BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Naas bagi Faisal Rezeki (23) meninggal dunia ditempat usai menabrak bagian belakang truk BK 8697 BL di Jalan Krakatau Ujung, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Selasa (2/6) pukul 02.00 WIB.
Korban Faisal Rezeki adalah warga Jalan Bilal Ujung, Gang Karya, Kecamatan Medan Timur berboncengan dengan temannya Taufik Hidayat (26) dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma BK 2543 US melintas dari Tanjung Mulia ke arah Krakatau bersamaan dengan truk di depan mereka.
Tak disangka, truk di depan mereka belok mendadak ke kiri masuk ke pergudangan KMC. Sehingga, sepeda motor yang mereka tunggangi menghantam sisi kiri belakang truk tersebut. Membuat keduanya terjatuh ke arah badan jalan. Nahas, Faisal mengalami luka serius di bagian kepala tewas di tempat, sedangkan temannya Taufik mengalami luka serius langsung dilarikan ke RS Eshmun Marelan.
Petugas Satlantas Polsek Medan Labuhan datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kondisi korban yang tewas dievakuasi ke RSU dr Pirngadi Medan untuk divisum, sementara truk dan sopirnya berhasil diamankan polisi.
“Tiba – tiba saja truk mau belok, kedua pengendara sepeda motor itu menabrak bagian belakang truk dengan hantaman kuat. Makanya satu orang itu tewas setelah terpental ke jalan,” cerita warga sekitar.
Kanit Lantas Polsek Medan Labuhan, Iptu Lili Tavip mengatakan, pihaknya sudah menangani kasus kecelakaan tersebut. Untuk korban yang tewas telah divisum ke rumah sakit. “Kendaraan dan sopirnya sudah kita amankan,” katanya singkat. (fac/btr)
CURI: Alex Afiantara Kawilarang diperiksa personel polisi karena mencuri HP milik istri mantan Gubsu.
CURI: Alex Afiantara Kawilarang diperiksa personel polisi karena mencuri HP milik istri mantan Gubsu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasih sayang seorang kakek atau nenek terhadap cucunya terkadang melebihi dari anak sendiri. Seringkali, setiap permintaan sang cucu dituruti dan bahkan sampai menghalalkan segala cara.
Hal ini dilakukan Alex Afiantara Kawilarang, warga Jalan Rawa Gang Tengah, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai. Lantaran terlalu sayang dengan cucunya, AFA (11), kakek berusia 60 tahun ini nekat mencuri handphone (HP) milik istri mantan Gubernur Sumut (Gubsu) Syamsul Arifin, Fatimah Habibie.
Akibatnya, Alex diamankan Tim Elang Intelmob Satuan Brimob Polda Sumut saat berada di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Senin (1/6) malam. Selanjutnya, Alex diserahkan ke Polsek Delitua untuk proses hukum lebih lanjut.
Lakhar Kasi Intel Satuan Brimob Polda Sumut Kompol Heriyono melalui Panit Opsnal Intelmob Ipda Heri Suhartono menjelaskan, Alex diamankan berdasarkan laporan polisi Nomor STPL/628/V/2020/SPKT/Sektor Delta. Dalam laporan tersebut, handphone merek Oppo Type X 9009 dicuri dari rumah korban di Jalan STM, Kecamatan Medan Johor pada saat halal bihalal lebaran beberapa waktu lalu.
“Pelaku awalnya datang ke rumah korban untuk halal bihalal sewaktu lebaran. Pelaku lalu memanfaatkan kesempatan mengambil handphone korban yang terletak di atas meja. Korban selanjutnya melaporkan ke Polsek Delitua, dan kemudian Tim Elang Intelmob melakukan koordinasi dengan Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut untuk melakukan penyelidikan,” terang Heri, Selasa (2/6).
Tim selanjutnya melakukan pendalaman hingga mendapat informasi keberadaan ponsel tersebut di sebuah rumah Jalan Pasar 3 Gang Bhinneka Tunggal Ika, Kecamatan Percut Sei Tuan pada Senin malam. Kemudian, tim menuju rumah tersebut yang diketahui ditempati warga bernama Saiyian bersama istrinya Fauziah.
Namun, pasangan suami istri ini tidak mengetahui keberadaan ponsel yang diduga kuat milik Fatimah Habibie. Akan tetapi, disebutkan keduanya bahwa anak pertamanya berinisial AFA (11) ada memiliki handphone. Hanya saja, saat itu anak mereka tinggal di rumah pelaku Jalan Rawa Gang Tengah.
