MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menatap fokus ke arah Smart TV yang berjarak sekitar dua meter darinya. Ia duduk sambil sesekali melihat jam di ponselnya, seolah tidak sabar menunggu sesuatu. “Belum mulai, ya?” katanya berulang-ulang.

Di layar televisi, tampilan dari UMSU TV di kanal Youtube sedang diputar. Namun, sesuatu yang ia harapkan nampaknya belum muncul. Hanya ada gambar bertuliskan “Yudisium dan Pengangkatan Sumpah Dokter Angkatan XXI Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara” yang tidak bergerak sejak 30 menit yang lalu.

Sabtu (20/6), merupakan momen yang sudah lama ia tunggu. Putri keduanya, Siti Andira Rahmayana, akhirnya akan menyandang gelar dokter. Namun apa lah daya, angan-angan untuk menghadiri dan melihat langsung yudisium dan pengangkatan sumpah dokter sang buah hati harus kandas di tengah kondisi pandemi global Covid-19 saat ini.

Edy dan istri, Nawal Edy Rahmayadi, pun harus bersabar. Hari istimewa ini hanya bisa mereka saksikan lewat layar kotak segi empat secara virtual di kediamannya, Jalan Pantai Bunga Desa Pamah Deli tua, Deliserdang.

Saat siaran langsung yudisium dimulai, Edy yang memakai setelan santai berwarna hitam langsung menyimak dengan serius.

Tampak di layar acara yudisium diselenggarakan dengan mengikuti protokol penanganan Covid-19. Para peserta yudisium duduk berjarak dan menggunakan masker. Rangkaian prosesi di antaranya pembacaan surat keputusan kelulusan dokter angkatan XXI oleh Wakil Dekan I FK UMSU Siti Masliana Siregar. Kemudian, sambutan dari Rektor UMSU Agussani.

“UMSU menerima dukungan dari banyak pihak, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumut. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Edy Rahmayadi yang telah banyak memberikan dukungan kepada UMSU, bukan semata-mata karena putri beliau kuliah di sini, melainkan karena kepedulian beliau yang tinggi pada kualitas pendidikan,” tutur Agussani dalam pidatonya.

Satu jam berlalu, Edy tampak tersenyum lebar saat putrinya tampil di layar. Siti Andira Rahmayana lulus dengan IPK 3,95 dan resmi menyandang gelar dokter bersama 78 mahasiswa lainnya. Sanak saudara yang juga turut menyaksikan tersenyum lebar sembari bertepuk tangan.

“Alhamdulillah, hari ini putri saya telah berhasil melakukan pencapaian baru dalam hidupnya. Campur aduk rasanya. Ada rasa kecewa tak bisa hadir langsung, tetapi rasa bahagia dan harunya lebih banyak. Pandemi ini adalah ujian, kita harus tabah melaluinya,” ujarnya, saat diwawancarai usai menyaksikan prosesi secara virtual.

Selanjutnya, Edy dan keluarga pun menunggu kepulangan putrinya. Siti Andira yang berbalutkan kebaya berwarna persik muda langsung disambut dengan pelukan dan buket bunga saat tiba di rumah. “Selamat ya nak, berkah ilmunya, amanah menyandang gelar. Semoga ilmu yang diperoleh nantinya bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ucap Edy.

Pengalaman hari ini memberikan sensasi baru bagi Edy. Lantaran, hari istimewa ini juga bisa dinikmati keluarga besar dengan menonton tayangan beramai-ramai. “Kalau hadir langsung, undangan kan dibatasi. Hanya saya dan istri yang bisa menyaksikan. Namun hari ini kebahagiaan ini bisa dinikmati seluruh keluarga. Artinya, dalam situasi sulit sekalipun, pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. Mari fokus pada sisi positifnya,” pesannya. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas sosial (Dinsos) Kota Medan menjawab alasan banyaknya guru honorer dan non PNS yang tidak mendapatkan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kota Medan.

Kepala Dinsos Kota Medan, Endar Sutan Lubis mengatakan, jika para guru honorer tersebut memang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima JPS.

“Jika memiliki gaji tetap, maka mereka tidak memenuhi kriteria, itu sama dengan petugas penyapu jalan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang pada umumnya juga masih tergolong (masyarakat) prasejahtera,” ucap Endar kepada Sumut Pos, Minggu (21/6).

Dikatakan Endar, hal itu bukan ditentukan oleh Pemko Medan secara penuh melainkan karena telah diatur oleh instruksi menteri dalam negeri (Inmendagri) nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah yang tertuang dalam surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada tanggal 2 April 2020.

