MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dampak yang sangat cepat akibat pandemi Covid-19  adalah terpuruknya dunia usaha dan gelombang PHK besar besaran yang terjadi saat ini. Apalagi berdasarkan pernyataan Suryani Motik, Wakil Ketua  Umum Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kamar Dagang dan Industri  Indonesia (KADIN) bahwa warga yang menjadi korban PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta jiwa.

“Bila tidak ada perubahan ke arah perbaikan atau pemulihan oleh pemerintah, maka kondisi ekonomi yang lebih parah tidak akan terhindarkan lagi karena terperosok ke jurang depresi ekonomi. PHK adalah buah dari keterpurukan suatu perekonomian yang saluran akhir transmisinya membawa pada keputusan PHK. Dan pastinya,

PHK berakibat pada beberapa hal yang teramat merugikan semua pihak,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah pada masa reses sidang III tahun 2020 di Medan Johor, Rabu (3/6/2020).

Disebutnya, ada beberapa dampak yang ditimbulkan PHK yang terjadi. Pertama, akan terjadi arus gelombang pengangguran secara besar-besaran yang akan mengancam pada pelemahan daya tahan ekonomi masyarakat.

Kedua, berpotensi menciptakan jumlah kemiskinan baru yang dipastikan akan membebani anggaran negara dan masyarakat. Ketiga, mendorong penyebaran tindak kriminalitas yang merusak harmonisasi sosial dan mengganggu hegemoni ketentraman di dalam masyarakat.

Keempat, tingkat kualitas hidup keluarga pekerja baik dilihat dari kesehatan, pendidikan dan akses komunikasi dipastikan menurun serta berkurangnya daya inovasi dan kreasi tenaga kerja.

“Dan tidak kalah pentingnya kerawanan sosial yang dipicu oleh terbentuknya sikap dan kecemburuan sosial antara golongan yang berpunya dan yang termajinalkan, serta hilangnya harapan untuk meningkatkan derajat kehidupan yang lebih baik di masa depan,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Hidayatullah juga mengkritisi kebijakan pemerintah dalam penangan Covid-19, dimana anggaran yang semula Rp405 triliun, dalam waktu dekat naik secara drastis menjadi Rp600 triliun lebih. “Dengan kebijakan New Normal ini, saya melihat Covid-19 belum selesai tapi uangnya sudah habis. Ironisnya, dana untuk penangan Covid-19 hanya Rp65 triliun ini benar benar kebijakan yang tidak nyambung. Mestinya dengan dana yang sangat besar itu pemerintah bersungguh-sungguh dalam penanganan karena ini menyangkut nyawa manusia,” ungkapnya.

Sebagai partai oposisi, kata Hidayatullah, PKS wajib  mengingatkan dan memberi masukkan kepada pemerintah. “Jangan masuk dulu kepada pemulihan ekonomi, sedang wabah masih merebak. Seharusnya tuntaskan dulu Covid-19 ini, selanjutnya baru pemulihan ekonomi, kalau tidak ini kerja yang sia-sia,” tegas politisi yang duduk di Komisi XI ini.

Selain mengkritisi pemerintah, lanjut Hidayatullah, sebagai partai yang berkhidmad kepada kepentingan rakyat, PKS juga mengapresiasi langkah-langkah pemerintah mengenai bantuan langsung dari sisi ekonomi. Diakuinya, bantuan itu akan mampu menghidupkan perekonomian rakyat. “Tinggal bagaimana pemerintah mengawasi, sehingga dana yang digelontorkan tepat sasaran,” katanya.

Hidayatullah juga mengungkapkan, sebagai wakil rakyat dia dapat melihat, merasakan, dan menyerap keinginan masyarakat agar bisa hidup normal  seperti sebelum wabah ini berkembang. “Ini semua akan disampaikan kepada pemerintah selaku pemangku kepentingan agar membuat kebijakan itu benar-benar berpihak kepada rakyat bukan berpihak kepada kepentingan asing dan perampok uang rakyat,” pungkas Hidayatullah. (adz)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 menyiapkan skenario the new normal sesuai dengan surat edaran Menteri BUMN Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara.

Selama pandemi Covid-19, Pelindo 1 terus melakukan layanan operasional logistik 24 jam dalam 7 hari (24/7) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sejak kapal akan bersandar di pelabuhann

Pelindo 1 bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melakukan pemeriksaan kesehatan ke seluruh awak kapal dan kapal dapat dilayani jika telah berstatus bebas karantina.

Pelindo 1 telah menerapkan digitalisasi dalam sistem pelayanan jasa kepelabuhanan yang memudahkan para pengguna jasa untuk menggunakannya.

