MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak Indonesia merdeka hingga kini, Pancasila masih disepakati sebagai dasar, falsafah, dan ideologi Negara Indonesia. Tidak ada satu kekuatan politik pun di republik ini yang ingin merubah kesepakatan tersebut. Sebagai ideologi dan dasar negara, sudah sepatutnya Pancasila menjadi doktrin untuk seluruh anak bangsa, tanpa kecuali.
“Maka selayaknya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi doktrin dan wajib diajarkan secara resmi dan sistematis kepada seluruh anak bangsa, tanpa kecuali,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/6).
Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Mangapul, Pancasila harus kembali menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai ke tingkatan sarjana.
“Bila diperlukan, penataran-penataran tentang Pancasila seperti P4 dihidupkan kembali dengan nilai-nilai yang lebih aplikatif dengan situasi saat ini, sehingga bisa diimplementasikan oleh siapa saja,” lanjut Mangapul.
Lemahnya pemahaman Pancasila baik dari konteks sejarah, nilai-nilai dan pelaksanaannya dikarenakan tidak ada instrumen yang mengajarkan tentang Pancasila kepada generasi bangsa. Akibatnya, banyak sekali salah tafsir dan pendapat-pendapat yang a-historis saat berbicara tentang Pancasila. Bila situasi pemahaman yang dangkal terhadap Pancasila ini terus berlanjut maka sesungguhnya bangsa dalam keadaan terancam.
“Kami mengusulkan dan mengimbau kepada Kementerian Pendidikan untuk mem pertimbangkan memasukkan Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum belajar-mengajar dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa dapat terimplementasi dengan baik, terutama kepada pemimpin bangsa ini,” pungkasnya. (adz/azw)
PEMBICARA: Plt Kepala Dinas Kehutanan Sumut Ir Herawati MM saat menjadi pembicara di Forestry Webinar Series, berjudul Strategi Membangun KPH dalam masa New Normal Kehutanan, Sabtu (27/6).
PEMBICARA: Plt Kepala Dinas Kehutanan Sumut Ir Herawati MM saat menjadi pembicara di Forestry Webinar Series, berjudul Strategi Membangun KPH dalam masa New Normal Kehutanan, Sabtu (27/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Ir Herawati MM mengharapkan agar Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) harus lebih kreatif dan inovatif menjalankan tugasnya pada masa era normal. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembicara di Forestry Webinar Series, dengan judul Strategi Membangun KPH dalam masa New Normal Kehutanan, Sabtu (27/6).
“Diharapkan, pada 2023 sektor kehutanan dapat menyumbang PDRB Provinsi Sumatera Utara pada nilai 0,85 %. Disamping itu, pada tahun 2021 penurunan luas kawasan dapat ditekan pada angka 1000 Ha,” ujarnya.
Dijelaskannya, Dengan luas kawasan hutan 3.001.772 Ha atau 41,9 persen dari daratan Sumatera Utara, potensi dari sektor kehutanan diharapkan dapat lebih bermanfaat kepada masyarakat Sumatera Utara. Sesuai dengan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah dan berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab, maka pengelolaan hutan secara lestari harus dilakukan agar hasil hutan dapat produktif berbasis partisipasi masyarakat dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Saat ini di Sumatera Utara terdapat 16 KPH yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016. Mengacu kepada RPHJP yang sudah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, para KKPH ditantang untuk mampu mengelola kawasan KPH nya secara lestari, baik pada aspek ekologi maupun ekonominya.
Terkait dengan hal ini, Dinas Kehutanan Provinsi memiliki beberapa strategi, antara lain adalah penguatan kapasitas SDM dan kerjasama multipihak. Selain itu, Irawati juga akan melakukan diskusi khusus dengan Fakultas Kehutanan USU terkait dengan penguatan strategi pengembangan multibisnis kehutanan pada areal KPH di Sumut.
