MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) untuk menyelamatkan situs bersejarah di daerah ini akan segera direalisasikan dengan melakukan pengadaan (pembebasan) lahan Benteng Putri Hijau.

Pengadaan lahan serta penataan kawasan situs Benteng Putri Hijau di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe akan segera dilakukan tahun ini.

“Untuk proses ganti rugi lahan ini kita harus mengikuti semua aturan yang berlaku. Jangan nanti ada masalah di belakang hari Jangan sampai ada hal-hal yang tertinggal. Karena terkait persoalan pengadaan lahan ini sangat sensitif, bisa muncul masalah hukum. Kalau sudah dibeli nanti harus segera dipatok sebagai kawasan cagar budaya, sehingga tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah dalam rapat penataan Benteng Putri Hijau di Rumah Dinas Wagub Sumut, Jalan Teuku Daud Medan, Kamis (28/5).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Avon Nasution, Kepala UPT Taman Budaya Sumut Deny Elpriansyah, peneliti Balai Arkeologi Sumut Taufiqurahman Setiawan, Konsultan/Tim Percepatan Pembangunan Sumut Abraham Telaumbanua.

Wagub juga meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar dalam melakukan penataan kawasan situs Benteng Putri Hijau harus melibatkan stakeholder terkait seperti arkeolog, sejarawan dan tetap mempertahankan kealamian kawasan tersebut serta melakukan penataan dengan mempertimbangkan perawatan yang lebih mudah hingga membangun lokasi pembuangan dan pengelolaan sampah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua mengatakan pihaknya sudah lebih dahulu melakukan kajian hukum terkait legalitas dari cagar budaya Benteng Putri Hijau.

“Dari tahun 2019 kita sebenarnya sudah melakukan kajian dan mempersiapkan dokumennya. Namun ini memang tidak bisa cepat karena harus ada dasar hukumnya. Makanya tahun 2020 ini semua dokumen akan kita ganti dan kita sahkan dengan SK,” ujar Ria.

Lebih lanjut dikatakan Ria, setelah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan maka pihaknya akan segera melakukan rezonasi atas lahan/lokasi untuk kegiatan pengadaan lahan/tanah situs Benteng Putri Hijau.

“Kita akan menentukan kembali mana lahan yang masuk dalam zonasi situs dan mana yang masuk dalam zonasi penunjang pariwisatanya. Sqetelah itu akan kita buat penetapan SK Bupati Deliserdang yang baru,” terang Ria.

Jika sudah dikeluarkan SK zonasi lahan Benteng Putri Hijau, maka dalam tahun ini juga akan dilakukan pengadaan lahan (ganti rugi) terhadap tanah yang ada di kawasan situs yang ditempati oleh masyarakat. “Selanjutnya nanti kita akan melakukan tahap persiapan dan pelaksanaan ganti rugi lahan,” jelas Ria.

Pengadaan lahan cagar budaya Benteng Putri Hijau akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama direncanakan akan diganti rugi tahun ini seluas 19.000 meter persegi.

Selanjutnya tahun 2021 akan diganti rugi tahap berikutnya yakni tahap II A seluas 20.000 m², tahap II B seluas 19.500 m², serta tahap III seluas 10.000 m². “Tahap II A dan II B ini juga harus segera kita ganti rugi karena arealnya sangat berdekatan dengan permukiman penduduk,” kata Ria.

Peneliti Balai Arkeologi Sumatera Taufiqurahman Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan situs Benteng Putri Hijau berada pada koordinat 3.48901 lintang utara dan 98.67461 bujur timur dengan luas ukurannya sebesar 61.415,754 m2 dan lokasinya terbagi atas tiga sektor. Di mana dari areal sekitar tiga sektor inilah nantinya akan dilakukan ganti rugi lahan.

Sementara itu, Konsultan Abraham Telaumbanua mengatakan, untuk penataan situs Benteng Putri Hijau ini nantinya akan didesain dengan perpaduan arsitektur Karo dan Melayu.

Selain itu juga akan dilakukan penataan kembali areal Pancuran Gading dan Pancuran Panglima sehingga dapat menjadi objek pariwisata Sumut. Keaslian kawasan akan dipertahankan dengan memanfaatkan batu alam dan membangun fasilitas pendukung lainnya seperti toilet, musala juga tempat pembuangan sampah.

Ichwan Azhari, sejawaran, menuturkan benteng yang tersisa 30 persen lagi, bisa dilihat di bagian utara dan selatan dari kawasan 90 hektare ini.

