SUMUTPOS.CO – Legislatif kukuh untuk ikut mengawasi anggaran penanganan virus corona yang dikelola Pemprov Sumut, dengan membentuk panitia khusus (Pansus) Covid-19. Padahal berdasarkan Perppu No.1/2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, atau yang dikenal sebagai Perppu Corona, mengesampingkan peran dan keterlibatan legislatif.

“Pembentukan Pansus Covid-19 oleh DPRD Sumut pada Rabu, 6 Mei lalu, merupakan bentuk panggilan hati nurani wakil rakyat untuk menegakkan fungsi pengawasan yang melekat pada anggota dewan. Pansus tersebut menjadi satu bagian dari agenda rapat paripurna DPRD Sumut, selain ada pengesahaan tata tertib terbaru, dan penyampaian LKPJ Gubsu Tahun Anggaran 2019,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto, Jumat (8/5).

Mengacu pada Perppu Corona yang diterbitkan Presiden Jokowi, Hendro mengatakan, sangat jelas berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan virus corona dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekenomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

“Dengan begitu maka pengawasan terhadap anggaran negara (termasuk di dalamnya anggaran pemerintah daerah), akan sulit dilakukan DPRD. Seperti diketahui, satu tupoksi anggota DPRD adalah pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dijalankan oleh eksekutif. Padahal, pengelolaan keuangan negara dan daerah seharusnya berdasar pada prinsip transparansi dan akuntabilitas,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Su-mut itu.

Pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur Sumut, lanjutnya, harusnya berterima kasih pada DPRD, karena secara bersama-sama ikut mengawasi jalannya penanganan virus corona di Sumut.

“Semua hal diawasi dengan adanya Pansus Covid ini. Pansus dibentuk sebagai bentuk pengawasan terhadap GTPP terkait besarnya dana yang digulirkan untuk penanganan Covid-19 yang mencapai Rp1,5 triliun (dengan beberapa termin dan tahapan mulai dari Rp500 miliar, jika kurang bisa dialokasikan lagi),” kata Hendro.

Selanjutnya, sambung Hendro, selain soal perencanaan, mekanisme tata kelola penanganan dan pencegahan virus corona juga harus disampaikan kepada DPRD melalui pansus ini.

“Termasuk masalah transparansi anggaran, koordinasi antara eksekutif dan DPRD harus jalan, sehingga kami tahu seluk beluk terkait penanganan yang dilakukan oleh GTPP,” ujarnya.

Selanjutnya, DPRD dalam fungsi pengawasan tetap harus terlibat, mengingat masing-masing anggota dewan juga memiliki konstituen yang terdampak langsung pandemi ini.

“Masyarakat/konstituen selalu menyampaikan aspirasi sekaligus keluhan dan curhatan kepada kami. Pansus ini juga dibentuk untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran,” tegas Hendro.

Dan poin terakhir, Hendro mengungkapkan, pansus bersama pihak yudikatif akan mengawasi jalannya pelaksanaan penggunaan anggaran refocusing.

“Sebagaimana Gubernur Sumut pernah menyampaikan ke publik, dengan senang hati meminta kejaksaan dan KPK ikut andil mengontrol, ini patut diapresiasi. Kami berharap, Pak Gubernur dan gugus tugas bisa lebih transparan dalam bekerja ke depannya,” pungkasnya. (prn/saz)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sergai, menyalurkan bantuan 50 paket sembako ke DPD Perkumpulan Suku-suku Marga-marga Indonesia (Perssumari) Kabupaten Sergai.

Bantuan berupa beras, gula, dan kopi ini, diberikan langsung oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sergai, Bupati Soekirman, kepada Ketua DPD Perssumari Sabiren di Kantor Sekretariat Perssumari Dusun Simpang Roda, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Jumat (8/5).

Di sela pembagian bantuan tersebut, Soekirman sangat mengapresiasi atas berdirinya organisasi ini.

“Ini menjadi kebanggaan. Suku-suku dan marga-marga yang ada di Indonesia dapat dilihat dari organisasi Perssumari ini,” ungkap Soekirman.

Lebih lanjut Soekirman mengatakan, saat di Indonesia dalam kondisi pandemi virus corona, begitu juga saat Bulan Suci Ramadan ini, masyarakat diimbau untuk menghindari keramaian, serta melakukan kegiatan sesingkat mungkin.