Prodi Magister Kehutanan USU Tawarkan Bambu untuk Komoditi Bisnis Program Studi Magister Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) pada webinar tersebut menawarkan bambu sebagai salah satu komoditi bisnis KPH untuk mendukung pengelolaan kawasan hutan secara lestari, baik pada aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Bila ditelisik lebih dalam, bambu memiliki potensi ekonomi dan sekaligus potensi ekologi dan sosial cukup besar yang banyak pihak belum memberikan perhatian besar untuk mengelolanya secara apik dan profesional.
Desi Ekawati selaku pakar bambu dari Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang menjadi narasumber di dalam FWS 01 tersebut menjelaskan bahwa bambu memiliki potensi ekologi, ekonomi, dan sosial yang cukup besar. Secara ekologi, bambu mampu menyerap karbon dioksida sebesar 50 ton/ha/tahun dan rumpun bambu mampu menyimpan air sebanyak 5.000 liter. Semua bagian dari tanaman bambu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai bentuk barang yang bernilai ekonomi.
“Akar dan pelepahnya bisa dijadikan kerajinan, rebungnya untuk sayuran, pangkalnya untuk arang, batang tengah bagian bawah untuk rekaya bambu dan furniture laminasi juga untuk lantai dan dinding, batang tengah bagian atas untuk tirai, anyaman dan kerajinan, batang bagian atas untuk ajir tanaman, rantingnya untuk sapu & serat pakaian, dan daunnya kompos, pakan dan pewarna,” ujarnya.
Secara sosial, bambu sudah lama dipergunakan oleh masyarakat untuk bahan bangunan rumah tempat tinggalnya. Selain itu, tanaman bambu sudah lama dijadikan sebagai tanaman pembatas antar kampung pemukiman warga desa. Dengan demikian tidak berlebihan jika dinyatakan bambu dapat menjadi kunci dalam restorasi lahan dan restorasi ekonomi di Indonesia.
Ir Herawati N, MM selaku Plt Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara saat menjadi pembicara pada Forestry Webinar Series 01 yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Kehutanan USU bekerjasama dengan Pusat Kajian Lanskap Sumatera pada hari Sabtu, 27 Juni 2020.
Kegiatan Forestry Webinar Series 01 tersebut dilaksanakan secara daring oleh Program Studi (Prodi) Magister Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) bekerjasama dengan Pusat Kajian Lanskap Sumatera (Puska Lanskap) dan Himpunan Mahasiswa Magister Kehutanan (HIMAGISHUT) USU.
Tiga narasumber hadir sebagai pembicara yakni Ir Herawati N, MM (Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), Desi Ekawati, S.Hut, M.Sc (Pakar Bambu dari Badang Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI), dan Dr. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut, M.Si (Ketua Program Studi Magister Kehutanan – Universitas Sumatera Utara). Kegiatan FWS diikuti oleh 337 orang peserta dari berbagai latar belakang (Pimpinan dan Pengelola KPH, Akademisi, LSM, Swasta, Praktisi dan Mahasiswa) dan tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. (rel/ram)
RAPAT: Sekdakab Langkat, Indra Salahuddin memberikan arahan dalam rapat koordinasi bersama Komisi C DPRD Langkat dan Dinas Pariwisata Langkat, Senin (29/6).
ELYAS/SUMUT POS.
RAPAT: Sekdakab Langkat, Indra Salahuddin memberikan arahan dalam rapat koordinasi bersama Komisi C DPRD Langkat dan Dinas Pariwisata Langkat, Senin (29/6).
ELYAS/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kadis Pariwisata Kabupaten Langkat, Hj. Nur Elly Heriani Rambe mengungkapkan, berdasarkan keputusan dari Pemprovsu, Pariwisata di Langkat kembali dibuka namun hanya bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal. Artinya, wisatawan dari luar Kabupaten Langkat belum diberikan untuk berkunjung.
“Nantinya, bagi warga yang masuk ke lokasi objek wisata harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19, seperti memakai masker, jaga jarak dan dan pemeriksaan suhu tubuh,”kata Nur Elly Heriani menjelaskan kepada anggota DPRD Komisi C Kabupaten Langkat, pada kegiatan rapat koordisi DPRD dan Pemkab Langkat di ruang Sekda, Senin (29/6).
