MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Lingkungan (Kepling) tak bisa main-main lagi dalam penyaluran bantuan sembako dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Sebab, Plt Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution mewajibkan para kepling menandatangi surat pernyataan mutlak, yakni surat pernyataan penyerahan bantuan sebagai pertanggungjawaban Kepling dan untuk melengkapi administrasi. Nantinya, ada sanksi hingga pencopotan bagi kepling yang curang dalam melakukan pendistribusian penyaluran bantuan.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga sangat mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mewajibkan seluruh kepala lingkungan (Kepling) di 151 Kelurahan di Kota Medan untuk membuat surat pernyataan mutlak tersebut, baik yang datang dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan maupun bantuan pemerintah lainnya terkait Covid-19 saat ini.

Ihwan mengatakan, tidak ada alasan bagi para Kepling untuk menolak atau keberatan dalam membuat surat pernyataan tentang bantuan terdampak COVID-19 tersebut. Untuk itu, Ihwan meminta agar setiap Kepling dapat menyerahkan data penerimaan bantuan sosial tahap kedua tersebut secara valid kepada Dinas Sosial.

Sebab, surat pernyataan yang dibuat setiap Kepling akan menjadi jaminan atas jumlah dan kelayakan warga penerima bantuan di lingkungan masing-masing sehingga tepat sasaran. Mengingat, pada pemberian bantuan tahap pertama lalu, ada begitu banyak warga yang kecewa karena tidak kebagian bantuan yang dimaksud.

“Setelah adanya surat pernyataan mutlak itu, kita berharap agar setiap Kepling punya rasa tanggungjawab masing-masing dalam memberikan data yang valid. Walaupun sebenarnya ini bukan hanya soal resiko yang akan diterima para Kepling berupa sanksi, tapi juga masalah tanggungjawab moral setiap Kepling kepada warganya,” tegas Ihwan kepada Sumut Pos, Minggu (17/5).

Namun begitu, kata Ihwan, setidaknya hal tersebut adalah bukti keseriusan Pemko Medan dalam memberantas para Kepling curang yang kerap merugikan masyarakatnya. Lalu dengan adanya surat pernyataan tersebut akan membuat para Kepling tidak melakukan kecurangan dalam melakukan pendataan dan penyaluran bantuan. Sehingga, tidak ada warga yang tidak berhak yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

“Dan saya sepakat bahwa yang diprioritaskan itu adalah mereka yang tidak kebagian bantuan tahap pertama yang lalu. Tugas Kepling untuk memastikan mereka yang tidak kebagian di tahap pertama untuk dapat di tahap kedua ini. Sebab tak ada yang lebih mengenal warga selain Keplingnya masing-masing,” tegasnya.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Medan, Ridho Nasution membedakan bahwa setiap Kepling memang diwajibkan untuk membuat surat pernyataan mutlak terkait bantuan yang diserahkan kepada mereka untuk disalurkan kepada para warganya.

Dikatakan Ridho, nantinya surat itu merupakan bukti bagi Pemko Medan dalam meminta pertanggungjawaban para Kepling yang sudah memberikan data warga-warga yang berhak mendapatkan bantuan tahap kedua tersebut kepada Dinsos. Sehingga, kalau data tidak valid, maka kepling yang akan dimintai pertanggungjawabannya.

“Untuk bantuan yang kita berikan itu, menggunakan data yang dikirim oleh Kepling bukan dari Badan Statistik, jadi Keplinglah yang lebih mengetahui warga mereka yang layak mendapatkan bantuan. Kita serahkan sesuai data dari Kepling, makanya wajar jika kepling itu membuat surat pernyataan dan bertanggungjawab atas data yang mereka berikan,” jelas Ridho kepada Sumut Pos, Minggu (17/5).