“Setelah mendapat informasi tersebut, tim menuju alamat pelaku malam itu juga sekira pukul 20.00 WIB. Sesampainya di sana, personel menemukan AFA sedang berada di rumah pelaku bermain ponsel milik korban,” beber Heri.
Mengetahui itu, sambung dia, tim menanyakan kepada AFA perihal ponsel tersebut. Setelah ditanya, AFA mengaku mendapatkan handphone milik korban dari pelaku. Handphone tersebut diberikan pelaku kepada AFA saat bersama ibunya ketika berada di Hotel Daksina Jalan Sisingamangaraja XII, Jumat (29/5) lalu.
“Tim mendapat informasi keberadaan pelaku lagi di Jalan Brigjen Katamso. Tim melakukan penangkapan terhadap pelaku,” sebut Heri.
Kepada personel, tambah Heri, pelaku mengakui perbuatannya mengambil ponsel korban saat halal bihalal. Hal itu dilakukan karena sayang terhadap cucunya lantaran ingin memberikan hadiah berupa ponsel. “Selain mengamankan pelaku, turut disita barang bukti handphone Oppo X 9009 milik korban. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Delitua untuk penyidikan kasus lebih lanjut,” tukasnya. (ris/btr)
Haris Gulo alias Ama Serlina & Trisman Boys Daeli alias mas Boy alias mas Alser
Haris Gulo alias Ama Serlina & Trisman Boys Daeli alias mas Boy alias mas Alser
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II B Gunungsitoli melarikan diri dengan cara memanjat tembok lapas setinggi 3 meter, diduga menggunakan kain sarung, Minggu (31/5) sekitar pukul 10.00 WIB.
Informasi diterima Sumut Pos melalui pesan Whatsapp yang dikirim oleh Kepala Lapas Kelas II B Gunungsitoli, Sutopo Berutu. Menurut Sutopo Berutu, kedua narapidana itu atas nama Trisman Boys Daeli alias mas Boy alias mas Alser (27) terkait kasus pembunuhan, dengan hukuman 16 tahun penjara dan expirasi 04 Agustus 2036. Kemudian, Haris Gulo alias Ama Serlina (31) tersandung kasus pencurian dan merupakan tahanan hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
“Saat ini keduanya dalam pengejaran anggota kita. Lapas Gunungsitoli telah berkoordinasi dengan Kapolres Nias, Dandim 0213 Nias, Dan Posal Kepulauan Nias, Kajari Gunungsitoli dan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk membantu pencarian dan koordinasi berkenaan dengan tahanan yang kabur itu,” ujar Berutu.
Berutu mengungkapkan, kedua narapidana itu diketahui telah kabur saat petugas sipir lapas melakukan pengecekan terhadap narapidana setelah selesai ibadah minggu bagi narapidana yang beragama Kristen, dilapangan didalam kompleks lapas.
Menurutnya, kedua warga binaan (narapidana/tahanan) tersebut melarikan diri dengan cara memanjat pagar teralis pembatas blok hunian setinggi 3 meter, kemudian melompat ke branggang dan selanjutnya memanjat pos menara 3, lalu melompat keluar tembok lapas mengunakan kain sarung.(adl/btr)
SERAHTERIMA:
Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso saat menerima jabatan barunya sebagai Lantamal I.
SERAHTERIMA:
Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso saat menerima jabatan barunya sebagai Lantamal I.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal I) resmi dijabat Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso. Serahterima jabatan dipimpin Pangkoarmada I, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, berlangsung di Gedung OB Syaaf Mako Koarmada I, Jalan Gunung Sahari, Jakarta, Minggu (31/5).
Upacara yang berlangsung sekaligus juga penyerahan jabatan Komandan Lantamal IV Tanjungpinang dari Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah kepada Kolonel Laut (P) Indarto Budiarto sebelumnya menjabat sebagai Perwira Ahli OMP Matra Laut Kogabwilhan I.
Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid dipercayakan sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) sebelumnya menjabat Danlantamal I digangintikan Kolonel Mar I Made Wahyu Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pokmar Pok Gadik Kodiklatal.
Upacara pergantian pejabat tinggi di TNI Angkatan Laut yang berada di jajaran Koarmada I berlangsung khidmat dan sederhana dengan melaksanakan protokol kesehatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah maupun pimpinan TNI dengan melaksanakan physical distancing, menggunakan masker, mengukur suhu tubuh, dan menjaga jarak guna terhindarnya penyebaran dan penularan Covid-19.
