DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi menyampaikan rekomendasi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2019. Rekomendasi disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD, Jumat (5/6).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Halvensius Tondang serta Wan September Situmorang. Hadir Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Wakil Bupati (Wabup), Jimmy Andrea Lukita Sihombing serta Sekretaris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang. Unsur Forkopimda dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Saat pembukaan sidang, Ketua DPRD, Sabam Sibarani menyampaikan, materi persidangan penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati tahun anggaran 2019. Sabam menyebut, sebelum penyampaian rekomendasi ini, dewan sudah membentuk panitia khusus (pansus). Dan DPRD telah melakukan rapat intetnal mendengar laporan pansus, ucapnya.

Selanjutnya, pimpinan sidang Sabam Sibarani mempersilahkan Sekretaris Pansus, Juangga Silaban dari frakai Nasional Demokrat (Nasdem) membacakan rekomendasi pansus.

Juangga menyampaikan rekomendasi pansus antara lain, dewan mengakui banyak keberhasilan sudah dicapai diera kepemimpinan Eddy-Jimmy tetapi banyak juga kelemahan kebijakan pemerintah daerah yang harus dievaluasi kedepan untuk perbaika, katanya.

Pertama, dewan menyoroti kebijakan di dinas sosial, di mana banyak masalah terkait bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Misalnya untuk bantuan pemerintah pusat seperti penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT) yang kita temukan tidak tepat sasaran.

“Untuk itu, dewan merekomendasikan kepada bupati agar tahun 2020 ini mengevaluasi supaya tepat sasaran dengan memvalidasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk penerima PKH, BPNT, Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga tidak ada data ganda atau yang sudah meninggal tetap ada datanya seperti yang terjadi pada data pemerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” beberanya.

Dewan juga menyoroti dinas kesehatan, di mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi pada tahun 2019 lalu telah membangun 18 Puskesma Pembantu (Pustu) dan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,5 miliar, tetapi tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).

Dinkes juga belum menata penempatan tenaga medis dan belum mewajibkan tenaga medis menempati Pustu serta persedian obat di Pustu belum sesuai kebutuhan.

Adanya tenaga medis di Pustu Dusun Lumban Julu Desa Parbuluan 2 kecamatan Parbuluan sudah mengabdi 4 tahun tetapi tidak pernah menerima honor.

Masyarakat banyak belum memiliki kartu BPJS yang ditanggung pemerintah. Dewan juga merekomendasikan kepada bupati agar terus melakukan perbaikan pelayanan di RSUD Sidikalang dengan menambah anggaran serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) disana.

Pelayanan di RSUD Sidikalang masih lambat. Melalui perbaikan fasilitas serta SDM mumpuni, diharapkan RSUD Sidikalang bisa naik kelas menjadi tipe B sehingga menjadi rumah sakit rujukan bagi kabupaten tetangga.

Untuk Dinas PUTR, pansus merekomendasikan kepada bupati terkait pembangunan fisik seperti jalan tidak tepat sasaran. Ada kegiatan pengadaan alat berat tahin 2019. Sementara yang tercatat di KUA-PPAS APBD hanya pemeliharaan dan perawatan bukan pengadaan. Ada rekanan belum membayar tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai temuan BPK tahun anggaran 2018.

Panitia Khusus (Pansus) juga merekomendasikan kepada bupati untuk memaksimalkan BUMD seperti PDAM Tirta Nciho serta PD Pasar yang diharapkan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Dimana selama ini kedua BUMD itu masih merugi dan pelayanan masih buruk. Pansus juga merekomendasikan agar merombak total management kedua BUMD dimaksud, ucap Juangga. Terkait penanganan Covid-19, diminta kepada bupati agar memperhatikan masyarakat yang terdampak tetapi tidak mendapat bantuan pemerintah.

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menyampaikan apresiasi kepada pansus serta semua anggota DPRD telah melakukan persidangan maraton sehingga bisa menyampaikan rekomendasi ini.

Eddy meminta kepada sekretaris daerah (sekda) serta semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar menindaklanjuti serta melaksanakan rekomendasi dimaksud.

“Rekomendasi DPRD ini menjadi pertimbangan dan evaluasi pemerintah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.(rud/azw)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Labuan Sihombing menyesalkan digelarnya panen bawang oleh Pemerintah Humbang Hasundutan (Humbahas) dengan mengundang Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan beserta rombongan lainnya, pada Rabu (3/6). Labuan menilai dalam kunjungan itu rombongan telah melanggar aturan protokol kesehatan.