Pengajuan pelayanan di lingkungan Pelindo 1 bisa menggunakan Indonesia Gateway Master Terminal (IGMT) yang dapat diakses melalui web portal https://igateway.pelindo1.co.id yang bisa digunakan untuk di setiap cabang pelabuhannya dan Container Terminal Operating System (CTOS) yang digunakan di Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan baik untuk layanan domestik maupun internasional.

Selain itu, Pelindo 1 juga telah menerapkan sistem e-berthing di Pelabuhan Tanjungpinang yang digunakan untuk permintaan pelayanan tambatan kapal secara online yang diajukan oleh perusahaan pelayaran.

“Layanan digital ini sudah kita terapkan di seluruh lingkungan Pelindo 1 yang didesain khusus bagi para pengguna jasa yang dapat diakses secara mudah, aman, dan di mana saja. Sehingga kami akan mengoptimalkan layanan tersebut saat penerapan skenario the new normal agar layanan kepelabuhanan tetap berjalan dengan lancar,” terang Direktur SDM Pelindo 1, M Hamied Wijaya, Rabu (3/6).

Sementara itu, lanjut Hamied Wijaya, bagi para pengguna jasa yang ingin melakukan interaksi seperti penyampaian keluhan, klaim, dan informasi seputar Pelindo 1 dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital seperti aplikasi Customer Relationship Management (CRM) Pelindo 1 yang dapat diakses melalui web portal customer https://portals.pelindo1.co.id, layanan call center dengan dapat menghubungi 1500778, email masing-masing cabang pelabuhan, dan komunikasi melalui Whatsapp Group. Apabila diperlukan kebutuhan pertemuan bertatap muka diprioritaskan melalui online meeting.

Dalam penerapan the new normal ini, lanjutnya, Pelindo 1 dalam melakukan interaksi kepada para penyedia barang dan jasa juga lebih banyak memanfaatkan teknologi dengan penggunaan media web portal iProcura Pelindo 1 https://eproc.pelindo1.co.id.

Namun jika ada pengguna jasa atau tamu yang harus bertatap muka secara langsung karena keperluan yang mendesak, maka diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan di lingkungan Pelindo 1 seperti: pengecekan suhu badan, penggunaan masker, hand sanitizer, serta penerapan physical distancing.

Kemudian, karyawan Pelindo 1 kembali bekerja mulai tanggal 26 Mei 2020 setelah libur Idul Fitri, dengan kebijakan Work from Home (WFH) dan Work from Office (WFO) dengan sistem bergantian, serta untuk para operator pelabuhan bekerja secara shift untuk menjaga kelancaran logistik selama 24 jam.

Dikatakan Hamied Wijaya, dalam pelaksanaannya, Pelindo 1 akan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat kepada para karyawannya, mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para petugas operasional dan pandu, serta mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi digital yang sudah diterapkan sebelumnya.

Pelindo 1 terus berupaya menjaga kesehatan karyawannya dengan baik sebagai prioritas perusahaan di tengah pandemi Covid-19 dengan memberikan nutrisi makanan bergizi, lingkungan kerja yang bersih, anjuran untuk rutin berolahraga, dan pengecekan kesehatan karyawan secara rutin.

Pelindo 1 menyiapkan skenario the new normal untuk menyesuaikan pola hidup baru di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. Penyiapan skenario the new normal di lingkungan Pelindo 1 yang wilayah kerjanya berada di empat provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau ini juga menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Namun, Pelindo 1 akan terus memastikan layanan operasional berjalan dengan lancar sebagai wujud komitmen kami untuk menjaga kelancaran logistik Indonesia.

“Dengan the new normal ini diharapkan dapat menggerakkan kembali ekonomi nasional dan mendukung program-program strategis pemerintah,” pungkas M Hamied Wijaya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kota Medan, satu-satunya fraksi yang menolak pembentukan Panitia Khusus Covid-19 DPRD Medan. Alasan paling mendasar, F-PAN DPRD Medan menilai, kalau cuma mau mencari-cari kesalahan Pemko Medan dalam menangani Covid-19, adalah hal yang sia-sia alias tak bermanfaat.

“Pansus ini kan dibuat ketika ada terjadi kejanggalan-kejanggalan dan temuan. Kalaulah memang pansus ini dibentuk baru mau mencari kesalahan itu bukan pansus, itu polisi. Kita lihatnya gitu aja, mau jadi polisi apa pansus,” kata Sekretaris F-PAN DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution menjawab Sumut Pos, Rabu (3/6).