Permintaan untuk kembali dibukanya objek Wisata Langkat itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Langkat, sehubungan dengan diberlakukannya tatanan hidup baru (New Normal)
Menanggapi aspirasi wakil rakyat tersebut, Sekdakab Langkat Dr. H. Indra Salahuddin menegaskan, objek wisata pada masa new normal akan dibuka pada 4 Juli 2020 mendatang.
“Objek wisata untuk wisatawan lokal dilakukan uji coba selama 1 bulan. Pemkab Langkat akan terus melakukan pemantauan,”kata Indra Salahuddin. (yas/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memeriahkan perayaan HUT Kota Medan ke-430, JNE Medan mengadakan promo gratis ongkir untuk seluruh transaksi pengiriman paket dengan tujuan dalam kota, atau dari dan tujuan Kota Medan pada 1 Juli 2020. Promo ini berlaku di 134 sales counter yang tersebar di Kota Medan untuk paket dengan berat maksimum 2kg dan tidak termasuk biaya asuransi serta packing kayu.
Selain menggratiskan ongkos kirim, JNE Medan juga membuat program yang dapat diikuti netizen, yaitu kuis berhadiah voucher belanja melalui akun Instagram @jne.medan01. Kuis tersebut berupa permainan tebak gambar makanan khas kota Medan.
Fikri Al Haq Fachryana, Kepala Cabang JNE Medan mengatakan “Ikut memeriahkan HUT Medan dan menyambut new normal, JNE ingin berbagi kebahagiaan. Sesuai tagline JNE yaitu Connecting Happines, program kali ini pun bertujuan untuk mendukung UMKM. Dengan adanya free ongkir, JNE berharap penjualan para UMKM pelaku e-commerce di Medan dapat turut meningkat.”
Beberapa jenis paket sempat mengalami penurunan kuantitas selama masa pandemi ini. Jenis paket tersebut salah satunya seperti barang-barang fashion karena masyarakat panik dan menunda pembelian barang tersier. Namun terdapat pula jenis barang yang mengalami kenaikan jumlah kiriman, seperti komoditi alat kesehatan.
Fikri pun menambahkan, “Setelah Bulan Mei 2020, jumlah kiriman semua kategori jenis paket kembali normal seperti sebelum pandemic, bahkan mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 25% terutama makanan dan alat rumah tangga. Kemungkinan hal ini disebabkan karena masyarakat yang justru sangat membutuhkan JNE ketika semua terbiasa di rumah, dan juga bertumbuhnya bisnis online atau daring,”.
“Alhamdulillah, atas peran seluruh karyawan, dan jaringan JNE yang solid sampai titik kecamatan dan desa, JNE tetap menjadi market leader. Setiap tahun bertumbuh termasuk di tahun 2020, terlebih pasca Covid-19 ketika masyarakat sangat membutuhkan JNE. Kami berharap, secara nasional JNE semakin memperkuat jaringan sampai tingkat desa dan secara global membangun jaringan dan kolaborasi di negara-negara luar negeri”, tuturnya.
Covid-19 memberikan hikmah kepada masyarakat untuk dengan cepat mengubah kebiasaan hidup baru sebagai solusi dari beragam tantangan yang muncul saat ini, salah satunya adalah dengan go online dan digitalisasi. “Ini menjadi kesempatan untuk masyarakat tetap produktif atau bahkan lebih maksimal dari sebelumnya, dengan berjualan online”, ungkap Fikri.
“Covid-19 memberikan hikmah terhambatnya barang dari luar negeri masuk ke Sumatera Utara. Maka ini momentum untuk masyarakat Sumut, terutama UMKM untuk terus berproduksi dan berkreatifitas lalu menjual produk lokalnya. Potensi masyarakat Sumut sebagai potential customer saja ada 14 juta penduduk, sebelum mengambil potensi ke domestik,” pungkas Fikri.(rel/sih)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kota Binjai akan memenuhi target dalam program pelayanan KB sejuta Akseptor KB di Indonesia. Demikian disampaikan Wali Kota Binjai, HM Idaham mengaku optimis saat meninjau pelaksanaan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor di UPTD Puskesmas HAH Hasan, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Senin (29/6).