“Allhamdulillah sampai saat ini Sergai masih nihil positif virus corona. Karena itu, mari terus kita jaga keadaan ini sampai pandemi ini hilang. Sehingga kabupaten yang kita cintai ini, tetap terbebas dari virus yang telah banyak memakan korban tersebut,” ajak Soekirman.

Soekirman juga mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, agar terhindar dari virus corona.

Sampai saat ini Kabupaten Sergai masih nihil positif virus corona, walaupun daerah lain seperti kabupaten kota lain sudah terpapar virus mematikan tersebut. Tentunya, sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sergai, akan terus memantau bersama tim dalam pandemi virus corona ini. Menurut Soekirman, bantuan yang disalurkan ini berasal dari para dermawan, perusahaan, lembaga, dan yayasan yang peduli pendemi virus corona.

“Bantuan ini, nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang memang susah dalam kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat dampak virus corona ini,” sebutnya.

“Masyarkat jangan menilai bantuan yang diberikan ini dari banyak atau sedikitnya, namun perlu tetap bersyukur, karena dengan bersyukur maka Allah Subhanahu wa Taala akan menambah nikmat yang telah diberikan,” jelas Soekirman.

Soekirman mengatakan, Pemkab Sergai sangat menghargai Perssumari yang tanggap dengan virus corona. Untuk itu, dia berharap semoga ke depannya akan lebih banyak bantuan yang diberikan kepada para anggota dan masyarakat lainnya yang membutuhkan.

Sementara itu Ketua DPD Perssumari, Sabirin menyampaikan rasa bangga dan kehormatan atas kehadiran Bupati Soekirman, yang telah meluangkan waktu dan peduli atas upaya Perssumari guna melawan virus corona.

Selain itu, Sabiren menyampaikan imbauan kepada para anggota dalam pencegahan pandemi virus corona, sesuai yang telah disampaikan Bupati Sergai, agar dapat diterapkan di rumah.

Atas nama Perssumari Kabupaten Sergai, Sabiren menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, berupa 50 paket sembako tersebut.

“Kiranya bantuan ini dapat bermanfaat bagi kami, terutama di masa pandemi virus corona ini,” pungkasnya. (sur/saz)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Gabungan Satlantas Polres Tebingtinggi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Koramil 13 0204/DS, dan Tim Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi, masih melakukan pemeriksaaan ketat tehadap mobil penumpang atau bis yang nemasuki wilayah Kota Tebingtinggi.

Pemberhentian seluruh mobil penumpang masih dilakukan di Pos Pam Cek Point depan eks Terminal Bandar Kajum Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, Jumat (8/5).

Seluruh penumpang bus dan sopir menjalani pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengukuran suhu tubuh, pemberian vitamin, dan penyemprotan disinfektan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona masuk ke wilayah Kota Tebingtinggi.

“Pemeriksaan ini tetap dilakukan sampai berakhirnya pandemi virus corona. Kami tim gugus tugas tetap melakukan pencegahan hingga saat ini,” ungkap Jubir Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia.

Menurut Nanang, sejak dilakukannya pengetatan penertiban jalur masuk ke Kota Tebingtinggi, menghasilkan jumlah orang dalam pengawasan (ODP) terus mengalami penurunan. Dan menurutnya, jika pemeriksaan ini dilakukan secara berkesinambungan, maka fase-fase sulit saat ini akan bisa dilalui.

“Kami hanya butuh kerja sama yang baik dari masyarakat. Kami mengimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah. Dan rajin mencuci tangan serta menjaga phisyical distancing,” harapnya. (ian/saz)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Ketua TP PKK Kabupaten Deliserdang Ny Hj Yunita Ashari Tambunan didampingi Wakil Ketua Ny Hj Sri Pepeni Yusuf Siregar dan unsur pengurus serta Ketua Dharmawanita Persatuan Ny Herawati Darwin Zein membagikan 216 paket bantuan sembako. Sembako yang dibagi berupa beras, telur ayam dan minyak goreng kepada kaum dhuafa, petugas kebersihan dan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Lubukpakam, Jumat (8/5) di rumah dinas Bupati Deliserdang.

Hj Yunita dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pembagian paket ini di lakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu petugas kebersihan dan kaum duafa yang memang ikut terdampak akibat dari menyebarnya virus Covid-19. Untuk kali ini Hj Yunita menggiliri Kecamatan Lubukpakam menjadi tempat kunjungan TP PKK Kabupaten Deliserdang.”Janganlah dilihat dari jumlah finansialnya, tapi lihatlah dari kepeduliannya,” pungkas Ketua TP PKK Kabupaten Deliserdang.(btr/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Binjai sudah diusulkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Karenanya, Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal melakukan penilaian yang dilakukan melalui video konfrens (vidkon) di Aula Lapas Binjai, belum lama ini.