Dalam amanatnya Pangkoarmada I, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali mengatakan, serahterima jabatan adalah regenerasi untuk peremajaan dan peningkatan kemampuan dan kualitas dari Lantamal yang ada dibawah jajaran Koarmada I.
“Pergantin jabatan merupakan penyegaran untuk melahirkan generasi pemimpin baru di Lantamal,” pungkasnya.
Seiring dengan pergantian Komandan Lantamal I diacarakan serah terima Ketua Korcab I Daerah Jalasenastri Armada I dari Ny. Nisa Rasyid kepada Ny. Erna Made yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah I Ny. Fera Muhammad Ali. (fac/ila)
RAMAI:
Wrga Kota Medan saat ramai mengantre mendapatkan bantuan BLT di Kantor Pos, kemarin.
RAMAI: Warga Kota Medan saat ramai mengantre mendapatkan bantuan BLT di Kantor Pos, kemarin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap II dari pemerintah pusat bagi warga Medan kembali disalurkan melalui Kantor Pos Medan, Minggu (31/5) lalu. Ratusan warga dari berbagai wilayah, sejak pagi sudah berkerumun mengantre untuk mencairkan dana bantuan sebesar Rp600 ribu.
Mereka mengantre berdesakan mengabaikan protokol kesehatan seperti penerapan Phsycal Distancing.
Bahkan, Pemko Medan dinilai mengabaikan kerumunan warga karena tanpa melakukan pengawalan. Sehingga bila dibiarkan, dikhawatirkan akan memunculkan penyebaran baru virus corona.
Hal ini memicu kritikan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.”Kita kesal jadinya. Di satu sisi pemerintah dalam hal ini Pemko Medan membuat Perwal soal penanganan Covid-19. Di sisi lain malah mengabaikannya,” kata Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak, Senin (1/6).
Menurutnya, tetap terjadinya kerumunan warga dan tanpa pengawalan dalam proses penyaluran bantuan, sama saja membuat Pemko Medan inkonsisten atas peraturan yang dibuatnya sendiri.
“Tidak konsisten jadinya dengan peraturan yang dibuat. Di Perwal Kota Medan No. 11 tahun 2020, khusus mengenai Physical distancing diatur pada pasal 15 Ayat (1) Huruf e dalam hal pencegahan. Tapi nyatanya, tidak diterapkan,” imbuhnya.
Meskipun bantuan merupakan program pemerintah pusat, tetapi mekanisme penyaluran tetaplah tanggungjawab Pemko Medan. Sehingga tidak terjadi pembiaran masyarakat tanpa pengawalan dan membuat kesannya jadi amburadul.
“Seharusnya, mekanismenya berjalan dengan baik, pola pembagian bantuannya diubah. Aturannya, dibuatlah antrean berjarak dan papan informasi juga jangan hanya satu. Ini kan menimbulkan penumpukan dan akhirnya terjadi berdesak-desakan,” ungkapnya.
Ia berharap Pemko Medan cepat tanggap dengan kondisi masyakarat di tengah Pandemi Covid-19. Perwal yang dibuat harus benar-benar ditegakkan, sehingga tidak merugikan kesehatan masyarakat.
Sebelumnya, penyaluran tahap pertama BST dari pemerintah pusat pada (20/5) lalu, sudah pernah dikritik LBH Medan. Sebab, Pemko Medan juga tidak ikut mengawal proses pemberian bantuan bagi warga. (man/ila)
EDUKASI: Petugas kesehatan saat mengedukasi penyakit polio di saah satu puskesmas, beberapa waktu lalu.
EDUKASI: Petugas kesehatan saat mengedukasi penyakit polio di saah satu puskesmas, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program vaksin campak dan polio di Puskesmas yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) terbengkalai. Hal itu akibat terfokus penanganan Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan mengakui, program vaksin kedua penyakit tersebut terganggu karena persoalan virus corona ini.
Bahkan, tak hanya itu program kesehatan lainnya juga demikian. “Memang terbengkalai karena pandemi Covid-19 ini dan semua sektor juga begitu terdampak semua,” ujar Alwi, baru-baru ini.
Alwi juga mengaku, meski terbengkalai tetapi program vaksin campak dan polio di Puskesmas tak terhenti melainkan masih berjalan. Hanya saja, saat ini lagi lagi fokus semua dengan masalah Covid-19 sehingga tersendat. “Program itu tetap harus jalan,” akunya.