Sebelumnya, Plt Walikota Medan Ir.Akhyar Nasution saat dikonfirmasi wartawan terkait surat pernyataan Mutlak yang harus ditandatangani para kepling terkait bantuan sembako dan bantuan terdampak COVID-19 dari pemerintah mengatakan, yang menerima dan menyerahkan sembako adalah Kepling, sehingga Kepling harus menandatangani surat pernyataan penyerahan bantuan sebagai pertannggungjawaban mereka dan untuk melengkapi administrasi.

“Bantuan itukan kita serahkan dan Kepling yang membagikan ke warga masing-masing, sehingga harus ada pertanggungjawaban mereka untuk sebagai laporan administrasi,” kata Akhyar.

Terkait dengan penyaluran bantuan tahap kedua dari Pemko Medan ini, Akhyar mengingatkan camat dan lurah untuk melakukan pengawasan dengan ketat sehingga penyaluran dapat tepat sasaran. Apalagi di waktu bersamaan, Kementrian Sosial (Kemensos) juga menyalurkan bantuan terkait dampak Covid-19.

Di samping itu, Akhyar juga mewajibkan para Camat di Kota Medan untuk mengumumkan nama-nama warga yang telah menerima bantuan dari Kemensos maupun warga yang menerima bantuan dari Pemko Medan.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pos pengaduan tenaga kerja terdampak Covid-19 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, sejak dibuka pada Rabu 22 April 2020 hingga saat ini telah menerima 6 pengaduan terdiri dari 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.

Dari enam pengaduan diketahui sebanyak 206 orang pekerja terdampak Covid-19 turut di PHK. Menurut catatan LBH Medan, dari pengaduan tersebut sejumlah perusahaan yang merumahkan pekerjanya, di antaranya perhotelan, penyedia tenaga kerja.

Selain itu, ada juga perusahaan pembiayaan dan perusahaan daerah (Perusda) yang turut merumahkan pekerjanya. Meski tidak mem-PHK pekerjanya, tetapi Perusda di Kota Medan ini merumahkan pekerjanya dan hanya memberi upah lebih kecil.

“Perusda PD Pembangunan Kota Medan, untuk pengaduan (pekerja) ini bukan PHK, melainkan dirumahkan dengan potongan gaji, sehingga pegawai hanya menerima upah sebesar 20%. Kategori tindakan perusahaan juga cukup beragam, di mana ada yang memutus kontrak tanpa memberikan hak,” ujar Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota, LBH Medan, Maswan Tambak, Minggu (17/5).

Maswan menambahkan, selain memotong gaji pekerja, ada juga perusahaan yang meminta para pekerja untuk mengundurkan diri. “Ada yang merumahkan dengan melakukan pemotongan gaji dan ada yang disuruh tidak bekerja tapi disuruh untuk menandatangani surat pengunduran diri dan ada yang diberikan Surat Pemutusan Hubungan kerja, tapi yang menjadi permasalahan berikutnya adalah tidak diberikan hak-haknya,” bebernya.

Sementara itu, Direktur LBH Medan Ismail Lubis mengatakan, menindaklanjuti pengaduan para pekerja, LBH Medan pada Jumat 24 April 2020 telah meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi pekerja melalui Surat Nomor: 66/LBH/IV/2020.

“Sejauh ini LBH Medan melihat tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada buruh,” tegasnya.

Menurutnya, sejauh ini akibat covid 19, presiden telah menyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, Kementrian Ketenagakerjaan hanya mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang mana surat edaran tersebut tidak memberikan ikatan hukum.”Pemerintah daerah bersama dinas tenaga kerja juga tidak melakukan tindakan bijak cepat dan tepat,” tegasnya.

Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra juga menyebutkan, masa pandemi Covid-19 yang bertepatan bulan Ramadan ini tentu masalah bagi di sektor buruh karena dihadapkan dengan masalah Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Namun begitu menurut Irvan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan surat edaran dengan Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang mekanisme pemberian THR.

“Menteri ketenagakerjaan telah mengeluarkkan Surat Edaran yang mengatur mengenai mekanisme pemberian THR. Sebagimana diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2016,” katanya.

