MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tidak diketahui kapan pandemi Covid-19 ini bakal berakhir. Karenanya, masyarakat Kota Medan diminta untuk mengikuti protokol kesehatan yakni mengenakan masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Plt Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbang) Kota Medan, Ir Purnama Dewi MM menyebutkan, Perwal Nomor 27/2020 tersebut sudah ditandatangani Plt Wali Kota Medan, beberapa hari lalu. Dengan begitu, perwal tersebut sudah dapat diterapkan di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, Perwal AKB sudah diselesaikan di bagian hukum dan sudah ditandatangani pula oleh Pak Plt Wali Kota,” kata Purnama Dewi kepada Sumut Pos, Selasa (7/7).

Dikatakannya, Perwal tersebut mengatur soal adaptasi kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan, dimana Pemko Medan telah lama mensosialisasikan protokol kesehatan tersebut. Adapun maksud dibuatnya Perwal Nomor 27/2020 tersebut, tertera dalam Bab II Pasal 2, yakni sebagai pelaksanaan AKB pada kondisi pandemi Covid-19 di Kota Medan.

Sedangkan tujuannya, ada pada Pasal 3, yakni pertama, untuk percepatan penanganan Covid-19. Kedua, untuk meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan AKB dimasa pandemi secara terintegrasi dan efektif. Dan ketiga, untuk meningkatkan koordinasi, harmonis serta sinkronisasi kebijakan tentang AKB antara Pemda, pemangku kepentingan dan masyarakat daerah.

“Perwal ini tetap berjalan dengan Perwal Nomor 11/2020. Tidak ada yang berseberangan, justru saling mendukung satu sama lain untuk penerapan protokol kesehatan pada masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.

Sebelumnya, saat mengisi acara talk show bertajuk Perwal Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Penanganan Covid-19 di Studio II TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau Medan, Senin (6/7), Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengungkapkan, Perwal AKB ini berisikan tentang pedoman yang harus dilaksanakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas rutin sehari-hari. “Inti perwal ini merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yakni mengenakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan,” kata Akhyar.

Dengan telah disahkannya perwal ini, Akhyar mengajak semua masing-masing unit kerja untuk membuat gugus tugas di lingkungan unit kerjanya masing-masing guna menjalankan Perwal tentang AKB tersebut. “Kita tidak tahu kapan wadah ini akan berakhir, sehingga harus kita hadapi bersama dengan mengikuti seluruh pedoman yang ada dalam Perwal tentang AKB tersebut,” ungkapnya.

Akhyar juga menerangkan, telah terjadi pergeseran episentrum penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Awalnya penyebaran terjadi di Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Selayang, tapi kini telah berpindah ke Kecamatn Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area, serta Medan Kota. Dikatakannya, kondisi itu terjadi akibat kurang disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. “Jadi dengan disahkannya Perwal tentang AKB ini, kita harapkan masyarakat dapat melaksanakannya sehingga penularan Covid-19 dapat kita atasi,” harapnya.

Akhyar juga menjelaskan, Pemko Medan saat ini terus melakukan screening secara selektif kepada masyarakat yang tergolong Orang Tanpa Gejala (OTG) guna mencegah terjadinya penularan. Sebab, kebanyakan dari masyarakat yang positif Covid-19 berasal dari OTG. Kondisi itu terjadi karena mereka tidak ada gejala seperti demam, pilek dan batuk sehingga bebas berinteraksi. Akibatnya ketika dilakukan rapit test hasilnya reaktif dan dilanjutkan dengan test swab, hasilnya juga positif.

Perwal Abal-abal

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus menilai, Perwal AKB tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perwal Nomor 11/2020. “Sudah saya baca Perwalnya, sama saja itu. Apa bedanya sama Perwal Nomor 11/2020? Perwal abal-abal juga itu,” ujarnya kepada Sumut Pos, di gedung dewan, Selasa (7/7).

Dikatakan Robi, Perwal tersebut tidak memberikan sanksi-sanksi tegas, sehingga tak ada bedanya dengan Perwal Nomor 11/2020 yang hanya menerapkan sanksi administrasi. Apalagi, penerapan sanksinya juga tidak dilakukan secara maksimal oleh Pemko Medan.

“Saya sudah baca itu, Bab VIII tentang sanksi administratif di Perwal itu. Sanksinya ya sama saja dengan Perwal sebelumnya, misalnya teguran lisan, teguran tertulis, penahanan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara, sampai pada pencabutan izin. Inikan tak efektif. Tak cuma itu, di Perwal sebelumnya juga ada sanksi itu, tapi sampai saat ini saya belum ada mendengar kalau Pemko ada mencabut izin usaha bagi para pengusaha yang sudah melanggar Perwal. Yang ada masyarakat kecil saja yang diberi sanksi, ya penahanan KTP itu,” katanya.

