BOING 737-8 MAX:
Pesawat Boing 737-8 Max milik maskapai Lion Air saat parkir di bandara. Kemenhub memutuskan untuk mengkandangkan pesawat jenis ini untuk sementara hingga waktu yang belum ditentukan.
Lion Air
KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – Maskapai Lion Air Group terdiri Lion Air, Batik Air dan Wings Air berencana membuka kembali layanan terbang reguler dari Bandara Kualanamu Deliserdang, Rabu (10/6).
Corporate Comunication And strategi Lion Air Group, Danang Mandala Priantoro, Selasa (9/6) menyampaikan, agar calon penumpang memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan pesawat udara yang ditetapkan selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menurut surat edaran No. 7 Tahun 2020, calon penumpang hanya membutuhkan bukti tes kesehatan seperti PCR atau Rapid Test dan atau surat keterangan kesehatan. Bagi calon penumpang Lion Air Group yang akan bepergian mulai 10 Juni 2020 agar memperhatikan, tes kesehatan yang digunakan Rapid Test dengan masa berlaku 3 hari, atau jika tes kesehatan yang digunakan Reverse Transcription–Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), masa berlaku 7 hari. “Apabila kedua metode tes di atas tidak tersedia di daerah asal, maka calon penumpang harus mendapatkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) dari dokter rumah sakit/ Puskesmas. Untuk itu calon penumpang Lion Air Group harusmencermati masa berlaku dari dokumen kesehatan yang digunakan,”ujar Danang.
Lion Air Group mewajibkan dan meminta calon penumpang agar mematuhi ketentuan penerbangan Lion Air Group, yakni tiba lebih awal di terminal keberangkatan, yaitu empat jam sebelum keberangkatan.
Penerbangan Lion Air Group domestik tetap di Terminal 2E dan internasional di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Untuk bandar udara lainnya yang beroperasi tetap di terminal yang sama, menunjukkan kartu identitas diri yang sah (KTP atau tanda pengenal lainnya),
Mengenakan masker sebelum penerbangan, saat di dalam pesawat hingga mendarat dan saat kedatangan serta keluar dari bandar udara, Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan pembunuh kuman (hand sanitizer),
Mengikuti aturan jarak aman (physical distancing) selama di terminal bandar udara, menjaga kebersihan selama berada di dalam pesawat dan mengikuti petunjuk awak pesawat.(btr/han)
JELASKAN: Sekretaris BKPSDM Dairi, Horas Pardede didampingi Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata saat menjelaskan proses lelang JPT Pratama 14 OPD di lingkungan Pemkab Dairi.
JELASKAN: Sekretaris BKPSDM Dairi, Horas Pardede didampingi Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata saat menjelaskan proses lelang JPT Pratama 14 OPD di lingkungan Pemkab Dairi.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Seleksi calon Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi telah menemui babak akhir. Semua tahapan dilakukan panitia seleksi (Pansel) sudah selesai. Tiga nama setiap Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang dilelang hasil seleksi sudah dipegang Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Dapot Tamba melalui Sekretaris, Horas Pardede didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata ditemui wartawan, Selasa (9/6).
Horas menerangkan, sebanyak 63 orang peserta seleksi telah selesai mengikuti semua tahapan. Dari peserta 63 orang tersebut.
“Untuk posisi 3 besar tinggal 42 orang untuk memperebutkan 14 Pimpinan OPD yang saat ini lowong dan masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt),” ucap Pardede.
Ketiga besar nama peserta sudah diserahkan pansel kepada Bupati. Bupati yang akan merekomendasikan satu orang dari tiga nama yang diajukan pansel untuk menduduki JPT Pratama atau posisi eselon II. Sementara pelantikan pejabat eselon II tersebut, tinggal menunggu persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Kemungkinan, pelantikan dalam waktu dekat akan segera dilakukan,” tutupnya.
Ke 14 pimpinan OPD yang dilelang tersebut antaralain, Kepala Dinas Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Sekwan, PUTR, BKAD, Pariwisata, KB, Disdukcatpil, Inspektorat, Dispemdes, Bappeda, Dinas Sosial serta Disperindag UKM.
Peserta lelang jabatan eselon II Pemkab Dairi dikuti ASN dari Kota Medan, Humbang Hasundutan, Simalungun serta Pakpak Bharat. (rud/ram)
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut / Imam Syahputra
NARASUMBER: Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina menjadi Narasumber dalam Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Medan Area di Ruang Command Center, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (9/6).