“Kerajaan Aru diserang oleh Aceh pada 1539 dan pada 1615. Sejak itu nama kerajaan aru menghilang. Tapi bukti peninggalan keberadaan adanya Kerajaan Aru berupa fakta, dapat dilihat dari penimbunan sisa keramik china yang berusia ratusan tahun, emas dan dirham alat tukar pada mas tersebut,” katanya.

Menurutnya, dua bagian di utara dan bagian selatan pernah dibuatkan petanya pada 1977 oleh John Miksic, peneliti asal Amerika yang menjadi peneliti pertama situs ini.

“Dalam penelitiannya pemukiman yang dikelilingi benteng tanah dan parit dibuat sebagai pertahanan.

Benteng tanah dibuat juga untuk melihat melihat kedatangan musuh dari atas. Di sana banyak ditemukan pecahan keramik impor batuan di abad 12 hingga 15 an, bukti adanya hubungan perdagangan barang keramik dengan luar negeri seperti Tiongkok dan Vietnam pada masa itu,” katanya.

Benteng Putri Hijau menjadi satu-satunya benteng tanah yang berusia ratusan tahun yang masih bisa dilihat keberadannya.

Nama benteng tidak menyinggung nama Kerajaan Aru, Ichwan Azhari menuturkan faktor kebiasaan masyarakat yang lebih dekat dengan keberadaan pemandian Putri Hijaumembuat kawasan tersebut dinamai Jalan Putri Hijau, maka benteng dan hal lainnya juga disebutkan belakangnya dengan tambahan Putri Hijau, walaupun sebenarnya nama asli seharusnya Benteng Kerajaan Aru. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wujud kepedulian dan membantu untuk warga sesama terdampak pandemi Virus Covid-19, PT Petro Andhara Artha (PAA) menyalurkan bantuan sembako sebanyak 500-an sembako kepada masyarakat sekitar di Medan Marelan, Kota Medan.

Bantuan sembako disalurkan langsung oleh Komisaris PT PAA, Haji Inan, Direktur Utama (Dirut) PT PAA, Nandia Ulandari dan Komisaris PT PAA, Ardian kepada perwakilan warga penerima bantuan sembako di Kantor PT PAA di Jalan Marelan Raya, Kota Medan, Kamis (28/5) sore. Setelah diserahkan secara simbolis, bantuan tersebut diantar langsung ke rumah warga.

“Pembagian sembako ini, sebagai bentuk kepedulian kita dari PT PAA sebagai agen resmi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina MOR I terhadap masyarakat sekitar kantor kita yang terdampak Virus Covid-19 ini,” ungkap Direktur Utama (Dirut) PT PAA, Nandia Ulandari didampingi Kepala Lingkungan III Kelurahan Tanah Enam Ratus kepada wartawan, usai pembagian sembako tersebut.

Ulandari mengatakan, pembagian sembako ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak akibat penyebaran virus corona.

“Saya berharap dengan bantuan sembako ini, bisa digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan merigankan kebutuhan pangan masyarakat,” tutur Ulandari.

Edi seorang warga penerima bantuan sembako itu, mengucapkan terima kasih kepada PT PAA. Karena, kondisi pandemi Covid-19 masyarakat sangat membutuhkan bahan pangan untuk menyambung kehidupan.

“Saya bersyukur dan terima kasih, kepada PT PAA sudah mau membagikan rezekinya dengan memberikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan seperti ini. Semoga PT PAA diberikan terus kesuksesan dalam menjalankan usahanya,” kata Edi.

Sementara itu, Selamat selaku Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan menjelaskan pembagian 500 sembako itu, bekerjasama dengan pihaknya dibagikan langsung ke rumah-rumah masyarakat sekitar.

“Karena kondisi pandemi Covid-19, tidak boleh ada mobilitas massa. Jadi, PT PAA mempercayakan kami untuk membagikan sembako itu kepada masyarakat yang diantar langsung ke rumah-rumah penerima sembako itu,” jelas Selamat.

Selamat mengungkapkan sangat senang apa perusahaan agen penyalur BBM peduli dengan masyarakat sekitar. Ia mengaku bukan kondisi pandemi Covid-19 aja, diluar becana non-alam itu, PT PAA juga sering membantu masyarakat dengan menyalurkan sembako.

“Pastinya, masyarakat senang menerima bantuan dari PT PAA. Sembako juga kita salurkan kepada abang penarik becak yang beroperasi sekitar. Jadinya, warga yang membutuhkan mendapat sembako itu,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kinerja dari Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan (GTPP) dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai belum maksimal. Karena, Komisi II DPRD Kota Medan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penanganan Covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari ST memandang perlu dibentuknya Pansus tersebut. “Biar kita tahu sejauh mana mereka menangani Covid-19 ini,” tegas Sudari kepada Sumut Pos, Kamis (28/5) di gedung DPRD Medan.

