Geopark Kaldera Toba Sah Jadi Anggota UNESCO, Jembatan Emas di Era Sumut Bermartabat

10 July 2020 11:25 AM

LAPORAN: Gubsu Edy Rahmayadi menerima laporan masuknya GKT menjadi anggota UGG dari Dirut BPODT, Arie Prasetyo di rumah pribadinya, Rabu (8/7).prans/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – MASUKNYA Geopark Kaldera Toba (GKT) menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG), akan menjadi jembatan emas di era ‘Sumut Bermartabat’ di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

“Keuntungannya banyak, dan itu akan kita rasakan nanti. Kami dari BPGKT mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung perjuangan ini. Khususnya Pemprov Sumut. Terlebih di era Sumut bermartabat di bawah kepemimpinan Bapak Edy Rahmayadi dan Bapak Musa Rajekshah, ini akan menjadi jembatan emas ke depan,” kata General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT), Hidayati didampingi Wakil GM-BPGKT, Gagarin Sembiring dan jajaran tim saat menyampaikan keterangan pers di Medan, Kamis (9/7) sore.

Penetapan yang dilakukan organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan atau yang dikenal dengan UNESCO (Educational, Scientific and Cultural Organization) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu, terang dia adalah buah perjuangan dan pengorbanan yang cukup panjang. Proses tersebut didukung semua pihak, khususnya Pemprovsu yang merupakan pemilik dan pengelola kawasan GKT.

“BPGKT yang merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur dalam mewujudkan GKT menjadi bagian dari UGG telah bekerja dengan maksimal. Buah dari perjuangan itu kini terlihat dari penetapan GKT menjadi bagian dari UGG,” katanya.

Namun ia tegaskan, perjuangan justru baru dimulai. Dengan adanya jembatan emas yang diberikan oleh UNESCO ke dunia yang lebih luas melalui UGG tersebut, maka Danau Toba ke depan harus lebih baik lagi. Peluang besar dari warisan dunia di Sumut tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Terlebih dalam menciptakan berbagai peluang dalam membesarkan Danau Toba. Khususnya masyarakat di kawasan Danau Toba.

“Perjuangan panjang itu bukan hanya sebatas kata demi kata yang dirangkai. Tetapi lebih pada kerja keras seluruh pihak yang ada di BPGKT, termasuk pihak pendukung GKT yang selama ini konsisten memberikan masukan dan dorongan kepada pihak BPGKT. Kita berharap ini terus didukung akan kedepan Danau Toba jauh lebih baik,” ujar Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumut ini.

Hidayati merinci, sejarah perjuangan GKT sudah melalui berbagai proses. Proses demi proses itulah yang mematangkan BPGKT mampu membangun jembatan emas dengan UNESCO. Dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, BPGKT konsisten melakukan upaya dalam mewujudkan GKT sebagai bagian dari dunia yang lebih luas. Hemat pihaknya, penetapan ini juga mampu mendorong pengembangan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Terlebih melalui pengembangan geo-pariwisata berkelanjutan, peluang masyarakat dan pemprov mempromosikan budaya, produk lokal dan citra Kaldera Toba lebih luas.

“Pengakuan ini penting. UNESCO akan ikut mempromosikan Kaldera Toba secara besar-besaran ke dunia sehingga promosi akan semakin luas, investor melirik dan harapannya tentu perekonomian masyarakat setempat semakin membaik. Tetapi ini bukan akhir. Ini awal atau pintu pengembangan Kaldera untuk lebih baik lagi,” imbuhnya.

Dalam sidang ke-209, akhirnya Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada 7 Juli 2020 memberikan pengakuan bahwa GKT bagian dari UGG. Selama sembilan tahun sejak diusulkan 2011, perjuangan itu dilakukan. Ada proses penundaan dengan berbagai rekomendasi yang harus dipenuhi BPGKT.

“Memenuhi rekomendasi itu yang cukup besar kita lakukan. Proses demi proses ini menjadi ruang untuk menjadikan GKT sebagai bagian dari dunia. Menjaga warisan yang ada di GKT dengan konsep yang terukur dan sesuai dengan pelestarian,” pungkasnya.

Kaldera Toba merupakan satu dari 16 UNESCO Global Geopark baru yang ditetapkan Dewan Eksekutif UNESCO di Paris. Dengan ditambahkannya Kaldera Toba, maka total ada lima Geopark Indonesia yang mendapat pengakuan dari UNESCO yaitu Gunung Batur, Cileteuh, Gunung Sewu dan Rinjani.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga buka suara ihwal capaian prestisius ini. Ia ingin ke depan agar fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di kawasan GKT semakin ditingkatkan. “Ini semakin menetapkan Kaldera Toba bukan hanya milik kita, tetapi juga dunia sehingga kita perlu menjaganya bersama-sama. Dengan ditetapkannya Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark tentunya kita harus meningkatkan fasilitas yang ada di sana agar wisatawan yang datang merasa nyaman,” katanya usai menerima laporan dari Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo di rumah pribadinya, di kawasan Deli Tua, Deli Serdang, Rabu (8/7).

Edy meminta agar masyarakat Sumut semakin meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian Kaldera Toba. “Perjuangan untuk masuk sebagai UGG sangat panjang dan sekarang setelah kita mendapatkannya harus bisa kita pertahankan bersama dengan menjaga kelestariannya,” harapnya. (prn)

3 ASN Pemko Medan Dikabarkan Positif Covid-19, Kabag Ekonomi: Setahu Saya Cuma Satu

10 July 2020 11:19 AM

rapid test: Pegawai di jajaran Pemko Medan mengikuti rapid test, belum lama ini. Di kabarkan, 3 lagi ASN Pemko Medan positif Covid-19.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga orang aparatur sipil Negara (ASN) di Balai Kota Medan dikabarkan positif Covid-19. Disebutkan, ketiga ASN tersebut yakni, dua dari Bagian Perekonomian dan satu dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemko Medan.

