NIAS, SUMUTPOS.CO – Hasil pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) di laboratorium Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) terhadap sampel swab dua orang warga Kabupaten Nias dinyatakan negatif Corona Virus Disease (Covid-19). Sebelumnya, kedua warga Desa Tagaule Kecamatan Bawolato itu berinisial KL (19) dan FL (27), masuk dalam zona Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan langsung diisolasi di RSUD Gunungsitoli, dikarenakan setelah menjalani rapid tes keduanya menunjukan reaktif Covid-19.

Bupati Nias sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM pada konferensi persnya menjelaskan sampel swab kedua warganya itu yang di kirim minggu lalu ke Medan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, hasilnya sudah diterima pada 21 Mei lalu.

“Hasilnya sudah kita terima. Berdasarkan tes PCR dilaboratorium Rumah Sakit USU Medan keduanya dinyatakan negatif Covid-19,” ujar Sokhiatulo di RSUD Gunungsitoli Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 15, Gunungsitoli, Jumat (22/5).

Dengan keluarnya hasil sampel swab tersebut, maka kedua warga Desa Tagaule yang di isolasi sejak tanggal 10 Mei 2020 lalu di RSUD Gunungsitoli, pada hari itu juga sudah diperbolehkan pulang. Begitu juga dengan para tenaga medis yang merawat kedua pasien itu sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. “Kita mesti bersyukur, bahwa warga di Kabupaten Nias sampai saat ini, baik yang PDP maupun yang positif covid-19 nihil. Kita terus doakan semoga kedepan kita di kepulauan Nias terbebas dari penyakit mematikan itu,” sebutnya.

“Kepada kedua pasien kami ucapkan selamat. Hari ini juga kalian diperbolehkan pulang,” tambahnya.

Sebelumnya hasil diagnosa dokter RSUD Gunungsitoli kedua warga desa Tagaule itu juga mengidap penyakit demam berdarah (DBD). Namun setelah menjalani perawatan selama 11 hari di RSUD Gunungsitoli, kondisi keduanya dinyatakan sembuh, dan dapat kembali beraktifitas seperti biasa. “Dari sakit malaria keduanya sudah sembuh. Kita bersyukur keduanya dalam keadaan sehat. Namun demikian kami ingatkan untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Sokhiatulo menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan dalam mencegah penyebaran virus Corona, yakni dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. “Kita semua sepakat memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini, untuk itu semua harus mengikuti himbauan pemerintah, jaga jarak, jaga kebersihan, hindari kerumunan, jika berpergian selalu menggunakan masker, dan juga jaga kesehatan tubuh,” pesannya. (adl)

BALIGE, SUMUTPOS.CO – Pemkab Toba memfasilitasi pertikaian para pedagang ikan laut yang ada di Pasar Tumpah di Pelabuhan Balige. Sekdakab Toba, Audy Murphy Sitorus didampingi Kadis Perindag, asisten bupati, Satpol PP, Kadis Perhubungan, dan Kabid Pasar, melakukan dialog dengan para pedagang dari Balige dan pedagang dari luar Kabupaten Toba.

Dalam dialog itu, para pedagang menyampaikan keluhan dan persoalan yang mereka alami. Beberapa pedagang juga memberikan masukan kepada para pedagang yang bertikai, sehingga diperoleh beberapa keputusan.

Pertama, seluruh pedangang ikan laut yang berjualan di sekitar Jalan DI Panjaitan sampai ke pelabuhan di tampung di Pasar Inpres yaitu balirung 4, balairung 5, dan balairung 6. Kedua, pedagang dilarang berjualan secara berpindah-pindah, atau pakai arco dan alat lainnya.

Ketiga, para pedagang juga dilarang berjualan di luar tempat yang telah ditentukan Dinas Pasar. Keempat, pedagang ikan laut ditampung di satu tempat dan berjualan di lapak masing-masing.

Selesai musyawarah, Dinas Pasar dan para pedagang langsung menuju Pasar Inpres untuk melihat kondisi dan tempat yang disediakan untuk seterusnya dilakukan pembagian lapak kepada para pedagang dari Tobasa maupaun pedagang ikan laut dari luar daerah. (mag-7)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan kepala keluarga (KK), warga Dusun 4, Jalan Track, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, menolak kehadiran PT Gruti. Menurut warga, kehadiran perusahaan itu meresahkan karena lahan yang mereka kuasai puluhan tahun akan dikelola perusahaan tersebut.