Menurut politisi PAN ini, melalui pembentukan pansus, maka seluruh penggunaan anggaran yang telah dialokasikan bisa diketahui secara rinci penggunaannya.

“Pemko Medan sudah anggarkan untuk Covid-19 yang disebut mencapai Rp100 miliar, itu untuk apa saja. Itu harus jelas kemana saja digunakan, berapa banyak yang sudah digunakan dan seterusnya,” ujarnya.

Apalagi, kata Sudari, dalam hal pembiayaan di rumah sakit, setelah seseorang itu dinyatakan sebagai orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Belum lagi, perkuburan alternatif khusus Covid-19 di kawasan Simalingkar-B, Kecamatan Medan Tuntungan yang dijadikan lokasi perkuburan bagi pasien yang meninggal karena covid-19.

“Ini juga jadi soal sama kita, ternyata seluruh pasien covid-19 yang meninggal itu dikuburkan di sana (Simalingkar), berarti ditanggung (pembiayaannya) oleh Pemko Medan. Padahal kenyataannya mayoritas yang meninggal dan dikuburkan di situ jauh lebih banyak yang berasal dari daerah luar Kota Medan,” jelasnya.

Sudari pun meminta agar Pemko Media segera menerapkan koordinasi yang baik kepada Pemda setempat yang menjadi asal pasien Covid-19 yang meninggal dan dikuburkan di Kota Medan.

“Untuk jenazah yang memang bisa dibawa dan dikuburkan di daerah asalnya, maka harus dikembalikan ke daerah asalnya. Saya pikir, daerah Deliserdang, Binjai, Sergai dan sekitarnya masih layak untuk tidak dimakamkan di Kota Medan. Sedangkan untuk yang wilayahnya jauh dari Medan, mungkin biaya pemakaman itu bisa dibayarkan oleh Pemda setempat asal Jenazah tersebut,” paparnya.

Sudari menyinggung tentang pelaksanaan pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat penerima dampak covid-19. Sejauh ini menurutnya masih ditemukan beberapa permasalahan ataupun kendala di lapangan.

“Permasalahan yang kita temui itu seperti adanya data yang tumpang tindih, di satu daerah ada beras berlebih tapi ternyata di daerah lain ada yang justru tidak dapat. Juga soal penerimana PKH tak terima bansos, aturan ini juga seperti tidak baku dan masih ada saha ditemukan penerima PKH mendapatkannya. Intinya, Dinas Sosial masih sangat lemah soal pendataan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit Covid-19, ratusan personel Polsek Medan Kota menjalani rapid test (pemeriksaan cepat) massal di Polsek Medan Kota, Jalan Stadion, Kecamatan Medan Kota, Kamis (28/5).

Kapolsek Medan Kota Kompol Rikki Ramadhan melalui Kanit Reskrim Iptu M Ainul Yaqin menyampaikan, rapid test ini dilakukan terhadap 116 orang yang terdiri dari 107 personel, 8 PHL dan 1 Camat Medan Kota.

“Rapid test ini dilaksanakan oleh Urkes Polrestabes Medan terhadap personel Polsek Medan Kota,” ungkapnya.

Yaqin menjelaskan, sebelum rapid test dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan apel yang dipimpin Kapolsek Medan Kota.

Setelah apel, kegiatan rapid test ini langsung dilakukan yang dimulai oleh Kapolsek Medan Kota Kompol Rikki Ramadhan, Wakapolsek AKP S Simare-mare,Camat Medan Kota HT Chairuniza yang selanjutnya diikuti seluruh personil Medan Kota, ASN dan PHL.

Syukurnya, kata Yaqin, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan dokter dan Tim Urkes Polrestabes Medan dinyatakan bahwa semua peserta yang melaksanakan rapid test ini negatif.”Tidak ada yang reaktif, hasil rapid test semuanya negatif,” pungkasnya. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan emak-emak (ibu-ibu,Red) dari Lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar, Medan Deli, mendatangi Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (28/5) siang.

Kedatangan mereka untuk memprotes ketidakadilan pemerintah karena mereka sama sekali belum menerima bantuan sosial akibat dampak pandemi Covid-19.

