MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Brimob Polda Sumut kembali melaksanakan patroli berskala besar di Kota Medan. Hal ini sebagai langkah menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Saat patroli khusus itu, Polisi memberikan imbauan terhadap masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Danki 4 Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut AKP Budi Prayitno mengatakan, patroli itu dilakukan menyusul masih terjadinya peningkatan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di wilayah tersebut. Petugas memberikan imbauan tentang pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi Corona.

“Tujuan patroli ini untuk memberikan imbauan kepada masyarakat Kota Medan, untuk selalu waspada terkait dengan wabah virus Corona yang saat ini sedang melanda,” kata Budi di Medan, Rabu (13/5).

Hal itu menurut dia, sejalan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Karantina Kesehatan sebagai upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 yang mewajibkan warganya untuk menggunakan masker. “Kita lakukan imbauan kepada masyarakat yang masih kurang sadar terhadap pemakaian masker. Padahal masker di sini sangat penting bagi kesehatan untuk menjaga daripada penyebaran virus Corona,” ujar Budi.

Adapun, rute patroli dimulai dari Mako Brimob Polda Sumut menuju Jalan Mongonsi-Jalan Ir H Juanda-Jalan Brigjen Katamso-Jalan Pemuda. Selanjutnya menuju Jalan Balai Kota, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan KH Wahid Hasyim. (mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Membeludaknya masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) langsung disikapi Dinas Sosial Kota Medan. Mereka langsung mengeluarkan surat edaran, meminta agar pihak kelurahan melayani warganya yang berhak mendapatkan bantuan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinsos lagi.

Sekretaris Dinsos Kota Medan, Fakhruddin Harahap mengakui, membeludaknya masyarakat ke kantor Dinsos, bertolak belakang dengan semangat pencegahan penyebaran Covid-19 karena telah mengabaikan social distancing. “Sejujurnya kami pun tak mau seperti itu. Tiba-tiba banyak yang datang, katanya mau mengurus Bansos. Ya jujur saja, itu jelas sangat bertolak belakang dengan social distancing,” kata Fakhruddin Harahap kepada Sumut Pos, Kamis (14/5).

Namun kata Fakhruddin, pihaknya tidak dapat menolak warga yang sudah terlanjur datang, apalagi datang dengan membawa berkas untuk mengajukan permohonan itu. “Kalau kita bubarkan, pasti jadi semakin rumit dan kacau. Mereka sudah datang, bahkan ada yang jauh-jauh. Hari ini saja masih ada yang datang, tapi tak seramai kemarin,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Fakhruddin, soal pengurusan yang bisa dilakukan lewat kepala lingkungan dan masing-masing kecamatan sudah pernah disampaikan sebelumnya lewat surat edaran di masing-masing kelurahan. Tapi entah mengapa, masyarakat tetap memilih datang ke kantor Dinsos.

“Oleh sebab itu, hari ini (kemarin) kami beri surat edaran yang kedua kepada Pak Sekda. Kabarnya hari ini ditandatangani Pak Sekda. Isinya adalah, instruksi kepada setiap kelurahan agar dapat melayani setiap warganya yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Masyarakat tak perlu lagi datang ke Dinsos, nanti pihak kelurahan dan kecamatan saja yang akan berurusan dengan Dinsos. Kondisi ini pasti akan mengurai kerumunan massa,” katanya.

Oleh sebab itu, Fakhruddin meminta agar mulai saat ini, pihak kecamatan dan kelurahan lebih aktif dalam melayani masyarakatnya yang membutuhkan bantuan sosial. “Kita berharap (bagian) Tapem (Tata Pemerintahan) juga berperan aktif dalam memberikan instruksi dalam hal ini. Pengawasannya juga,” katanya.