Ketua Kelopok Petani Marhaen, Redemtus Malau menerangkan, sebanyak 120 KK saat ini tinggal dan menguasai lahan pertanian di Dusun 4 Jalan Track, Desa Parbuluan VI, merasa terusik serta resah atas kehadiran PT Gruti, karena pihak perusahaan mengingkari kesepakatan pada sosialisasi di Kantor Kepala Desa Parbuluan VI pada, 23 Mei 2020 lalu.

Di mana saat sosialisasi antara warga dengan pihak perusahaan yang dihadiri dari perwakilan PT Gruti, Muzakir telah disepakati, pihak perusahaan tidak akan mengambil lahan atau areal pertanian yang saat ini mereka kuasai. “Tetapi faktanya, pasca sosialisasi dan pihak perusahaan melakukan pengukuran, ada lahan warga ikut diukur,” ucap Redemtus diamini warga lainya, Paskaria Tarigan (37), Jahoras Matanari (66), Rejeki H Sipayung (40), Nurmawan boru Sinurat (60), Saut Silalahi (50), Rijal Situngkir (35), Eslon Sagala (40) serta Derlon Manihuruk (36), kepada wartawan, Kamis (28/5).

Padahal, kesepakatan warga dengan PT Gruti areal pertanian tidak akan diganggu dan batas yang disepakati dari jalan PLTA Renun 3-3,5 kilometer (km). Sementara pas perusahaan melakukan pengukuran, batas patok penguasaan tidak sampai 3,5 dari batas jalan PLTA Renun. Artinya, lahan mereka sudah masuk dalam penguasaan PT Gruti.

Dengan demikian, lanjut Redemtus, perusahaan telah ingkar janji. Dan jika hal itu terjadi, warga akan kehilangan mata pencaharian karena areal pertanian mereka akan diambil PT Gruti. Redemtus mengatakan, informasi kami peroleh PT Gruti akan menanam kayu disana. Jika mereka menanam tanaman keras, kami tidak bisa lagi membudidaya tanaman muda.

Di sisi lain, warga juga mengakui, lahan yang mereka kelola selama ini memang areal hutan negara. Tetapi menurut, Redemtus lahan tersebut sudah dikelola warga untuk areal pertanian sekitar 40 tahun. Redemtus maupun Rejeki menyebut, informasi kami dengar areal hutan yang akan dikuasai PT Gruti seluas 8.850 hektare (ha) yang masuk dalam kawasan 5 Desa yakni mulai dari Desa Barisan Nauli, Perjuangan, Pargambiran, Sileuleu Parsaoran Kecamatan Sumbul serta Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan, sebut keduanya.

Redemtus mengatakan, selain warga Dusun 4 Desa Parbuluan VI, warga Desa Sileuleu Parsaoran sebelum hari raya sudah melakukan aksi dan menghentikan alat berat perusahaan. Redemtus dan ratusan warga lainya, meminta PT Gruti melepaskan lahan yang sudah mereka kelola selama ini.

Kepala Bagian Pembinaan dan Lingkungan Hidup PT Gruti, Mawardi dikonfirmasi wartawan lewat telepon, Kamis (28/5) mengatakan, PT Gruti mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) di daerah tersebut. Perusahaan tidak untuk melakukan penebangan kayu, tetapi menanami pohon dan tanaman seperti kopi di daerah kawasan hutan yang sudah gundul.

Mawardi menjelaskan, di samping melestarikan hutan, perusahaan diberikan kewenangan menanam tanaman yang menghasilkan. Sesuai hasil penelitian daerah itu cocok ditanami kopi, jelasnya. Mawardi menegaskan, tidak ada kesepakatan dengan warga bahwa PT Gruti mengelola lahan mulai dari 3,5 kilo meter dari Jalan PLTA. Sesuai izin, kawasan hutan yang sudah rusak akan ditanami pohon dan tanaman lainnya.

Memang bagi kawasan yang sudah ada permukiman dan fasilitas umum, akan ada pertimbangan. Tetapi hal itu tidak dari perusahaan. Kita akan melaporkan hal itu kepada pemberi izin, terangnya.(rud)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA meninjau sekaligus menyerahkan secara simbolis Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 10 orang masyarakat penerima, di Kantor Pos Cabang Stabat Jalan Palang Merah No 1 Stabat, Selasa (19/5/).

