawalan dari polisi akhirnya membubarkan diri setelah petugas pengukuran lahan PTPN II meninggalkan lahan tersebut. (fac/azw)

225 Personel Poldasu Dimutasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi baru-baru ini melakukan pemutasian tugas personel kepolisian di lingkungan Poldasu.

Sebanyak 225 personel dimutasi, mulai dari Bintara, Perwira Pertama, dan Perwira Menengah. Hal ini sesuai Surat Telegram, Nomor, ST/513/VI/KEP/2020, yang dikeluarkan langsung oleh Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin, MSi melalui Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan membenarkan adanya pergeseran, dan mutasi tugas di lingkungan Polda Sumut.

“Benar, 225 Personel Jajaran Polda Sumut dimutasitugaskan. Hal ini biasa guna penyegaran, dan peningkatan kinerja Polda Sumut,” ujar MP Nainggolan kepada wartawan di Medan, Selasa (9/6).

Adapun, beberapa perwira menengah yang dimutasi, mendapatkan posisi baru, serta pergantian adalah beberapa kapolsek jajaran Polrestabes Medan.

Sejumlah perwira menengah yang mendapat posisi baru, yakni Kompol Edison Siagian SH diangkat sebagai PS Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumut. Sebelumnya menjabat Kanit 1 Subdit 3 di Ditreskrimsus Polda Sumut. Kompol Hongkop Sihombing SH diangkat sebagai Kanit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut. Sebelumnya, Kaurpullahinprodok Subbid Pio Bidhumas Polda Sumut.

Selanjutnya, Kompol Syamsinar, yang menjabat sebagai kabagsumda Polres Tobasamosir, diangkat sebagai Kaurpullahinprodok Subbid Pio Bidhumas Polda Sumut. AKP Arlen Siagian SH, yang menjabat sebagai kasatsabhara Polres Tapanuli Utara, diangkat sebagai Kabagsumda Polres Tobasamosir.

Kapolsek Pangururan Polres Samosir AKP Radiaman Simarmata diangkat sebagai Kasatsabhara Polres Tapanuli Utara. Kapolsek Bangun Polres Simalungun AKP Banuara Manurung SH diangkat sebagai Kapolsek Pangururan Polres Samosir. Paur Subbaganev Bagbinopsnal Ditlantas Polda Sumut AKP Lambok Stepanus Gultom SH diangkat sebagai Kapolsek Bangun Polres Simalungun. Kanit 3 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol Wira Prayatna SH SIK MH, diangkat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut.

Kemudian, Kasatresnarkoba Polresta Deliserdang, AKP Maradof Oktavianus SE, diangkat dalam sebagai Kanit 3 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut. Kasatreskrim Polres Tapanuliselatan, AKP Ginanjar Fitriadi SH SIK, diangkat sebagai Kasatresnarkoba Polresta Deliserdang. Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut Iptu Paulus Robert Gorby Pembina SIK, diangkat dalam Jabatan Baru, sebagai Kasatreskrim Polres Tapanuliselatan. Kanitreskrim Polsek Medan Labuhan Polres Pelabuhan Belawan Iptu Deny Indrawan Lubis SIK, diangkat sebagai Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sumut.

Kasatreskrim Polrestabes Medan AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SH SIK MH, diangkat sebagai Kasatresnarkoba Polrestabes Medan. Kapolsek Medan Baru Polrestabes Medan Kompol Martuasah Hermindo SIK, diangkat sebagai Kasatreskrim Polrestabes Medan. Kapolsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan, Kompol Aris Wibowo SIK, diangkat sebagai Kapolsek Medan Baru Polrestabes Medan. Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Otniel Siahaan SIK MIK, diangkat sebagai Kapolsek Percut Sei Tuan Polrestabes Medan. (mag-1/azw)

Wagubsu Optimis Sumut Swasembada Bawang Merah, Panen Tiga Kali Setahun

TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6). istimewa/ SUMUT POS
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6). istimewa/ SUMUT POS
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6). istimewa/ SUMUT POS
TINJAU: Wagubsu, Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6). istimewa/ SUMUT POS

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya merealisasikan swasembada pangan, khususnya pada komoditi bawang merah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah meninjau lahan tanaman bawang merah di Desa Liang Pematang, Kecamatan Tigajuhar Kabupaten Deliserdang, Minggu (7/6).

“Kita datang ke Desa Liang Pematang ini karena mendengar di sini banyak menghasilkan bawang merah. Masyarakat di desa ini hampir rata-rata menanam bawang merah yang saat ini harganya di pasar sedang tinggi dan kita tahu juga Sumatera Utara masih mengambil bawang merah dari Brebes. Jadi kita mau lihat potensi lahan di sini. Kalau memungkinkan seperti ini, kita bisa mengembangkan tanaman bawang merah lebih banyak lagi,” ujar Wagubsu didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Sumut Tohar Suhartono dan Kepala Desa Liang Pematang Bahagia Tarigan.

Menurut Wagubsu, hal ini juga sesuai dengan visi dan misi membangun Sumatera Utara yang bermartabat oleh Gubernur Edy Rahmayadi. “Kita yakin dan optimis karena memang tujuan visi pembangunan Gubernur Bapak Edy Rahmayadi dan saya sebagai wakilnya, salah satunya adalah mendongkrak pertanian di Sumatera Utara dan kita yakin, dengan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan membantu keperluan-keperluan masyarakat saya yakin ini bisa berhasil,” tutur Musa Rajekshah.

Apalagi, saat melakukan peninjauan di lapangan, Ijeck cukup dibuat kagum dengan hasil bawang merah yang menjadi komoditi unggulan dari daerah ini. Ijeck mengapresiasi tanaman bawang bisa ditanam hingga tiga kali dalam setahun. Daerah di sini cukup cocok dengan ketinggian mencapai 800 mdpl, didukung oleh cuaca dan udaranya yang sangat mendukung.