Namun, dalam surat edaran tersebut Menaker mengharapkan agar gubernur membentuk pos komando THR Keagamaan. Surat edaran tersebut juga telah disampaikan kepada Bupati dan Wali Kota serta kepada stakeholder terkait.

“Mengenai posko (Komando THR) ini juga kita belum mengetahui, apakah di Sumatera Utara sendiri sudah di buka atau belum ?” katanya.

Jika pemerintah hanya diam dan sekadar mengimbau saja, lanjutnya, maka tidak akan ada solusi. Artinya PHK dan upaya merumahkan tanpa diberi hak akan terus terjadi, dan itu akan sangat mempersulit keadaan pekerja dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonom. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk disalurkan ke rumah sakit, puskemas dan fasilitas kesehatan di 4 propinsi di wailayah kerja Pelindo 1.

Bantuan APD yang diberikan terdiri dari 598 Hazmat Suit berbahan spunbund, 238 Hazmat suit berbahan plastik, 373 face shield, 119 kotak sarung tangan, 11 set sprayer, 130 liter desinfektan, 58 kotak masker bedah, 2.990 pcs masker kain dan 24 kotak masker N95.

“Penyaluran bantuan APD ini merupakan salah satu upaya Pelindo 1 untuk mendukung sarana perlengkapan rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan bagi para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” papar Direktur Teknik Pelindo 1, Hosadi Apriza Putra saat serahterima bantuan APD untuk fasilitas kesehatan yang dikelola oleh Keuskupan Agung Medan (KAM) dan RS Herna, Medan, Jumat (15/5).

Dia berharap, dengan bantuan APD ini, rumah sakit dan fasilitas kesehatan memiliki persediaan yang cukup untuk mendukung operasional dalam percepatan penanganan Covid-19. “Wabah ini tidak hanya masalah pemerintah, maka dari itu perlu sekali kerjasama bahu-membahu dari semua elemen terkait dalam membantu menekan penyebaran Covid-19 ini terutama untuk membantu garda terdepan kita yaitu tenaga medis. Semoga bantuan ini bermanfaat, “ ujar Hosadi lebih lanjut.

Uskup Agung Medan, Mgr Kornelius Sipayung menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pelindo 1 atas bantuan yang diberikan.

“APD ini akan didistribusikan kepada 18 (delapan belas) klinik yang dikelola oleh Keuskupan Agung Medan, yang tersebar di beberapa daerah, seperti Tarutung, Pangururan, Aek Nabara, dan beberapa daerah lainnya,” ujar Kornelius Sipayung.

Pelindo 1 terus melakukan berbagai upaya membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Sebelumnya Pelindo 1 telah menyalurkan berbagai bantuan di wilayah kerja Pelindo 1 yang tersebar di 4 provinsi, seperti bantuan seperangkat APD ke rumah sakit rujukan Covid-19 dan puskesmas di wilayah kerja Pelindo 1, penyemprotan disenfektan di berbagai area pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, tempat ibadah, pesantren, pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat, penyediaan Portable Wastafel serta pemberian bantuan ribuan paket sembako kepada masyarakat.

“Semoga berbagai upaya yang telah dilakukan Pelindo 1 dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kami juga terus mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin,” ujar M. Eriansyah selaku Ketua Tim Kegiatan Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang terdampak Akibat Covid-19 di Lingkungan Pelindo 1. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Karang Taruna Sumatera Utara bekerja sama dengan PT Pertamina MOR 1 Sumut dan BPBD Sumut melaksanakan kegiatan bakti sosial berbagi sembako sebanyak 1.000 paket dan 2.000 buah masker kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19n

“Apresiasi kami kepada pimpinan Pertamina MOR 1 Sumut Bapak Gema yang sangat peduli atas masalah masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini,” tutur Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya didampingi Sekretaris M Akhiruddin Nasution dan Bendahara Hendriyanto Sitorus kepada wartawan di Medan, akhir pekan kemarin.