Dalam surat itu, juga terlampir tata cara percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran, salah satunya tentang penyediaan social safety net atau Jaring Pengaman Sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dan bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai.

“Dan sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 itu, salah satu kriterianya adalah masyarakat yang bekerja pada sektor informal yang tidak memiliki gaji atau pendapatan tetap. Sedangkan para guru honorer adalah sebaliknya, mereka adalah pekerja sektor formal dan memiliki pendapatan tetap,” ujarnya.

Namun bila ditelisik lebih dalam, pada poin C No.1 pada lampiran tersebut dapat dimaknai bahwa tidak hanya mereka yang merupakan pekerja informal, tetapi JPS juga dapat disalurkan kepada masyarakat yang lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak Covid-19. Walaupun memang kebijakan tersebut dikembalikan kepada masing-masing Pemda, dalam hal ini Pemko Medan untuk dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. “Namun begitupun akan saya diskusikan dengan pak Pimpinan (Plt Wali Kota Medan),” tuturnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Muslim Harahap mengatakan, pihaknya tidak dapat menentukan para guru honorer untuk dapat diberikan JPS. Sebab hal itu merupakan wewenang dari Dinas Sosial.

Sedangkan terkait pendataan para guru honorer di Kota Medan untuk diberikan kepada Dinsos agar dapat dipertimbangkan menjadi penerima JPS, kata Muslim, Dinsos tidak dapat mendatanya secara keseluruhan karena banyaknya para guru honorer yang juga bekerja di sekolah-sekolah SD dan SMP swasta. “Yang bisa kita data yang ada di sekolah negeri,” jawabnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis mengatakan pihaknya membenarkan banyaknya para guru honorer di Kota Medan yang tidak masuk kedalam masyarakat penerima JPS. Padahal katanya, saat ini mayoritas guru honorer hidup dalam golongan masyarakat pra sejahtera.

“Bagaimana bisa dibilang sejahtera, rata-rata gaji hanya berkisar Rp400 sampai Rp600 ribu per bulan , menerimanya per 3 bulan sekali. Lalu itupun terkadang masih sering dibayar terlambat, sudah lah nominalnya sangat kecil dan tak cukup buat kebutuhan hidup, itu pun sering terlambat dibayar,” katanya.

Seharusnya, sambung Fahrul, sangat lah wajar bila para guru honorer mendapatkan bantuan-bantuan sosial, salah satunya JPS, mengingat antara bakti dan upahnya yang tidak sebanding. Sedangkan bila syarat penerima JPS harus merupakan pekerja informal, maka para guru honorer pun banyak yang terpaksa menyambung hidup dengan pekerjaan tambahan seperti menjadi ojek online, guru les privat, berdagang dan banyak pekerjaan lainnya.

Sebab, bila hanya menggantungkan hidup dari penghasilan sebagai guru honorer, sudah pasti keluarga para guru honorer ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biaya makan, tempat tinggal, sekolah anak-anak dan kebutuhan hidup lainnya.

“Itu kita masih bicara kebutuhan-kebutuhan pokok, sedangkan masih banyak kebutuhan hidup lainnya yang tidak kalah penting dan harus dipenuhi,” pungkasnya.

(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Makin bertambahnya pejabat eselon II yang rangkap jabatan di jajaran Pemprov Sumut, kembali mendapat atensi kalangan legislatif. Karenanya, Gubernur Edy Rahmayadi lagi-lagi didesak segera mengisi posisi pejabat defenitif yang kosong tersebut.

“Untuk merealisasikan Sumut bermartabat isi jabatan yang kosong dan jangan ada lagi yang rangkap jabatan,” tegas Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (21/6).

Data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, tercatat ada 11 OPD dipimpin pejabat berstatus Plt antara lain; Biro Organisasi, Lasro Marbun (Inspektur); Biro Sosial dan Kesejahteraan (M Fitriyus, Asisten Gubernur Bagian Administrasi Umum dan Aset); Sekretaris DPRD Sumut (Afifi Lubis, Kepala Biro Pemerintahan dan Plt Kepala BKD); Plt Kepala BPKAD, Ismael Parenus Sinaga (Kepala Disdukcapil);

Riswan Lubis sebagai Plt BPPRD; Plt Kepala Dinas Kehutanan, Herawaty (Kepala Dinas Perkebunan); Plt Kadiskominfo H Irman (kepala Badan Litbang). 9. Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, M Ridha Haykal Amal; Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Arief Sudarto Trinugroho (Asisten Perekomomian, Pembagunan dan Kesejahteraan); dan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Arsyad Lubis (Asisten Administrasi Pemerintahan).

