MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan menetapkan 14 nama sebagai personalia Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan guna memberikan pengawasan penggunaan anggaran Covid-19 oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Penetapan personalia tersebut dilakukan dalam Paripurna Pansus Covid-19 Kota Medan yang digelar di ruang Paripurna DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Senin (8/6).

Sebelumnya, satu dari delapan fraksi di DPRD Medan, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional PAN) DPRD Medan menjadi fraksi yang menolak pembentukan Pansus Covid-19 tersebut.

Fraksi PAN menilai, pembentukan pansus tersebut bukannya akan bertindak sebagai pengawas melainkan hanya akan mencari-cari kesalahan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Namun pada sidang paripurna kemarin, dua anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN bergabung dan menjadi personalia pansus. Sebanyak 14 nama yang dibacakan Ketua DPRD Medan sebagai personalia Pansus Covid-19 (lihat grafis di bawah).

Saat Paripurna, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE mengatakan, pansus sengaja dibentuk berdasarkan usulan fraksi-fraksi. Tepatnya, 7 dari 8 fraksi yang menyetujui pembentukan pansus tersebut. Ia pun memastikan penbentukan pansus bukan untuk mencari kesalahan melainkan sebagai fungsi pengawasan.

“Kita tidak mencari kesalahan, tapi membantu (Plt) Wali Kota mengawasi penggunaan anggaran, supaya para bawahan wali kota bisa bekerja dengan hati-hati dan tidak terjadi kebocoran anggaran,” ucap Hasyim.

Ketua DPC PDIP Medan ini juga memastikan, tidak selamanya pansus dibentuk hanya untuk menghabiskan anggaran, tetapi sebaliknya, Pandu justru akan bekerja dengan mengoptimalkan pengawasan yang justru akan menjaga berjalannya penggunaan anggaran.

“Pansus juga bisa memaksimalkan anggaran supaya tidak terjadi kebocoran,” ujarnya.

Di sisi lain, walaupun dua anggota fraksi PAN sendiri bergabung dan dinyatakan sebagai personalia pansus, namun Faksi PAN sendiri tetap menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pembentukan pansus Covid-19.

“Karena kami ingin memaksimalkan peran Komisi II,” kata Sudari selaku Bandahara fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan.

Ketua Fraksi Partai Golkar, M Afri Rizki Lubis mengatakan, pihaknya menjadi fraksi yang setuju dengan adanya pansus tersebut. Ia pun menolak jika pansus dikatakan hanya dibuat untuk mencari-cari kesalahan Pemko Medan.

Rizki justru mengatakan, selain pengawasan, pembentukan pansus tersebut juga sebagai bentuk pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran.

“Karena itu uang rakyat, tentu menggunakannya pun harus secara transparan dan diketahui oleh rakyat dengan pengawasan yang dilakukan para wakil rakyat. Sekarang sudah zamannya transparansi, tak ada yang boleh ditutup-tutupi lagi. Kita bukan mencari kesalahan Pemko Medan, tapi justru membantu Pemko Medan agar tidak menggunakan anggaran dengan keliru,” katanya.

Sedangkan untuk fraksi yang tidak setuju dengan pembentukan pansus tersebut, Rizki mengaku menghargai hal tersebut. “Ya sah-sah saja. Inikan negara demokrasi, berbeda pendapat itu hal yang biasa,” tutupnya.

14 Nama Personalia Pansus Covid-19:

1. Robi Barus (F-PDIP)
2. Wong Cun Sen (F-PDIP)
3. Johanes Haratua Hutagalung (F-PDIP)
4. Surianto SH (F-Partai Gerindra)
5. Aulia Rahman (F-Partai Gerindra)
6. Dame Duma Sari Hutagalung (F-Partai Gerindra)
7. Rudiawan Sitorrus (F-PKS)
8. Abd Latif (F-PKS)
9. Edwin Sugesti Nasution (F-PAN)
10. Sudari ST (F-PAN)
11. M Rizki Nugraha (F-Partai Golkar)
12. Afif Abdillah (F-Partai Nasdem)
13. Dodi Robert Simangunsong (F-Partai Demokrat), dan
14. Renville Pandapotan Napitupulu (Fraksi Hanura, PSI, PPP).

