MEDAN, SUMUTPOS.CO – Adanya poros baru di Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan 2020, sepertinya bukan wacana semata. Hal itu terlihat dalam pertemuan yang berlangsung antara petinggi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditingkat pusat, beberapa hari lalu.

Kunjungan ke Cikeas tersebut bertajuk silaturahim kebangsaan, Presiden PKS Sohibul Iman datang bersama Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Pemenangan Pemilu dan Pilkada Chairul Anwar dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Mengenai Pilkada 2020, Shohibul Iman mengatakan bahwa akan ada tindak lanjut dari kedua partai untuk membicarakan peluang koalisi di beberapa tempat dan memetakan wilayah yang menjadi kekuatan PKS dan Demokrat.

“PKS secara khusus memberikan kebebasan koalisi di Pilkada ini dengan partai manapun tergantung suasana kebatinan di wilayah itu. Kalau PKS memang nyaman di daerah itu dengan Demokrat, ya kita dorong,” tuturnya. Ia menambahkan tak hanya dengan Partai Demokrat, PKS terbuka kepada parpol lain yang ingn berkerjasama di Pilkada 2020.

Plt Ketua DPD PKS Kota Medan, Salman Alfarisi, menyambut positif wacana tersebut. Salman mengatakan potensi munculnya poros baru PKS-Demokrat di Pilkada Medan, tentu menandakan bahwa demokrasi di ibukota Provinsi Sumatera Utara masih sangat sehat.

“Sebetulnya komunikasi antara PKS dan Demokrat sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum masa pandemi terjadi. Kita cukup sering berdialog dengan Demokrat untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan berkoalisi di Pilkada Kota Medan. Apalagi jika dijumlahkan, kursi PKS-Demokrat cukup untuk memajukan pasangan calon sendiri,” kata wakil ketua DPRD Sumut kepada wartawan, Sabtu (6/6/2020).

Terkait pencalonannya sebagai bakal calon wali kota Medan oleh PKS, Salman mengatakan bahwa hal ini adalah ujian tersendiri bagi dirinya. Karena sudah barang tentu amanah sebagai wali kota Medan jika dirinya terpilih nanti merupakan tanggungjawab yang amat besar.

Terutama dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh wali kota-wali kota sebelumnya. Meskipun demikian, Salman mengatakan bahwa PKS siap berkontestasi dalam Pilkada Medan tahun ini.

“Secara umum, PKS baik struktural partai maupun para kader ditingkat bawah sangat siap dan bersemangat untuk menghadapi Pilkada Kota Medan. Bahkan setiap kader PKS Kota Medan sudah mulai menabung sejak 2 tahun yang lalu dalam bentuk Tabungan Pemilu untuk mendanai perjuangan merebut Medan 1.

Karena kami menilai, kita harus berkontribusi langsung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan Kota Medan, serta dalam membangun Kota Medan menjadi lebih nyaman untuk dihuni warganya. Sehingga sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, tidak tertinggal dari kota-kota besar lainnya,” terang mantan anggota DPRD Medan dua periode tersebut.

Pernyataan kedua elit PKS tersebut, dinilai pengamat politik cukup memberi sinyal bagi khalayak soal peluang-peluang kemungkinan terjadinya koalisi di tingkat daerah, salah satunya di Kota Medan yang juga akan menggelar Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang.

Seperti diketahui, di legislatif Medan, PKS memiliki 7 kursi sementara Demokrat memiliki 4 kursi. Jika terjadi koalisi maka jumlah kursi PKS-Demokrat cukup untuk mengantarkan kader-kader terbaiknya sebagai bakal calon wali kota Medan.