Dia mengungkapkan, baksos dilaksanakan sekaligus kegiatan doa bersama serentak hadapi Covid-19 pada Kamis (14/5) lalu, di kantor Lurah Pekan Labuhan, Medan.

Dalam penyalurannya, lanjut dia, dilaksanakan teknis agar tidak terjadi kerumunan massa saat penerima bantuan diserahkan paket sembako oleh relawan Karang Taruna. Selanjutnya, relawan Karang Taruna membuat database bersama kepala lingkungan dan terjadwal pembagian per lingkungan sehingga penyalurannya tepat sasaran.

“Total bantuan sudah 2.000 paket sembako yang disalurkan oleh Pertamina dan Karang Taruna Sumut kepada masyarakat terdampak Covid-19. Ada pula bantuan 1.000 buah masker dari BNPB Sumut yang turut kami bagikan,” papar dia.

Pihaknya berharap, melalui aksi solidaritas antar seluruh elemen masyarakat, kedisplinan bersama menerapkan aturan dan imbauan pemerintah pusat dan provinsi, pandemi Covid-19 di dunia dapat segera berakhir terkhusus di Sumut.

“Dan tentunya dengan doa dan usaha bersama yang kita lakukan, gotong royong dan saling membahu di antara kita wabah ini segera hilang dan kita dapat kembali hidup normal sedia kala. Kepada bapak gubernur dan wakil gubernur Sumut, kami minta terus fokus berkoordinasi dengan pemda se Sumut dalam menanggulangi Covid-19 ini,” kata Dedi.

GM PT Pertamina MOR I Sumut Gema mengucapkan terima kasih atas penyaluran bantuan yang dimotori Karang Taruna Sumut. Pihaknya berharap bantuan disalurkan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat di masa sulit wabah corona ini.

Tak hanya itu, Karang Taruna Sumut dibawah Dedi Dermawan sebagai nahkoda saat ini, juga menunjukkan kepedulian terhadap insan pers di Kota Medan. Penyaluran sembako dilaksanakan pada Sabtu (16/5).

“Sebenarnya masih banyak para pekerja yang terdampak akibat Covid-19 ini, hanya saja menurut kami profesi wartawan sangat layak untuk mendapat perhatian dan bantuan. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini, organisasi yang lain dan juga masyarakat semakin tergerak hatinya untuk saling membantu, karena inilah saatnya kita saling berbagi dan saling mendukung,” harap Dedi.

Menurut pihaknya insan pers menjadi pilar penting dalam memutus rantai penularan virus, melalui informasi dan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat.

“Walaupun bantuan sembako yang kami berikan ini tidak seberapa, kiranya dapat dimanfaatkan para penerima untuk tetap di rumah. Karena pemerintah telah mengimbau agar masyarakat lebih banyak berkegiatan di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN UIKSBU dalam kegiatan Aksi Solidaritas Ketahanan Pangan Dampak Covid-19, menyalurkan paket sembako, masker dan santunan tali kasih. Bantuan diberikan kepada beberapa pegawai purnabakti melalui Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN) di bawah naungan PLN UIKSBU.

Aksi Solidaritas kepada pegawai purnabakti ini melibatkan YBM PLN UIKSBU, PLN Peduli, serta Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PLN UIKSBU. Penyerahan bantuan tersebut mengedepankan safety dan protokoler kesehatan.

Penyerahan secara Simbolis dilakukan General Manager PLN UIKSBU Bambang Iswanto, Ketua YBM PLN UIKSBU H. Rakhmadsyah dan Ketua DPD Serikat Pekerja Fathdi Akbar kepada pengurus IKPLN Toipansah Dalimunthe selaku Ketua IKPLN Daerah UIKSBU.

GM PLN UIKSBU Bambang Iswanto didampingi Manager Senior SDM dan Umum Sigit Prasetyo mengemukakan, PLN merupakan garda kedua bagi teman-teman medis dalam penanganan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Dalam pengabdiannya sekitar 20% pegawai yang menerapkan program Work Form Home dan 80% sisanya tetap bekerja seperti biasa karena sifat PLN yang operasional.

