MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga kemarin (8/7), Poldasu dan Polres Madina sudah mengamankan 18 tersangka, pelaku dan provokator aksi anarkis dan pembakaran pada aksi demo BLT di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada Senin (29/6) lalu.

Dikatakan Kapoldasu Irjen Martuani Sormin mengatakan, dari 18 tersangka satu di antaranya seorang perempuan ada yang bertugas sebagai provokator massa untuk mengumpulkan dan membakar amarah warga, melakukan aksi penutupan jalan, dan juga yang berperan sebagai pelempar batu dan membakar mobil Waka Polres Madina.

Dari para tangan tersangka diamankan beberapa barang bukti, berupa 1 buah mobil Wakapolres dan Mobil warga dengan Nopol BB 1878 LR yang keduanya dalam keadaan rusak terbakar, 1 buah sepeda motor dalam keadaan rusak terbakar dan bongkahan batu dari tempat kejadian perkara (TKP) yang digunakan untuk melempari petugas saat melakukan pengamanan.

Aksi keributan ini, lanjutnya, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat namun juga mahasiswa dari luar Desa Mompang Julu. Mereka meminta dana desa sebesar 30 persen, sehingga meminta kepala desa untuk menyerahkan kepada pendemo dari dana bantuan langsung tunai (BLT).

“Ada 6 anggota Polri yg terluka dan kendaraan dinas Wakapolres yang terbakar. Sampai saat ini situasi di Desa Mompang Julu sudah kembali aman dan kondusif dan Polda Sumut akan terus bertindak profesional untuk mencari dalang-dalang yang masih dalam pengejaran kita,” jelas Martuani di Mapoldasu, Rabu (8/7).

“Tidak ada yang boleh meminta hak atas BLT yang di berikan pemerintah, dan di sini Polda Sumut dan Polres Madina sudah selidiki tidak ada kesalahan dari Kades karena dana BLT yang diberikan sudah sesuai,” pungkasnya. (mag-1/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Sidikalang, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2012 dengan tersangka berinisial SH (55) sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan DAK (46) selaku Kepala Desa Sitinjo, dinyatakan sudah lengkap atau P21.

Hal itu disampaikan Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang didampingi Kasat Reskrim, AKP Junisar Rudianto Silalahi dan Kasubbag Humas Polres Iptu Donny Saleh dalam siaran per di Mapolres, Rabu (8/7).

AKBP Leonardo menjelaskan, kasus perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang sudah P-21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Dairi.

Kapolres memaparkan, pagu pengadaan tanah tersebut sebesar Rp1,5 milliar yang bersumber dari APBN tahun 2012. Lokasi lahan terletak di Jalan Sidikalang-Medan Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Dairi, dengan ukuran tanah 50×60 meter.

Dalam perkara tersebut, lanjut Leonardo diduga terjadi pengelembungan harga (markup). Dimana, harga yang dibayarkan ke pemilik tanah hanya Rp500 juta. Sementara pagu yang dianggarkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp1,5 miliar.

“Atas kasus itu, ditemukan kerugian negara sebesar Rp900 juta lebih,”tandasnya.

Terkait kadus dugaan korupsi tersebut, sambung Leonardo, kedua tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) UU.RI No. 31tahun 199 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Masih dijelaskan Leonardo, kedua tersangka belum dilimpahkan ke Kejari Dairi dikarenakan adanya proses administrasi tata cara yang berlaku pada masa pandemi Covid-19.

Kapolres Dairi menegaskan, penanganan kasus-kasus yang ditangani pihaknya tidak ada yang endapkan. “Semua perkara yang kita tangani membutuhkan waktu untuk penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti. Sehingga tidak ada kasus ditangani macet, kasus apapun yang sedang ditangani saya selalu instruksikan agar cepat diproses dan diusut tuntas,”tegasnya.(rud/han)

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Rombongan DPRD Provinsi Sumut menyambangi perumahan Nelayan di Ture Zo’uliho Desa Muzoi Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, dalam rangkaian monitoring sejumlah pembangunan di wilayah Kepulauan Nias, Selasa(7/7).

Anggota DPRD Sumut yang ikut dalam rombongan itu di antaranya, Thomas Dachi, Budieli La’ia, Tukari Talunohi, Berkat Laoli, Edward Zega, dan Megawati Zebua. Terlihat juga mendampingi Kepala Dinas Pariwisata dan beberapa kepala UPTD. Niat awal anggota DPRD Sumut ini untuk meninjau daerah pemilihannya, karena ada beberapa laporan masyarakat terkait kondisi pembangunan 50 unit rumah nelayan yang bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2017 silam. Ternyata sesampainya di lokasi, masyarakat mengeluhkan infrastruktur jalan, fasilitas penerangan, hingga sumber air bersih yang tidak memadai.