250 Ribu KK Terdata

Terkait bantuan sosial dampak Covid-19 Pemko Medan tahap II, Fakhruddin membenarkan, direncanakan untuk didistribusikan mulai Sabtu ini, dengan total beras sebanyak 6.000 ton dan gula sebanyak 600 ton. “Iya, rencananya begitu, kalau tidak ada halangan. Totalnya 6.000 ton beras dan 600 ton gula,” tuturnya.

Bila per KK dijatah 20 kg beras dan 2 kg gula pasir, maka total tersebut akan habis dibagi untuk 300 ribu KK. Untuk itu, pihaknya pun mengaku telah mendata masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan tahap kedua tersebut. “Sudah kita data 250 ribu KK yang akan menerima bantuan tahap kedua ini, jadi sisanya cadangan untuk masyarakat yang membutuhkan tapi belum kebagian. Jadi nanti kita minta Kepling jangan lagi ada yang bilang kalau bantuan sosial ini sudah habis kuota, kita masih punya cadangan 50 ribu paket,” tandasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terminal Terpadu Amplas dan Terminal Terpadu Pinang Baris akan direhab menjadi terminal yang memiliki standar seperti stasiun, bahkan bandara. Hal ini terungkap saat Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan Apel Serah Terima Pengalihan Pengelolaan Terminal Tipe A Amplas dan Pinang Baris, di Pelataran Parkir Terminal Amplas, Kamis (14/5) pagi.

Serah terima pengelolaan terminal ini dilakukan sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Proses serah terima ini ditandai dengan pembacaan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang telah ditandatangani pada 2 Januari 2020 dalam Apel yang dipimpin Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumut, Putu Sumarjaya.

Selanjutnya, pengelolaan Terminal Amplas dan Pinangbaris menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumut.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumut, Putu Sumarjaya mengatakan, saat ini progres penyerahan Terminal Tipe A Amplas dan Pinangbaris telah sampai pada tahap pelimpahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Artinya, setelah diserahkan tugas dan tanggung jawab terhadap terminal yang dulu dilaksanakan Pemko Medan sekarang menjadi wewenang dan akan dikelola Kementerian Perhubungan.

“Tugas berat menanti Kami setelah serah terima ini. Sesuai Visi Misi Menteri Perhubungan mewujudkan Terminal yang modern seperti Stasiun Kereta Api atau Bandara, baik itu fasilitas maupun pelayanan,” kata Putu.

Putu juga mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan merehab terminal Pinang Baris setaraf dengan stasiun. “Untuk terminal Pinang Barus tidak akan banyak perubahan, setelah fisiknya bagus, kita akan perbaiki tata kelola dan prasarananya minimal setaraf dengan stasiun. Sedangkan rehab Terminal Amplas mudah-mudahan dapat terselenggara tahun depan, fisiknya akan berubah. Kita akan persiapkan fasilitas seperti bandara, akan ada zona tiket sehingga nanti penumpang merasa nyaman. Luas terminal kurang lebih 2 hektar yang akan direhab,” jelas Putu.

Setelah perbaikan fisik, menurut Putu, Terminal Amplas diharapkannya dapat menjadi Ikon Kota Medan serta sebagai simpul Transportasi di Kota ketiga di Indonesia. “Oleh karenanya kami juga akan meningkatkan kualitas baik itu sumber daya manusianya maupun pelayanannya sehingga penumpang akan merasa nyaman berada di Terminal Amplas ini. Untuk menjalankan manajemen terminal kita juga akan merekrut personil dari lapangan dan jembatan timbang,” ungkap Putu.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis menjelaskan bahwa serah terima pengalihan pengelolaan Terminal berdasarkan undang-undang seharusnya sudah dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2018. Akan tetapi karena berbagai faktor maka baru dapat dilakukan di tahun 2020. Tentunya proses panjang ini, Terminal Amplas dan Pinang Baris yang saat ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan semakin lebih baik. “Dengan perjuangan yang panjang, harapan kami tentunya tujuan untuk menjadikan Terminal lebih baik akan tercapai. Artinya secara fisik khususnya Amplas memiliki standar Internasional baik itu Sarana dan Prasarana maupun Pelayanan,” kata Iswar.