Oleh sebab itu, kata dia, nantinya akan didorong lagi program vaksin tersebut serta program kesehatan lainnya. “Ini kan sudah berakhir (masa tanggap darurat Covid-19 di Sumut), jadi akan dibenahi dan dilanjutkan kembali berbagai program yang sudah dijadwalkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 80 juta bayi di dunia terancam campak dan polio akibat terhentinya program vaksinasi rutin di tengah pandemi Covid-19.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut, program vaksinasi pada 68 negara harus terhenti akibat pandemi corona. Sebanyak 80 juta bayi yang tinggal di negara-negara tersebut hidup dengan ancaman penyakit menular seperti campak dan polio.
“Gangguan program imunisasi ini menimbulkan ancaman penyakit-penyakit menular yang sebetulnya bisa dicegah dengan vaksin, seperti campak,” ujar Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO menemukan, ketakutan masyarakat untuk mendatangi fasilitas layanan kesehatan menjadi salah satu masalah besar yang membuat program vaksinasi terhenti. Keengganan tersebut muncul karena rasa takut akan tertular Covid-19. (ris/ila)
BERBAGI: Bharata Sena Akabri Angkatan 96 foto bersama usai membagikan paket sembako kepada warga di Lapangan Merdeka Medan.
dewi/sumut pos.
BERBAGI: Bharata Sena Akabri Angkatan 96 foto bersama usai membagikan paket sembako kepada warga di Lapangan Merdeka Medan.
dewi/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bharata Sena AKABRI angkatan 96 memberikan 2.000 paket sembako kepada warga kurang mampu di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (30/5). Bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Adapun paket tersebut berupa beras, telur, minyak goreng, dan mie instan yang diserahkan kepada para abang penarik becak bermotor, penyapu jalan, bilal mayit, nazir masjid, para kaum dhuafa, dan wartawan.
Turut hadir dalam kegiatan bakti sosial ini, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Dir Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana, Dir Res Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Robert Dacosta, Wadansat Brimobdasu AKBP Ferry R Ukoli, Direktur Polairud Polda Sumut Kombes Pol Roy Sihombing, serta dari Kodam I/BB angkatan 96.
Kabidkum Polda Sumut, Kombes Pol Andry Setiawan mengatakan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Bharata Sena AKABRI Angkatan 96, yang menyisihkan sedikit rezekinya membantu para warga kurang mampu.
Hal ini, lanjutnya, dikarenakan Pandemi Covid-19 sangat berdampak langsung pada sektor ekonomi. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
“Oleh karena itu, saya bersama rekan-rekan seperjuangan Bharata Sena Akabri Angkatan 96 tergerak membantu warga kurang mampu. Bakti sosial ini pun juga atas instruksi Kapolri, Jenderal Pol Idham Aziz,” tuturnya.
Ia menambahkan, bakti sosial tersebut tidak hanya di Sumut, tetapi juga dilakukan di seluruh Indonesia secara serentak. Bakti sosial bagi sembako kepada masyarakat kurang mampu ini, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak (physical distancing) dan tak lupa memakai masker dalam upaya pencegahan Covid-19.
“Semoga bantuan yang diberikan dapat membantu para masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak dan pakai masker cegah penularan wabah Corona,” tuturnya.
Salah seorang warga yang menerima bantuan, Abdul Hakim Siagian mengucapkan terima kasih kepada alumni Bharata Sena AKABRI angkatan 96 yang meringankan beban masyarakat terutama yang terdampak COVID-19. “Kami sangat berterimakasih semoga pemberian ini bermanfaat bagi kami yang menerimanya,” ujarnya. (mag-1/ila)
NYARIS TERBAKAR: Swalayan Maju Bersama Dwikora yang nyaris ludes terbakar.
idris/sumu tpos
NYARIS TERBAKAR: Swalayan Maju Bersama Dwikora yang nyaris ludes terbakar. idris/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Swalayan Maju Bersama di Jalan Kapten Muslim, Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, nyaris terbakar, Senin (1/6) siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Informasi dihimpun di lapangan, api pertama kali muncul dari salah satu restoran yang berada di dalam swalayan. Selanjutnya, api merembet ke swalayan. “Kabarnya gitu, (api) dari restoran dan menyebar ke swalayan,” ujar Adi salah seorang warga di lokasi kejadian.