“Bantuan tersebut diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama, mulai 18 Mei 2020 sampai selesai. Penerima gelombang pertama sebanyak 33,829 orang, dibagikan di 14 cabang Kantor Pos se-Langkat.” kata Bupati Langkat, Terbit Rencana.

Dia juga mengatakan, bantuan ini berasal dari Kemensos untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Tiap-tiap satu kepala keluarga menerima Rp600 ribu. Diberikan secara bertahap, yakni satu bulan 1 kali selama 3 bulan.

“Semoga Bansos baik dari Pemkab Langkat, Pemprovsu dan pemerintah pusat dapat membatu meringankan beban masyarakat Langkat dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19,” harapnya.

Hadir mendampingi Bupati Langkat saat menyerahkan bansos dari Pemerintah tersebur antara lain: Dandim 0203/Langkat, Wakapolres Langkat, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Camat Stabat dan Wampu, anggota Satgas Gugus Covid 19 Langkat lainnya. Kacab Kantor Pos Cab Stabat Zainal Ay Pranata, Kepala Kantor Pemeriksa Kantor Pos Cab Binjai Waznal Fuadi, seluruh staf Kantor Pos Cab Stabat.

Bupati Langkat usai menyerahkan bansos tersebut langsung bergegas mengahadiri rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Langkat terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat tahun 2019, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Langkat, Stabat.

Bupati Langkat dalam kesempatan paripurna tersebut meyakini, tanggapan dan rekomnedasi atas LKPJ ini, bukti tanggung jwab bersama, dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan , guna menghasilkan penyelenggaraan pemerintah , pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat diwaktu yang akan datang. “Rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami, untuk penilaian kinerja ASN,”kata Bupati Langkat Terbit Rencana PA.

Kemudian, Bupati Langkat melanjutkan mengikuti rapat paripurna dalam rangkaian penyampain laporan hasil reses masa sidang II tahun ke I anggaran 2020. (yas)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah, M Mahfullah P Daulay melantik 4 pejabat esselon III di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, kemarin (27/5). Pelantikan tersebut digelar di Aula Lantai II Balai Kota Binjai.

Adapun yang dilantik yakni, Binawan sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Binjai, Mardiana sebagai Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Raden Mas Djoelham, Dedy Iskandar Hasibuan sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai serta Muhammad Iqbal sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Dalam sambutannya, Sekda mengatakan, pelantikan tersebut adalah merupakan upaya Pemko Binjai untuk dapat terus menggerakkan roda pemerintahan di tengah Pandemi Covid 19 sesuai dengan dinamika yang ada.

Beberapa jabatan yang lowong harus segera diisi oleh orang-orang yang kompeten dengan tetap mengikuti segala peraturan perundangan yang berlaku. Utamanya dalam rangka koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Kepada saudara-saudara yang dilantik, saya minta untuk segera mungkin memberikan kontribusi dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang maksimal dalam waktu yang singkat. Adaptasi dengan atasan dan bawahan dibarengi dengan upaya untuk memperoleh informasi dan menerapkan langkah-langkah New Normal yang sedang disusun pemerintah Pusat pada masing masing bidang yang saudara kelola,” ucapnya.

Kepada pejabat yang baru dilantik, dia meminta untuk segera bekerja optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban pada amanah yang diterima. Kepada pejabat lama, dia juga mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah diberikan selama ini. (ted)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Guna meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan PT PPSU selaku pengelola Pelabuhan Tigaras dan Simanindo diminta sesegera mungkin menurunkan semua jenis harga tiket penyeberangan. Permintaan ini disampaikan Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Anwar Sani Tarigan di sela-sela kunjungan kerjanya bersama Tim LKPJ Gubsu dan Dinas Bina Marga Provinsi Sumut ke Pelabuhan Tigasras, Kamis (28/5/2020) lalu.

“Alangkah baiknya Dinas Perhubungan dan PT PPSU untuk menurunkan harga tiket penyeberangan Kapal Ferry untuk semua jenis penumpang di Pelabuhan Tigaras sebagai bentuk ikut serta membantu masyarakat dan sektor ekonomi yang tengah terdampak Covid-19,” kata Anwar Sani.