NARASUMBER: Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina menjadi Narasumber dalam Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Universitas Medan Area di Ruang Command Center, lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (9/6).Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut / Imam Syahputra.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2020 bakal melambat dan mempengaruhi berbagai indikator sosial ekonomi, termasuk sektor ketahanan pangan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengeluarkan kebijakan pengembangan agribisnis agar dapat mempertahankan ketahanan pangan demi mengantisipasi terjadinya keresahan sosial.
“Pertumbuhan ekonomi Sumut kita tahun ini diperkirakan melambat. Pada triwulan I tahun 2020 sebesar 4,65 %. Jika dibandingkan pada triwulan I tahun sebelumnya sebesar 5,31 %, ini tentunya menurun,” ujar Sekdaprov Sumut R Sabrina, saat menjadi narasumber pada Webinar Kebijakan Agribisnis dalam Menjamin Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi Covid-19 yang digelar Universitas Medan Area (UMA), di ruang Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (9/6).
Hadir menjadi narasumber lainnya dalam Webinar tersebut Rektor IPB Arif Satria, dan AFAOR (Programme) FAO Indonesia Ageng S Herianto. Webinar ini dibuka oleh Rektor UMA Dadan Ramdan dan diikuti oleh jajaran tenaga pendidik kampus UMA.
Dikatakan Sabrina, selama masa pandemi ini, maka fenomena ekonomi regional Sumut untuk produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan produksi kayu bulat hasil hutan meningkat pada triwulan I-2020, namun industri makanan dan minuman mengalami penurunan, industri CPO juga mengalami penurunan. Sementara untuk belanja modal bangunan baik APBD maupun APBN menurun pada triwulan I. Begitu juga dengan jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan signifikan.
Sementara untuk ketersediaan dan kebutuhan komoditas strategis di Sumut untuk periode Januari-Oktober 2020, beras masih surplus begitu juga dengan jagung, cabe merah, daging sapi, daging ayam ras dan ikan. Untuk kedelai, bawang merah dan bawang putih diperkirakan masih kurang.
“Untuk kebutuhan komoditas yang masih minus, kita akan mencoba mengembangkannya di Sumut seperti bawang merah di Humbang Hasundutan belum lama ini sudah panen. Kita harapkan Sumut bisa surplus untuk bawang merah dan bawang putih,” terang Sabrina.
Untuk meningkatkan produksi komoditas strategis ini, lanjut Sabrina, Pemprov Sumut telah menerbitkan Surat Gubernur Sumut No. 521/3635 tanggal 23 April 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumut agar melakukan percepatan tanam dalam menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Menerbitkan Surat Gubernur Sumut No.520/2699 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumut tentang verifikasi dan validasi luas baku lahan sawah.
Pemprov Sumut juga telah menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 75/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pemantauan Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok dengan menerbitkan Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut agar melakukan pengawalan dan pendampingan oleh petugas dan penyuluh kepada petani agar mendorong percepatan tanam terutama komoditas strategis di tengah wabah pandemi virus Corona Desease (Covid-19), sehingga produksi dan ketersediaan pangan tercukupi dengan baik.
“Kita juga melaksanakan koordinasi dengan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.
Rektor IPB Arif Satria mengatakan, untuk membangun kemandirian pangan di masa pandemi ini maka untuk jangka pendek hal yang dilakukan adalah melindungi petani dengan mengeluarkan kebijakan logistik agromaritim serta rantai pasok pangan yang melibatkan BUMN Pangan, koperasi dan swasta nasional.
“Sistem logistik baru ini perlu inovasi berbasis teknologi 4.0, khususnya blockchain. Memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaring pemasaran daring, melakukan stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan dan adanya skema perlindungan serta jaring pengaman sosial,” ujar Arif. (prn/ram)
JELASKAN: Plt Kadis Sosial Dairi, Gema Sihite.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
JELASKAN: Plt Kadis Sosial Dairi, Gema Sihite.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 322 Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada penyaluran tahap pertama di Dairi dibatalkan. Hal ini dikarenakan angka penerima BST over kuota dari 19.464 KK yang ditetapkan Kemensos menjadi 19.735 KK.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Dairi, Gema Sihite mengatakan ada 322 KK dibatalkan dan 3 KK yang mengembalikan dana BST. Dan yang menyalurkan itu yaitu PT Pos, BRI, dan BNI.
“Untuk penyaluran tahap pertama sudah 90 persen, sedangkan untuk tahap kedua sedang berjalan,” ujarnya.
Dijelaskannya, ke 322 KK penerima bantuan yang dibatalkan atau tidak dicairkan karena data penerima ada aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, perangkat desa, pindah serta sudah meninggal.