Dikatakanya, bila dilihat dari kegiatan tersebut, mereka berkumpul pada satu tempat dengan duduk berdekatan tanpa jaga jarak dan ada yang tidak memakai masker.

“Instruksi Presidenkan sudah jelas, mengimbau agar jaga jarak atau disebut physical distancing tanpa ada berkerumunan. Yang kita sayangkan bupati, gubernur bersama semua seperangkat kerjanya melaksanakan kegiatan panen. Ini malah pemerintah sendiri yang melanggar,” ucap Labuan di ruang kerjanya, Jumat (5/6). Politisi Partai Hanura mengatakan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Provinsi Sumut terkesan tidak mendukung penanggulangan Covid-19.

Padahal, pemerintah, baik pusat dan daerah terus menggencarkan seruan untuk berdiam diri, belajar, bekerja atau physicial distancing dan memakai masker selama pandemi Covid-19. “Jadi bagaimana ada yang meninggal satu orangtua, tidak bisa dilihat anak-anaknya dari perantauan (hape monding sada natua-tua, dang boi dibereng anakkonna sian pangarantoan). Jadi pemerintah di sini tidak fair,” katanya bahasa daerah.

Labuan mengatakan, seharusnya pemerintah menunda kegiatan tersebut dan pemerintah dapat melakukan hal itu jika persoalan Covid 19 ini selesai. Karena lebih efektif untuk mengantisipasi berkumpulnya orang. “Kita tetap mendukung program pemerintah, tapi kalau mau pencitraan dikarenakan tahun ini tahun politik, jangan dululah,” katanya.

Pun begitu, Labuan berharap kepada pemerintah agar tidak mengulangi kembali, demi mencegah penularan Virus Corona. “ Kita harap pemerintah tetap menjalankan intruksi Presiden,” imbuhnya. Sementara, Ketua Fraksi Golkar Bantu Tambunan. Anggota Dewan Daerah Pemilihan Kecamatan Lintong Nihuta dan Peranginan ini menilai kegiatan panen raya tidak sesuai protokol kesehatan. Dan, menurut dia, kegiatan itu dipolitisiri ajang tahun politik. “Saya melihat ini dipolitisiri karena tahun politik,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten, Tumbur Hutagaol, tidak dapat menjawab sekaitan kegiatan panen bawang. “ Masalah apakah melanggar protokol kesehatan, itu tanya Dinas Kesehatan, bukan kami,” pungkas Tumbur di ruang kerjanya.(des/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Dairi dimasa pandemi Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19), menerima kunjungan DPRD dari Kabupaten Toba, Karo serta Tapanuli Tengah (Tapteng). Kunjungan DPRD tetangga tersebut merupakan kunjungan konsultasi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani mengakui adanya kunjunga beberapa anggota DPRD Karo, Toba, dan Tapteng kepada wartawan usai pimpin Sidang Paripurna penyampaian rekomendasi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2019, Jumat (5/6).

Sabam menjelaskan, Secara umum yang mereka konsultasikan terkait pembahasan LKPj yang memang saat ini sama-sama pembahasanya. Sabam mencontohkan, DPRD Toba mengkonsultasikan bahwa dalam pembahsan LKPj mereka ada pendapat akhir fraksi, sementara DPRD Dairi tidak ada. Begitu juga mengenai kunjungan lapangan (Kunlap) di mereka ada dijadwalkan, sedangkan di Dairi tidak ada.

“Mereka pertanyakan/konsultasikan itu. Selanjutnya kita sampaikan, mengenai pendapat akhir fraksi serta kunjungan laporan di dalam tata tertib kita itu, dan kita laksanakan pada saat perhitungan keuangan,” kata Sabam.

Begitu juga dengan DPRD Karo serta Tapteng mereka juga konsultasikan LKPj sehingga kita meminta kepada teman-teman DPRD Dairi serta sekretariat memberikan format yang mereka butuhkan.

Sabam menambahkan, bahwa dia patut mengapresiasi teman-teman DPRD dari kabupaten tetangga yang sudah datang berkunjung ke Dairi sekaligus konsultasikan terkait tugas pokok fungsi (tupoksi) dewan.(rud/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Tebingtinggi melaksanakan sosialisasi program keselamatan 2020 Safety Riding dan Safety Driving bagi pengemudi betor dan bus.