Menurut Robi, saat ini yang harus dilakukan gugus tugas bukan hanya memikirkan regulasi atau sistem dalam menangani Covid-19. Tetapi lebih dari itu, gugus tugas juga bisa menerapkan dan menegakkan sanksi yang ada dalam setiap Perwal yang telah dibuat. “Jadi jangan kesannya, Perwal ini cuma sebagai sistem saja.

Faktanya, di depan kantor gugus tugas Kota Medan sendiri ada yang namanya Pasar Petisah. Dan saat tadi kami kesana, bukan cuma pembeli, bahkan pedagang sekalipun banyak yang tak pakai masker dan jaga jarak. Intinya ada di pengawasan dan penegakan, gugus tugas tolong serius lah,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) yang dibawa kabur pihak keluarga dari RSUD dr Pirngadi Medan pada Minggu (5/7) kemarin, ternyata positif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan swab (PCR). Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan mengimbau, orang-orang yang terlibat dalam proses pemakaman jenazah tersebut untuk karantina mandiri atau segera menghubungi GTPP Covid-19.

“Yang di Pirngadi itu bukan PDP, tapi (sebetulnya) positif Covid-19,” kata Juru Bicara (Jubir) GTPP Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan kepada wartawan, Selasa (7/7). Sayangnya, dia enggan menjelaskan secara rinci riwayat pasien tersebut tertular Covid-19.

Karenanya, sambung Mardohar, jenazah tersebut wajib dilakukan pemulasaran sesuai protokol kesehatan Covid-19. Akan tetapi pihak keluarga malah menolak,dan membawa kabur jenazah tersebut. “Enggak boleh (jenazah) dibawa pulang, itu pemaksaan. Sudah diproses dan sedang dicari mereka,” katanya.

Mardohar mengaku, laporan dilakukan oleh petugas Gugus Tugas kecamatan setempat setelah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Akan tetapi, diakuinya laporan secara resmi ke polisi memang belum dilakukan. “Kita yakin pihak kepolisian sudah tahu, karena ketika jenazah akan dibawa pihak keluarga saat itu ada polisi juga,” ungkapnya.

Terkait jenazah pasien positif Covid-19 yang dikebumikan secara umum, Mardohar mengaku jika GTPP melalui Dinas Kesehatan telah melakukan tracing atau penelusuran terhadap keluarganya. Termasuk juga terhadap orang-orang yang membawa jenazah tersebut. “Kita mengimbau pihak keluarga dan mereka yang ikut mengangkat jenazah tersebut untuk melakukan karantina rumah, atau bisa juga melapor kepada Gugus Tugas untuk dilakukan karantina,” ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat Medan sebenarnya sudah tahu tindakan yang dilakukannya itu berbahaya dari sisi kesehatan. Akan tetapi, masyarakat tetap juga tidak perduli dengan dampaknya terhadap diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat sekitar. “Kita sudah sering melakukan sosialisasi itu, protokol kesehatan, termasuk pemulasaran jenazah yang meninggal karena Covid-19 maupun PDP,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasubbag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin mengatakan, jenazah PDP dibawa pihak keluarga dengan menggunakan mobil pribadi. “Saat itu jenazah pasien sudah ada di mobil ambulans. Tapi, karena keluarga meminta agar disalatkan dahulu, maka jenazahnya pun diturunkan,” kata Edison, Minggu (5/7).

Akan tetapi, ketika diturunkan dari ambulans, jenazah yang sudah berada di dalam peti tersebut ternyata malah dinaikkan oleh keluarga ke dalam mobil mereka. Selanjutnya bersama dengan jenazah tersebut, mobil itu pergi menuju ke arah Belawan. “Kita tidak bisa berkomentar lebih jauh, karena sudah ranahnya pihak kepolisian. Tapi, yang pasti soal pemulasarannya sudah kita lakukan,” ujarnya.

Edison menyebutkan, penegakan status pasien tersebut sebagai PDP dilakukan berdasarkan indikator gejala kesehatannya. Pasien sempat dirawat di ruang isolasi sejak Jumat (3/7) malam dan meninggal Sabtu (4/7) dini hari. “Untuk komorbid pasien adalah pneumonia,” pungkasnya.

Terancam Pidana 1 Tahun

Terpisah, Jubir GTPP Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB mengimbau masyarakat untuk menyikapi penularan Covid-19 secara serius. Pasalnya, hingga saat ini sudah banyak orang yang terjangkit Covid-19 dan masih dirawat di rumah sakit rujukan. Bahkan, ada juga yang sudah meninggal dunia akibat virus Corona.