“Sedangkan untuk 3 KK di Kecamatan Tanah Pinem dikembalikan atau mundur sebagai penerima BST yakni 1orang sebagai perangkat desa serta 2 orang penerima dana program keluarga harapan (PKH),” ungkapnya.
Dijelaskannya, para penerima bantuan tidak mau mengambil BST itu tidak mau membubuhkan tanda tangan pakai materai.
“Kita mengapresiasi kesadaran warga yang tidak mencairkan BST tersebut. Gema meminta kepada kepala desa, jika ada warga yang belum terdata agar segera dilaporkan ke Dinas Sosial untuk validasi data,” tandasnya. (rud/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimis pariwisata menjadi salah satu sektor yang akan segera bangkit di era gaya hidup baru. Salah satunya adalah kawasan Danau Toba yang disebut sempurna untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia.
“Keindahan alam Danau Toba dengan dukungan kebudayaan Batak merupakan perpaduan yang sempurna menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilann
Terlebih masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan marga yang kuat, yang bisa menjadi spirit membangun kawasan Danau Toba,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (9/6).
Hal itu dia katakannya saat mengisi Webinar ‘Strategi Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba di Era Gaya Hidup Baru’, yang diselenggarakan Komite Masyarakat Danau Toba.
Mantan Ketua DPR ini meyakini, karakteristik pariwisata di kawasan Danau Toba yang menawarkan keindahan alam sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin melepas penat usai pandemi Covid-19. Selanjutnya, tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah setempat bisa menjamin di sekitar kawasan pariwisata tidak terjadi kerumunan serta manajemen hotel memberikan jaminan kebersihan seluruh sarana dan prasarananya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, dalam masyarakat Batak ada nilai-nilai semangat kebersamaan yang harus senantiasa dijaga dengan baik, yaitu semboyan ‘Marsipature Hutanabe’ atau ‘Saling Membangun Kampung Halaman’.
Semboyan tersebut memiliki makna yang sangat dalam, utamanya bagi para perantau untuk membangun kampung halamannya sebagai perwujudan semangat gotong royong yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Jika setiap kelompok masyarakat Batak memiliki semangat yang sama untuk membangun daerah asal, maka kawasan Danau Toba akan maju dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Dengan banyaknya tokoh, baik pejabat, pengusaha, seniman dan budayawan, maupun tokoh lainnya yang lahir dari daerah ini, seharusnya bisa menjadi sumberdaya potensial untuk menggerakkan kemajuan perekonomian Danau Toba, terutama di saat terjadinya pandemi seperti sekarang ini,” jelas Bamsoet.
Selain itu dirinya juga berharap pemerintah bisa memberikan insentif khusus untuk merangsang para wisatawan kembali membanjiri obyek wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semisal, pemerintah bisa bekerja sama dengan maskapai penerbangan memberikan diskon tiket pesawat. “Khususnya, untuk penerbangan ke 10 kawasan wisata prioritas yang dikenal dengan 10 Bali Baru, di mana kawasan Danau Toba masuk di dalamnya. Tentunya, dengan catatan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 tetap dipertahankan,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, pada dasarnya kebutuhan masyarakat terhadap wisata sangat tinggi. Jika dahulu pariwisata hanya masuk kategori kebutuhan tersier, kini sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan masyarakat rela menabung untuk mempersiapkan wisata ke berbagai tempat. Tak jarang dalam setahun, setiap orang bisa dua sampai tiga kali berwisata.
“Salah satu paradigma baru pariwisata di era gaya hidup baru tak hanya sekadar pada padatnya kerumunan turis. Tetapi pada kualitas, kesan, dan pengalaman yang diberikan tempat wisata kepada para turis. Kawasan Danau Toba jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, punya potensi besar untuk segera bangkit dari pandemi,” pungkas Bamsoet.
Objek Wisata Belum Dibuka Lagi
Sementara, hingga kini belum ada tanda-tanpa kapan objek wisata di Sumut bakal dibuka kembali, meskipun bakal diterapkan konsep tatanan new normal. Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Disbudpar Sumut, Mukhlis Nasution mengatakan, untuk pembukaan kembali destinasi pariwisata di Sumut, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh pemda. Baik yang status daerahnya masih zona merah ataupun hijau dampak Covid-19, jika pun nanti destinasi wisata akan dibuka tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
“Nah, standar operasional prosedur masing-masing daerah ini juga tentunya berbeda-beda yang akan diterapkan menyesuaikan protokol pencegahan Covid-19. Misal di destinasi pemandian, akan berbeda diterapkan untuk destinasi jenis lain,” kata Mukhlis Nasution menjawab Sumut Pos, Selasa (9/6).