Menurut Iswar, selain Fisik, Fungsi dari Terminal juga harus tercapai, hal ini dapat dilakukan dengan managemen yang baik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTD Wilayah II Sumut. “Sebelum bangunan Fisik Jadi, sebaiknya Manajemen Terminal sudah terlaksana dengan baik, sehingga fungsi terminal tetap jalan. Dinas Perhubungan selaku yang pernah mengelola tentunya akan siap membantu jika diperlukan baik dari segi sumbangan pemikiran maupun tenaga personil jika memungkinkan. Kita akan bekerja sama demi kepentingan masyarakat Kota Medan,” harap Iswar.

Terkait dengan personil Dinas Perhubungan Kota Medan yang awalnya ditempatkan dikedua terminal tersebut, menurut Iswar, pihaknya akan menempatkan personil tersebut di wilayah-wilayah se Kota Medan. “Kota Medan ini sangat besar dan luas. Personil yang tadinya bekerja di kedua terminal tersebut akan disebar ke wilayah-wilayah untuk mengatur lalu lintas jalan. Kepada seluruh personil saya berpesan, secara administratif para personil tersebut tidak lagi bekerja di terminal Amplas maupun Pinang Baris. Tetapi seperti yang saya katakan jika dibutuhkan personil ini akan siap bekerja kembali di kedua terminal tersebut,” ucap Iswar.(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhatian pemerintah pusat terhadap perawat hingga saat ini dinilai masih sangat rendah. Mirisnya, masih banyak sekali perawat yang mendapat honor tak sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2020 sebesar Rp 2,499 juta, sedangkan UMK Medan Rp 3,222 juta.

Wakil Ketua DPW Persatuan Perawatan Nasional Indonesia Provinsi Sumut (PPNI Sumut), Hj Misrah Panjaitan SKep Ns MKep mengatakan, sekitar 500 lebih perawat yang bekerja di rumah sakit pemerintah maupun swasta se-Sumut masih menerima honor di bawah UMR. Parahnya, masih ada perawat yang menerima honor Rp 750.000 per bulannya.

“Kami sebagai pengurus PPNI dan seluruh senior keperawatan memiliki impian ke depan supaya perawat lebih dihargai dan diperhatikan pemerintah pusat maupun daerah,” kata Hj Misrah Panjaitan kepada wartawan di Medan, Kamis (14/5).

Ia menegaskan, di seluruh dunia perawat bekerja tanpa lelah untuk memberikan perawatan dan perhatian yang dibutuhkan orang. Kapanpun dan dimanapun membutuhkannya, perawat selalu membantu. Tak terkecuali perawat Indonesia begitu juga perawat di Sumut.

Diutarakannya, perawat memiliki peran unik, mereka bekerja dengan orang-orang sejak lahir sampai kematian, dan sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Begitu juga pada masa pandemi saat ini, perawat, dokter serta tenaga kesehatan lainnya bekerja keras untuk menangani pandemi Covid-19 ini. “Banyak tantangan sejawat kami yang dihadapi di lapangan, tapi semangat mereka luar biasa untuk masyarakat tak pernah kendur. Semua ini untuk keselamatan masyarakat, dan tentunya untuk bangsa Indonesia,” tegasnya.

Misrah menyebutkan, menjadi perawat, dokter maupun tenaga kesehatan itu pilihan. Ketika sudah memilih perawat, artinya siap menahan air mata untuk melukis senyuman penuh kebahagiaan untuk orang lain. “Kami perawat, juga sama seperti yang lain punya keluarga, hati, harapan dan impian, yaitu untuk hidup layak, keluarga bahagia dan dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kami serta impian untuk dihargai,” tuturnya.