Koordinator Aksin

Gelora Pasaribu mengungkapkan, mereka menuntut pemerintah mendata ulang warga kurang mampu. Sehingga, warga dari lingkungan mereka bisa mendapatkan bantuan apapun itu dari pemerintah.

“Kita ingin pemerintah mendata ulang agar kami bisa mendapatkan bantuan seperti PKH, KIP, KIS, BLT Kemensos dan bantuan sembako karena Covid-19,” katanya.

Dia mengaku sampai saat ini Lingkungan 5 Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan dan Lingkungan 16 Kelurahan Mabar, Medan Deli tidak pernah mendapatkan bantuan apapun. Padahal, kata dia, ada 600 KK yang berdomisili di sana dan terdampak karena pandemi Covid-19.

“Kami layak dapat bantuan, kami ada foto-foto rumah, barang bukti semua ada. Kami ada 600 KK nggak pernah dapat bantuan. Sebagian besar masyarakat tukang botot dan buruh. Hampir 95 persen warga di situ orang miskin semua, tidak ada penghasilan yang di atas rata-rata,” teriak Gelora Pasaribu.

Gelora Pasaribu engungkapkan, mereka sudah coba mendatangi Dinas Sosial Medan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“KK dan KTP sudah diminta sama kepala lingkungan, tapi kayaknya hanya ditidurkan di rumah. Kami juga sudah ke Dinsos bertemu dengan Bu Ros, dan sudah isi formulir nanti diantar ke sana. Kami ke sini (DPRD Sumut) untuk bertemu dengan Pak Rudy Hermanto,” pinta Gelora Pasaribu.

Sayangnya, Rudy Hermanto yang hendak ditemui mereka tidak berada di tempat. “Pak Rudy lagi di luar kota ikut mengawasi pendistribusian bansos pemprov, bang,” ujar staf Rudy Hermanto, Bayu Surya via seluler menjawab Sumut Pos.

Rudy Hermanto yang ditanya ihwal jalan keluar terhadap aspirasi tersebut, menyatakan belum mengetahui secara detil apa saja poin permintaan warga. “Nantilah saya tanya staf dulu ya, kebetulan masih di luar kota saya ini awasi bantuan sembako Pemprov Sumut,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemko Medan kembali melakukan razia masker di beberapa titik keramaian di kota Medan.

Satu di antaranya yakni di Jalan Padang Bulan, Kecamatan Medan Sunggal tepatnya di depan Citra Garden.Selain Satpol PP, rajia tersebut melibatkan sejumlah pihak seperti kecamatan, kelurahan, kepolisian, dan TNI.

Ketua tim Razia, Reyes Sihombing mengatakan bukan hanya sepeda motor atau angkutan umum saja yang dirazia, namun pengendara mobil pribadi yang kedapatan tidak memakai masker juga ditindak di tempat.

“Sudah banyak yang ditahan KTP-nya, seperti ini mobil pribadi tetap kita tindak. Kalau mereka nggak bawa KTP kita buat pembinaan dan disuruh push up. Pokoknya semua yang melintas di jalan raya wajib memakai masker,” katanya, Kamis (28/5).

Reyes mengatakan, kegiatan ini dilakukan guna menegakkan peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tentang wajib masker di masa pandemi Covid-19.

“Kegiatan pagi ini adalah razia masker yang dilakukan di tiga titik, di Padang Bulan, Sun Plaza, dan di Marelan. Satu titik digabung tiga sampai empat kecamatan. Di satu tempat personel yang diturunkan ada 45 orang,” katanya.

Dalam razia tersebut, masih banyak pengguna jalan baik itu angkutan umum, pejalan kaki, mobil pribadi hingga pengendara sepeda motor diberhentikan karena kedapatan tidak memakai masker.

Beberapa warga yang tidak membawa KTP diberi sanksi fisik, yakni push up dan diberi pembinaan.

Reyes mengatakan hal itu dilakukan agar warga yang diberi sanksi dapat mengingat kejadian tersebut dan kedepannya diharapkan menggunakan masker apabila keluar rumah.

Meski demikian, Reyes menyayangkan hal tersebut terjadi. Sebab, Pemko Medan selalu melakukan sosialisasi wajib masker, namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan. Terbukti baru setengah jam razia dilakukan sudah puluhan KTP yang ditahan.

“Penahan KTP ini tiga hari baru boleh diambil, dan razia ini berkesinambungan selain di jalan akan kembali kita lakukan razia resto, lalu razia pasar, ini setiap hari kita lakukan di tempat-tempat yang berbeda. Kepada warga yang melintas di jalan raya tetap memakai masker,” pungkasnya. (trb/ila)