“Jika terjadi koalisi PKS-Demokrat, tentu akan menjadi warna baru dalam konstelasi politik yang berkembang di Kota Medan. Akan muncul kutub baru di luar PDIP dan Gerindra yang masing-masing memiliki kursi yang cukup untuk mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi, ujar peneliti Indekstat Indonesia, Wasis Wiseso Pamungkas. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Civitas akademika Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia de-ngan aksi cuci sungai menggunakan cairan ekoenzim, Jumat (5/6) pagin

Aksi dimulai dengan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Lapangan Mahabento Kampus Tamadun Mandiri Unpab, Jalan Gatot Subroto Medan, dipimpin Rektor Unpab Dr HM Isa Indrawan SE MM diwakili Rektor III Hasrul Azwar Hasibuan SE MM.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Kadin Sumut diwakili Juliadi Ikhsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diwakili Jamalia Pattimura, perwakilan Yayasan Budaya Hijau Indonesia, relawan Ekoenzim Indonesia, dan Babinsa Koramil Medan Sunggal serta lurah setempat. Juga hadir Dekan Fakultas Sains dan Teknologi (Fastek) Unpab Hamdani ST MT, Dekan Fakultas Sosial Sains (Fasosa) Dr Suryanita SH MH, dan Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Fastek Unpab.

Seusai upacara dilanjutkan dengan aksi cuci tiga sungai dengan cairan ekoenzim, yakni Sungai (Sei) Sikambing, Sungai Belawan dan Sungai Simpang Barat Medan. Dalam aksi itu, civitas akademika Unpab bersama Kadin Sumut, Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI) dan relawan ekoenzim Indonesia membersihkan ketiga sungai dengan total 1.300 cairan ekoenzim.

“Cairan yang kita gunakan membersihkan ketiga sungai tersebut adalah hasil permentasi sampah rumah tangga seperti limbah buah dan sayuran menjadi gas O3 dan hasil akhirnya adalah cairan pembersih serta pupuk yang ramah lingkungan yang disebut ekoenzim,” ujar Rektor III Unpab Hasrul Azwar Hasibuan.

Hasrul mengatakan, aksi cuci sungai dengan ekoenzim dalam momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini merupakan pelaksanaan salah satu misi Unpab dalam pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, Unpab bersama Kadin Sumut dan Yayasan Budaya Hijau Indonesia memiliki Komunitas Ekoenzim Indonesia.

“Unpab sejak beberapa bulan lalu juga sudah melakukan aksi bersih sejumlah sungai dengan ekoenzim. Selain itu, ekoenzim juga kita pakai sebagai pengganti cairan disinfektan dalam mencegah virus corona. Jadi bilik disinfektan yang ada di kampus Unpab ini menggunakan ekoenzim,” kata Hasrul.

Sementara itu, Ketua Kadin Sumut diwakili Juliadi Ikhsan mengatakan, Kadin Sumut bekerja sama dengan YBHI telah membentuk Kampung Kadin. Di Kampung Kadin inilah dipusatkan pembuatan ekoenzim, arang sehat dan penataan lingkungan hidup.

Diutarakannya, pengolahan ekoenzim ini mengurangi volume sampah yang berton-ton setiap harinya di Kota Medan. “Jadi selain mengurangi volume sampah di Kota Medan, pembuatan ekoenzim ini juga bisa menjadi tambahan pendapatan secara ekonomi bagi keluarga. Sekarang ada 25 Kampung Kadin yang jadi binaan Kadin Sumut, termasuk Unpab yang punya komitmen tinggi. Kita harapkan, ekoenzim ini bisa jadi gerakan budaya di Medan dan Sumut,” katanya.

Dijelaskan dia, ekoenzim bukan hanya untuk biota air, tapi juga untuk pupuk organik yang paling aman dalam menyuburkan tanaman. “Sangat banyak manfaat ekoenzim ini. Saya sudah lakukan tes, gatal akibat gigitan nyamuk, lalu saya teteskan ekoenzime langsung sembuh. Dulu saya pakai minyak tawon, rupanya lebih hebat ekoenzim,” terangnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Blanko e-KTP di Kota Medan saat ini sudah tersedia dan tidak lagi langka. Kepada masyarakat yang sempat antre atau pemegang resi e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, sudah bisa melakukan pengecekan di kecamatan.