Dikonfirmasi mengenai kabar itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemko Medan, Nasib SSos MSi membenarkan kabar itu. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya, hanya satu orang stafnya di Bagian Perekonomian yang dinyatakan positif Covid-19n

“Setahu saya hanya ada satu. Dia itu Kasubbag saya, perempuan. Kalau yang satu lagi, saya justru tak tahu siapa orangnya, karena saya tidak ada dapat kabar sampai saat ini,” kata Nasib kepada Sumut Pos, Kamis (9/7) sore.

Disebutnya, seorang anggotanya yang merupakan Kasubbag di Bagian Perekonomian Pemko Medan sudah tidak masuk kantor sejak satu minggu lalu. “Anaknya yang melapor ke kantor kalau ibunya sakit, dengan ciri-ciri demam, batuk dan sesak nafas. Lalu saya bilang, cepat test swab, maka langsung di swab dan hasilnya sudah keluar. Tadi siang, anaknya yang mengabarkan ke saya, kalau ibunya memang positif Covid-19 karena hasil swabnya sudah keluar,” sebutnya.

Mendengar kabar itu, jelas Nasib, pihaknya langsung mengabarkannya kepada Sekda dan Asisten Umum Kota Medan untuk meminta Dinas Kesehatan agar segera memfasilitasi Bagian Perekonomian Kota Medan untuk dapat dilakukan rapid test massal lagi kepada seluruh staf yang ada di Bagian Perekonomian. “Kami semua satu ruangan di sini. Maka kami minta supaya besok (hari ini), bisa dilakukan rapid test secara massal. Nantinya kalau ada yang reaktif, maka akan langsung di swab supaya dapat segera diobati dan virus ini tidak menyebar semakin jauh,” jelasnya.

Berbeda dengan Nasib, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemko Medan, Arrahman Pane justru membantah kabar, ada staf di Bagain Humas yang positif Covid-19. “Sampai saat ini saya belum mendapatkan kabar itu. Suratnya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan pun belum saya terima, jadi tak bisa saya bilang sudah ada positif di (bagian) Humas,” katanya.

Bahkan katanya, sampai saat ini, pelayanan Humas Pemko Medan masih berjalan seperti biasanya. “Kami masih bekerja seperti biasa,” terangnya.

Pengawasan AKB Dilakukan OPD Terkait

Secara resmi, Pemko Medan telah menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19. Agar perwal ini berjalan dengan efektif, maka pengawasan diserahkan kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Untuk pengawasan, itu ada di setiap OPD. Misalnya di Pasar, pengawasannya oleh PD Pasar. Untuk di hotel, restoran, pusat perbelanjaan dan lainnya oleh Dinas Pariwisata, di angkutan umum oleh Dinas Perhubungan dan seterusnya,” kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Kamis (9/7).

Dijelaskan Muslim, setiap OPD nantinya akan membentuk satuan tugas atau gugus tugasnya masing-masing dalam mengawasi Perwal Nomor 27 tahun 2020 ini. “Sedangkan untuk penindakan, itu ada di Satpol PP. Bila dalam pengawasan yang diawasi melakukan pelanggaran, telah ditegur namun tetap membandel, maka akan dikoordinasikan dengan Satpol PP untuk diberi tindakan sesuai Perwal yang ada,” jelasnya.

Di sisi lain, soal sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan, Muslim yang juga menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan mengaku masih akan menjalankan sistem kerja tersebut.

Pun begitu, kata Muslim, tidak terutup kemungkinan bahwa pihaknya akan kembali mempekerjakan seluruh ASN yang ada dalam waktu dekat, semua itu tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. “Infonya Pak Presiden mengatakan akan mencabut sistem kerja WFH bagi para ASN, tapi kan itu masih rencana, belum fix. Kalau memang nantinya ada kebijakan itu dari pusat, tentu kita akan kembali mempekerjakan kembali para ASN kota ke kantor. Tapi kalau belum ada kebijakan dari pusat, sepertinya kita masih menggunakan sistem kerja WFH karena kondisi kita yang masih zona merah,” katanya.

Di sisi lain, jelas Muslim, pihaknya akan memepertegas penerapan Perwal Nomor 27 tersebut, terlepas jadi atau tidaknya sistem kerja WFH dicabut. “Dicabut atau tidak sistem WFH, kita tetap tegas menerapkan Perwal 27/2020 ini,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Medan, M Sofyan mengatakan, pengawasan sudah dimulai sejak Perwal tersebut ditandatangani Plt Wali Kota Medan. Ia pun berharap, agar setiap OPD mampu melakukan pengawasan terhadap bidang yang ditanganinya masing-masing.

“Khusus untuk pasar-pasar di Kota Medan, kami berharap agar PD Pasar betul-betul bisa menerapkan Perwal ini di setiap pasar dan begitu juga dengan setiap OPD lainnya. Bila nantinya ada yang harus ditindak, maka kami minta untuk berkoordinasi agar kami didampingi OPD terkait akan menindaknya. Untuk razia masker akan tetap kita lakukan, nanti akan dijadwalkan,” pungkasnya. (map)

Jika Dipaksa Tarif Rapid Test Maksimal Rp150 Ribu, Rumah Sakit Bakal Hentikan Pelayanan

10 July 2020 11:16 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membatasi tarif rapid test sebesar Rp150.000 menjadi pembahasan serius di kalangan rumah sakit. Sebab, rumah sakit selaku pelaksana rapid test mengaku tidak mampu bila mengikuti tarif yang ditetapkan Kemenkes itu.