“Selamat Harganas ke-27, semoga semua keluarga yang ada di Indonesia khususnya di Binjai, Sumatera Utara (Sumut) menjadi warga yang sejahtera dan bahagia. Itu harapan kita,”ujar Idaham didampingi Ketua TP PKK kota Binjai, Hj Lisa Andriani bersama Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Sumut, Hj T Lafalinda, dan jajaran Dinas PPKB kota Binjai.
Dikatakan Idaham, pihaknya sudah mempersiapkan dengan baik. Semoga di Harganas dan program KB Sejuta Akseptor ini membuat Kota Binjai lebih bersemangat untuk semua keluarga yang ada di sini menjadi akseptor KB,”harapnya.
Idaham menambahkan, pihaknya tetap melakukan strategi untuk tetap menjaga kesejahteraan dan kesehatan keluarga di Binjai pada Pandemi covid-19.
“Semua petugas posyandu dibekali dengan tutorial protokol Covid-19 dalam membuka posyandu, karena anak -anak kita sudah pada tahap imunisasi dan pemeriksaan kesehatan,” ucapnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, Lilik Rosdewati mengatakan, kegiatan Harganas di Binjai dilaksanakan sesuai program pemerintah pusat.
“Kota Binjai mendapatkan target, dan insyaallah kita bisa mencapainya dengan persiapan dengan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui kader-kader. Kita juga menggerakkan mobil untuk keliling di seluruh kecamatan, untuk mengajak pasangan usia subur ikut KB dan mengingatkan di masa pandemi Covid-19 untuk menunda kehamilan,”pungkasnya. (ted/han)
TINJAU: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan meninjau pelaksanaan pelayanan sejuta KB akseptor di Puskesmas Satria, Kota Tebingtinggi.
sopian/sumut pos.
TINJAU: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan meninjau pelaksanaan pelayanan sejuta KB akseptor di Puskesmas Satria, Kota Tebingtinggi.
sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan meminta pasangan usia subur untuk menunda kehamilan di tengah masa pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Umar Zunaidi saat melakukan peninjauan pelayanan KB sejuta akspertor di Puskesmas Satria, Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Selasa (30/6). “Saya minta untuk menunda terlebih dahulu kehamilan di masa pandemi Covid-19 ini. Melalui pelayanan KB ini, masyarakat Kota Tebingtinggi dapat terpenuhi pelayanan KB-nya, terutama warga masyarakat pasangan usia subur,”pintanya.
Didampingi Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Dinas PPAPPKB Nina Zahara, Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan meminta jajaran Dinas PPAPPKB untuk terus memantau angka kelahiran di Kota Tebingtinggi agar tidak mengalami kenaikan di masa pandemi Covid-19.
Dalam pelayanan KB kepada masyarakat, tetap menerapkan protokol kesehatan. Seluruh calon akseptor dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan wajib cuci tangan pakai sabun serta menggunakan masker.
Sedangkan Kepala Dinas PPAPPKB Kota Tebingtinggi, Nina Zahara mengatakan, kegiatan pelayanan KB sejuta akseptor ini adalah puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 sekaligus momentum TNI KB kesehatan yang di rangkai dengan pencapaian rekor muri sejuta akseptor.
Nina menambahkan, BKBN Provinsi Sumut memberikan target sebanyak 330 akseptor dalam pelayanan di semua fasilitas kesehatan di 5 kecamatan di Kota Tebingtinggi. Dan telah tercapai sebanyak 472 (mic kontrasepsi) akseptor. (ian/han)
GERUDUK: Calon siswa didampingi orangtua menggeruduk DPRD Karo karena tidak terima dengan pemberlakuan PPDB TA 2020/2021 dengan sistem zonasi di SMA Negeri I Kabanjahe. Mereka menduga pelaksanaan PPDB sarat dengan kecurangan, karena nilai anak mereka layak masuk di SMA I Kabanjahe.solideo/sumut pos.
