MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Akhir Tahun Anggaran 2019 berjalan alot dengan diwarnai Walk Out, Senin (12/5).
Pasalnya, salah satu anggota Pansus, Janses Simbolon tidak terima jika rapat dilanjutkan dengan alasan komposisi pansus yang belum kondusif dan belum sesuai dengan kesepakatan.
Namun, Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution dan anggota lainnya menyebutkan, rapat layak dilanjutkan karena saat pembentukan pansus sudah berdasarkan rapat paripurna.
Sebagaimana diketahui, saat rapat pansus dibuka, Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution sekitar pukul 10.45 WIB sudah memperkenalkan sejumlah anggota pansus yang hadir yakni Sudari ST, Janses Simbolon, Hendri Duin Sembiring dan Syaiful Ramadhan. Selanjutnya dipersilahkan kepada Kabag Umum Pemko Medan untuk memberikan pemaparan.
Tetapi, saat Kabag Umum M Andi Syahputra menyampaikan pemaparan, tiba-tiba salah satu anggota Pansus Janses Simbolon (Hanura) melakukan interupsi.
“Pimpinan, berhubung jumlah anggota dewan yang hadir ini belum kourum, alangkah baiknya kita tunda,” pinta Janses.
Selanjutnya, Janses menyampaikan alasan penundaan bukan hanya karena tidak kourum, tetapi juga karena adanya kejanggalan pada komposisi dan anggota pansus.
“Anggota pansus masih memiliki kerancuan. Pembentukan pansus pun terkesan dipaksakan. Kita luruskan dulu ketua, biar kita rilek pembahasan,” ujar Janses.
Menanggapi pernyataan Janses, Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution mengatakan agar rapat hendaknya dapat tetap dilanjutkan, namun jika ada yang kurang sempurna bisa sambil menunggu keputusan.
Menyahuti pernyataan Edwin Sugesti, Janses tetap ngotot supaya rapat tidak dilanjutkan. “Seharusnya kita bereskan dulu polemik yang ada di internal Pansus, karena diantara kita ada saling tidak enak. Kalau rapat ini dilanjutkan, saya keluar,” ujar Janses.
Menanggapi ucapan Janses, lalu Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution meminta pendapat dari anggota pansus yang lain. Lalu anggota pansus lainnya, yakni Syaiful Ramadhan (PKS) mengatakan, karena dirinya ditugaskan Fraksinya di Pansus LKPj maka akan terus mengikuti rapat pansus sesuai jadwal.
Sementara itu, anggota pansus lainnya Hendri Duin Sembiring (PDIP) mengatakan, agar rapat pansus dilanjutkan saja. Sebab, nama-nama yang bergabung di pansus merupakan utusan Fraksi masing masing.
Menerima pendapat anggota pansus maka Ketua Pansus memutuskan agar rapat dilanjutkan. Mendengar hal itu, Janses Simbolon akhirnya memilih Walk Out atau meninggalkan ruang rapat banggar.
“Kalau begitu saya keluar. Kita tidak mau dipenjara nanti dikemudian hari,” cetus Janses Simbolon seraya berlalu keluar ruangan.
Rapat pansus LKPj Wali Kota Medan Akhir Tahun 2019 dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pemaparan dari Kabag Umum Pemko Medan M Andi Syahputra.
Selain itu, sejumlah anggota dewan ternyata menyoalkan pelaksanaan jadwal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Akhir Tahun Anggaran 2019. Selain masalah komposisi anggota dewan yang ditempatkan di Pansus, mereka juga mempermasalahkan jadwal pelaksanaan Pansus yang terkesan dipaksakan.
“Jadwal pelaksanaan LKPj yang hanya 7 hari terkesan dipaksakan. Pasti hasil pembahasan tidak maksimal. Maka saya sendiri minta pembahasan ditunda,” kata anggota Pansus Mulia Syaputra Nasution (Gerindra) kepada wartawan via selular, Selasa (12/5).
Dikatakan Mulia, selaku anggota Pansus, ia memilih tidak hadir karena Pansus tidak mengakomodir masukan dari anggotanya. Adapun alasan Mulia yang meminta penundaan LKPj karena situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) saat ini.
“Harusnya pimpinan DPRD Medan dan seluruh pejabat Pemko Medan lebih fokus pada penangan Covid-19, bukan dibebankan pembahasan LKPj. Lagian kan masa waktu Pansus 6 bulan, kenapa mesti buru-buru dan terkesan dipaksakan, sedangkan kegiatannya tidak begitu urgent,” kata Mulia.
Sementara itu, menyikapi keberadaan Pansus LKPj Walikota Medan Akhir Tahun 2019, Hendra DS mengatakan, LKPj dinilai telah melanggar kesepakatan yang dibuat pimpinan. Di mana, anggota Pansus merupakan usulan dari anggota Banmus.
Tetapi, kata Hendra DS, pimpinan melanggar kesepakatan dan diam-diam memasukkan anggota Banggar masuk ke Pansus LKPj. “Ada Fraksi yang mungkin mau menyingkirkan anggotanya supaya tidak punya kegiatan di DPRD, kasihan jadinya,” kata Hendra DS.
Usai rapat, Janses yang merupakan politisi Hanura itu pun mengungkapkan kekecewaannya. “Ini kan akal akalan, ada apa, kita mencurigai ada persekongkolan antar elit politik tinggi,” tegas Janses Simbolon usai keluar dari ruang rapat seraya menyebut hal itu sebagai bentuk protes terhadap keputusan pimpinan dewan karena dinainya plin-plan.
Dikatakan Janses Simbolon, ketika rapat paripurna DPRD Medan, agenda penyusunan komposisi sudah disepakati untuk pembahasan LKPj Wali Kota Medan Akhir Tahun 2019 adalah anggota dewan yang duduk di Banmus.
Namun kata Janses, faktanya berbeda, karena saat penetapan komposisi, beberapa Fraksi mengutus nama yang tidak merupakan anggota Banmus. Tetapi anehnya, pimpinan dewan mendiamkannya.
“Kenapa diloloskan untuk anggota Pansus berasal dari Banggar. Kalau tahu seperti ini, kami akan mengutus anggota fraksi kami dari anggota banggar. Kenapa fraksi lain bisa, sementara kami tidak,” tegas Janses Simbolon yang bergabung di Fraksi Hanura, PSI dan PPP itu.
Seusai rapat, kepada Sumut Pos, Sekretaris Fraksi Hanura,PSI,PPP Abdul Rani membenarkan langkah yang diambil oleh rekan se-Fraksi nya, Janses Simbolon. Sebab, apa yang dikatakan Janses tersebut merupakan ketegasan atas kesepakatan bersama semua fraksi dengan para pimpinan.
Kata dia, sebelumnya sudah ada kesepakatan para pimpinan dengan seluruh ketua Fraksi, bahwa yang akan diutus sebagai anggota Pansus LKPj adalah mereka yang tergabung di Banmus.
“Sedangkan, sejumlah partai seperti PAN, PKS dan Gerindra tidak memenuhi kesepakatan bersama para pimpinan itu, dimana ada anggota dewan yang diutus fraksi padahal mereka bukan anggota Banmus,” pungkasnya. (map/ila)