“Mereka (rumah sakit) enggak sanggup sepertinya melaksanakan itu. Kalau dipaksa juga, mereka akan berhenti melayani karena merasa rugi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan kepada wartawan, Kamis (9/7).

Alwi menyebutkan, saat ini tarif termurah rapid test yang ada, yaitu Rp250 ribu di RSU Haji Medan. Selain dari itu, banyak rumah sakit yang menerapkan tarif lebih dari Rp250 ribu, apalagi di daerah yang lokasinya jauh. “Memang banyak yang lebih dari Rp 250 ribu tarifnya. Makanya, mereka enggak sanggup kalau harus turun menjadi Rp150 ribu,” sebutnya.

Meski begitu, menurut Alwi, secara umum penetapan tarif rapid test oleh Kemenkes tentunya supaya ada penyeragaman. Namun, semestinya sebelum ditetapkan kebijakan tersebut harus dilihat lebih dahulu bagaimana situasi yang terjadi atau memberikan subsidi kepada rumah sakit. Bahkan, mengirimkan alat rapid test yang bisa dibeli dengan harga terjangkau. “Kita masih mengamati bagaimana perkembangan selanjutnya,” ujarnya.

Ia mengaku, sikap dari Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan sanksi bila ada rumah sakit yang tidak mengikuti kebijakan Kemenkes terkait batasan tarif rapid test tertinggi. Karena, kebijakan itu melalui surat edaran sifatnya bukan kewajiban, melainkan imbauan. “Kalau rumah sakit tak ada yang sanggup, bagaimana mau kita buat. Lagi pula, sanksi juga belum ada di surat edaran tetapi paling tidak secara persuasif akan kita coba. Bila tidak bisa juga, ya akan kita lapor ke Kemenkes bagaimana tindak lanjutnya,” pungkas Alwi.

Sementara, Kasubbag Humas RSUPHAM, Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa) mengatakan, surat edaran Kemenkes tersebut dikeluarkan dengan latar belakang, saat ini pemerintah Indonesia sedang mengembangkan produksi alat rapid test lokal. Sebab, selama ini alat rapid test yang ada impor dari luar negeri dan harganya mahal. “Harga rapid test lokal yang sedang dikembangkan Rp75 ribu. Makanya, dikeluarkan surat edaran dengan tarif maksimal Rp150 ribu,” tutur Rosa.

Akan tetapi, sambung dia, sampai saat ini dan sudah mengecek ke prosudennya, ternyata alat rapid test lokal masih kosong. Informasinya, tersedia pada Agustus tahun ini. Oleh sebab itu, tarif yang ditetapkan masih yang lama (Rp300 ribu). “Alat rapid test lokal masih kosong, makanya tarifnya masih tetap. Kalau kita sesuaikan tarifnya, tentu rumah sakit rugi karena alat rapid test masih impor. Tapi, kalau alatnya sudah ada dari lokal, maka pasti tarifnya disesuaikan,” tukasnya.

Tak jauh beda disampaikan Kasubbag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin. Kata Edison, pihaknya masih menetapkan tarif yang lama sebesar Rp300 ribu. Selain itu, menunggu surat edaran resmi turun dan diterima pihak rumah sakit. “Kami sifatnya mengikuti karena selaku operator,” ujar Edison.

Diketahui, Kemenkes menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi komersil untuk mendeteksi Covid-19 sebesar Rp 150.000. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi. Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020 lalu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, harga untuk alat rapid test buatan dalam negeri diusulkan sebesar Rp75 ribu. “Maksimum Rp150 ribu, harga kita upayakan ditekan semakin rendah. Saya sudah sampaikan kepada kepala BPPT Rp75 ribu. Inikan bisa jadi patokan riil di lapangan, kalau ada produk yang harganya di atas ini, kan tidak laku,” terang Muhadjir melalui konferensi pers di kantornya, Kamis (9/7).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Wibowo menyebutkan, dengan adanya alat rapid test buatan dalam negeri dapat menekan harga pemeriksaan agar lebih murah. “Pada suasana seperti ini tadi kita melihat keberpihakan masyarakat. Kita lihat keterjangkauannya,” sebutnya.

Saat ini, alat tersebut biasanya dijual dengan harga kisaran Rp150 ribu sampai Rp250 ribu. Namun, yang pasti, di tengah kondisi seperti sekarang ini, semua pihak seperti Puskesmas dan rumah sakit harus saling memahami satu sama lain dengan menjualnya menjadi lebih murah. “Kita harus kerja bareng. Pertama, pemerintah sudah memberikan klaim yang tak kecil untuk faskes. Kedua insentif untuk tenaga kesehatan. Terus ada batas tertinggi rapid test. Jadi jangan dilihat satu sisi saja, lihat fasilitas yang diberikan pemerintah juga,” pungkasnya. (ris)

Luar Biasa! Sehari Tambah 2.657 Orang Terinveksi Covid-19, Total 70.736 Orang di Indonesia

10 July 2020 11:12 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, sebaran tertinggi paling banyak terjadi di provinsi Jawa Barat dengan tambahan 962 kasus baru. Selebihnya, Jawa Timur 517 kasus baru; DKI Jakarta 284 kasus baru; Sulawesi Selatan 130 kasus baru; dan Sulawesi Utara 126 kasus baru. Sedangkan Sumatera Utara bertambah 109 kasus baru menjadi 2.085 kasus.

“Kurang disiplin dalam penggunaan masker, membuat droplet bisa menular dengan mudah. Gunakan masker, ini akan lindungi kita. Jaga jarak yang aman. Sering rajin cuci tangan gunakan sabun,” jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (9/7).