GERUDUK: Calon siswa didampingi orangtua menggeruduk DPRD Karo karena tidak terima dengan pemberlakuan PPDB TA 2020/2021 dengan sistem zonasi di SMA Negeri I Kabanjahe. Mereka menduga pelaksanaan PPDB sarat dengan kecurangan, karena nilai anak mereka layak masuk di SMA I Kabanjahe.solideo/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2020/2021 di SMA Negeri I Kabanjahe, dinilai sarat muatan kecurangan, kolusi dan suap. Tudingan ini dikatakan puluhan calon siswa dan orangtua menggeruduk Dinas Pendidikan Sumatera Utara cabang Kabanjahe, Jalan Jamin Ginting,Senin (29/6) sore.
Tak puas dan berharap dilakukan pengusutan, pada Selasa (30/6) pagi, para calon siswa dan orangtuanya kembali meng gelar aksi di depan kantor DPRD Karo. Dalam aksi tersebut, mereka meminta kejelasan terkait kecurangan penerimaan sistem zonasi. Faktanya, banyak calon siswa yang diterima meski rumahnya jauh dari sekolah. Sementara calon siswa yang menetap di Kota Kabanjahe, justru tak masuk.
Padahal, syarat-syarat dan ketentuan telah merek penuhi. Bukti ini yang menguatkan adanya kecurangan dan pemalsuan domisili para calon siswa.
Selain adanya siswa yang diterima walaupun jarak rumahnya jauh dari sekolah, mereka juga mempertanyakan banyaknya calon siswa yang ditolak ketika mendaftar menggunakan Kartu Keluarga (KK). “Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan,” teriak massa.
Usai menggelar aksi lebih kurang satu jam, Sekwan DPRD Karo Petrus Ginting akhirnya meminta 10 orang perwakilan dari orang tua calon siswa menemui Ketua DPRD Iriani br Tarigan. Dalam pertemuan tersebut orang tua calon siswa menyampaikan poin-poin tuntutan mereka.
Pertama, mereka meyakini telah terjadi kecurangan dalam PPDB secara online tingkat SMA. Banyaknya calon siswa yang tidak diterima, sementara untuk mengikuti PPDB salah satu syaratnya adalah domisili, padahal rumah mereka dekat sekolah.
Meminta ketegasan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) Sumut dan pihak SMAN di Kabanjahe untuk membuat tindakan segera mungkin guna mengatasi masalah tersebut. Para orang tua siswa berharap supaya anak mereka diterima di sekolah favorit di Kabupaten Karo. Sehingga terkait PPDB untuk SMA tersebut, meminta untuk dibatalkan, dan berharap sebagai syarat domisili mengutamakan kartu keluarga warga.
Selanjutnya mereka meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan pengumuman PPDB dan melaksanakan seleksi ulang.
Menyahuti permintaan dari orangtua calon siswa ini, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan menjelaskan, pihaknya meminta pihak terkait untuk memverifikasi ulang syarat dan KK. “Jika ada calon siswa yang domisili satu tahun, akan kita cek kembali kebenarannya,” ujar Iriani.
Selain itu, Iriani juga menegaskan pihaknya akan usulkan juga penambahan satu ruangan untuk menambah alokasi. Apabila memungkin penambahan satu ruangan tidak teralisasi, kemungkinan sebagian yang tidak sekolah diusulkan kepada sekolah terdekat seperti SMA Simpang Empat, SMA Barusjahe, SMA Munthe yang ruangannya masih bisa menampung peserta didik baru.
Sementara itu, salah satu calon siswa Zahara Br Surbakti disela sela aksi mengatakan, bahwa alamatnya di kampung dalam Kabanjahe lebih kurang 1 Km dari SMAN. “Nilai saya 86,64, merasa heran dirinya tidak diterima di SMAN, “jelas Zahara. (deo/han)
DUKUNG: Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut dan Ketua DPC Partai Demokrat Binjai HM Sajali bersama balon Wali Kota Binjai Juliadi dan Amir Hamzah.