Menurut dia, perawat dan pasien seperti keluarga yang sama-sama berjuang. “Kami gantikan peran anda sebagai keluarganya yang selalu ada di setiap detik keinginannya. Bahkan, kami pikul pula tanggung jawab dalam wujudkan pelayanan prima serta memohon kesembuhan dalam doa dan ikhtiar bersama keluarga. Kami sadar kedekatan kami ini beresiko, tapi kami selalu sabar dalam setiap langkah pengabdian dalam merawat pasien. Kami sedekat ini karena mereka juga bagian keluarga kami. Mari kita semua gotong-royong untuk memutus mata rantai Covid-19,” ungkapnya.

Dia berharap terhadap perawat Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional, baik dari bahasa, skill dan knowledge, serta kurikulum dan praktik pembelajaran di tingkat pendidikan keperawatan Indonesia setara dengan luar negeri. “Kami akan terus belajar, dan melatih untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia,” tandasnya.

Terpisah, salah seorang perawat salah satu rumah sakit swasta di Sumut mengakui, honor yang diterimanya setiap bulan masih di bawah standar. Meski begitu, ia tetap bekerja lantaran sulitnya mencari lapangan kerja. “Mau bagaimana lagi, kita terima ajalah daripada menganggur,” ucap perawat yang enggan disebutkan identitasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Realestat Indonesia (REI) Sumut kembali memberikan bantuan lanjutan. Kali ini kepada panti asuhan dan anak-anak yatim serta kaum duafa di Kota Medan dan sekitarnyan

Dalam acara pelepasan bantuan REI Sumut ke panti asuhan, Ketua Panitia Santunan Anak Yatim dan Kaum Dhuafa, Johan mengatakan, berkat kerja sama dan dukungan dari para pengurus dan anggota DPD REI Sumut, pihaknya dapat mengumpulkan sembako sekitar 3 ton beras, 520 liter minyak goreng, 525 Kg gula, 275 kotak mie instan, dan kipas angin 12 set khusus untuk panti Asuhan.

“Kemudian juga ada milo, teh celup, sirup serta biskuit,” ujar Johan yang juga merupakan Wakil Ketua DPD REI Sumut ini kepada Sumut Pos, saat ditemui di Kantor Sekretariat DPD REI Sumut, Jalan Kapten Muslim, Komplek Plaza Millenium Medan, Rabu (13/5).

Ia menambahkan, setiap tahun DPD REI Sumut selalu membuat acara buka puasa bersama, namun karena di dunia, termasuk di Sumut terkena wabah virus Corona (Covid-19), maka tahun ini ditiadakan. “Tetapi memberikan bantuan tetap diberikan secara langsung ke panti-panti asuhan dan kaum duafa secara door to door,” kata Johan didampingi Ketua DPD REI Sumut, Andi Atmoko Panggabean, Sekretaris DPD REI Sumut, Ir H Reza Sirait dan Sekretaris Bayu PS Kom.

Johan berharap, agar kebersamaan tersebut jangan sampai kendur, meski saat ini situasi ekonomi kurang menguntungkan. “Tetapi setidaknya semangat dan usaha kita dapat dijalankan dengan baik serta berbagi kepada yang membutuhkan. Dengan begitu rezeki dapat bertambah, diberikan kesuksesan dan kesehatan dari Tuhan YME,” tuturnya.

Adapun panti asuhan yang menerima bantuan tersebut diantaranya Panti Asuhan SOS Desa Taruna, Jalan Bunga Seroja Medan. “Kita sudah tinjau ke sana dan memang layak dibantu. Memang setiap hari besar keagamaan kita selalu menyalurkan bantuan, seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Selain itu, bantuan juga disalurkan ke panti asuhan di Binjai dan Batang Kuis Deliserdang. Nilai bantuannya berkisar Rp10 juta per panti asuhan, namun disalurkan dalam bentuk sembako, bukan dalam bentuk uang. “Kita harapkan keikhlasan dari rekan-rekan DPD REI Sumut yang telah berkontribudi dan memberikan bantuannya. Semoga berkah bagi yang menerimanya dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan YME, amin,” tukasnya. (Mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya Pemko Medan akan kembali menyalurkan bantuan dampak sosial pandemic Covid-19 tahap II, berupa bantuan pangan kepada masyarakat Kota Medan. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi, dalam situasi pandemi Covid saat ini, pihaknya terus membangun semangat dalam membantu masyarakat yang terkena dampak sosial. Pelaksanaan pendistribusian bantuan dampak sosial Covid-19 Pemko Medan tersebut rencananya akan dilakukan mulai Sabtu 16 Mei 2020.