“Bantuan ini merupakan bentuk empati dari managamen PLN UIKSBU, dan bukan sebatas kali ini saja, namun tetap akan berkelanjutan menunggu data tambahan dari pengurus IKPLN UIKSBU bagi senior-senior purnabakti yang membutuhkan uluran talih kasih,” ujarnya.

Bambang juga memberikan apresiasinya kepada Serikat Pekerja khususnya DPD Serikat Pekerja PLN UIKSBU, dimana rasa kepeduliannya bukan hanya kepada anggota pegawai aktif namun juga kepada karyawan yang sudah memasuki masa purnabakti.

Menurutnya, Fathdi Akbar selaku Ketua DPD SP PLN UIKSBU tetap berusaha menjalin sinergi dengan managemen PLN dalam kepeduliannya terhadap memerangi Covid-19 khususnya dilingkungan PLN UIKSBU.

“Donasi yang diberikan berupa dana untuk membantu ketahanan pangan bagi pensiunan dan masker kain bertujuan agar membudayakan Pola Hidup Sehat dan Bersih (PHSB). Para purnabakti merupakan bagian dari keluarga PLN dan sudah selayaknya kita turut memperhatikan kesejahteraan mereka,” ujar Bambang.

Situasi wabah covid19 yang saat ini berpengaruh baik secara ekonomi maupun psikologis juga sangat dirasakan pada senior purnabakti. Secara simbolis sebanyak 17 keluarga diberikan santunan dan akan menyusul lagi ke depannya.

“Bantuan tersebut berupa sembako dan uang tunai,” ungkap Ketua YBM PLN UIKSBU H. Rakhmadsyah.

Ketua IKPLN Daerah UIKSBU Toipansah Dhalimunte menyampaikan terima kasih kepada semua muzakhi. Dia mengatakan, sejumlah 478 orang pensiunan masuk dalam naungan IKPLN Daerah UIKSBU.

Diharapkan kegiatan berbagi dan bekerjasama lebih baik lagi dengan IKPLN guna menaikan taraf hidup para purna bakti khususnya di lingkungan PLN UIKSBU. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik secara cuma-cuma atau gratis kepada seluruh masyarakat Kota Medan.

Hal itu harus dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi warga miskin di Kota Medan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik, termasuk dengan alasan masyarakat yang belum di cover oleh jaminan kesehatan.

“Hal ini sudah saya sampaikan saat LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Medan Akhir Tahun 2019 kemarin. Kami meminta agar tahun depan, masalah layanan kesehatan ini betul-betul bisa jadi prioritas bagi Pemko Medan,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Sumut Pos, Minggu (17/5).

Dikatakan Sudari, dorongan itu sangat mendasar, seiring penerapan program Universal Health Covered (UHC) sebagai wujud total coverage, dimana dalam program UHC diterapkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Bahkan, kata Sudari, dengan penerapan UHC maka akan terjadi efisiensi pengunaan anggaran. Selain itu, penerapan UHC akan meminimalisir warga miskin yang terlantar karena tidak mendapat pelayanan kesehatan.

“Sudah saatnya program UHC diterapkan di Medan, jangan ada lagi kita dengar orang miskin tidak bisa berobat. Hanya dengan memiliki Kartu Keluarga (KK) Medan saja, masyarakat sudah harus bisa mendapatkan pelayanan layaknya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS Kesehatan sekarang ini,” katanya.