Petugas security swalayan yang mengetahui adanya kebakaran, langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran. Sementara, pengunjung maupun karyawan berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri.
Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan informasi tiba di lokasi dan berjibaku menjinakkan si gajo merah hingga berhasil dipadamkan. “Nyaris terbakarlah (swalayan), hanya kena sedikit aja karena pemadam langsung cepat datang,” ucapnya.
Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan Nurly mengatakan, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 11.09 WIB. Objek yang terbakar adalah restoran cepat saji. “Hanya bagian panel, diduga penyebab kebakaran dari korsleting listrik,” ujar Nurly.
Ia menambahkan, dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. “Api dapat dipadamkan sekitar pukul 12.20 WIB, dan korban jiwa nihil,” pungkasnya. (ris/ila)
DISEGEL: Ditpolair Polda Sumut saat menyegel SPBU rekanan Pertamina di Jalan Perintis Kemerdekaan, Hamparanperak, karena menyelewengkan BBM subsidi ke industri.
fachril/sumut pos
ilustrasi
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebuah SPBU di Jalan Jamin Ginting – Pancur Batu nomor 14.203.170 terpaksa disegel Pertamina akibat menjual BBM terkontaminasi atau bercampur air.
Penyegelan tersebut bermula dari seorang konsumen yang marah-marah kepada petugas SPBU Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang karena tidak terima BBM yang dibelinya dari SBPU tersebut bercampur air. Kejadian itu, menjadi viral di Media Sosial (Medsos) di Instagram dan pesan beruntun di Whatsapp.
Atas peristiwa itu, tim Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I turun dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPBU tersebut. Dari hasil pengecekan internal, SPBU di Jalan Jamin Ginting – Pancur Batu nomor 14.203.170 memang sudah tidak beroperasi sejak Agustus 2019.
Meski tidak beroperasi lagi, namun pemilik SPBU tersebut berlaku curang dengan menjual sisa stok BBM miliknya. Padahal terdapat kandungan air pada BBM Dexlite dari SPBU yang diperkirakan berasal dari sisa penguapan dalam tanki SPBU. Karena sejak lama tidak digunakan, terkumpul penguapan sehingga mengkontaminasi stok BBM dalam tangki.
“SPBU tersebut belum mendapatkan izin penggunaan lahan sehingga tidak bisa beroperasi. Makanya Pertamina langsung menghentikan penyaluran BBM ke SPBU tersebut saat itu,” ujar Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I, M. Roby Hervindo.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya, diduga oknum SPBU menjual sisa stok yang ada dalam tangki tanpa sepengetahuan dan izin Pertamina.
“Pertamina sudah menurunkan tim untuk menyegel seluruh nozzle dispenser di SPBU tersebut. Sehingga menghindari digunakan kembali. Pertamina juga melakukan pemeriksaan dan pencatatan sisa stok serta totalisator,” pungkasnya.(gus/ila)
MEREKAM
TUGAS:
Orangtua merekam anak-anaknya mengisi tugas-tugas sekolahnya melalui ponsel atau belajar secara online.
MEREKAM
TUGAS:
Orangtua merekam anak-anaknya mengisi tugas-tugas sekolahnya melalui ponsel atau belajar secara online.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melihat perkembangan pendidikan di tengah pandemi, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengatakan, wacana pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020 harus dipikirkan matang-matang.
Khusus untuk sekolah di zona merah dan kuning, pemerintah diminta untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dengan media online selama satu semester hingga Desember.
“Jika penyebaran Covid-19 masih tinggi, sebaiknya opsi memperpanjang metode PJJ (pembelajaran jarak jauh, red) adalah yang terbaik. Mesti dipahami juga bahwa perpanjangan pelaksanaan PJJ tidak akan menggeser tahun ajaran baru 2020/2021. Artinya, sekolah tetap dimulai pertengahan Juli, seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya pembelajaran dilaksanakan masih dengan metode PJJ,” kata Satriwan.
Setidaknya, lanjut Satriwan, PJJ diperpanjang sampai pertengahan semester ganjil atau akhir September.”Ini bertujuan agar sekolah benar-benar bersih dan terjaga dari sebaran Covid-19. Data menunjukkan grafik penyebaran Covid-19 di beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan,” ujarnya.
Opsi perpanjangan PJJ ini harus dilakukan dengan berbagai perbaikan di segala aspek. Misalnya, jaminan keadilan oleh pemerintah terhadap akses internet dan gawai yang tak dimiliki semua siswa dan perbaikan dalam pengelolaan PJJ yang terkait dengan kompetensi guru.