Jumlah spesimen yang diperiksa adalah sebanyak 23.832 spesimen, sehingga total spesimen yang sudah diperiksa menjadi 992.069 spesimen. Kasus sembuh cukup banyak, yakni bertambah 1.066 orang sehingga sudah ada 32.651 orang yang dinyatakan sembuh. Angka kematian bertambah 58 kasus sehingga total menjadi 3.417 kasus.

Sudah 457 kabupaten kota terdampak Covid-19. Orang Dalam Pemantauan (ODP) 38.498 orang. Dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 13.732 orang. “Satu-satunya kalau ingin terbebas dari Covid-19 adalah konsisten disiplin,” tegasnya.

Yurianto juga mengungkapkan, Jawa Barat menyumbang kasus baru Covid-19 paling banyak hari ini, 962 kasus baru, karena penularan kasus di dalam kluster Sekolah Calon Perwira (Secapa) di Bandung. “Positif 1.262 orang tertular. Terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih di sana,” jelasnya.

Dari jumlah yang diidentifikasi, kata Yuri, ada 17 orang yang dirawat di RS Cimahi. Ribuan siswa dan pengajar lainnya diisolasi di Secapa TNI. “Sisa lainya 1.245 tanpa keluhan apapun. Saat ini semuanya kita karantina di wilayah pendidikan Secapa di Bandung,” tambahnya.

Yurianto menjelaskan, seluruh komplek perwira sudah dilakukan isolasi karantina. Pihak Secapa juga sudah melarang orang keluar masuk secara bebas di area sekolah. “Kita larang pergerakan orang baik masuk dalem komplek atau keluar komplek. Pengawasan dijaga ketat Kodam Siliwangi,” tegasnya.

Jokowi Sebut Lampu Merah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian khusus dengan memberikan peringatan ‘lampu merah’ terkait capaian rekor tertinggi kasus baru Covid-19 ini. Jokowi, yang kemarin meninjau Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyinggung perihal itu. Jokowi menyebut kondisi saat ini sebagai ‘lampu merah’. “Sebaran Covid-19 di seluruh Tanah Air ini sangat tergantung sekali pada bagaimana daerah mengendalikannya. Dan perlu saya ingatkan, ini saya kira sudah lampu merah lagi. Hari ini secara nasional kasus positif ini tinggi sekali hari ini, 2.657,” ujar Jokowi.

Juru bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengatakan, Jokowi selalu menerima laporan mengenai perkembangan Covid-19. Ke depan, segala kebijakan Jokowi, disebut Angkie, akan selalu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari laporan yang diterimanya. “Prinsipnya. Presiden selalu mendapat laporan dan akan mengambil langkah terukur terhadap berbagai persoalan di masyarakat,” ujar Angkie.

Mengenai ucapan ‘lampu merah lagi’ dari Jokowi, Angkie belum menjelaskan detail. Menurut Angkie, semua kebijakan terkait Covid-19 berada pada GTPP Covid-19 sebagai perpanjangan tangan presiden. “Kebijakan terkait PSBB atau langkah lain ada di gugus tugas sebagai kepanjangan Presiden dalam penanganan Covid-19,” imbuhnya.

Di sisi lain, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto juga mengaku tengah menelaah maksud ucapan Jokowi. “Sedang kita pelajari lebih lanjut,” kata Yuri secara terpisah.

Sumut Tembus 2.085 Kasus

Peningkatan jumlah penderita Covid-19 di Sumut juga semakin mengkhawatirkan. Hingga Kamis (9/7) sore, jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil swab PCR, tembus mencapai angka 2.085 orang. Padahal, pada Rabu (8/7), masih berada diangka 1.976 orang. “Saat ini jumlah penderita terkonfirmasi positif Covid-19 sudah mencapai 2.085 orang, bertambah 109 kasus baru,” kata Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB dalam keterangan pers via video streaming Youtube, Kamis (9/7) sore.

Sedangkan untuk orang dalam pemantauan (ODP), jumlahnya juga masih meningkat sebanyak 13 orang menjadi 1.690. Kemudian, yang meninggal dunia bertambah 5 orang menjadi 115. Namun demikian, angka kesembuhan juga meningkat 11 kasus menjadi 514 orang. “Penurunan hanya terjadi pada pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 8 kasus menjadi 252 orang,” paparnya.

Lebih jauh, Whiko mengatakan, dengan belum diproduksinya vaksin Covid-19 sampai saat ini, maka pandemi yang berlangsung ini belum dapat dipastikan akan sampai kapan berakhirnya. Karenanya, untuk mengurangi dampak kesehatan akibat Covid-19, ditanggulangi pemerintah Provinsi Sumut dengan menyediakan lima rumah sakit (RS) rujukan Covid-19.

Berdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/171/KPTS/2020, kelima RS rujukan Covid-19 tersebut adalah RS GL Tobing Tanjungmorawa, RS Martha Friska Yos Sudarso, RS Martha Friska Multatuli, RSUD Abdul Manan Simatupang, dan RSUD Gunung Sitoli.

Selanjutnya, berdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/217/KPTS/2020, RSUD Perdagangan juga ditunjuk sebagai RS rujukan Covid-19 di Provinsi Sumut, di samping sebanyak lima RS rujukan Covid-19 berdasarkan SK Presiden RI sejak Februari 2020 lalu, diantaranya adalah RSUP Haji Adam Malik, RSUD Abdul Manan Simatupang Kisaran, RSUD Tarutung, RSUD Djasmen Saragih Pematangsiantar dan RSUD Padangsidimpuan. “Selain itu, perawatan pasien Covid-19 juga didukung oleh RS pemerintah maupun swasta di Sumut yang memiliki fasilitas ruang rawat isolasi,” terangnya.