Ia mengakui, sudah banyak pemda yang mengirimkan draf SOP kepada Disbudpar Sumut, di mana nantinya diusulkan oleh tim perumus ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, sebelum kebijaksanaan konsep new normal diterapkan di provinsi ini.
“Merujuk pada SOP yang berbeda-beda pada lokasi wisata yang ada di Sumut, kemudian perlu dilihat pula daerah itu zona merah atau zona hijau. Pak gubernur menekankan akan hati-hati dalam mengkaji ini, dan sedang dibahas sebelum dirumuskan sebagai bagian dari konsep new normal melalui SOP tentang destinasi pariwisata yang dikirim daerah,” terangnya.
Mengenai konsep new normal sendiri, diakuinya, masyarakat juga mesti diberikan pemahaman utuh. Artinya, jika dilihat dari kondisi di lapangan hari ini, masyarakat terkesan menganggap bahwa new normal itu sebagai kondisi yang telah normal dari wabah Corona. “Padahal konsep tersebut adalah bagaimana kita punya kebiasaan baru di tengah virus yang masih mewabah, serta meskipun aktivitas sosial mulai dibuka perlahan-lahan tetap mesti mematuhi protokol pencegahan Covid-19,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu niat pemerintah menerapkan tatanan hidup baru ini agar sektor perekonomian kembali bergeliat di tengah pandemi Covid-19. Termasuk sektor pariwisata yang memang sebagai pendukung bergeraknya roda perekonomian masyarakat. “Tetapi saya tidak ingat daerah mana saja yang telah mengirimkan SOP tersebut. Namun yang jelas hal itu akan jadi masukan bagi sektor pariwisata kita dalam penerapan new normal di Sumut,” pungkasnya.
Sementara pengamat pariwisata, Wahyu Ario Pratomo meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk segera membuka kembali sektor pariwisata agar perekonomian dapat tumbuh. “Penerapan new normal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat,” kata Wahyu kepada Sumut Pos, Selasa (9/6).
Diakuinya, selama pandemi Covid-19 ini, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul atau terdampak. “Setelah mengalami pengetatan aktivitas, tentunya masyarakat merasa jenuh. Dengan waktu yang sebagian besar dihabiskan di rumah membuat hidup menjadi lebih tidak berwarna, sehingga berwisata ke daerah lain akan menjadi kegiatan yang diidamkan oleh masyarakat,” jelas Wahyu.
Di sisi lain ia mengungkapkana, pelaku bisnis di sektor pariwisata mengalami pendapatan yang merosot tajam. Bahkan hotel-hotel di daerah pariwisata ditutup untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Penerimaan yang rendah berakibat hotel dan restoran di kawasan pariwisata tidak memperoleh pendapatan. Ketika masyarakat di sekitar itu tidak memiliki pendapatan, maka masalah sosial akan dapat muncul,” ungkap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU itu.
Dengn begitu, ia menilai, pembukaan objek wisata akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan wisata. Namun, pemerintah harus hadir dengan menyiapkan aturan yang harus dipatuhi bersama, agar korban tidak bertambah. “Jadi, protokol kesehatan harus ditaati. Dan tidak boleh dilanggar. Apabila ada wisatawan yang sakit, tidak boleh ke hotel. Harus menggunakan masker. Hand sanitizer disediakan, tempat cuci tangan harus disediakan,” kata Wahyu.
Tentunya hal ini bertujuan untuk keselamatan bersama. Ia menjelaskan, pebisnis di sektor pariwisata dapat kembali beroperasi, masyarakat dapat bekerja kembali dan wisatawan dapat menikmati liburan. “Pemerintah selaku regulator, telah menyusun aturan yang harus dipenuhi secara utuh. Jangan pengawasan nanti setengah-setengah,” tutur Wahyu.
Wahyu mengingatkan, peristiwa terakhir yang kemudian mencoreng destinasi pariwisata di Danau Toba, yaitu tenggelamnya Kapal Sinar Bangun, beberapa tahun lalu. Bermula dari lengahnya pengawasan. “Jangan sampai nanti, Danau Toba menjadi sorotan dunia karena menjadi sumber penyebaran virus Covid-19. Hilanglah citra Danau Toba menjadi destinasi wisatawan unggulan di Indonesia,” tandasnya. (dtc/prn/gus)
TEMU PERS: Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan Ustad Ade Darmawan (tengah) saat menyampaikan pernyataan persnya kepada wartawan, Selasa (9/6).