Sebagaimana diketahui, harga tiket penyeberangan dari Pelabuhan Tigaras menuju Pelabuhan Simanindo atau sebaliknya masih tergolong tinggi dan mahal. Harga tiket untuk anak-anak Rp3.000, Dewasa Rp7.000, Sepeda Motor Rp12.500, Betor Rp14.000, Mobil Roda 4 Rp95.000, Pick Up Rp110.000, Bus Rp130.000 dan Truk Rp150.000.

“Harga-harga tiket itu masih terlalu mahal di tengah situasi Covid-19, kami mengusulkan untuk diturunkan hingga 30 hingga 50 persen, untuk sektor-sektor vital seperti distribusi kebutuhan masyarakat bisa turun hingga 50 persen,” pungkas Anwar Sani. (adz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pendataan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Kabupaten Karo, banyak yang tidak tepat sasaran alias amburadul. Buktinya, penerima bantuan pada warga yang terdampak virus Corona (Covid-19) ini banyak yang tidak sesuai.

Salah satunya terjadi di Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Nama Ketua BPD Desa Lingga Julu, Rianto Ginting justru masuk dalam daftar penerima. Untung saja, Rianto sadar dengan mengembalikan dana bantuan tersebut kepada warga desanya yang dinilai layak menerima.

Rianto Ginting memberikan BST tersebut kepada tiga warga yang benar-benar membutuhkan disaksikan warga setempat, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD dan tokoh agama di Balai Desa (Losd Umum) Desa Lingga Julu, Rabu (27/5) malam.

Kades Lingga Julu, Pribadi Ginting sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Ketua BPD Rianto Ginting. Menurutnya, apa yang dilakukan Rianto Ginting sesuatu yang patut dicontoh oleh warga lainnya, kesadaran seperti ini sangat patut di apresiasi. “Saya berterima kasih kepada Ketua BPD kita yang telah bersedia merelakan haknya, dan membantu warga kita yang lebih membutuhkan. Semoga hal ini menjadi contoh baik agar lebih dapat menanamkan rasa kesadaran. Kita juga berharap kepada warga desa yang telah tercatat sebagai penerima BST, kalau memang merasa mampu, dan sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan, alangkah baiknya bila disalurkan kepada yang berhak menerima bantuan tersebut,” ungkapnya.

Rianto Ginting mengatakan, awalnya dia tidak percaya kalau namanya tercatat sebagai penerima BST. Sebab dirinya tidak pernah tau dan merasa tidak pernah didata atas penerima BST. “Kemarin Sekdes mengantarkan surat pemberitahuan kepada saya, ternyata surat yang diserahkan adalah surat pemberitahuan dari pihak kantor pos yang menyatakan bahwa nama saya terdaftar sebagai penerima BST. Dari pada tak diambil kan sia-sia. Untuk itu saya berinisiatif dana bantuan tersebut tetap saya ambil, dengan niat dana bantuan BST tersebut nantinya akan dibagikan kepada warga desanyang betul-betul sangat membutuhkan, dan belum tercatat sebagai penerima PKH atau bantuan lainnya,”ungkapnya.

Masih kata Rianto, tiga KK yang berhak menerima bantuan tersebut masing-masing Sahdan Sitepu (23) dimana dirinya juga mengalami sakit, serta anak yatim piatu, rumah tidak layak, dan tidak memiliki pekerjaan. Dahliana br Ginting (57) saat ini menderita penyakit stroke, status janda, dan tidak memiliki rumah, dan Pulung br Surbakti (61) status janda, tidak memiliki rumah, juga tidak memiliki pekerjaan tetap.(deo)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Juru bicara penanganan Covid -19 Kota Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia menjelaskan, penyebaran Covid -19 di Kota Tebingtinggi saat ini tercatat sebanyak 49 Orang Tanpa Gejala (OTG), positif Covid -19 tidak ada 0, ODP 114, PDP 0, meninggal PDP 2, sembuh 2 orang dan habis masa pantau 1.530 orang.