“Alhamdulillah, saat ini untuk blanko e-KTP kita di Medan sudah tersedia, kalau sebelumnya, di bulan Januari itu antrean bisa diatas 10.000 e-KTP. Sekarang sudah normal, tidak ada antrean lagi dan pelayanan by progress by proses semua. Jadi, disitu bermohon langsung cetak,” kata Kadisdukcapil Kota Medan Zulkarnain, Jumat (5/6).

Mantan Kepala Bappeda ini mengaku mendapatkan alokasi blanko e-KTP yang cukup banyak dari Kementerian Dalam Negeri RI sejak beberapa bulan ini hingga bisa melayani tunggakan atau antrean sebelumnya. Alokasi banyak itu juga merupakan kerja keras dari dirinya bersama staf yang selalu komunikasi aktif dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.

“Yang penting itu komunikasi kita aktif. Jadi, Kementerian pun ingat dengan kita. Biasanya, alokasi hanya 5.000 sampai 10.000 keping e-KTP, kini kita dapat lebih. Jadi, bisa mencetak tunggakan atau antrian e-KTP warga sebelumnya,” ujarnya.

Kepada masyarakat yang sudah sempat antre atau sebelumnya hanya pegang resi e-KTP sudah bisa mengecek ke kecamatan tanpa harus ke Kantor Disdukcapil Medan. Semua antrean dan pemegang resi e-KTP sudah dicetak dan didistribusikan ke kecamatan.

“Imbauan ini hanya untuk warga yang perlu e-KTP saja. Kalau masih belum emergency kali atau tidak ada urusan, gak usah dulu. Menghindari kerumunan juga. Kalau penting baru bisalah ngecek di kecamatan. Karena semua sudah kita cetak dan distribusikan,” ujarnya.

Dia juga menyatakan warga boleh mengecek ke masing-masing kepala lingkungan di daerah tempat tinggal. Karena tidak ada lagi antrean di Disdukcapil dan semuanya sudah tercetak dan didistribusikan.

“Sampai saat ini, permohonan pelayanan dokumen 600-700 berkas dan untuk permohonan e-KTP 500-an. Itu biasanya ganti alamat atau tambah gelar di nama. Memang ada penurunan pelayanan, turun 40%. Karena kan mobilitas warga juga menurun, jadi pengurusan dokumen kependudukan juga turun,” ungkapnya.

Untuk pelayanan, Zulkarnain juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak langsung datang ke Kantor Disdukcapil Medan. Dia menyarankan pelayanan secara online melalui website https://sibisa.pemkomedan.go.id/.

“Urus langsung melalui website https://sibisa.pemkomedan.go.id/, keamanan data terjamin. Jadi, warga tidak perlu datang ke Disdukcapil. Disana 10 dokumen kependudukan bisa diurus. Jadi, urus online langsung nanti jika sudah selesai akan diberitahukan kapan mengambil dokumen fisiknya ke Disdukcapil atau kecamatan,” ujarnya.

Layanan online ini, jelasnya, agar mengurangi kontak fisik melalui online, tidak perlu gunakan jasa calo dan langsung bisa diakses oleh bersangkutan. Apalagi, saat ini sudah 95% dokumen kependudukan pakai tandatangan elektronik.

“Lihat Kartu Keluarga sekarang yang baru, Akte Lahir dan Akte Kawin itu semua sudah pakai barcode tandatangan digital. Tidak ada lagi tandatangan manual. Jadi, sudah serba mudah tidak lagi harus bertemu atau bertatap muka. Silahkan masyarakat akses langsung pelayanan melalui website tadi,” tegasnya. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Delapan orang pekerja yang menjadi korban pemutusan kerja secara sepihak oleh PT Kimia Farma segera mengajukan upaya hukum ke pengadilan dan perlindungan hukum ke DPRD Medan.

Pasalnya, pihak Kimia Farma tidak memenuhi permintaan para pekerja untuk mendapatkan haknya selama bekerja saat mediasi di Kantor Disnaker Medan.