Ia membeberkan, dari sebanyak 21 RS di Kota Medan dan sekitarnya, mulai dari kelas A, B, dan C yang tergabung dalam RS online memiliki ruang isolasi beserta tempat tidurnya sebanyak 757 unit bed. Tercatat, pada Rabu (8/7) pukul 17.00 WIB, sebanyak 575 penderita terpapar Covid-19 menjalani perawatan. “Sehingga masih ada sisa tempat untuk dapat digunakan bagi pasien baru, sebanyak 182 tempat tidur,” bebernya.

Akan tetapi, dengan terus meningkatnya angka penderita Covid-19, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan rumah-rumah sakit ini akan terisi penuh. Karenanya dia berpendapat, berapa pun jumlah RS yang disediakan pemerintah daerah akan tetap kembali penuh apabila penularan Covid-19 masih terus terjadi. “Untuk itulah sangat penting bagi kita memutus rantai penularan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Diutarakannya, penderita PDP dalam kondisi klinis sedang atau berat harus dirawat isolasi di rumah sakit. Bila hasil swabnya didapatkan negatif dua kali, pasien baru dapat keluar dari ruang isolasi kecuali jika memiliki penyakit menular lainnya selain Covid-19. Selanjutnya, orang tanpa gejala (OTG) dan ODP dilakukan isolasi mandiri di rumah.

Setelah swab PCR dilakukan dengan hasil negatif baru isolasi mandirinya berakhir. Begitu juga dengan orang yag rapid testnya reaktif, sambung Whiko, dilaksanakan isolasi mandiri di rumah. Setelah swabnya negatif yang bersangkutan baru dapat lepas dari isolasi mandirinya.(jpc/ris)

Perampok Modus Calo Penumpang Bus, Preman Amplas Ditembak Polisi

10 July 2020 11:02 AM

DITEMBAK: Polisi menangkap Eko Syahputra dan menembak kaki kiri Marko Harianja karena melawan petugas saat pengembangan kasus perampokan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang perampok bermodus calo penumpang di bawah jalan layang Amplas ditembak betis kirinya oleh petugas Unit Reskrim Polsek Patumbak. Pasalnya, pelaku berusaha kabur dan menyerang petugas saat dilakukan penangkapan, Rabu (8/7) sore.

Pelaku yang ditembak Marko Harianja alias Ego (30), warga Jalan Garu III Gang Melati, Kelurahan Harjosari, Medan Amplas. Selain itu, turut diringkus satu pelaku lagi tanpa perlawanan yakni Eko Syahputra alias Jawa (26), warga Jalan Bajak II, Kebun Kopi, Patumbak, Kabupaten Deliserdang.

Kapolsek Patumbak Kompol Arfin Fachreza melalui Kanit Reskrim Iptu Philip Purba mengatakan, pihaknya menerima laporan korban pengaduan kasus perampokan yang dialami korban Josua Simbolon (29), warga Labuhanbatu Utara (Labura) pada 22 Juni lalu malam. Laporannya, korban dirampok di halte saat menunggu bus untuk pulang ke kampung halamannya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian satu unit ponsel android merek Oppo A7 warna hitam, uang tunai Rp 250 ribu, KTP, kartu ATM, dan dokumen penting.

“Ketika korban menunggu, datang dua pelaku menghampirinya. Kemudian, pelaku Marko mengeluarkan pisau dan menempelkannya di perut korban. Sedangkan pelaku Eko mencekik dan memukul wajah korban serta mengambil paksa barang-barangnya,” terang Philip, Kamis (9/7).

Lantaran kondisi sepi, korban tak mau mati konyol dan pasrah menyerahkan barang berharganya. Setelah kedua pelaku pergi, korban lalu membuat pengaduan ke Kantor Polsek Patumbak. “Atas laporan korban, petugas melakukan penyelidikan hingga mendapat informasi keberadaan pelaku Eko di Jalan Sisingamangaraja, persisnya di depan loket Bus Sandra Prima. Selanjutnya, personel langsung ke lokasi melakukan penangkapan terhadapnya,” sambung Philip.

Kepada penyidik, Eko mengakui perbuatannya telah merampas secara paksa barang berharga milik korban bersama Marko dengan modus sebagai calo penumpang. Setelah itu, dilakukan pengembangan untuk mencari Marko. “Kami berhasil mengetahui keberadaan tersangka Marko yang bersembunyi di rumahnya dan kemudian dilakukan penangkapan. Akan tetapi, pelaku berusaha melawan dan melarikan diri. Bahkan, dilakukan tembakan 3 kali ke udara tetap tidak diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kakinya,” kata Philip.

Ia menambahkan, pelaku Marko lalu diboyong ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan pertolongan medis. Setelah itu, diboyong ke Mapolsek Patumbak untuk penyidikan lebih lanjut. “Dari kedua pelaku, disita barang bukti ponsel android milik korban, obeng runcing dan sebilah pisau dari kuningan. Akibat perbuatannya, mereka melanggar Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 2e KUHPidana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun,” tandasnya. (ris)

Tawuran Sebabkan Kematian, Mahasiswa Nommensen Diadili

10 July 2020 11:00 AM

DIDAKWA: Eka Putra Pardede mahasiswa Nommensen terdakwa kasus tawuran mengakibatkan seorang rekannya tewas, Kamis (9/7).ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Eka Putra Pardede (22) mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Universitas HKBP Nommensen (UHN) didakwa terlibat aksi tawuran yang menyebabkan tewasnya seorang Mahasiswa Jurusan Pertanian (UHN), terungkap pada sidang yang digelar di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (9/7).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fauzan Arif Nasution, kejadian bermula pada Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB. Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro dan Jurusan Pertanian sedang melakukan mediasi mengenai perselisihan pemukulan junior Jurusan Teknik Elektro di Kampus UHN Jalan Dr Sutomo, Kecamatan Medan Timur.