Dijelaskan Sudari, salah satu alasan yang mendesak bagi Pemko Medan agar diterapkannya UHC adalah karena kondisi jumlah kepesertaan PBI dari APBN, PBI APBD Provinsi dan APBD Pemko Medan yang sudah melebihi jumlah orang miskin di Kota Medan saat ini. Artinya, tentu ada tumpang tindih, sehingga sampai saat ini masih saja terdapat warga miskin yang belum merasakan fasilitas BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui, UHC (Universal Health Coverage) adalah suatu konsep reformasi pelayanan kesehatan yang mencakup beberapa aspek antara lain : Pertama, aksebilitas dan equitas pelayanan kesehatan. Kedua, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif yang meliputi pelayanan preventif, promotif, curatif sampai rehabilitatif, dan ketiga mengurangi keterbatasan finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk.

Terdapat tiga dimensi pada UHC, yaitu: Penerima manfaat pelayanan kesehatan seluruh penduduk (beberapa referensi menyebutkan suatu negara dikatakan tercapai jika lebih dari 80 persen penduduk terlindungi oleh asuransi kesehatan). 2. Ketersediaan pelayanan esensial yang merata dan aksesibel, dan

Kemudian yang ke tiga, cakupan perlindungan kesehatan-mulai dari pelayanan sederhana sampai pelayanan berbiaya mahal yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. (map/ila)

Saat itu Edwin mengatakan bahwa apabila seluruh warga Medan masuk kepesertaan PBI, maka Pemko Medan cukup mengalokasikan dana sekitar Rp 200 miliar. Padahal untuk saat ini saja, anggaran untuk PBI sudah menghabiskan biaya sekitar 80 persen dari Rp200 miliar atau berkisar Rp160 miliar.

“Kita siap mendukung Pemko Medan untuk menganggarkan itu, sebab masalah jaminan kesehatan masyarakat adalah mutlak menjadi kewajiban pemerintah,” tandasnya.

Senada dengan Sudari, anggota Komisi II DPRD Medan lainnya, Afif Abdillah turut mendorong langkah penerapan program UHC agar dapat diterapkan di Kota Medan mulai tahun depan.

“Sebenarnya kita sudah cukup terlambat. Tapi ya sudah, kita harapkan tahun depan ini sudah harus diterapkan supaya ada jaminan layanan kesehatan yang didapatkan masyarakat,” kata Afif kepada Sumut Pos, Minggu (17/5).

Disebutkannya, jumlah Rp200 miliar yang disebutkan Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendy memang bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi bila melihat kondisi ekonomi saat ini yang kian terpuruk akibat pandemi Covid-19. Namun bila melihat manfaatnya yang sangat besar bagi masyarakat, maka nominal tersebut menjadi terasa begitu kecil.

“Pemko sering menganggarkan nominal yang jauh lebih besar, bahkan dulu Dinas PU pernah mendapatkan anggaran hampir Rp1 triliun, tapi terasa sia-sia karena tetap saja banyak drainase yang tak berfungsi. Bila memang nominal Rp200 Miliar bisa menjamin kesehatan warga Kota Medan sehingga dijamin tidak ada lagi masyarakat yang akan terlantar, tentu nilai itu terasa tidak berarti dibandingkan manfaatnya yang begitu besar. Kami di DPRD tentu siap membantu Pemko Medan menganggarkan itu,” tutupnya.

Seperti diketahui, UHC (Universal Health Coverage) adalah suatu konsep reformasi pelayanan kesehatan yang mencakup beberapa aspek antara lain : Pertama, aksebilitas dan equitas pelayanan kesehatan. Kedua, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif yang meliputi pelayanan preventif, promotif, curatif sampai rehabilitatif, dan ketiga mengurangi keterbatasan finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan bagi setiap penduduk.

Terdapat tiga dimensi pada UHC, yaitu: Penerima manfaat pelayanan kesehatan seluruh penduduk (beberapa referensi menyebutkan suatu negara dikatakan tercapai jika lebih dari 80 persen penduduk terlindungi oleh asuransi kesehatan). 2. Ketersediaan pelayanan esensial yang merata dan aksesibel, dan Cakupan perlindungan kesehatan-mulai dari pelayanan sederhana sampai pelayanan berbiaya mahal yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. (map/ila)