“Keputusan yang diajukan oleh pihak Kimia Farma yang hanya bersedia membayar uang satu bulan gaji atau uang kasih sayang, merupakan bukti tidak ada itikad baik penyelesaian permasalahan saat rapat mediasi yang dipimpin Mediator HI Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Uraida, SE,” ujar Yudi Irsandi SH dan Ishakrudianto Sihite selaku penasehat hukum para pekerja kepada wartawan, usai mediasi, Kamis (4/6).

Didampingi para pekerja, Yudi mengatakan merasa ganjil dengan pihak Mediator HI dalam hal ini Disnaker Medan yang menerima keputusan dari pihak Kimia Farma tanpa mempertimbangkan masa kerja yang telah dilalui oleh pekerja kepada PT Kimia Farma.

“Karena ini sudah jelas melanggar undang-undang Ketenagakerjaan, bahwa para pekerja ini seharusnya sudah menjadi pegawai atau karyawan tetap mengingat masa kerjanya yang rata-rata 5 sampai 6 tahun di Kimia Farma,” katanya.

Masih dalam penuturannya, PT Kimia Farma diduga melakukan kejahatan jasa tenaga kerja dengan menjual kontrak kerja tanpa diketahui oleh pekerja mereka dijual ke perusahaan jasa tenaga kerja tanpa dibuatkan kontrak kerja antara jasa tenaga kerja yang dijadikan mitra PT Kimia Farma denga pekerja.

Tentunya para pekerja yang telah bekerja selama lebih 6 tahun dengan tidak menjadikan mereka sebagai pekerja PKWTT (pekerja tetap) tentunya merasa dirugikan oleh sikap oknum manajemen yang mengambil keuntungan dan para pekerja tak terdaftar di Disnaker Medan.

Anehnya kata dia, perusahaan yang ditunjuk oleh Kimia Farma itu dalam per dua tahunnya diganti. Bahkan pihak pekerja juga tidak pernah menandatangani kontrak kerjanya.

Adapun perusahaan yang ditunjuk yakni Tiffa, Garda Inti Perkasa (GIP) dan Graha Mandiri Brata (GMB). “Nah saat di GMB ini, hanya berlangsung setahun dimana pada April 2018 para pekerja diminta kembali oleh PT Kimia Farma untuk menandatangani kontrak kerja hingga Maret 2020,” sebutnya.

“Namun setelah kontrak berakhir pihak perusahaan tidak lagi melakukan perpanjangan kontrak kerja sehingga para pekerja mengajukan protes dan meminta hak-hak mereka selama bekerja di Kimia Farma diberikan,” pungkas Yudi.

Terkait hal ini, Anggota Fraksi PAN DPRD Medan Edy Syahputra, mendukung upaya para pekerja untuk mendapatkan haknya kembali. “Bila dilihat masa kerjanya mereka seharusnya sudah berstatus karyawan atau pegawai tetap,” katanya.

Untuk itulah ia meminta para pekerja membuat surat ke DPRD Medan. Dan melalui pimpinan DPRD Medan segera mengusulkan memanggil pihak PT Kimia Farma dan para pekerja terkait pemutusan kontrak kerja secara sepihak tersebut. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan siap membuktikan bahwa pembentukan Panitia Khusus Covid-19 memiliki banyak manfaat bagi rakyat di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Wakil Ketua F-PKS DPRD Medan, Rajuddin Sagala mengatakan, sorotan paling krusial pihaknya atas dasar pembentukan pansus ialah, tentang anggaran yang diperuntukkan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, dan penyaluran bantuan sosial yang telah atau belum didistribusikan ke masyarakat terdampak pandemi korona.

“Pertama sekali harus kita pahami kata kuncinya, yakni pansus bukan untuk ingin mencari-cari kesalahan Pemko Medan. Tapi justru dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kebijakan Pemko dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini. Sebab kita tidak tau kapan wabah ini akan berakhir,” katanya menjawab Sumut Pos, Jumat (5/6).