Jaksa melanjutkan, karena pada saat mediasi tidak ada memenemukan kesepakatan lalu masing-masing mahasiswa berbeda jurusan tersebut saling serang.

Terdakwa Eka Putra Pardede bersama teman-temannya Edison Kasido Siboro, Marzuki Simatupang, Ranto Sihombing (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta Daniel Pasaribu, Among Aritonang, Luhut Situmorang dan Indra Kaleb Situmorang (masing-masing belum tertangkap) kemudian mengeroyok korban Rojer Siahaan yang terpisah dari teman-temannya.

“Terdakwa Eka Putra Pardede langsung menusuk korban Rojer Siahaan pada bagian dada menggunakan 1 buah samurai yang panjangnya sekira 80 cm hingga korban terlentang tidak sadarkan diri,” jelas jaksa.

Lebih lanjut, usai mengeroyok korban, kemudian terdakwa Eka Putra Pardede bersama teman-temannya pergi ke kosan di Lorong Rejo Jalan Dorowati, Kecamatan Medan Timur.

Selanjutnya teman-teman jurusan korban membawanya ke Rumah Sakit Pringadi namun nyawa korban tak tertolong lagi dan meninggal dunia. “Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan Salak, Sidikalang,” pungkas Jaksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 338 sub Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim diketuai Martua Sagala menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda saksi. (man)

Apresiasi untuk 10.000 Relawan Penanganan COVID-19, Telkomsel Hadirkan Paket Khusus Kuota Data 25GB Per Bulan

10 July 2020 10:53 AM

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro menerima penghargaan dari Menteri BUMN Erick Thohir atas apresiasi yang diberikan Telkomsel kepada relawan penanganan COVID-19 dengan menghadirkan paket data khusus kuota data 25GB di Jakarta, Kamis (9/7). Inisiatif ini merupakan bagian dari aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel yang diperuntukkan bagi para relawan berupa paket khusus berisi kuota sebesar 25 GB. Paket data khusus ini sebagai kelanjutan dari kontribusi nyata Telkomsel yang terus menghadirkan program CSR terarah untuk pemenuhan berbagai macam kebutuhan dari berbagai elemen bangsa, termasuk selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel menghadirkan paket data khusus untuk para tenaga medis di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program corporate social responsibility (CSR) terbaru perusahaan. Inisiatif ini juga menjadi upaya Telkomsel sebagai leading digital telco company untuk terus bergerak maju memperkuat perannya dalam membantu masyarakat melewati masa-masa sulit akibat dari pandemi COVID-19. Komitmen tersebut sejalan dengan semangat Telkomsel dalam memaknai usia ke-25 untuk menghadirkan perubahan nyata di setiap fase kehidupan bangsa termasuk para relawan melalui solusi yang mampu memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat dari waktu ke waktu.

Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro mengatakan, “Peran para relawan di tengah penyebaran virus corona di Indonesia menjadi sangat krusial sebagai benteng pertahanan terakhir dalam mengupayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Telkomsel mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan termasuk para tenaga medis di Tanah Air yang telah rela berkorban nyawa dan waktu berkumpul bersama keluarga demi menjalankan tugas mulia tersebut. Maka dari itu, Telkomsel menyediakan paket data khusus ini membantu mereka tetap terhubung dengan orang-orang tercinta di tengah masa yang sulit ini.”

Inisiatif khusus dari Telkomsel yang diperuntukkan bagi para relawan ini merupakan paket khusus berisi kuota sebesar 25 GB dengan masa aktif selama 30 hari senilai Rp. 10,-. Telkomsel memastikan program CSR ini hanya dapat dinikmati oleh para relawan dan tenaga medis yang telah terdaftar melalui sistem whitelist. Telkomsel berharap inisiatif ini mampu menjangkau sekitar 10.000 relawan yang secara khusus dialokasikan ke 249 titik Rumah Sakit di seluruh penjuru negeri selama program ini berjalan tiga bulan ke depan. Bagi tenaga medis yang ingin melakukan aktivasi paket data khusus tersebut dapat mengunjungi USSD Menu Browser (UMB) di *363*102#.

Paket data khusus ini sebagai kelanjutan dari kontribusi nyata Telkomsel yang terus menghadirkan program CSR terarah untuk pemenuhan berbagai macam kebutuhan dari berbagai elemen bangsa, termasuk selama pandemi COVID-19 di Indonesia. CSR Telkomsel untuk memberikan paket data khusus kepada tenaga medis ini senilai lebih dari Rp 4,5 Miliar.

Beberapa waktu lalu, dalam rangka mendukung proses belajar mengajar secara daring di masa pelaksanaan imbauan beraktivitas dari rumah oleh Pemerintah RI, bersama dengan sejumlah Kemendikbud RI, ratusan pengurus Perguruan Tinggi, serta penyedia aplikasi layanan belajar online, Telkomsel juga menyediakan paket khusus kuota sebesar 30GB serta gratis akses ke ratusan situs e-learning Perguruan Tinggi serta situs e-learning yang dikelola Kemendikbud RI.

Telkomsel juga telah memberikan donasi lebih dari 100.000 unit alat medis senilai lebih dari Rp 25 Miliar yang meliputi ventilator, thermogun infrared, masker, dan alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat. Bantuan tersebut telah disalurkan secara langsung kepada beberapa Rumah Sakit Darurat (RSD) dan rumah sakit rujukan COVID-19 yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, serta melalui pihak ketiga seperti Yayasan BUMN.