DUKUNG: Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut dan Ketua DPC Partai Demokrat Binjai HM Sajali bersama balon Wali Kota Binjai Juliadi dan Amir Hamzah.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pasangan Juliadi dan Amir Hamzah kian mantap menatap Pilkada Kota Binjai yang bakal dihelat, Desember 2020. Pasalnya, selain sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar dan PPP, Jualiadi dan Amir Hamzah yang dinobatkan sebagai pasangan “Berjamaah” ini kembali mendapat dukungan dari Partai Demokrat.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai, HM Sajali mengatakan, partainya telah resmi mengusung Juliadi dan Amir Hamzah menjadi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai di Pilkada serentak 2020. Hal ini tertuang dalam SK Nomor 70/SK/DPP.PD/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jendral Teuku Riefky Harsya.
Menurut Sajali, jatuhnya pilihan kepada Juliadi dan Amir Hamzah karena kedua sosok ini diyakini akan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Kota Binjai. Pasangan ini juga dinilai sudah sangat memenuhi kriteria yang diinginkan Partai Demokrat.
“Banyak isu-isu yang mengatakan kalau Juliadi tidak didukung Partai Demokrat kini terbantahkan dengan sudah turunnya SK dari DPP Partai Demokrat,” kata Sajali kepada wartawan, Selasa (30/6) sore.
Dia pun berharap, semua kader partai berlambang mercy itu merapatkan barisan untuk memenangkan pasang Juliadi dan Amir Hamzah pada Pilkada serentak yang bakal digelar 9 Desember mendatang.
Sedangkan Juliadi, menyampaikan ribuan terimakasih kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Plt Ketua DPD Demokrat Sumut, dan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Binjai. “Saya sangat terharu sekali akan turunnya SK untuk pasangan Juliadi dan Amir Hamzah. Semoga kita semua, bersama kader Partai Demokrat Kota Binjai sama-sama berjuang untuk memenangkan pasangan Berjamaah yang diusung Partai Demokrat. Ini lah saatnya kita bersatu untuk membangun Binjai ke depan, yaitu maju kotanya, berbudaya warganya,” ujar Julaidi.
Turunnya SK dari Partai Demokrat untuk pasangan “Berjamaah” ini, mendapat sambutan positif dari tim relawan dan pendukung Juliadi dan Amir Hamzah. Mereka meneriakan yel-yel, Juliadi yes… Amir Hamzah oke. (rel/ila)
PAPARKAN: Jubir GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah saat memaparkan data kasus Covid-19 di Sumut, Selasa (30/6) sore.
PAPARKAN: Jubir GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah saat memaparkan data kasus Covid-19 di Sumut, Selasa (30/6) sore.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka pasien positif Covid-19 terkonfirmasi Polymerase Chain Reaction (PCR) di Sumatera Utara (Sumut) kembali meningkat tajam. Jumlahnya, saat ini telah menembus angka 1.551 kasus.
Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menyatakan, berdasarkan data yang dirangkum hingga Selasa (30/6) sore, jumlah kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan sebanyak 71 kasus.
“Terjadi penambahan pasien positif, totalnya naik menjadi 1.551 orang dari sebelumnya 1.480 orang ,” ungkap Aris.
Lebih lanjut Aris menyampaikan, peningkatan terbilang banyak juga terjadi pada Orang Dalam Pemantauan (ODP) yakni sebanyak 319 orang. Sebelumnya angka ODP ini hanya sebesar 1.071 kini sudah mencapai 1.390 orang. Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) jumlahnya turun 16 kasus dari 228 menjadi 212.
Untuk pasien yang meninggal, sampai sejauh ini angkanya tidak berubah atau tetap diangka 92 orang. “Meski demikian, kita patut bersyukur terdapat 5 orang penderita Covid-19 dinyatakan sembuh, sehingga jumlahnya naik dari 400 orang menjadi 405 orang,” paparnya.