(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan dinyatakan reaktif dari hasil rapid test yang telah dilakukan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan baru-baru ini.

“Lebih jelasnya ke dinas kesehatan aja ya. Kita gak bisa mempublikasikan itu,” kata Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap menjawab pertanyaan wartawan Sumut Pos, Senin (8/6).

Disisi lain, Kabag Humas Pemko Medan, Arrahman Pane tidak membantah kabar tersebut. Ia membenarkan bahwa saat ini ketiga orang ASN yang sehari-hari bertugas di BKDPSDM Kota Medan itu memang telah dinyatakan reaktif dari hasil rapid test yang telah dilakukan GTPP Covid-19 Kota Medan pada pekan lalu.

“Iya, ada tiga orang. Tapi kabarnya jangan simpang siur ya, mereka bukan positif tapi masih reaktif, sebab yang menentukan hasilnya positif atau negatif ya berdasarkan hasil Swab, bukan Rapid Test. Rapid test nya itu minggu lalu, di Posko Gugus Tugas Medan. Untuk hasil Swab nya kita masih menunggu, infonya beberapa hari kedepan,” terangnya.

Pemko Medan pun enggan menyebutkan nama ketiga orang ASN yang dimaksud, tetapi Arrahman membenarkan bahwa ketiga ASN yang dinyatakan reaktif dari hasil rapid test yang dilakukan di posko gugus tugas Covid-19 Kota Medan tersebut memang merupakan para ASN yang sehari-hari memang bekerja dengan datang ke kantor BKDPSDM Kota Medan yang berada di Balai Kota Medan.

“Mereka memang yang sehari-hari datang ke kantor untuk bekerja, bukan yang sedang WFH (Work from Home). Dan sejak kemarin, kantor BKD sudah disemprot cairan disinfektan,” jelasnya.

Sedangkan untuk ketiga orang yang telah dinyatakan reaktif tersebut, lanjut Arrahman, saat ini ketiganya sudah melakukan isolasi mandiri si rumah masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada bagi para ODP (Orang Dalam Pengawasan) yang tercantum dalam Perwal No.11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kota Medan.

“Begitu mereka dinyatakan reaktif, secara otomaris langsung dilakukan test Swab. Lalu mereka juga sudah langsung mengisolasi diri secara mandiri di rumah masing-masing, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur sebelumnya. Maka kita tunggu saja hasil Swab nya, nanti akan kita kabarkan bila ada perkembangan selanjutnya,” pungkasnya. (map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) menggelar pelatihan respon bencana Covid-19 yang inklusif. Hal itu, juga sebagai bentuk berbagi kebutuhan pokok dan hyegiene kits di Desa Denai Lama Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang, Senin (8/6).

Pelatihan ini, program Inclusive Emergency Response YAFSI bersama organisasi kepemudaan setempat. Kegiatan tersebut, sebagai wujud upaya penanganannya berdampak meluas terhadap sosial ekonomi masyarakat.

“Di tengah pandemi ini, masyarakat Indonesia bergotong royong saling berbagi kepedulian sosial, baik secara individu juga berkelompok,” ungkap Ketua YAFSI Badriyahn

Badriyah juga mengungkapkan bahwa YAFSI ingin memberdayakan masyarakat lewat gerakan Kampung Tangguh Bencana Covid-19. Dengan itu, masyarakat terlatih hidup mandiri di tengah penyebaran virus corona.

“Kami melihat secara langsung kondisi sosial ekonomi penerima manfaat di Denai Lama, banyak masyarakat yang rentan terutama lansia yang menerima. Kami berharap semoga ada program lanjutan untuk mendukung sosial ekonomi mereka di desa ini,” jelas Badriyah.

Gerakan ini, menurut Badriyah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan lokal yakni budaya gotong royong, kebersamaan dan kepedulian sesama dalam rangka membangun ketangguhan dan melindungi masyarakat dari dampak wabah Covid-19.

“Keberadaan kampung tangguh ini merupakan bentuk dari kesiapsiagaan dan kemandirian masyarakat menghadapi persoalan pandemi Covid-19,” kata Badriyah.?