Menurutnya, pasti ada kelemahan yang dilakukan Pemko Medan melalui GTPP Covid-19 dalam menanggulangi wabah korona di Kota Medan. Kelemahan diberbagai aspek inilah yang akan dijadikan bahan masukan untuk perbaikan penanganan Covid-19 ke depan.

“Bukan mencari-cari kesalahan dan ujungnya pidana serta ada pemberian sanksi, saya kira itu kita terlalu berburuk sangka namanya,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Medan itu menambahkan, pembentukan pansus ini sebagai alat untuk memudahkan dan lebih fokus dalam mengawasi kinerja Pemko Medan melalui GTPP Covid-19.

“Sehingga melibatkan seluruh fraksi dan komisi nanti di situ. Dan gak mesti ada kelemahan yang sifatnya menjerat hukum lalu dibuat pansus, tidak begitu. Ke depan kita butuh buat yang lebih baik bila wabah ini berkepanjangan. Misal bansos, kita tau bahwa masih ada kelemahan data, ini yang didorong diperbaiki ke depan agar lebih akurat dan sampai ke sasaran,” terangnya.

Disinggung sikap F-PAN yang berencana tidak gabung dalam Pansus Covid-19 DPRD Medan, Rajuddin mengungkapkan itu adalah hal dari internal partai berlambang matahari terbit tersebut.

“Tapi saya dapat informasi dari ketua fraksinya, kalaupun nanti pansus dibentuk, mereka akan ikut. Cuma tidak buat surat pengusulan ikut membuat pansus. Secara personalia mereka ikut, kan seluruh fraksi akan diundang saat pembentukan pansus,” katanya.

Sayangnya, F-PAN DPRD Medan yang coba dimintai jawaban akan hal tersebut belum mau memberikan klarifikasi. Ketua F-PAN HT Bahrumsyah misalnya, saat dihubungi ke nomor selulernya terdengar tidak aktif.

Sedangkan sekretaris fraksi, Abdul Rahman Nasution yang sebelumnya menyatakan pihaknya menolak mengusulkan pembentukan pansus, juga enggan berkomentar banyak. “Saya lagi di luar kota ini, nanti sajalah kita ketemu biar saya klarifikasi,” ucapnya singkat via seluler.

Diberitakan, F-PAN DPRD Medan berencana tak ikut dalam Pansus Covid-19, yang dijadwalkan akan diparipurnakan pada Senin pekan depan. Tujuh fraksi lain sebagai pengusul, diminta buktikan tuduhan PAN atas pembentukan pansus tersebut.

Koordinator Area Sumut Lembaga Riset Indikator Politik, Elfenda Ananda mengatakan, sikap Fraksi PAN tentu diapresiasi apabila dasar pembentukan Pansus Covid-19 memang hanya untuk mencari-cari kesalahan pemko.

“Apalagi kita tahu, setiap pembentukan pansus tentunya ada pembiayaan. Kita menunggu alasan F-PAN yang lebih komprehensif dan berdasarkan analisa yang kuat bahwa tujuh fraksi yang telah mengajukan usul pembentukan hanya mencari-cari kesalahan pemko (wali kota),” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (4/6).

Namun di sisi lain, hemat pria yang akrab disapa Bang El, akan sangat disayangkan kalau sikap politik F-PAN yang mengikutsertakan personelnya dalam Pansus Covid-19 DPRD Medan. Sementara itu, tujuh fraksi lainnya harus membuktikan bahwa tuduhan F-PAN tidaklah benar. Yakni dianggap dasar pembentukan pansus, lantaran ada persoalan dalam distribusi bantuan, pendataan penerima dan transparansi anggaran soal pandemi Covid-19 di Kota Medan. “Jangan sampai 7 fraksi itu dirugikan atas opini yang dibangun oleh F-PAN,” ujarnya.