Kepada anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Budieli La’ia, warga meminta agar mereka dapat diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Sebagian warga di sini sudah pin dah Pak. Karena kalau hujan,  akses jalan tergenang air. Listrik kita yang PLTS hanya bertahan 3 Jam. Sehingga banyak yang tidak betah tinggal di sini. Pokonya, anak-anak sekolah sangat terganggu,” kata seorang warga.

Merespon keluhan warga ini, Budieli La’ia berjanji akan membantu. Dan meminta warga agar mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, sehingga komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dapat diselaraskan.(rel/adz)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan XI (Karo, Dairi dan Pakpak Bharat), Anwar Sani Tarigan sangat menyesalkan ketidakharmonisan antara Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu dengan Wakilnya, Jimmy Andrea Lukita Sihombing dalam memimpin Kabupaten Dairi.

Hal itu disampaikan Anwar Sani Tarigan di sela-sela kunjungan mereka untuk meninjau fisik sejumlah proyek bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 di Kabupaten Dairi bersama Ketua DPRDSU, Baskami Ginting di Sidikalang, Rabu (8/7).

Anwar Sani Tarigan mengaku telah mengetahui ketidakharmonisan Bupati Dairi dan wakilnya saat pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi digelar di Balai Budaya Sidikalang, Selasa (7/7)sore.

“Kedua Kepala Daerah itu menunjukkan ketidakharmonisan dalam membuat kebijakan termasuk penentuan pejabat dalam pemerintahan yang mereka pimpin. Kenapa bisa terjadi seperti itu,”ujar Anwar Sani.

Menurutnya, Bupati dan Wabup harus kompak serta sejalan dalam mengemban amanah yang diberikan rakyat. “Mereka itu kan satu paket, kalau mereka tidak harmonis bagaimana program bisa jalan?. Mereka berdua harus solid, supaya janji mereka kepada masyarakat saat kampanye untuk mewujudkan perubahan menuju Dairi Unggul,”tandasnya.

Ketua Komisi D tersebut menegaskan, keduanya ibarat suami istri, jika tidak harmonis bagimana rumahtangga bisa rukun yang ada adalah akan bercerai.

“DPRD Sumut berharap mereka berdua harus sejalan dan bersatu padu. Jika mereka berdua sudah pecah kongsi, masyarakat Dairi yang jadi korban karena program pembangunan tidak berjalan dengan baik,” pesannya.

Sebelumnya, ketidakharmonisan Bupati dan Wabup Dairi terjadi pada pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Selasa (7/7) sore.

Dimana, Wakil Bupati Dairi Jimmy AL Sihombing, tiba-tiba muncul dan mendatangi arena pelantikan serta langsung naik ke podium mengambil mikropon. Jimmy menanyakan acara apa ini?, sementara disaat bersamaan Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM), Horas Padede sedang membacakan daftar nama pejabat yang akan dilantik.

Begitu naik ke podium, Jimmy melambaikan tangan ke arah Horas Pardede untuk menghentikan sementara pembacaan nama pejabat yang akan dilantik. Jimmy meluapkan isi hatinya, dan mempertanyakan kepada Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba kenapa dirinya tidak diundang dalam pelantikan pejabat.

Jimmy juga mempertanyakan itu kepada Bupati Eddy Keleng Ate Berutu. “Kenapa begini pak Bupati, tolonglah kita koordinasi”. Kita kan sama-sama dipilih rakyat, kita kan satu paket. Bagaimana visi misi kita bisa kita jalankan kalau kita saja tidak harmonis,pungkasnya saat itu. (rud/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pengurus DPD APPSI Sergai mengunjungi kediaman Bupati Sergai yang berada di Jl Cokelat Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan, Selasa (7/7) malam.

Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dengan Bupati Ir H Soekirman untuk menyampaikan Visi dan misi program kerja APPSI di Kabupaten Sergai.

Dalam kunjungan itu, ketua DPD APPSI Sergai Agus Taufik mengatakan, silaturahmi ini dalam rangka menyampaikan Visi dan misi dan membangun program kerja pengurus DPD APPSI di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Seperti program kerja akan membentuk komisariat di setiap pusat pasar se- Kabupaten Sergai.

Tujuannya komisariat ini dibentuk adalah untuk memantau harga pasar agar harga distributor bisa sama yang ada di pasar. “Dengan terbentuknya komisariat disetiap pusat pasar, APPSI Sergai akan bersinergi dengan para pedagang,” sebut Agus Taufik.

Selain itu, APPSI Sergai akan melakukan pertukaran hasil daerah dengan hasil yang berada dari luar daerah Sergai.