Selain itu, dimasa pandemi ini masyarakat juga harus selalu menerapkan pola hidup disiplin. “Masyarakat juga harus selalu disiplin cuci tangan dengan air mengalir, disiplin memakai masker dengan benar, disiplin jaga jarak, disiplin pola hidup bersih dan sehat, disiplin asupan makanan sehat dan bergizi, disiplin istirahat yang cukup, dan disiplin berolahraga teratur,” ujar Badriyah.

Sementara tokoh masyarakat di Desa Denai Lama, Dedi Sofyan mengucapkan terima kasih kepada YAFSI yang telah memberikan pelatihan respon bencana Covid-19 yang inklusif kepada pemuda dan pemudi di Desa Denai Lama. Di mana, nantinya dengan pelatihan ini para pemuda dapat mensosialisasikan pencegahan Covid-19.

“Dengan pelatihan ini, kita berharap pemuda ini bisa dapat mensosialisasikan cara pencegahan Covid-19 terutama bagi kaum yang rentan terhadap virus Corona ini,” pungkas Dedi.(gus/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan membuat Pemerintah Kota (Pemko) Medan membutuhkan dana lebih untuk dijadikan anggaran percepatan penanganan Covid-19. Pemerintah Kota (Pemko) Medan pun terpaksa memangkas anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di jajarannya. Di antaranya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT membenarkan hal tersebut. Benny mengatakan, hingga saat ini Pemko Medan telah memotong anggaran Dinas yang terletak di Jalan A.H Nasution Kota Medan itu sebesar 75 persen.

“Awalnya dipotong 60 persen, terakhir sudah ditambah lagi, sekarang yang dipotong sudah 75 persen,” ucap Benny kepada Sumut Pos, Senin (8/6).

Dijelaskan Benny, dengan dipotongnya anggaran sebanyak 75 persen tersebut maka Dinas PKPPR harus kehilangan anggaran sebesar Rp325 miliar dari total anggaran sebesar Rp431 Miliar.

“Jadi sekarang yang tersisa hanya sekitar seratusan miliar. Ya sebisa mungkin anggaran ini akan kita maksimalkan, walaupun sampai saat ini kita belum ada DPA (daftar pengguna anggaran dan perubahan SPD (surat persediaan dana),” ujarnya.

Dikatakan Benny, dengan sisa anggaran itu, masih ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan Dinas PKPPR Kota Medan, walaupun mayoritas proyek yang direncanakan akan dibangun pada tahun ini dipastikan tertunda pelaksanaannya sampai pada waktu yang belum bisa ditentukan.

“Dari 18 proyek konsultan, 7 sudah dibatalkan, 1 sudah menang sebelum Covid-19, tapi karena Covid-19 ini maka masih menunggu kepastian. Sedangkan 10 lagi pending karena belum ada kepastian. Total kita ada 117 paket fisik, tinggal 7 yang bertahan, yang batal sudah 110 paket,” katanya.

Adapun beberapa kegiatan pembangunan yang masih bisa dilakukan oleh Dinas PKPPR, lanjut Benny, hanyalah fokus kepada proyek-proyek rehab sejumlah bangunan, mulai dari bangunan sekolah, kantor instansi dan juga rumah sakit.

“Tinggal rehab-rehab bangunan sekolah dan kantor. Untuk sekolah yang mau di rehab itu ada sekitar 30-an sekolah, untuk tingkat SD dan SMP sederajat, tidak ada pembangunan gedung sekolah yang baru, yang ada cuma rehab. Kantor instansi ada kantor lurah Kemenangan Tani, rehab kantor lurah Kemenangan Tani ini yang mau kita Push pembangunannya,” lanjutnya.

Sedangkan untuk pembangunan rumah sakit, Dinas PKPPR akan fokus kepada finalisasi pembangunan rumah sakit (RS) tipe C Medan Utara di Kecamatan Medan Labuhan.

“Kita juga akan fokus pada finalisasi RS tipe C di Medan Labuhan. Secara fisik bangunan, RS nya sudah selesai, tinggal pemasangan instalasi AC dan finil sama IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) nya saja. Mudah-mudahan bisa segara terealisasi, karena sebelum wabah Covid-19 ini ada di Medan, RS itu sudah ditargetkan untuk dapat berperasi pada tahun ini,” tutupnya.

Kepada Sumut Pos, anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution mengatakan turut mendukung langkah yang akan diambil oleh Dinas PKPPR untuk tetap melakukan sejumlah pembangunan dengan mengoptimalkan sisa anggaran yang ada.