Telkomsel pun sudah melakukan penguatan jaringan di seluruh rumah sakit rujukan serta Rumah Sakit Darurat penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengenai peran operator seluler untuk memastikan jaringan telekomunikasi yang prima. Selain itu, Telkomsel juga terus memperkuat upaya kolaboratif bersama pemerintah, mitra strategis, karyawan, dan pelanggan untuk berada di garis terdepan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia melalui inisiatif #DiRumahTerusMaju, yang turut membantu seluruh elemen bangsa untuk beradaptasi terhadap kenormalan baru di Tanah Air.

“Penanggulangan pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan kontribusi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para tenaga medis, relawan, pemerintah, pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas yang telah memaksimalkan perannya masing-masing dan bergotong royong dalam upaya menuntaskan pandemi ini. Kami mengajak seluruh elemen bangsa agar terus bersama-sama menjaga Indonesia dengan menguatkan inisiatif yang bersifat kolektif, sehingga kita semua dapat melewati situasi yang penuh tantangan ini dengan baik,” tutup Setyanto.

Sidang Dakwan Suami Bunuh Istri, Terdakwa Terancam Hukuman Mati

10 July 2020 10:50 AM

saksi: Tujuh saksi dihadirkan JPU untuk memberi dalam kasus suami bunuh istri di Ruang Sidang Cakra PN Binjai, Kamis (9/7).

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU), Benny Surbakti mendakwa Ramona Sembiring (21) atas pembunuhan istrinya Raskami br Surbakti, pada sidang dengan agenda dakwaan yang digelar di Ruang Sidang Cakra PN Binjai, Kamis (9/7). Dakwan JPU, Ramona Sembiring melanggar pasal berlapis, 340 Jo 338 Jo 351 ayat (3) dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.

Sidang itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedy didampingi anggota Aida Harahap dan Tri Syahriawani melalui daring dengan terdakwa tidak keluar dari Lapas Binjai. Usai membacakan dakwaan, JPU menghadirkan saksi sebanyak 7 orang.

Ibu korban Rosmita br Sembiring salah satu saksi yang dihadirkan JPU.”Pada hari Kamis, saya ditelpon sama mama Ramona (terdakwa), katanya ada ditemukan mayat. Tapi belum pasti itu kalau Raskami (korban). Lalu kami diajak untuk melihatnya, supaya memastikan,” katanya menjelaskan kesaksinya.

Namun, saksi kembali dihubungi untuk membatalkan menuju lokasi penemuan mayat. Oleh ibu terdakwa, dia bilang, mengajak untuk menunggu di Puskesmas Namu Ukur, Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

“Rupanya enggak dibawa ke sana. Dibawa ke Binjai. Kami pun langsung ke Binjai,” sambung dia.

Sang ibu mengamini, korban pembunuhan itu adalah anaknya. Dia tahu karena melihat wajahnya. Meski tak langsung.”Nampak mayatnya dari luar, enggak dikasih dokter masuk ke ruangan,” kata dia.

Kemudian, 4 hari sebelum ditemukan tewas, ibu korban masih sempat berkomunikasi dengan anaknya. Dalam komunikasi melalui telepon selularnya, korban menangis kepada ibunya.”Nangis dan ngomong jemput aku (korban),” katanya kembali.

Kepada ibunya, korban tidak ada menceritakan soal keadaan rumah tangganya dengan terdakwa. Sepengetahuan saksi, juga demikian. Hubungan rumah tangga korban dengan terdakwa berjalan harmonis.

Bahkan, sambung saksi, terdakwa hadir saat mayat ditemukan. “Dia nangis juga. Anak saya dikebumikan di Kuala,” kata dia.

Selain Rosmita, 2 operator beko yang menemukan mayat juga dihadirkan sebagai saksi.”Kami ambil pasir di sungai dengan kedalaman 4 meter. Begitu kami angkat beko (alat berat), ada mayat di situ. Lalu saya beritahu ke teman saya,” kata operator beko tersebut.

Ibu terdakwa, Mita br Surbakti juga dihadirkan sebagai saksi. Dia membenarkan, ada mengajak ibu korban untuk ke TKP melihat penemuan mayat atas informasi dari warga. “Saya hari Selasa terakhir lihat (korban) karena pergi berobat ke Puskesmas,” kata Mita.

Ditanya majelis soal hubungan rumah tangga terdakwa dengan korban, dia mengaku tidak ada mendengar apa-apa. Artinya, hubungan rumah tangga berlangsung harmonis.”Tapi sebelumnya, kudengar kayak ada ribut. Lalu kutanya, ada apa nakku? Dijawab Raskami (korban), jangan campuri,” beber saksi.

Sang ibu masih tak percaya kalau anaknya tega membunuh istrinya yang sedang mengandung janin berusia 1 bulan. Kepada majelis, dia mengaku, ada beberapa kali menanyakan langsung soal aksi keji yang dilakukan anaknya.

Oleh terdakwa, kata dia, tidak ngaku. “Enggak ada kulakukan ma,” kata saksi menirukan ucapan terdakwa sebelum aksi berdarah dinginnya diungkap polisi.

“Kalau sempat kau pelakunya, enggak aku akuin lagi kau anakku,” jawab sang ibu kepada terdakwa.

Malam sebelum Raskami ditemukan jadi mayat, kata dia, terdakwa tidur di rumah Romino. Saksi juga mengaku tahu, kalau korban sedang hamil muda.