Sementara itu, Bupati Ir Soekirman meminta kepada pengurus APPSI Sergai dalam setiap mengelola organisasi ada 3 T yang harus perhatikan. “ seperti Tertib Administrasi, Tertib Laporan dan Tertib Pertanggung Jawaban,” bilangnya.

Bupati Ir Soekirman pun sangat mendukung dengan keberadaan APPSI di Kabupaten Sergai, dengan program kerja yang akan membentuk komisariat disetiap pusat pasar di Kabupaten Sergai.(sur/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Komandan Kodim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal memimpin Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Operasi Menegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Wilayah Kodim 0205/TK, di lapangan Samura Kabanjahe Kabupaten Karo, Selasa (7/7).

Sebagai komandan pasukan Pasi Pers Kapten Inf Bangkit Hutahean dan pasukan apel terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan , Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, BPBD dan undangan lainnya.

Apel pagi ini dimulai dengan pemeriksaan pasukan dan kendaraan yang dilanjutkan dengan penyematan tanda Ban Pengawas kepada Satgas Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, atau pimpinan apel.

Letkol Inf Taufik Rizal dalam amanatnya menyampaikan, bahwa Kodim 0205/TK bekerjasama dengan instansi terkait di antaranya Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk melaksanakan penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Karo.

Pencegahan penyebaran Covid-19 ini lebih menekankan kepada imbauan dan tindakan yang lebih tegas kepada masyarakat agar memakai masker, tidak berkerumun, menjaga jarak serta sering mencuci tangan.

Kegiatan ini akan dilakukan mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Juli 2020 dengan sasaran tempat-tempat keramaian seperti pasar, tempat wisata dan tempat ibadah serta rumah makan.

Di tempat yang sama, Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo SH SIK mengatakan pihaknya banyak menemukan masyarakat belum tau apa arti New Normal. Bahkan masyarakat mengira kalau New Normal itu sudah normal seperti biasa sewaktu belum ada Covid-19.

“Jadi saya imbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan jangan panik dan ikuti protokol kesehatan,” ucap Kapolres Karo.

Setelah digelarnya apel pagi dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 menggunakan mobil keliling yang dilengkapi pengeras suara menyusuri jalan di Kota Kabanjahe dan Kota Berastagi. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham dan Ketua Tim Penggerak PKK, Hj Lisa Andriani menanam bibit padi perdana dengan penggunaan rice transplanter sistem Tanam Jajar Legowo (jarwo) di Kelurahan Sumber Karya, Binjai Timur, Selasa (7/7). Penanaman padi dilaksanakan di lahan sawah milik Kelompok Tani Setia Jaya yang diketuai oleh Tumadi.

Jumlah anggota kelompok tani tersebut sebanyak 15 orang. Memiliki lahan sawah seluas 7 hektar dan lahan darat seluas 5 hektar.

Idaham menyatakan, pertumbuhan ekonomi lemah, dampak dari Pandemi Covid-19. Karenanya, sektor pertanian dapat jadi andalan untuk mampu tetap bertahan.

Selain itu, juga sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan dan mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19. Kepada petani di Kota Rambutan, Idaham mengajak untuk tidak berhenti melakukan kegiatan penanaman padi di lahan sawahnya.

“Hal ini seiring imbauan pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang mendorong percepatan masa tanam padi didaerah,” kata Idaham.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Binjai, Agustawan Karnajaya mengatakan, sistem tanam Jarwo merupakan teknik penanaman padi dengan upaya manipulasi lokasi pertanaman. Sehingga memiliki jumlah tanaman pinggir lebih banyak dengan adanya barisan kosong.

“Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan lebih baik, karena memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak,” kata mantan Kepala Bappeda Kota Binjai ini, Rabu (8/7).

Penanaman padi perdana ini dihadiri Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan, Afni Zahara dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Joko Basuki. Bersama para petani, Idaham turun ke sawah untuk menanam padi menggunakan mesin tanam bibit padi atau rice transplanter.

Dengan alat ini, jumlah, kedalaman, jarak dan kondisi penanaman bibit padi dapat diseragamkan. Sementara, Anggota DPRD Binjai Joko Basuki mengapresiasi Wali Kota HM Idaham dan Ketua TP PKK Lisa Andriani yang bersedia turun ke sawah.

“Saya sangat terkesan dengan Bapak Wali Kota beserta Ibu datang untuk blusukan sampai berani kotor-kotoran turun ke lahan sawah untuk penanaman bibit perdana dengan menggunakan rice transplanter. Kepada Bapak Tumadi dan rekan-rekan, semoga bantuan ini dapat digunakan dengan baik demi Kota ini,” pungkas Joko. (ted/han)