Kemudian ada dua pejabat yang saat ini masih aktif dalam jabatannya, namun menjabat sebagai penjabat (Pj) di pemkab/pemko, yakni; 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Asren Nasution (merangkap sebagai Pj Bupati Pakpak Bharat untuk tahun kedua); 2. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Basarin Yunus Tanjung (merangkap sebagai Pj Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar).

Selanjutnya ada 1 lagi yakni Kepala Biro Hukum, Andy Faisal, namun hingga saat ini tidak terlihat aktif melaksanakan tugasnya karena urusan administrasi di Kejaksaan Agung. Posisinya sementara digantikan Sekretaris Aprilia Siregar sebagai pelaksana harian (Plh).

Selain itu, tercatat ada 7 pejabat eselon II pimpinan OPD Pemprov Sumut yang akan memasuki masa pensiun 2020, yakni; Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Nouval Makhyar (Juli); Kepala Dinas Perkebunan, Herawati (Agustus); Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Anthony Siahaan (Agustus); Asisten Administrasi Pemerintahan, Arsyad Lubis (September); Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Suriadi Bahar (Oktober); Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ida Mariana (Desember); dan Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Arief Sudarto Trinugroho (Desember).

“Mewujudkan Sumut bermartabat ini bukanlah kerja yang mudah. Kita harus membangun sebuah super tim dengan menempatkan pejabat-pejabat struktural yang profesional, memiliki kredibilitas yang tinggi dan berkompeten di bidangnya. Salah satunya melalui proses lelang JPTP yang transparan dan profesional, sehingga mendapatkan pejabat yang kompeten di bidangnya,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana, sebelumnya menyatakan permohonan pengisian JPTP Pemprovsu sudah disampaikan ke pihaknya sekitar satu minggu yang lalu. “Baru seminggu lalu dimohonkan ke kami. Memang belum ada keputusan karena masih kami kaji,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (15/6).

Pengkajian tersebut, kata dia, meliputi dasar dan argumentasi gubernur Sumut atau PPK yang mengajukan permohonan rotasi eselon II di lingkungan Pemprov Sumut. Kusen mengakui, ia belum tahu posisi JPTP mana saja yang kembali akan dimutasi oleh Gubsu Edy Rahmayadi.

“Seingat saya 5-6 jabatan yang dimohonkan. Saya belum lihat detil suratnya. Dokumennya masih di e-Mail semua. Maklumlah masa-masa pandemi ini, kita maksimalkan pemakaian teknologi untuk pekerjaan. Anggota saya masih mengecek dan menganalisis permohonan tersebut. Pada prinsipnya dari KASN kita belum beri rekomendasi dan keputusan,” jelas Kusen.

Disinggung adakah permohonan lelang JPTP Pemprov Sumut oleh tim panitia seleksi ke KASN lagi, Kusen mengatakan sejauh ini belum ada masuk. “Kalau pembukaan lelang eselon II belum ya, hanya permohonan pengisian mutasi atau rotasi JPTP Pemprovsu saja yang masuk ke kita sekitar satu minggu lalu,” pungkasnya. (prn/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP MR Dayan didampingi Wakapoles, Kompol Herwansyah Putra dan Ketua Bhayangkari, Ny Elfi Dayan dan rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Hamparan Perak, meninjau kesiapan Kampung Siag Dorang di Desa Lama, Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (20/6).

Kampung Siaga Dorang, yang dicanangkan beberapa pekan lalu tersebut, merupakan salah satu program pemerintah yang segera diwujudkan oleh Polres Pelabuhan Belawan dan jajarannya Polsek Hamparan Perak dalam rangka penanganan kesehatan dan ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19.

Pengecekan tersebut diawali dengan pengecekan kesiapan Puskesmas dan rumah Isolasi Covid19 Kampung Siaga Dorang. Selanjutnya, penanaman padi di persawahan Kampung Siaga Dorang, panen Terong dan Bayam Kampung Siaga Dorang yang dibina oleh Polsek Hamparanperak sebagai program Polres Pelabuhan Belawan.