“Kita berharap tentunya tidak ada lagi korban atau orang yang terpapar Covid-19. Untuk itu, marilah patuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas kehidupan sehari-hari. Antara lain, gunakan masker atau pelindung hidup dan mulut, cuci tangan memakai sabu atau hand sanitizer, jagak jarak serta jauhi kerumunan,” ujarnya saat memberikan keterangan pers melalui video streaming Youtube, Selasa (7/7).

Whiko mengatakan, terkait pemulasaran jenazah Covid-19 tentunya akan terus diterapkan pemerintah selama pandemi ini untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Pencegahan penularan itu antara jenazah Covid-19 dengan orang di sekitarnya. “Penularan virus melalui droplet jenazah sudah pasti tidak akan terjadi. Namun, tubuh yang terkontaminasi Covid-19 dapat menularkan kepada orang lain melalui kontak fisik yang tidak disadari. Misalnya, tangan kita yang terkontaminasi virus corona lalu mengusap air mata, memegang hidung atau berjabat tangan dengan orang lain. Hal ini jelas sangat berpotensi terjadi penularan virus,” paparnya.

Ia menyatakan, pemulasaran jenazah Covid-19 wajib dilakukan terhadap PDP dan pasien positif Covid-19. Jika tidak dilakukan karena keluarga ingin mengurus jenazahnya, maka hal itu merupakan pelanggaran protokol pemulasaran jenazah Covid-19 dan Undang Undang Nomor 6/2018 tentang karantina kesehatan. “Ancaman hukumannya 1 tahun kurungan penjara atau denda Rp 100 juta,” cetusnya sembari berharap, pengambilan paksa jenazah penderita Covid-19 di rumah sakit tidak terjadi lagi di Sumut. Sebab, keselamatan masyarakat harus lebih diutamakan.

Lebih lanjut Whiko mengatakan, hingga Selasa sore berdasarkan data Covid-19 di Sumut yang dirangkum masih terjadi penambahan kasus. Pasien positif corona meningkat menjadi 1.821 orang dari 1.798 orang hari sebelumnya. Kemudian, PDP menjadi 279 penderita dari 267 penderita. Selanjutnya, pasien meninggal duni akibat Covid-19 menjadi 109 orang dari 108 orang. “Untuk pasien sembuh dari Covid-19 juga bertambah dari 484 orang menjadi 493 orang. Sedangkan ODP (Orang Dalam Pemantauan) mengalam penurunan dari 1.530 penderita menjadi 1.529 penderita,” pungkasnya.

Nyaris 1 Juta Spesimen Diuji, Positif Capai 66.226

Kasus Covid-19 harian secara nasional bertambah 1.268 kasus baru pada Selasa (7/7). Sehingga kini, totalnya sudah sebanyak 66.226 orang terinfeksi Covid-19.

Pertambahan kasus positif tersebut berasal dari hasil uji spesimen harian sebanyak 17.816. Jika ditotalkan, hingga saat ini, jumlah spesimen yang diuji sudah hampir mencapai 1 juta spesimen atau secara rinci yakni 946.054 spesimen. Pemeriksaan dilakukan dengan metode PCR dan Tes Cepar Molekuler (TCM).

Sebaran kasus positif terbanyak di 5 provinsi. Jawa Timur 280 kasus positif, 118 sembuh. Sulawesi Selatan 218 kasus positif, 45 sembuh. Jakarta 190 kasus positif, 241 sembuh. Jawa Tengah 140 kasus positif, 50 sembuh. Jawa Barat 79 kasus positif, 45 sembuh.

“Jumlah tes uji kita adalah 3.394 tes per 1 juta penduduk. Namun ada 5 provinsi dengan tes yang tinggi yakni Jakarta 26 ribu tes per 1 juta penduduk. Sumatera Barat 9 ribu per 1 juta penduduk. Bali 8 ribu tes per 1 juta penduduk. Sulawesi Selatan 6 ribu per 1 juta penduduk. Papua 5 ribu per 1 juta penduduk,” kata Jubir Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers, Selasa (7/7).

Sementara itu, kasus sembuh bertambah 866 orang menjadi 30.785 orang. Angka kematian bertambah 68 kasus sehingga menjadi 3.309 kasus kematian. “Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak yakni Kalimantan Selatan, Bali, Maluku, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Aceh,” jelasnya.(ris/jpc)

Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 38.702 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 13.471. Sudah 456 kabupaten kota terdampak Covid-19.

“Kasus sembuh rata-rata masih 46,06 persen di bawah angka dunia 56,55 persen. Karena itu tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan dengan sabun,” tegasnya. (ris/jpc)