Keterangan 7 saksi dibenarkan oleh terdakwa.”Baik, sidang ditunda yang dilanjutkan, Senin (13/7) dengan agenda mendengar keterangan saksi,” pungkas majelis sembari mengetuk palu tiga kali. (ted)

Kaldera Toba Masuk UGG, Kebanggaan Bagi Warga Sumut

9 July 2020 19:15 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan Eksekutif UNESCO menetapkan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark, menjadi kebanggan bagi masyarakat di Sumatera Utara (Sumut). Selain menjadi kebanggaan, penetapan Danau Toba sebagai warisan dunia juga tentu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Sumut untuk tetap menjaga kawasan Danau Toba dari kerusakan, dan pemahaman masayarakat akan pentingnya menjaga lingkungan harus terus ditingkatkan.

“Ini menjadi kebanggaan bagi warga Sumut dan Indonesia, sekaligus tanggungjawab untuk menjaga, melestarikan, dan merawat lingkungan sekitarnya serta mengembangkannya menjadi daerah tujuan wisata utama” kata Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat, Kamis (9/7/2020).

Djarot juga mengingatkan, peningkatan kualitas SDM masyarakat sekitar tentu juga harus ditingkatkan, terutama dalam hal semangat menjaga ekosistem Danau Toba agar tidak rusak. “Contoh paing kecil adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan di kawasan danau karena dapat merusak habitat Danau Toba sendiri,” imbuh Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Sumut 3 tersebut.

Dia juga berharap, dengan ditetapkannya Danau Toba menjadi warisan dunia, tentu akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan fasilitas pendukung terutama infrastruktur, dan pemerintah harus pula memiliki progam terukur dalam menangani persoalan pelestarian lingkungan.”Kualitas infrastuktur pendukungnya serta pelestarian lingkungan alam harus menjadi prioritas pemerintah kedepan, jangan sampai penetapan Danau Toba sebagai warisan dunia tidak menjadi apa-apa,” pungkasnya.(adz)

Gaji Juli dan Agustus PSMS Tetap Berikan 25 Persen

9 July 2020 13:03 PM

RAYAKAN GOL: Para pemain PSMS Medan merayakan gol pada laga perdana Liga 2 2020 melawan Tiga Naga, Riau, di Stadion Teladan Medan, beberapa waktu lalu.TRIADI WIBOWO/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Manajemen PSMS Medan tetap menerapkan penggajian 25 persen kepada pemain, pelatih, dan official untuk Juli dan Agustus mendatang. Namun manajemen bakal menambahkan uang transportasi, agar lebih adil.

Karena jika dibandingkan dengan kondisi force majeure (Maret-Juni) akibat pandemi virus corona, gaji 25 persen tanpa ada aktivitas latihan. Sementara saat ini, latihan sudah kembali aktif, dan gaji tetap 25 persen dirasa tidak ideal.

Seperti diketahui, PSSI telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SKEP/53/VI/2020, tentang Kelanjutan Kompetisi dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020. Namun, SK tersebut mayoritas membahas negosiasi ulang kontrak untuk September hingga kompetisi berakhir. Karena menurut SK itu, kontrak baru akan berlaku satu bulan sebelum kompetisi dimulai, yakni Oktober mendatang. Maka sesuai dengan SK, kontrak baru akan berlaku pada September.

Disebutkan pula, klub diperbolehkan melakukan kesepakatan ulang atas perubahan nilai kontrak bersama pelatih dan pemain secepatnya. Untuk klub Liga 1, perubahannya pembayaran diperbolehkan maksimal 50 persen. Sedangkan klub Liga 2 maksimal sekitar 60 persen. Kedua maksimal pembayaran itu, dengan syarat nilai kontrak baru tidak kurang dari upah minimum regional (UMR) tiap-tiap daerah.

Dan PSSI juga menegaskan, jika ada perubahan nilai kontrak sebelum SK berlaku, kontrak awal tetap berjalan seperti biasa, yakni maksimal 25 persen.

“Kami kemarin ada rapat dengan para pemain dan pelatih. Mereka menanyakan soal gaji (Juli-Agustus). Mereka meminta kejelasan, selama force majeure (Maret-Juni) karena pandemi virus corona, gaji 25 persen, tapi tidak ada latihan. Namun saat ini, tim sudah ada latihan, tapi kenapa tetap hanya digaji 25 persen,” ungkap Sekertaris Umum PSMS, Julius Raja, Rabu (8/7).

Karena itu, menurut King, sapaan karib Julius Raja, Manajemen Ayam Kinantan berencana akan memberikan tambahan kepada para pemain dan pelatih.

“Untuk penggajian Juli dan Agustus, kami tetap mengacu pada SK PSSI yang menggaji maksimal 25 persen. Tapi biar dibilang adil, kami akan memikirkan tambahan untuk memberi uang transportasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Pelatih PSMS, Philip Hansen meminta kebijaksanaan manajemen. Dia berharap, ada keputusan yang saling menguntungkan antar pemain, pelatih, dan juga manajemen.

“Saya minta kebijaksanaan manajemen soal itu (penggajian). Saat ini masih rata digaji 25 persen, termasuk pelatih. Saya minta kebijaksanaan yang enak, baik dengan pemain, pelatih dan manajemen agar saling menguntungkan,” katanya, Rabu (8/7).

Jika nantinya tetap diberlakukan 25 persen penggajian terhadap pelatih dan pemain, dia pun mengatakan hanya bisa mengikuti. Pelatih asal Riau ini, tak bisa memberikan komentar setuju atau tidak, terkait gaji tetap 25 persen tersebut.

“Kalau soal setuju atau tidak setuju dengan gaji 25 persen, itu induk organisasi yang menentukan. Jadi ketika mereka berlakukan itu, kami hanya bisa ikut saja. Nah di sini kembali lagi, saya minta kebijaksanaan dari manajemen. Mana yang baik buat pemain, pelatih, dan juga mereka,” pungkas Philip. (isc/tnc/saz)