TEMU PERS: Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan Ustad Ade Darmawan (tengah) saat menyampaikan pernyataan persnya kepada wartawan, Selasa (9/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPP PDI Perjuangan hingga kini belum memutuskan siapa bakal calon (Balon) Wali Kota Medan yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020. Namun, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Hasyim, dinilai sudah melontarkan pernyataan yang dapat memicu perpecahan di tubuh partai berlambang kepala banteng tersebut.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Ustad Ade Darmawan meminta Hasyim untuk tidak asal bicara. Menurutnya, apa yang disampaikan Hasyim jelas dapat merusak dan membuat PDIP Kota Medan seolah-olah terpecah. “Jangan asal bicara untuk mengambil popularitas mendukung Bobby Nasution. Jangan membuat polarisasi PDIP seolah terpecah menjadi dua kubu,” kata Ade Darmawan didampingi sejumlah ketua PAC PDIP Kota Medan, Selasa (9/6).
Ade menegaskan, jangan karena mendukung Bobby Nasution lantas Hasyim menyerang Akhyar Nasution dengan melontarkan pernyataan yang dapat menyudutkan. Hal ini jelas sangat disayangkan, terlebih Akhyar Nasution merupakan kader dari PDIP dan saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan. “Tidak perlu mengancam, saya ingatkan kepada Hasyim untuk menjaga lisan. Ikuti mekanisme, dan saya bukan menantang,” kata Ade yang juga Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Medan.
Menurut Ade, pernyataan Hasyim tak sepatutnya disampaikan. Semestinya, dia mengajak para kader PDIP untuk tetap solid mendukung siapapun calon Wali Kota Medan yang akan ditetapkan nantinya. “Kita minta kepada para kader PDIP untuk menahan diri dan menjaga lisan yang menyudutkan Akhyar Nasution. Terlebih, Akhyar Nasution dengan Bobby Nasution masih dalam satu partai yang sama. Makanya, saya tidak ingin terjadi perpecahan yang merusak tatanan partai,” ucapnya.
Dikatakan Ade, PDIP memiliki mekanisme untuk memutuskan calonnya yang bertarung dalam Pilkada. Seandainya Akhyar Nasution dicalonkan oleh partai lain selain PDIP, maka secara pribadi tetap mendukungnya. “Saya siap mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan sebagai konsekuensinya, bukan sebagai kader PDIP. Jadi, tidak perlu mengancam karena ada mekanisme partai,” cetusnya.
Menurut Ade, jika ada kekurangan atau hal yang kurang sejalan maka seharusnya dikomunikasikan secara baik-baik. Bukan malah menyampaikan hal yang menyudutkan dengan membuat pernyataan yang disampaikan ke media online. “Saya tegaskan sekali lagi, jangan asal bicara kalau tidak paham betul karena akan menimbulkan polemik,” ujarnya.
Selain itu, Ade juga mengomentari pernyataan dua Anggota DPRD Sumut yaitu Meryl Rouli Saragih dan Rudy Hermanto yang terkesan menyudutkan Akhyar Nasution. Ia mengimbau kepada para kader PDIP untuk berpolitik yang santun. “Santunlah berpolitik, apalagi rekomendasi DPP belum keluar. Partai punya mekanisme, tidak perlu ancam-mengancam. Apabila DPP dan DPD sudah menyampaikan keputusan, tentunya kita dukung,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tambah dia, Pilkada Medan 2020 dapat diikuti dengan cara yang fair. Artinya, perbedaan dukungan baik untuk Bobby Nasution maupun Akhyar Nasution tidak perlu dilakukan dengan cara menyudutkan salah satu sosok. “Saya tidak sepakat ketika ada kader PDIP baik yang duduk di DPRD Medan maupun DPRD Sumut yang menyudutkan Akhyar Nasution hanya karena mendukung Bobby Nasution,” tukasnya.
Secara pribadi, Ade mengaku sangat berharap PDIP mengusung Akhyar Nasution pada Pilkada Medan 2020. “Kinerja Akhyar Nasution sudah sangat baik selama memimpin Kota Medan. Dukungan saya ini juga disambut positif oleh kalangan ustad-ustad yang ada di Bamusi Kota Medan hingga kalangan ibu-ibu pengajian. Kota Medan sangat perlu pemimpin yang bersih dan tahu Medan seperti apa,” pungkasnya.
Terpisah, Hasyim yang dihubungi via seluler membantah memberi penyataan atau dukungan terhadap salah satu bakal calon Wali Kota Medan. Ketua DPRD Medan ini menyatakan, ia masih menunggu keputusan DPP. “Salah penafsiran dan keliru, karena yang saya sampaikan bahwa para kader PDIP harus mendukung calon yang sudah diputuskan oleh DPP. Jika tidak mendukung, tentu akan ada sanksi yang berlaku sesuai mekanisme partai,” ujarnya.