Terkait ramainya perbincangan masalah pemeriksaan rapid test reaktif 44 orang, dr Nanang Fitra Aulia dalam suatu pemeriksaan uji rapid test terhadap seorang penderita atau siapapun yang akan dilakukan uji rapid test, ini adalah sebagai tolak ukur dalam menuju pemeriksaan lanjutan. “Kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tebingtinggi akan mencoba meluruskan kondisi yang sebenarnya tentang hasil sebuah rapid test terhadap kondisi seseorang,” jelas Nanang di Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (28/5).

dr Nanang Fitra menyampaikan, uji rapid test adalah bukan uji untuk penentu keputusan tindakan positif atau tindakan terhadap Covid-19. Reaktif yang ada di uji rapid test itu adalah menandakan suatu perjalanan dari proses infeksi yang ada ditubuh seseorang.

“Yang dinilai dari uji rapid test adalah uji untuk penentu IgG dan IgM terhadap anti Gen yang ada didalam tubuh manusia,” bilangnya. Jadi uji rapid test tersebut bisa ditimbulkan reaktif apabila seseorang itu menderita infeksi yang diakibatkan oleh virus,” bilangnya.

Tidak hanya virus Covid-19 tapi bisa juga virus lain dapat menimbulkan reaktif bagi uji rapid test tersebut. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan seluruhnya kepada warga Kota Tebingtinggi untuk tidak menyampaikan hal hal yang tidak benar, tetapi tanyakanlah kepada yang berkompeten agar tidak menimbulkan keresahan bahwasanya rapid test bukan penentu Covid-19.

Rapid test ini adalah untuk mengkrucutkan klaster yang ada pada kita semuanya. Jadi sepenuhnya dalam penetapan uji rapid test adalah untuk menentukan infeksi atau tidak. Dan bukan hanya karena infeksi Covid-19 saja.

Hasil reaktif pada uji rapid test adalah hasil yang tidak memastikan untuk positif Covid-19. Non reaktif pada uji rapid test juga tidak bisa dinyatakan bebas dari Covid-19. Jadi reaktif atau non reaktif akan dilanjutkan ke pemeriksaan swab atau PCR. Hasil swab atau PCR itulah yang memastikan seseorang terjangkit covid-19 atau tidak. “Hal ini kami sampaikan agar masyarakat tetap berpikir positif, jaga kesehatan dan tetap mematuhi himbauan yang ada,” harap dr Nanang Fitra. (ian)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Banjir akibat guyuran hujan yang cukup deras, kembali memutuskan jembatan darurat penghubung Pematangsiantar dan Tanah Jawa, tepatnya di Pondok 8, Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Rusaknya jembatan yang dibangun dengan dana APBD Sumut ini, diduga disebabkan derasnya air sungai, sehingga menggerus tebing sungai yang otomatis merusak patokan jembatan.

“Jembatan yang dibangun dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara ini akan terus rusak bila aliran sungai tidak dialihkan ketempat lain. Berapa ratus miliar pun dana yang dikucurkan untuk perbaikan jembatan tersebut akan menjadi sia-sia,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba di sela-sela kunjungan kerja Tim LKPJ DPRD Sumut bersama Dinas Binamarga dan Bina Konstruksi di Tanah Jawa, Simalungun, Kamis (28/5).

Sebagaimana diketahui, amblasnya jembatan ini karena derasnya air hujan yang datang dari PTPN IV Afdeling III Kebun Marihat, Nagori Marubun Jaya. Debit air sungai yang mengalir di bawah jembatan cenderung deras sehingga menggerus tanah bibir sungai yang otomatis merusak patokan jembatan. Jika tidak turun hujan, air sungai yang berasal dari perkebunan PTPN IV hanya kubangan air biasa saja.

“Pihak PTPN IV tidak boleh tinggal diam dan berpura-pura tidak tahu dengan putusnya jembatan ini. Managemen PTPN IV harus juga bekerjasama dengan pemerintah untuk membuka jalur baru untuk mengalihkan aliran air hujan ke tempat lain agar tidak tertumpu pada satu aliran sungai saja,” ujar Mangapul.

Selain itu, ia juga menilai PTPN IV kurang peka terhadap persoalan putusnya jembatan tersebut yang mengakibatkan banyak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terganggu. “Jembatan ini menjadi salah satu urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, pihak PTPN IV bertanggungjawab besar terhadap putusnya jembatan itu, mereka harus segera melakukan langkah-langkah untuk pencegahan terhadap banjir yang akan terus menhancam putusnya jembatan,” pungkas Mangapul. (adz)