Kemdikbud dan Kementerian Agama (Kemag) juga wajib membuat evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ yang sudah dilaksanakan selama tiga bulan ini demi perbaikan PJJ ke depan. Termasuk tindak lanjut desain kurikulum darurat.
Satriwan menambahkan, untuk daerah yang ditetapkan Gugus Tugas sebagai zona hijau, maka dinas pendidikan dan sekolah harus menyiapkan berbagai sarana kesehatan pendukung saat sekolah kembali dibuka. Mulai dari hand sanitizer di setiap ruangan, sabun cuci tangan, keran cuci tangan, hingga alat pelindung diri di klinik sekolah. Semua warga sekolah juga wajib mengenakan masker dan pihak sekolah diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Ia pun mendorong pemerintah pusat dan daerah (pemda) serta Gugus Tugas Covid-19 untuk terus berkoordinasi sehingga pendataan dan penetapan penyebaran Covid-19 benar-benar valid. FSGI mendukung Mendikbud Nadiem Makarim yang menunggu keputusan dari Gugus Tugas terkait wilayah mana yang benar-benar zona hijau dan mana yang tidak.
Menurut Satriwan, pemerintah harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan siswa dan guru. Apalagi beberapa negara seperti Perancis, Finlandia, dan Korea Selatan malah menciptakan penyebaran Covid-19 baru kepada guru dan siswa saat membuka sekolah setelah pandemi. Tak tertutup kemungkinan hal serupa juga akan terjadi di Indonesia.
“Jangan sampai sekolah dan madrasah menjadi klaster terbaru penyebaran Covid-19. Apalagi ada fakta di sejumlah negara yang menunjukkan perkembangan ancaman penyebaran Covid-19 gelombang kedua. Ini akan sangat menakutkan bagi siswa, orang tua, dan guru,” ujarnya.
Sementara itu, Wasekjen FSGI Urusan Internal, Fahriza M Tanjung mengungkapkan, mengenai kenaikan kelas termasuk format Penilaian Akhir Tahun (PAT) tiap jenjang satuan pendidikan yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan.
“FSGI berpandangan, jika di sekolah (daerah) tersebut pelaksanaan PJJ sudah efektif maka nilai kenaikan kelas bisa diambil dari akumulasi proses pembelajaran yang selama 1 semester ini dilakukan, baik record nilai sebelum pandemi maupun setelah pandemi (PJJ),” ujarnya.
Mengenai format PAT-nya, kata Fahriza, Dinas Pendidikan dan Sekolah tetap harus mempertimbangkan akses siswa terhadap internet dan kepemilikan gawai. PAT tak bisa dilakukan serentak di waktu yang bersamaan bagi semua siswa, mengingat banyak siswa tak punya gawai di 1 sekolah tertentu, atau pun punya hanya 1 gawai, itu pun dipegang orang tua. “Jadi pelaksanaan PAT harus dengan prinsip fleksibilitas, berkeadilan, non-diskriminatif, dan tak merugikan siswa,” katanya.
Sedangkan bagi sekolah (daerah) yang tak efektif dalam pelaksanaan PJJ selama tiga bulan ini, bahkan relatif tak berjalan karena keterbatasan gawai, jaringan internet, bahkan keterbatasan listrik, maka nilai kenaikan kelas siswa bisa diambil dari proses pembelajaran selama sebelum pandemi (sebelum belajar dari rumah diterapkan).
Format PAT-nya pun, lanjut Fahriza, bisa dengan penugasan portofolio belaka. Berbeda dari yang PJJ online. Oleh karenanya, FSGI meminta Kemdikbud-Kemenag memberikan penguatan kembali kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah (termasuk guru). “Bahwa prinsipnya siswa jangan dirugikan. Jangan sampai ada siswa tak naik kelas di masa krisis pandemi ini,” tegasnya.
Walaupunprinsip pengelolaan sekolah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bermakna ada otonomi yang besar dari sekolah. “Tapi ada tantangan bagi kepala sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan yang terkadang tak cukup arif dan bijak dalam proses penilaian siswa di masa pandemi ini. Atau ada juga fakta kepala sekolah belum percaya diri sepenuhnya dan otonom dalam mengelola PJJ. Mengingat rumitnya birokrasi pendidikan daerah dan pelaporan administratif yang terkadang tak rasional dan berkeadilan,” pungkasnya. (mag-1/ila)