Sebelumnya, diberitakan di media online, Hasyim menegaskan jika ia dan kader lainnya akan tetap solid memenangkan kandidat yang akan diusung partainya saat Pilkada mendatang. Hal itu dikatakannya menanggapi adanya beberapa kader yang menyatakan dukungan total terhadap Akhyar Nasution. “Saya melihat itu bukan dukungan secara partai, itu hanya dukungan pribadi. Di PDIP, kita tegak lurus dengan keputusan DPP. Kita harus siap mendukung dan memenangkan siapapun yang ditugaskan DPP nanti,” kata Hasyim.
Ia juga memastikan akan memberikan sanksi kepada kader yang tetap mendukung Akhyar Nasution, apalagi jika yang bersangkutan tak diusung PDIP. “Seperti yang saya katakan tadi, kita tegak lurus terhadap putusan DPP. Jika tetap mendukung, kita pasti beri sanksi, itu bisa berupa pencopotan jabatan kalau dia punya jabatan,” jelasnya.
Hasyim mengaku hingga, kini belum mengetahui siapa kandidat yang bakal diusung DPP PDI Perjuangan. Ia hanya menunggu keputusan tersebut dari DPP dan akan berjuang memenangkannya. “Sulit memprediksi terhadap kemungkinan terjadinya head to head antara Akhyar Nasution dan Bobby Nasution,” tandas Hasyim. (ris)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan seorang kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) sebagai tersangka. Adapun kepala daerah tersebut yakni berinisial KSS.
Penetapan tersangka terhadap oknum bupati ini, menjadi penetapan tersangka untuk pertama kalinya terhadap seorang kepala daerah pada Tahun 2020. Dikonfirmasi adanya penetapan tersangka ini, Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar mengaku belum mengetahuinya. “Kasus lama ya, belum ada aba-aba (info penetapan tersangka) itu,” kata Lili ketika dikonfirmasi JawaPos.com (grup Sumut Pos), kemarin.
Sementara Bupati KSS, nomor telepon selulernya tak aktif terus ketika dihubungi JawaPos.com. Bahkan hingga tadi malam sekira pukul 21.00 WIB, saat dihubungi Sumut Pos kembali nomor ponselnya, tetap tidak aktif.
Dalam kasus ini, sebelumnya Tim Penyidik KPK pernah memeriksa KSS pada (20/8/2018). Dia diperiksa terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018. KSS diperiksa sebagai saksi untuk pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Usai diperiksa, KSS mengaku dicecar sembilan pertanyaan oleh penyidik lembaga antirasuah. Kepada awak media KSS mengaku dicecar ihwal pengajuan proposal proyek pembangunan infrastruktur di kotanya. Adapun proyek tersebut bersumber dari dana perimbangan daerah RAPBN-P TA 2018. KSS membantah adanya permintaan ‘fulus pelicin’ dari Komisi XI DPR guna meloloskan pengajuan proposal pembangunan infrastruktur di kotanya.
Dalam kasus ini, sebelummya, lembaga antirasuah juga menetapkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santono sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan tersangka tersebut dilakukan, setelah sembilan pihak yang ditangkap Jumat (4/5), selesai dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1×24 jam.
Selain Amin, Penyidik juga menetapkan beberapa pihak lainnya, di antaranya Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu Yaya Purnomo, seorang pihak perantara atas nama Eka Kamaluddin, dan seorang kontraktor atas nama Ahmad Ghiast.
Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, Amin Santono, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaluddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.
Sementara sebagai pihak pemberi, Ahmad Ghiast Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP.(jpc)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Denai menjadi wilayah tertinggi dengan angka kasus penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Dua kecamatan tersebut merupakan wilayah yang padat penduduk.
Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan Akhyar Nasution mengaku, setiap wilayah kecamatan di Medan saat ini sudah masuk pada zona merah Covid-19. Kata dia, saat ini sudah terjadi pergeseran penularan virus Corona. “Wilayah kecamatan dengan penularan tertinggi ada di Medan Area dan Medan Denai. Kedua kecamatan ini potensi penularan sangat tinggi sekali, karena memang pemukiman penduduknya padat,” kata Akhyar diwawancarai saat berkunjung ke RS USU menyaksikan pelaksanaan rapid test massal, Selasa (9/6.