Menurut Kapolres, pencanangan Kampung Siaga Dorang ini merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh Polri, dalam hal ini Polres Pelabuhan Belawan, dalam rangka kesiapan menghadapi pandemi Covid-19 baik penanganan kesehatan, maupun ketahanan pangannya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres beserta rombongan juga berkesempatan meninjau lumbung padi yang disiapkan dalam program ketahanan pangan serta memberikan bantuan sembako dan makanan dari dapur umum yang didirikan Polsek Hamparanperak kepada warga kurang mampu di Desa Lama.

“Nantinya Kampung Siaga Dorang tersebut direncanakan akan diresmikan oleh Kapolda Sumut sebagai program unggulan yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di situasi pandemi Covid19 saat ini,” ujar Kapolres. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pimpinan DPRD Medan, H Rajuddin Sagala mengkritisi adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Tahun 2019 Kota Medan senilai Rp506 Miliar. Adanya Silpa begitu besar menunjukkan lemahnya para OPD di jajaran Pemko Medan dalam menyerap anggaran.

“Itu artinya, OPD dinilai tidak tanggap atas kepentingan Warga Medan yang sangat membutuhkan perhatian serius dalam membenahi pembangunan hampir di seluruh sektor,” tegas Rajuddin kepada Sumut Pos, Minggu (21/6).

Menurutnya, angka itu dinilai sangat fantastis bagi Kota Medan yang masih membutuhkan berjuta pembangunan dan perbaikan sarana serta prasarana dari berbagai aspek. “Sangat kita sayangkan, Silpa kota Medan dari tahun ke tahun terus meningkat, termasuk tahun 2019 lalu mencapai Rp500 M lebih. Padahal Kota Medan masih banyak sekali yang harus dibenahi,” kata Rajuddin lagi.

Kata dia, infrastuktur jalan masih banyak yang rusak, utamanya di Medan Utara, juga pinggiran kota Medan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. “Itu ada banyak sekali yang rusak, masak OPD terkait gak bisa melihat itu. Kok bisa-bisanya Silpa, seakan-akan sudah beres pembangunan di Medan ini,” katanya.

Dicontohkan Rajuddin, seperti di Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, parit/drainase di lingkungan rumah penduduk di daerah itu masih banyak sekali yang perlu dibuat baru, bahkan yang sudah ada saja pun mayoritas sudah tersumbat dan perlu perbaikan.

“Apalagi saat musim hujan datang seperti sekarang ini, itu kawasan seringkali banjir. Itu baru satu dari ratusan contoh, ada banyak sekali yang harus dibangun serta diperbaiki, dan itu butuh anggaran. Bagaimana ceritanya bisa Silpa, itu OPD-OPD yang banyak Silat nya ngapain aja,” herannya.

Dari sektor lain, ungkap Rajuddin, masih banyak gedung untuk tingkat SD dan SMP yang perlu perhatian serius dari Pemko Medan, sehingga proses belajar mengajar dapat belajar dengan aman dan nyaman. Di sektor lain, masyarakat juga masih sangat membutuhkan bantuan untuk rehab rumah bagi warga yang tidak mampu.

“Di Medan, kita dengan mudah bisa menemukan rumah penduduk yang tidak layak huni, seharusnya OPD terkait bisa menggunakannya secara optimal. Pembangunan harus bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat, rakyat harus merasa diperhatikan oleh pemerintahnya. Efeknya, rakyat akan semakin tertib dan semangat dalam membayar pajak. Selalu akan ada take and give,” ungkapnya.

Dikatakan Rajuddin, ini bukan kali pertama Pemko Medan mengalami Silpa hingga ratusan milyar rupiah. Padahal, Pemko Medan sendiri yang mengajukan anggaran itu dan disahkan oleh DPRD lewat sidang Paripurna. Namun karena minimnya kinerja dari OPD di Pemko Medan, pengajuan dan pengesahan APBD tersebut menjadi terasa percuma.

“Harus ada perhatian khusus untuk OPD-OPD yang tidak mampu menyerap anggaran. Ketidakmampuan OPD itu hanya akan membuat pembangunan di Kota Medan menjadi terhambat,” tegasnya.

Namun Rajuddin enggan menyalahkan pimpinan Pemko Medan dalam hal ini mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang masih aktif menjabat di tahun 2019 dan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang saat itu masih menjadi Wakilnya.

“Tidak semua penyerapan anggaran bisa dipantau oleh Wali Kota, secara teknis itu semua ada di masing-masing OPD. Tapi Wali Kota bisa menilai dan memberikan evaluasi kepada para OPD yang tidak bekerja secara maksimal,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus memiliki perbedaan Rajuddin atas Silpa APBD Medan TA 2019 Rp506 miliar tersebut. Menurut Robi, kegagalan itu juga merupakan kegagalan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution.