Mantan sekretaris eksekutif FITRA Sumut juga menyampaikan, sebenarnya dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran bisa dilakukan semua alat kelengkapan dewan. Komisi bisa memantau sesuai dengan tupoksinya. Badan anggaran bisa memaksimalkan evaluasi program dan kegiatan dari pandemi Covid-19.

“Jangan sampai perdebatan terjadi akibat pembentukan pansus, sementara esensi dari fungsi mereka (dewan) justru abai. Sikap politik F-PAN harus disikapi dengan menunjukkan bahwa program penanganan Covid- 19 telah berjalan di relnya secara benar. Kalaupun tidak benar, pembentukan pansus menjadi alternatif,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama bertahun-tahun tinggal di Jalan Mustafa, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Asna mengaku belum pernah sekalipun mencicipi bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah. Bahkan di masa pandemi Covid-19, hingga kini wanita berusia 75 tahun itu juga belum merasakan bantuan sosial apapun.

“Saya dari awal, sejak adanya program BLT, belum pernah dapat sampai sekarang. Padahal saya sudah memohon ke lurah dan kepala lingkungan, tapi tak ada hasilnya. Mohon sekali bantuannya, Pak,” kata Asna saat mencurahkan hati kepada Sumut Pos via seluler, Jumat (5/6)n

Hati Asna bahkan teriris saat melihat para tetangganya justru sudah sering menikmati program BLT dari pemerintah. Padahal, Asna merupakan warga asli Kampung Dadar atau Kelurahan Glugur Darat.

“Bertahun-tahun saya sudah tinggal di sini, sejak zaman nenek moyang saya, tetapi tak pernah dapat BLT. Yang saya heran, para tetangga saya malah sering dapat. Makanya dia (tetangga) bilang, ‘nenek kenapa apa gak dapat (BLT)? Saya bilang sudah lapor ke mana-mana tetap gak dapat. Saya mohon sekali bantuannya,” katanya.

Untuk hidup sehari-hari, keluarga Asna hanya bertumpu kepada anak satu-satunya yang bekerja sebagai tukang sapu di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Dikarenakan sudah sepuh, Asna mengaku sudah tidak bekerja lagi.

“Saya sudah gak kerja, jalan saja sudah payah. Kami di sini sewa rumah. Saya tinggal dengan anak dan cucu saya satu orang. Tak pernah saya cicip BLT dan segala macamnya itu. Dan di masa sekarang (Covid-19) ini, saya belum pernah mencicipi bantuan apapun dari pemerintah,” urainya seraya kembali mohon perhatian Pemko Medan.

Kondisi hampir serupa dirasakan keluarga Tumirin dan Tukiyem, warga Jl. Alfalah 6, No.48 A, Kelurahan Glugur Darat 1, Medan Timur. Bedanya, Tumirin dan Tukiyem masih ada menerima bantuan sembako dari Pemko Medan di masa pandemi ini.

Sedangkan Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut I (Medan A), Jumadi mengatakan, terungkapnya cerita kedua keluarga yang dinilai laik menerima bansos tersebut, bermula dari banyaknya pengaduan masyarakat yang diterimanya.

“Selanjutnya saya langsung turun ke lapangan untuk mendengar keluhan dan aspirasi Bu Asna dan keluarga Pak Tumirin. Saya berharap Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dapat mendengar berita ini dan menindaklanjutinya sehingga membantu kedua keluarga yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut,” katanya.

Politisi PKS juga menyoroti kinerja kepling dan lurah setempat, kenapa sampai luput mendata keluarga miskin di wilayahnya yang memang sangat memerlukan bantuan.

“Sebelumnya saya juga telah teruskan ke lurah adanya laporan masyarakat ini, tetapi bagaimana hasilnya saya belum tau. Makanya saya putuskan untuk turun ke lapangan langsung,” tegasnya.

Ia mengaku heran, warga miskin tersebut sama sekali tidak pernah mendapat BLT. “Ini kemana aja kepling dan lurah, kenapa tidak mau tahu dengan warganya. Termasuk BLT yang senilai Rp600 ribu per bulan di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya. (prn/ila)