Karena itu, lanjut Akhyar, pihaknya akan fokus terhadap kedua wilayah tersebut untuk menekan angka kasusnya. Misalnya, akan melakukan rapid test atau pemeriksaan swab massal sebanyak mungkin sesuai kemampuan.
Namun, saat ini masih melakukan rapid test secara selektif terhadap aparatur Pemko Medan yang berada di garis depan, seperti camat, lurah, pegawai puskesmas dan kemudian akan ke kepala lingkungan. Harapannya, agar mereka sebagai aparatur pelaksana merasa percaya diri terkait kesehatannya sehingga mampu melayani masyarakat dengan baik. “Setelah itu, akan masuk kepada masyarakat dan ditargetkan tidak sampai bulan depan (Juli),” akunya.
Disebutkan Akhyar, sampai saat ini Pemko Medan belum masuk ke skema new normal. Kata dia, pihaknya masih mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur untuk menuju ke sana. Akan tetapi, yang terpenting adalah pembangunan sebuah kultur baru yaitu masyarakat hidup dalam suasana pandemi Covid-19.
“Kita mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kultur baru, yaitu pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak sosial dan fisik, hindari kerumunan serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Ikutilah protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, dan tidak berat untuk melakukannya demi mencegah penularan virus corona. Tapi, banyak hal yang belum kita patuhi dari protokol kesehatan ini,” ungkap dia.
Menggunakan masker ketika keluar rumah bukan sekedar aksesoris, karena masih ada masyarakat yang menganggap seperti itu. Masker sudah menjadi kebutuhan yang harus dipakai dalam kondisi sekarang ini.
Akhyar menambahkan, jika kultur baru tersebut sudah terbangun dengan baik maka tentunya Kota Medan akan menuju ke new normal. “Kita berharap semua lapisan masyarakat membangun kultur baru itu. Sejauh ini, kita sudah berdiskusi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya untuk membangun budaya baru tersebut,” pungkasnya.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut hingga Selasa petang, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Medan mencapai 421, dengan rincian 129 pasien sembuh, 32 orang meninggal dunia, dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 85 orang.
Dari jumlah itu, Medan Area kini memuncaki jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Kota Medan yakni 73 kasus. Dengan rincian 14 sembuh, 4 meninggal dan 45 masih dirawat. Sementara, Kecamatan Medan Denai berada di posisi kedua dengan 37 kasus, yang terdiri dari 3 pasien sembuh 3 meninggal dan 31 dirawat.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus Covid-19 di Sumut kembali mengalami lonjakan. Tercatat, sebanyak 12 orang pasien dinyatakan positif. Jubir GTPP Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Sumut telah mencapai 619 orang. Angka sebelumnya yang dirangkum GTPP Covid-19 hanya sebanyak 607 orang. “Artinya hari ini terjadi penambahan kasus sebanyak 12 orang pasien positif,” ungkapnya.
Lebih lanjut Aris menjelaskan, untuk pasien yang meninggal, pihaknya mencatat angka dalam jumlah yang cukup banyak. Terhitung selama 24 jam, terdapat empat orang yang dinyatakan exit. “Pasien yang meninggal naik dari 49 menjadi 53 orang,” jelasnya.
Begitupun pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP) jumlahnya juga meningkat dari 126 orang menjadi 134 orang. Sedangkan untuk pasien yang sembuh, angka yang didapat hanya satu orang, dari sebelumnya 188 menjadi 189 orang. “Jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan) juga naik hingga 21 orang, dari sebelumnya 412 menjadi 433 orang,” tandasnya. (ris)
RAPID TEST: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengikuti rapid test di RS USU, Selasa (9/6).
RAPID TEST: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengikuti rapid test di RS USU, Selasa (9/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 200 warga Kota Medan telah mengikuti rapid test Covid-19 secara massal, yang digelar di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU) hingga Selasa (9/6) siang. Dari pemeriksaan tes cepat tersebut, terdapat warga yang reaktif atau terindikasi terinfeksi Covid-19. Namun demikian, pihak rumah sakit belum mengumumkan secara detail berapa banyak yang reaktif Covid-19n
“Hingga hari kedua, totalnya ada sekitar 200-an orang yang ikut rapid test. Pada hari pertama tak sampai 100 orang, sedangkan hari kedua ada 100 orang lebih. Untuk hari pertama negatif semua, sementara hari kedua informasinya ada yang reaktif,” ujar Direktur Utama RS USU Dr dr Syah Mirsya Warli.
Dikatakan Syah, terhadap mereka yang reaktif selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab untuk memastikan apakah positif atau negatif Covid-19. “Bila hasil rapid test reaktif, maka tim kita akan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan swab secara gratis juga,” ucapnya.