Pada sesi wawancara dan pemaparan, Tim Penilai memberikan masukan positif dan catatan terkait inovasi layanan dan LKE Lapas Binjai. Saat penilaian berlangsung, Kepala Divisi Administrasi Betni Purba, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut M Jahari Sitepu, juga memberikan pendampingan.

Dalam hal ini, tim penilai dari Irjen Kemenkumham menilai, kelengkapan data dukung dan pemahaman Lapas Kelas II A Binjai sudah berjalan baik. Karenanya, dibutuhkan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai.

Sedikitnya 6 komponen pembangunan yang harus dibangun dalam zona integritas. Adalah, manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan penetapan Satuan berpredikat WBK, tim penilai memberikan nilai total (pengungkit dan hasil) 81,84 pada Lapas Binjai dari standar nilai minimal 75,00. Sementara nilai komponen hasil Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN nilai minimal 18, 50 dan Lapas Binjai meraih nilai 19, 89.

Sementara terkait untuk nilai Sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi (IPK) minimal 13,5 dan Lapas Binjai meraih nilai 14,92. Selanjutnya terkait evaluasi dan penilaian Positif tersebut, tim penilai akan melakukan Rapat Panel terkait Satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi dan selanjutnya diusulkan untuk dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

“Kepada seluruh Jajaran Lapas Kelas II A Binjai, mari kita untuk berkomitmen dapat mewujudkan Pembangunan Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi. Kita kerja tim, (Lapas Binjai) sebagai Role Model akan terus berikan penguatan dan dukungan seluruh jajaran Lapas Binjai untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas di satuan kerja Lapas Binjai,” kata Kalapas Binjai, Maju Siburian. (ted/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Warga miskin terdampak Covid-19 yang berdomisili di Kabupaten Langkat akan menerima bantuan sosial (bansos) dari Bupati Langkat, Gubsu, dan Presiden. Sedangkan bagi warga miskin terdampak Covid-19 tetapi belum terdaftar, maka mereka dapat melapor ke desa atau kelurahan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat Hj Rina Wahyuni Marpaung di ruang kerjanya kepada Sumut Pos Rabu (6/5)

Kriteria penerima bansos tersebut, sambung Rina, yakni pelaku usaha ekonomi non formal, misalnya penjual kue, jajanan sekolah, penjual makanan di tempat hiburan. Penjajak makanan keliling dan asongan dipinggir jalan. Buruh pabrik yang dirumahkan (PHK) bukan merupakan buruh tani , termasuk TKI yang dipulangkan dari luar negri. Sopir angkutan umum, tukang becak maupun angkutan online. Guru madrasah, guru ngaji, guru honorer nonsertifikasi, tukang parkir, mubaligh dan pendeta, penggali kubur, pemandu wisata dan petugas parkir dikawasan wisata.Pekerja non formal lainnya yang terdampak sosial ekonomi Covid-19.

Dikatakannya selain Bansos dari Pemda Langkat, masyarakat Langkat juga akan menerima bansos dari Pemrovsu senilai Rp36.349.650.000 miliar untuk 161.554 KK (kepala keluarga). Bahkan nantinya, Langkat juga menerima Bansos dari Kementerian senilai Rp600 ribu satu KK perbulan, lebih kurang untuk 65 ribu KK.(yas/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Ubudiyah Pangkalan Berandan menerima sembako dari BNI Cabang USU Medan. Sembako itu nantinya didistribusikan kepada kaum duafa yang tinggal di lingkungan sekitaran Masjid Kelurahan Berandan Barat Langkat.

Bantuan sembako sebanyak 75 paket tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemasaran BNI Cabang USU Medan Mahmudin Khalid dan diterima Ketua BKM Ubudiyah, H Syahrum Hakim SH, didampingi Sekjen BKM Ubudiyah Safriansyah SSos di Masjid Ubudiyah Pangkalan Brandan, Rabu (6/5).

Pembagian sembako ini, sambung Mahmudin Khalid adalah sebagai wujud nyata kepedulian Bank BNI terhadap situasi dan kondisi Virus Corona yang melanda masyarakat di wilayah Indonesia terutama di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Langkat.

BKM Ubudiyah juga mengucapkan terima kasih kepada BNI Cabang USU Medan yang telah mempercayakan BKM untuk dapat mendistribusikan paket sembako dimaksud. (yas/azw)