Robi menyebutkan, Silpa Pemko Medan ini hampir sama besarnya dengan APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 yakni sebesar Rp583.382.201.226.

“Bayangkan saja, Silpa kita dengan APBD Pakpak Bharat hampir sama.

Robi menyebutkan, pada tahun 2019 Eldin terkena kasus hukum dan kepemimpinan Medan diambil alih Akhyar, hal itu membuktikan bahwa pemerintahan tidak stagnan. Eldin dan Akhyar sama-sama memimpin Kota Medan, sehingga tidak ada alasan peralihan kepemimpinan membuat pemerintahan terganggu.

“Akhyar menggantikan Eldin, pengalamannya sudah ada. Kenapa dibiarkan para OPD tidak bisa menyerap anggaran. Apa yang ditakutkan? Apakah kepala OPD takut masuk penjara karena ada temuan? Kenapa harus takut kalau kerjanya benar,” kata Roby.

Menurut Roby, sebagai pemimpin baru (peralihan), Akhyar harus bisa memberikab suasana baru, dengan keberanian dan ketegasannya pada tiap-tiap OPD. Disebutnya, seorang pelaksana tugas mesti mampu dalam memotivasi OPD nya agar bekerja serius dan menegur keras jika ada yang tidak maksimal dalam bekerja.

“Bagi kami, kesalahan OPD adalah kesalahan pemimpinnya, itulah tanggungjawab seorang pemimpin. Kalau cuma kerja normatif, untuk apa mengajukan anggaran. Setiap anggaran yang diajukan tentu karena sudah tahu mau dikemanakan, sebab sudah ada rencana dari setiap anggaran yang diajukan,” tandasnya.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Inti Rusdi Sinuraya (Tiris) Kota Medan mendeklarasikan dukungan kepada Rusdi Sinuraya untuk maju sebagai Bakal Calon (Balon) Wakil Wali Kota Medan periode 2020-2024 pada Pilkada Medan 2020. Dukungan itu dideklarasikan di Sekretariat sementara Tiris Kota Medan, di Jalan Kemiri II, Minggu (21/6) siang.

“Sejak awal kami sudah komitmen untuk mendukung Rusdi Sinuraya untuk maju di Pilkada Medan tahun ini sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Medan. Komitmen ini kami deklarasikan hari ini,” kata Ketua Tiris Kota Medan, Syaiful Fikri Pohan.

Kepengurusan Tiris Kota Medan, kebanyakan diisi kalangan muda dari berbagai profesi. Jumlah kepengurusan sebanyak 21 orang, dimana setiap orangnya mewakili masing-masing kecamatan di Kota Medan yang berjumlah 21 kecamatan.

Dalam waktu dua bulan ini, Tiris Kota Medan pun bekerja keras dalam membangun kepengurusannya di seluruh kelurahan di Kota Medan, yakni 151 kelurahan hingga sampai ke tingkat lingkungan.

“Ini akan menjadi ujung tombak Tiris Kota Medan untuk memenangkan Rusdi Sinuraya, dan akan kita sosialisasikan dari rumah ke rumah,” kata Fikri.

Semangat mendukung Rusdi Sinuraya, kata Fikri, berawal dari kekecewaan atas pemimpin terdahulu yang selalu tersandung hukum. Oleh sebab itu, perjuangan mendukung Rusdi dan memenangkannya sebagai bentuk harapan agar Kota Medan berubah ke arah yang lebih baik.

“Semangat ini kami bangun bersama teman-teman, karena Rusdi Sinuraya layak memimpin Kota Medan. Kinerja beliau sudah teruji sewaktu menjabat sebagai Direktur Utama PD Pasar Medan. Tekad kami makin bulat setelah beliau terzolimi karena tanpa alasan tiba-tiba dipecat dari jabatannya. Kami mencium pencopotan beliau sarat muatan politis,” jelasnya.

Sementara Rusdi Sinuraya yang hadir pada deklarasi itu sangat mengapresiasi Tiris Kota Medan yang bertekad untuk mendukung dan memenangkannya pada Pilkada Medan 2020.

“Dengan akan terbangunnya jaringan Tiris Kota Medan hingga ke tingkat lingkungan, artinya saya bisa dengan cepat mengetahui beragam permasalahan sosial yang dihadapi warga lewat Tiris. Dengan begitu kita akan semakin memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan kita siap memperjuangkan itu, demi kemajuan Kota Medan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)