Dari data tersebut, sambung Aris, saat ini sudah ada 28 kabupaten/kota di Sumut yang telah terpapar Covid-19. Bahkan, kasus positif di Kota Medan sudah mencapai 1.006 kasus positif. Jumlah itu menunjukkan lonjakan 40 orang dari Senin (29/6) kemarin yang masih 966 orang. Kota Medan menjadi satu-satunya daerah di Sumut yang telah mencapai level 1.000 kasus.
Terbanyak kedua adalah Deli Serdang sebanyak 205 kasus, disusul Simalungun 83 kasus, Pematang Siantar 64 kasus, Binjai 24 kasus, Karo 21 kasus, dan Serdang Bedagai 17 kasus dan Asahan 15 kasus.
Dan sejauh ini, terdapat 5 daerah di Sumut yang sama sekali masih belum pernah mencatatkan kasus atau nihil pasien positif covid-19. Kelima daerah itu adalah Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Pakpak Bharat.
Menurut Aris, hal ini menggambarkan bahwa disiplin kepatuhan untuk menjalankan protokol kesehatan masih belum dijalankan dengan baik. “Di pasar adalah tempat yang paling rawan untuk terjadi penularan. Karena itu, Gugus Tugas telah bekerjasama dengan OPD untuk melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Hal itu untuk memastikan semua pengunjung dan penjual di pasar menjalankan protokol kesehatan dengan baik,” cetusnya.
Lebih lanjut Aris menyampaikan, bahwasanya kesehatan adalah harta yang terpenting terutama di masa pandemi ini. Pemerintah sebetulnya sudah lama mempromosikan pola masyarakat hidup sehat yang disebut Germas.
Komponen pertama pada Germas ini adalah melakukan olahraga, karena dianggap dapat mengoptimalkan daya tahan tubuh. Tapi di masa pandemi Covid-19, olahraga harus disesuaikan dengan tingkat risiko, dan risiko rendah terhadap kemungkinan terpapar virus corona adalah melakukan olahraga di rumah.
Sedangkan risiko tinggi, apabila olahraga dilakukan di tempat umum dan berkelompok serta menggunakan peralatan yang bergantian. Apabila mempunyai penyakit seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan ginjal atau penyakit auto imun dan yang sedang hamil sebaiknya hindari olahraga tipe ini. “Namun dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru (new normal), olahraga yang dilakukan bersama dan menggunakan sarana umum akan mulai meningkat kembali,” tuturnya.
Aris mengaku, memang tidak ada larangan asalkan harus tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Seperti, olahraga dilakukan tanpa berpindah tempat atau dilakukan dengan posisi sejajar dan berjarak dua meter.
Akan tetapi bila olahraga dilakukan dengan berjalan kaki berjarak, jarak yang harus dilakukan dengan orang di depannya ialah kurang lebih 5 meter. Selanjutnya bila berlari agar berjarak sejauh 10 meter, kemudian untuk yang bersepeda berjarak 20 meter dengan orang yang berada di depannya.
“Setelah berolahraga pastikan untuk selalu mencuci tangan, mandi, ganti pakaian, bersihkan seluruh alat olahraga dan barang bawaan seperti handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan. Karena tujuan olahraga itu adalah untuk sehat dan badan kita kuat, sehingga kita lawan Covid-19 dengan kekebalan tubuh yang prima,” tandasnya. (ris)
RAPOR MERAH: Mantan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Trisno Sumantri yang selama menjabat mendapat rapor merah dari Gubsu.
RAPOR MERAH: Mantan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Trisno Sumantri yang selama menjabat mendapat rapor merah dari Gubsu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencopotan Trisno Sumantri dari jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi sejak Senin (29/6) kemarin, terkesan mendadak. Namun, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menolak jika dikatakan pencopotan orang nomor satu di perusahaan milik Pemprov Sumut tersebut dilakukan secara mendadakn
Menurut Edy, selama hampir dua tahun menjabat sebagai Dirut PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, rapor kinerja Trisno Sumantri masih merah. “Jadi ini bukan mendadak, dia itu dievaluasi. Inikan menjelang hampir dua tahun, tapi rapornya merah. Kepentingan rakyat untuk air bersih adalah kebutuhan mutlak, dan dia belum bisa capai targetnya,” kata Edy menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (30/6).