Berbeda dengan rencana awal yang akan membagikan bantuan pangan dalam 3 item, yakni 20 Kg beras, 2 Kg gula pasir dan 2 kaleng ikan sarden, Pemko Medan akhirnya memilih untuk meniadakan bantuan ikan sarden kaleng dalam paket yang akan dibagikan. Hal itu dilakukan karena Pemko Medan kesulitan untuk mendapatkan stok ikan sarden kaleng.

“Stok ikan kalengan terbatas tidak ada stok bahan sesuai kebutuhan kita. Nanti kan gak mungkin yang menerima hanya sebagian, maka kita putuskan tidak ikut ikannya,” jelas Akhyar.

Dikatakan Akhyar, untuk bantuan tahap ke 2 ini, jumlah yang akan disalurkan adalah 6.000 ton beras dan 600 ton gula pasir. Bila dihitung setiap Kepala Keluarga (KK) dijatah 20Kg beras dan 2 Kg gula pasir, maka total bantuan tersebut dapat dibagikan kepada 300 KK.

Dijelaskan Akhyar, untuk waktu pendistribusiannya, diperkirakan berlangsung selama 3 minggu sejak hari pertama penyalurannya, yakni 16 Mei 2020 mendatang. Sebab, Bulog hanya mampu mensuplai beras sebanyak 300 ton per hari.

Sedangkan terkait data warga penerima bantuan tahap 2 ini, Pemko Medan berjanji akan tetap melakukannya secara transparan dan keterangannya secara mudah didapat di setiap kantor Kelurahan. Warga juga dapat melaporkan kebutuhannya terhadap bantuan tersebut dengan melaporkan kepada tiap-tiap kepala lingkungan. “Kita tetap melakukan pendataan up date. Situasi sekarang, ekonomi masyarakat mengalami perubahan setiap saat. Sekarang bisa makan, besok belum tentu,” tuturnya

Tak hanya itu, Akhyar juga mengatakan, Pemko Medan akan terus menyikapi hal itu, bahkan pendataan terbaru terus dilakukan oleh Pemko Medan melalui Dinas Sosial. Begitu juga dengan rencana bantuan tahap ke 3 yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni mendatang, Pemko Medan masih terus mempernaharui data yang dimiliki.

Sementara itu, saat Sumut Pos ingin mengkonfirmasi hal ini kepada Dinas Sosial Kota Medan sebagai OPD yang bertanggungjawab atas teknis pendistribusian bantuan sosial tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis enggan menjawab sambungan telepon Sumut Pos. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Jalan Pertama, Kelurahan Pasar Merah Barat, Medan Kota, merasa resah atas adanya seorang warga di kawasan tersebut teridentifikasi pasien Covid-19 di RS Colombia Asia Medan. Sebab hingga kini, masyarakat memantau keluarga pasien yang berprofesi sebagai dokter tersebut masih terlihat beraktivitas di luar rumah.

“Keluarga dokter IL itu masih beraktivitas di luar rumah. Tapi pembantu mereka memang sudah kembali ke rumah masing-masing,” ucap tetangga dokter IL, Nezar Djoeli ST kepada Sumut Pos, Rabu (13/5)n

Dikatakan Nezar, setelah hari Jumat (8/5) yang lalu, dokter IL dinyatakan positif Covid-19, baru kemarin petugas medis datang ke rumah dokter IL. Sebelumnya, hari Senin (11/5), istri dokter IL yang juga seorang dokter telah memeriksakan diri ke Puskesmas dengan rapid test dengan hasil negatif.