Melihat kondisi lapangan, Ijeck optimis Sumut bisa meningkatkan panen bawang merah di Sumut. Apalagi, Sumut memiliki banyak daerah yang berada pada ketinggian 700 mdpl, yang bagus untuk pengembangan tamanam bawang merah.

“Kita mau peningkatan panen bawang merah supaya swasembada pangan khususnya bawang serta ketahanan pangan kita juga bisa teratasi untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi suasana Covid-19 ini kita tahu banyak daerah juga sekarang ini menutup atau sedikit memperketat hasil-hasil bumi keluar dari daerahnya. Melihat situasi itu, kita juga harus melakukan langkah-langkah persiapan ke depan,” jelas Ijeck.

Kepala Desa Liang Pematang Bahagia Tarigan mengapresiasi kehadiran Wagub Musa Rajekshah ke desanya.

Dijelaskan Bahagia, sudah sejak dulu desanya menjadi salah satu lumbung penghasil bawang merah. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bawang merah, seluruh warganya diajak untuk terus mengembangkan ilmu menanam bawang merah. Terbukti saat ini masyarakat sudah bisa menanam bawang merah hingga tiga kali dalam setahun.

“Kalau dulu, masyarakat kita hanya menanam bawang itu sekali setahun yaitu pada musim kemarau ataupun di bulan April. Bersama dengan warga kita lakukan pengembangan dan ternyata cuaca di sini masih cukup baik untuk pengembangan bawang merah. Masyarakat kita itu sudah menanam bawang merah tiga kali dalam setahun.” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Sumut Tohar Suhartono juga optimis dengan rencana Wagub Sumut mengenai pengembangan potensi bawang merah, serta melihat potensi lain yang bisa dikembangkan bersamaan dengan bawang merah. (prn/han)

Ikuti Program Asimilasi, 25 Tahanan Lapas Binjai Dibebaskan

DISERAHKAN: Sebanyak 25 warga binaan Lapas Binjai yang mengikuti program asimilasi diserahkan kepada keluarganya. teddy/ SUMUT POS
DISERAHKAN: Sebanyak 25 warga binaan Lapas Binjai yang mengikuti program asimilasi diserahkan kepada keluarganya. teddy/ SUMUT POS
DISERAHKAN: Sebanyak 25 warga binaan Lapas Binjai yang mengikuti program asimilasi diserahkan kepada keluarganya.  teddy/ SUMUT POS
DISERAHKAN: Sebanyak 25 warga binaan Lapas Binjai yang mengikuti program asimilasi diserahkan kepada keluarganya. teddy/ SUMUT POS

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 25 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dibebaskan dalam rangka mengikuti program asimilasi atau program kemanusiaan demi mencegah penyebaran Covid-19.

Warga binaan tersebut langsung diserahkanterimakan Kalapas Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian kepada keluarganya di Ruang Tunggu Layanan Kunjungan Lapas Kelas II A Binjai, Senin (8/6). “Ini merupakan tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,” kata Maju, Selasa (9/6).

Kepada keluarga penjamin 25 warga binaan tersebut, Maju mengingatkan agar mereka yang mengikuti program asimilasi memiliki arti bukan berarti bebas. Adalah, napi asmilasi dalam program menghindari Covid-19 ini wajib tinggal di rumah.

Tidak berkumpul atau mengumpulkan massa. “Ketika napi asimilasi melanggar ketentuan, status asimilasi dicabut dan dikembalikan ke Lapas untuk menjalani sisa masa tahanan. Asimilasi tetap berstatus narapidana yang tetap terikat dengan berbagai aturan-aturan,” beber mantan Kepala Rumah Tahanan Tanjunggusta ini.

Kepala Pengamanan Lapas Kelas II A Binjai, Rinaldo Tarigan menambahkan, 25 warga binaan yang mengikuti program asimilasi ini merupakan tahap VIII. Syarat warga binaan yang dapat mengikuti program ini adalah, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menjalani setengah hukuman pidana.

“Ini merupakan bagian dari proses pembinaan narapidana Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan membaurkan narapidana ke dalam masyarakat,” pungkasnya. (ted/han)

Polresta Deliserdang Terima Bantuan Sembako Siantar Top

DIABADIKAN: Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak diabadikan bersama Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK dan jajaran di sela-sela penyerahan bantuan.
DIABADIKAN: Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak diabadikan bersama Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK dan jajaran di sela-sela penyerahan bantuan.
DIABADIKAN: Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak diabadikan bersama Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK dan jajaran di sela-sela penyerahan bantuan.
DIABADIKAN: Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak diabadikan bersama Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK dan jajaran di sela-sela penyerahan bantuan.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – PT Siantar Top memberikan bantuan sebanyak 1.500 paket sembako kepada Polresta Deliserdang untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak Covid-19, Selasa (9/6).

Bantuan paket sembako tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Umum dan Personalia PT Siantar Top Wira Simanjuntak kepada Kapolresta Deliserdsang, Kombes Pol Yemi Mandagi, S.IK, didampingi Kabag Sumda Kompol Dr. Srimin Pinem ,SH, Mkn.

Wira Simanjuntak mengatakan, bantuan 1.500 paket sembako diberikan perusahaan kepada Polresta Deliserdang berupa 7,5 ton beras, Minyak Goreng 1,5 ton, mie instan dan roti biskuit untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.

“Kami perusahaan bekerjasama dengan Polresta Deliserdang memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah wabah virus Corona,” kata Wira Simanjuntak.

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Yemi Mandagi, S.IK menyambut baik kepedulian PT. Siantar Top yang memberikan bantuan sembako untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid 19.(btr/han)