Kasat Lantas Polres Tebingtinggi, AKP Vivin Ayuningtias di wakili Kanit Diyaksa Iptu M Samosir, Sabtu (5/6) mengatakan, sebanyak 50 orang perbetor dan bus harus mengikuti program keselamatan Safety Riding dan Driving.

“Yang mengikuti pelatihan adalah 50 orang dengan pembagian 2 kelompok yang terdiri dari kelompok pengendara betor 30 orang dan pengendara bus 20 orang,” paparnya.

Iptu M Samosir mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada pengendara betor dan pengendara bus, serta memberikan praktek mengemudi dan mengendarai yang baik dan benar.

“Kami mengimbau kepada peserta untuk selalu menerapkan protokoler kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Pelaksanaan sosialisasi tetap menjalankan protokoler kebersihan dan kesehatan dan melaksanakan physical distancing serta social distancing. (ian/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 126 eks karyawan perusahaan crumb rubber industri PT. Fairco Bumi Lestari di Desa Mekar Sari Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, menuntut pesangon mereka sekitar Rp13 miliar.

“Gugatannya telah kita ajukan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) di Medan,” kata Penasihat hukum eks karyawan melalui Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, Tri Purnowidodo kepada Wartawan, di Kisaran, Jumat (5/6).

Sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, adapun alasan-alasan yang menjadi faktor gugatan buruh berbasis argumentasi, bahwa PHK oleh pengusaha dengan dalih perusahaan menghentikan kegiatan operasionalnya tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa bunyi pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 153 ayat (1), yang pada pokoknya, menyatakan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan. Tanpa penetapan tindakan perusahaan merupakan PHK sepihak. Tidak sah dan batal menurut hukum.

Maka perusahaan masih memiliki kewajiban utk memenuhi segala hak buruh sampai adanya penetapan lembaga penyelesaian perburuhan.

“Dalam hal ini, PHI,” katanya. Sidang perdana perselisihan hubungan industrial tersebut telah disidangkan di Medan, Kamis (4/6).

Apabila kemudian PHI menilai bahwa PHK terhadap buruh merupakan suatu keadaan yang tidak terhindari, kata Widodo, maka perusahaan harus dihukum untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta upah dan tunjangan hari raya (THR) yang belum dibayarkan kepada karyawan.

Terkait perselisihan itu, pihak manajemen PT FBL belum bisa dimintai keterangan.(bbs)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 2.800 Kepala Keluarga (KK) warga Kota Gunungsitoli menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penyaluran bantuan dalam bentuk paket sembako itu, langsung diberikan Wali Kota Gunungsitoli, Ir Lakhomizaro Zebua dan Wakil Wali Kota, Sowa’a Laoli SE MSi di 6 Kecamatan, Rabu (3/6).

Wali Kota Gunungsitoli yang didampingi oleh Dandim 0213 Nias, Kajari Gunungsitoli, Danlanal Nias, dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli memimpin penyaluran di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli.

Sementara di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Gunungsitoli didampingi oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Wakapolres Nias dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli memimpin penyaluran di Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kecamatan Gunungsitoli Alo’oa dan Kecamatan Gunungsitoli Utara.

“Bantuan paket sembako yang dibagikan ini merupakan bantuan Jaring Pengaman Sosial yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19),” ujar Lakhomizaro.

Bantuan paket sembako tersebut terdiri dari beras 10 kilogram, gula 2 kilogram, minyak goreng, dan mie instan sebanyak 20 bungkus,” sambungnya.

Diterangkannya, total bantuan JPS dari Provinsi Sumatera Utara itu yang akan diterima Pemerintah Kota Gunungsitoli sebanyak 17.067 dalam bentuk paket sembako untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.

“Jumlah paket sembako yang sudah kita diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2.800 paket, sisanya sebanyak 14.267 paket lagi dalam proses pengiriman,” terangnya.

Wali KLota Gunungsitoli menyebutkan penyaluran bantuan sembako itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah khususnya Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat tedampak wabah Covid-19. Ia pun berharap masyarakat penerima dapat memanfaatkan bantuan sembako tersebut untuk keperluan sehari-hari. Pada kesempatan ini Wali Kota Gunungsitoli mengajak masyarakat, untuk siap menjalani tatanan kehidupan yang baru atau lebih dikenal dengan istilah New Normal selama masa pandemi Covid-19.

“Saya mengajak seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari kedepan wajib mematuhi protokoler kesehatan, dengan selalu memakai masker, rajin cuci tangan dan tetap jaga jarak,” pungkasnya. (adl/han)