“Tidak ada yang mau anggaran OPD dipotong sehingga banyak pembangunan yang harus tertunda di tahun ini, termasuk di Dinas PKPPR. Tapi kondisi pandemi ini adalah hal yang tidak bisa terelakkan dan tidak ada pembangunan yang lebih penting dari keselamatan masyarakat saat ini, baik selamat dari wabah maupun dari dampak sosialnya. Maka berapapun sisa anggaran yang ada, kita dukung Dinas PKPPR untuk bisa memaksimalkan apa-apa saja yang masih bisa dibangun,” ungkap Dedy kepada Sumut Pos, Senin (8/6).

Dedy mengatakan, rencana Dinas PKPPR yang saat ini akan berfokus kepada rehab gedung kantor lurah, sekolah hingga finalisasi gedung RS dirasa sudah sangat tepat, sebab tempat-tempat tersebut tetap harus bisa menjadi sentra pelayanan masyarakat di tengah pandemi.

“Khususnya RS, kalau bisa beroperasi tahun ini juga tentu itu sangat bagus, tak bisa kita pungkiri Kota Medan masih kekurangan fasilitas medis yang memadai,” katanya.

Sedangkan untuk rehab gedung-gedung sekolah, Dedy juga menilai sangat penting, apalagi bila penerapan New Normal segera berlaku dan kementerian pendidikan jadi menerapkan kembali sistem belajar di sekolah bagi para siswa.

“Karena cepat atau lambat, anak-anak kita akan kembali belajar di sekolah. Kantor lurah juga menjadi salah satu kantor pemerintah yang paling sering dikunjungi masyarakat saat ini, dan optimalisasi anggaran menjadi kunci pembangunan di tengah pandemi. Pemko Medan harus tahu, apa-apa saja pembangunan yang harus menjadi prioritas, RS dan sekolah layak jadi prioritas pembangunan,” tandasnya.(map/azw)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki fase new normal, Kapal Motor (KM) Kelud dengan rute Tanjungpriok, Batam tujuan Belawan telah beroperasi. Jumlah penumpang yang diangkut KM Kelud hanya membawa 45 orang tiba di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Senin (8/6) pukul 19.00 WIB.

Kepala Cabang PT Pelni Kota Medan, Luthfi Israr mengatakan, pelayaran KM Kelud peradana di masa new normal hanya membawa 45 penumpang dari penumpang dari Batam. Sedangkan, keberangkatan dari Tanjungpriok tidak ada sewa yang diangkut.

“Setelah beroperasi, cuma 45 orang sewa yang diangkut. Itupun dari Batam, sedangkan dari Tanjungpriok tidak ada sewa. Pelayran tetap dijalankan karena sudah sesuai ketetapan operasional,” cetus Luthfi.

Dijelaskannya, kemerosotan jumlah penumpang bisa jadi belum banyak masyarakat belum mengetahui operasional KM Kelud. Walaupun demikian, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Yang jelas, prosedur dari protokoler kesehatan tetap kita jalankan. Apakah ini penyebab kemorosotan jumlah penumpang itu bukan kewenangan kita,” jelasnya.

Disinggung jumlah penumpang yang akan berangkat dari Belawan, Luthfi mengaku belum tahu. Sebab, penjualan tiket secara offline. “Penjualan tiket masih berlangsung, jadi jumlah penumpang belum kita ketahui,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas I Medan, Priagung Adhi Bawono mengaku, pihaknya sudah melakukan standarisasi penerapan protokoler kesehatan untuk kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan.

“Kita akan lakukan rapid test, penyemprotan disinfektan, pengecekan suhu tubuh dan memeriksa surat kesehatan pagi penumpang. Ini akan kita berlakukan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan,” jelas Adhi.

Untuk calon penumpang yang akan berangkat wajib memiliki surat kesehatan bebas Covid-19 dari rumah sakit maupun puskesmas.

“Nanti di rumah sakit yang bersangkutan akan dilakukan uji darah di laboratorium. Hasil rapid tes biasanya berlaku 3 hari, sedangkan hasil bebas Covid-19 7 hari untuk pemesanan tiket yang akan dilampirkan calon penumpang,” terangnya mengakhiri. (fac/azw)