Syah mengaku, rapid test yang dilakukan belum dalam jumlah yang besar. Alasannya, khawatir terjadi penumpukan massa. “Ini baru pertama kali kami lakukan. Setelah kegiatan ini selesai pada 12 Juni nanti, tentu dilakukan evaluasi. Kita akan lakukan perbaikan lagi jika akan digelar kembali, misalnya menghindari penumpukan massa, kemacetan, dan sebagainya,” akunya.
Ia menuturkan, dalam sehari warga Medan yang ikut rapid test maksimal hingga 200 orang. “Tadi sempat berkoordinasi dengan (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution, bila jumlah warga yang ikut belum begitu banyak dan ketersediaan dari alat rapid test ini masih cukup maka kita akan turun ke Puskemas. Makanya, kita meminta izin dengan wali kota untuk hal itu,” ungkapnya.
Diutarakan Syah, RS USU merupakan rumah sakit rujukan pemeriksaan swab PCR Covid-19. Karena itu, pihaknya memiliki data mengenai wilayah mana di Medan dengan jumlah kasus Covid-19 paling tinggi. Berdasarkan data itu, maka akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk turun ke Puskesmas jika stok rapid test masih tersedia.
Menurut dia, menekan penyebaran Covid-19 ini dengan menghambat di hulunya lebih baik ketimbang di hilir. Artinya, ditindaklanjuti orang-orang yang hasil rapid test reaktif dengan pemeriksaan swab. “Kalau di luar negeri misalnya Korea Selatan, mereka bukan melakukan rapid test massal tetapi sudah pada tahap swab massal. Jadi, tidak menutup kemungkinan kita akan menuju tahap ke sana juga.
Bahkan, informasinya kalau di Pulau Jawa juga sudah dimulai swab massal pada beberapa wilayah. Tapi, untuk di Sumut karena keterbatasan bahan-bahan swab maka masih dilakukan untuk pasien dan tracing (penelusuran),” tuturnya.
Lebih jauh Syah mengatakan, dari rapid test massal yang dilakukan pihaknya tidak ada mengeluarkan surat keterangan bebas Covid-19. “Kami hanya melakukan rapid test saja, tidak ada kaitan dengan surat keterangan bebas Covid-19. Dari warga yang reaktif, kemudian dilakukan pemeriksaan swab,” tegasnya.
Dia menyebutkan, hingga kini pihaknya hanya menerima pemeriksaan sampel swab yang dikirim dari atau melalui Dinas Kesehatan Sumut dan pasien yang datang berobat ke RS USU. “Kita tidak menerima sampel yang datang perorangan dan juga suatu rumah sakit yang datang langsung mengirimkan sampel. Jadi, kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 Sumut. Sebab, kami harus mempertanggungjawabkan setiap reagensia (bahan untuk swab) kepada siapa diberikan,” jelasnya.
Kata Syah, surat keterangan bebas Covid-19 dari hasil pemeriksaan swab yang menjadi syarat untuk bisa membeli tiket pesawat menjadi kendala pihaknya bagi orang-orang yang ingin berpergian jauh. “Karena reagensia terbatas, maka kami tidak mengeluarkan dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berpergian jauh. Kalau ada orang yang ingin berpergian jauh, kita mengarahkan agar melakukan pemeriksaannya di tempat yang bisa mengeluarkan surat keterangan tersebut,” tukasnya.
Rektor USU Prof Dr Runtung Sitepu mengatakan, rapid test massal ini merupakan bentuk partisipasi pihaknya untuk mengetahui sejak dini apakah terindikasi tertular Covid-19 atau tidak. “Rapid test ini gratis karena bantuan dari pihak ketiga, jumlahnya sekitar 10 ribu alat. Untuk itu, disalurkan sebagaimana harapan dari donatur untuk membantu masyarakat. Banyak donatur yang memberikan bantuan kepada RS USU, mulai dari reagensia, rapid test, hingga berbagai bentuk APD (Alat Pelindung Diri). Bantuan yang diberikan tersebut tidak pernah dilakukan satupun untuk komersialisasi,” ungkap Runtung.
Kata Runtung, nantinya rapid test massal ini juga akan dilakukan pada kabupaten/kota di Sumut. Kebetulan, tahap pertama ini dilakukan bagi warga Kota Medan. “Kita sudah menyusun jadwal untuk menggelar atau menyalurkan rapid test secara massal ini kepada kabupaten/kota lainnya di Sumut. Dengan begitu, tidak hanya terpusat di RS USU saja atau Kota Medan,” ujarnya. (ris)