Poin kedua, ungkap Edy, Trisno Sumantri dinilai tidak mampu dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya hal ketiga, Trisno dinilai lemah dalam menyiapkan cadangan-cadangan air, terkhusus Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut. “Padahal Medan punya lima sungai besar yang dapat dijadikan rancangan ke depan (sebagai cadangan air). Inilah yang menjadikan beliau itu tidak cocok dalam jabatan (Dirut PDAM Tirtanadi). Bukan dia bodoh, tidak. Tapi ini masalah tepat atau tidak tepat. Mungkin di sektor lain beliau bisa,” katanya.
Gubsu menyampaikan, ke depan memerlukan sumber daya manusia yang lebih tepat untuk mengorganisasikan PDAM Tirtanadi agar fungsinya maksimal bagi masyarakat Sumut. “Kesejahteraan rakyat dari segi air, PAD itu pasti dan cadangan-cadangan air ke depan yang harus kita siapkan,” terangnya.
Lantas, bagaimana pengisian jabatan Dirut PDAM Tirtanadi selanjutnya? Edy mengatakan, akan menyesuaikan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Termasuk, apakah melakukan sistem open bidding atau lelang terbuka. “Nanti kan ada penerimaan calon, dilakukan open bidding. Tetap seperti itu. Nanti ada prosedurnya untuk kita pilih yang baru,” katanya.
Saat disinggung sekaitan peliknya persoalan proyek di PDAM Tirtanadi menjadi salah satu alasan pemecatan terhadap Trisno Sumantri, Gubsu justru mengaku tidak mengetahui informasi dimaksud. “Kalau laporan yang masuk ke saya, itu berdasarkan target-target kerja PDAM Tirtanadi. Evaluasinya semua dilakukan Pak Ijeck. Beliau sampaikan hasil itu lalu saya yang putuskan. Tapi saya akan jadikan itu catatan ke depan. Saya pastikan tidak ada terjadi lagi hal semacam itu,” katanya.
Wagubsu Musa Rajekshah ikut memperingatkan direksi BUMD Pemprov Sumut lainnya, pasca keputusan mencopot Trisno Sumantri dari kursi Dirut PDAM Tirtanadi. Kata Ijeck, seluruh perusahaan daerah diberikan waktu setahun kerja untuk mengetahui apakah target terpenuhi atau tidak. Jika tidak, perombakan akan terjadi karena dianggap gagal. “Evaluasi kinerja setelah 1 tahun menjabat. Nantinya seluruh BUMD setelah 1 tahun akan dievaluasi seluruhnya dengan target kerjanya,” kata dia.
Diketahui, Gubsu Edy Rahmayadi memberhentikan dengan hormat Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri berdasarkan Surat Keputusan (SK) No 188.4/288/KPTS/2020, tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024.
Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) Humarkar Ritonga mengatakan, SK pemberhentian itu diterima Trisno Sumantri melalui rapat bersama Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut di ruang rapat dewan pengawas yang dihadiri semua jajaran direksi, Senin (29/6) pagi.
“Dengan diberhentikannya Dirut PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, maka manajemen akan dilaksanakan oleh tiga orang direksi dengan kolektif kolegial yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Air Bersih dan Direktur Air Limbah,”kata Humarkar kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/6).
Pelayanan ke pelanggan lanjut Humarkar, akan berjalan seperti biasa, sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, lanjut Humarkar, manajemen akan melaksanakan program-program kegiatan yang telah ditentukan dengan tupoksi direksi masing – masing.
Humarkar menambahkan, kepada seluruh pelanggan tidak perlu khawatir dengan diberhentikannya Dirut PDAM Tirtanadi, karena pelayanan akan berjalan seperti biasanya. Untuk itu lanjutnya pelayanan pelanggan tetap dilayani oleh kantor cabang masing-masing. (prn/adz)