“Baru hari ini petugas medis datang langsung ke rumah itu, padahal sudah berapa hari dokter IL itu disebut-sebut Covid-19. Tapi kami sendiri saat ini tidak tahu untuk apa kedatangan petugas medis dengan APD itu. Apakah untuk memeriksa swab atau keperluan lain? Sebab petugas medis juga tak ada didampingi kepling,” ujar mantan anggota DPRD Sumut yang rumahnya tepat di sebelah rumah dokter IL.

Dikatakan Nezar, masyarakat kian cemas sebab tak adanya pengawasan gugus tugas Kota Medan maupun Kecamatan Medan Kota dalam membatasi pergerakan keluarga dokter IL. “Terus terang masyarakat cemas, tak ada standarisasi penanganan soal ini. Saat itu saya baca di Sumut Pos, Sekretaris Gugus Tugas (Arjuna Sembiring) mengatakan hasilnya negatif. Kalau memang negatif untuk apa petugas medis itu hari ini datang lengkap dengan APD,” katanya.

Dijelaskan Nezar, kedatangan 7 petugas medis lengkap dengan APD dengan menggunakan 3 sepeda motor dan 1 mobil tanpa adanya keterangan maksud kedatangannya, membuat masyarakat kian cemas. “Harapannya harusnya petugas media melibatkan kepala lingkungan, jadi warga tahu perkembangannya. Lalu, kami juga meminta agar ada pengawasan yang jelas. Kami mendukung masyarakat yang terkena wabah ini agar mereka cepat sembuh. Untuk apa malu, toh ini bukan aib. Tapi memang harus ada pengawasan, demi kebaikan bersama,” ungkapnya.

Dijelaskannya, petugas datang dari sekitar pukul 11.20 WIB hingga sekitar pukul 11.50 WIB. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan telah mendapatkan informasi terkait dari Camat Medan Kota selaku Ketua Gugus Tugas Kecamatan.

“Berdasarkan laporan yang kita terima dari Camat Medan Kota, para petugas medis itu datang untuk melakukan pemeriksaan Swab terhadap kontak erat PDP atas nama dokter IL. Pelaksanaan pemeriksaan tadi dilakukan di rumah dokter Irsan,” jawab Muslim.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi NasDem Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan keheranannya terhadap fungsi Cluter Isolation dalam hal ini. Sebab, dalam Perwal No.11/2020 yang salah satunya mengatur tentang Cluster Isolation itu dikatakan bahwa Pemko Medan akan melakukan pengawasan terhadap para PP, OTG, ODP dan PDP ringan dirumahnya masing-masing. “Secara perwal yang kemarin di tandatangani pak Plt (Walikota), seharusnya keluarga pasien positif juga melakukan karantina mandiri di rumah,” ucap Afif kepada Sumut Pos, Rabu (13/5).

Afif meminta, agar hal ini juga harus ditindaklanjuti oleh Lurah dan Camat untuk diteruskan ke gugus tugas agar dilakukan protokol kesehatan bagi keluarga pasien sesuai Perwal itu. “Begitu juga dengan kebutuhan hidup mereka, itu juga harus sudah di tanggung Pemko Medan sesuai Perwal, sehingga tidak ada alasan untuk keluar rumah kecuali kondisi darurat yang mengharuskan untuk keluar rumah. Apalagi sudah meresahkan warga sekitar,” tegasnya.

Afif juga meminta peran aktif para kepling dan lurah, begitu juga dengan para petugas medis di Puskesmas. “Mereka harus intens agar terus melakukan monitor terhadap keluarga pasien tersebut, sehingga kalau ada indikasi bisa langsung di bawa ke rumah sakit rujukan,” tutupnya. (map)