Menurutnya, langkah untuk membentuk Pansus Covid-19 ini hanya untuk mencari kesalahan Pemko Medan dalam menangani virus korona yang sedang mewabah di ibukota Provinsi Sumut.

“Kecuali persoalannya sudah ada, wajarlah kalau itu dibentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan masalah itu. Tapi sudahlah, pekan depan pansus itu di paripurnakan, tetap saja ada PAN di susunan personalianya,” kata pria yang akrab disapa Mance.

Dalam menangani Covid-19, pihaknya melihat Pemko Medan sudah melakukan langkah yang benar. Berkaitan dengan polemik distribusi bantuan sembako, ia melihat hal itu tak bisa dibuktikan.

“Temuan yang kita dengar ada, yang kecil-kecil, tapi itu cuma cakap-cakap aja, gak ada yang valid, gak bisa ditemukan mereka seperti di DPRD provinsi itu. Kalau itu mereka temukan nyata pengurangan itu. Di Medan ini kan tak ada, cuma cakap aja, di sana begini di sini begitu,” katanya.

Seperti diketahui, DPRD Medan akan membentuk Pansus Covid-19. Pembentukan pansus, berdasarkan surat dari 7 fraksi yang masuk ke pimpinan DPRD Medan. “Ada 7 fraksi yang mengajukan, yakni Fraksi PDIP, Gerindra, PKS, NasDem, Golkar dan HPP,” kata Ketua DPRD Medan, Hasyim SE.

Dalam surat dari masing-masing fraksi itu, sebutnya, inti pembentukan pansus karena DPRD ingin adanya akurasi dan transparansi.

“Akurasi dan transparansi itu menyangkut baik itu data pasien, data penerima bansos, data bantuan yang diterima maupun anggarannya. DPRD melihat masih ada ketumpangtindihan data terkait penerima bansos, karena masih dijumpai ada 1 KK menerima 2 bantuan,” katanya.

DPRD Medan juga ingin mengetahui dari mana saja bantuan yang diterima dan kemana saja disalurkan, setelah pekan depan diparipurnakan. “Termasuk juga dengan anggaran yang sudah di recofusing dan direalokasikan untuk itu. Dana itu cukup besar, kemana saja disalurkan. Itu yang belum ada dilaporkan ke DPRD. Selaku bagian dari pemerintah, DPRD juga perlu mengetahui itu,” ungkapnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi mengapresiasi kinerja pihak Polrestabes Medandalam pengungkapan 35 kg sabu. Dalam pengungkapan tersebut, 1 tersangka ditindak tegas terukur.

Saat memimpin temu pers di Depan Ruang Jenazah Rumkit Bhayangkara TK ll Medan, Selasa (2/6), Martuani mengatakan, dari keseluruhan barang bukti yang diamankan berarti Polrestabes Medan dan Tim sudah menyelamatkan 350.000 generasi muda.

“Ada dua tersangka dalam kasus ini namun satu di antaranya kita tindak tegas dan terukur akibat melawan petugas saat akan ditangkap dengan inisial DS,” tegasnya.

Sementara, lanjutnya, untuk tersangka IL, pihaknya mengamankan beserta dengan barang bukti yaitu 35 kg sabu yang dikemas dengan bungkus teh cina berwarna hijau.

Kapoldasu berharap agar ke depan awak media dan masyarakat mau membantu pemerintah memberantas peredaran narkotika di Sumut.

“Saya berharap agar masyarakat dapat turut ambil andil memberikan informasi kepada Polisi dan segera melaporkannya ke kantor Polisi terdekat,” harap Kapoldasu. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan kembali didesak mengembalikan jabatan tiga direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Medan, usai Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan mengabulkan permohonan penangguhan pemecatan ketiga direksi tersebut.

Adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Roby Barus, yang ikut menyuarakan hal tersebut. Pihaknya mendesak Pelaksana Tugas Wali Kota Medan, Akhyar Nasution untuk mengembalikan jabatan 3 direksi PD Pasar yang sempat diberhentikan menyusul putusan PTUN Medan, yang memenangkan gugatan Rusdi Sinuraya Cs.

“Agar tidak menjadi preseden buruk, tentu putusan hukum harus dijalankan, kembalikan saja jabatan direksi PD Pasar yang diberhentikan sesuai putusan PTUN. Artinya dalam penilaian, kita harus benar-benar objektif dan dalam hal ini, kami selaku legislatif juga dalam posisi proaktif, tak boleh memihak demi terciptanya Kota Medan yang kondusif di tengah pandemi Covid-19, katanya, Rabu (3/6).

Anggota Komisi I DPRD Medan ini tak mempermasalahkan jika Pemko Medan mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut. Namun, sembari mengajukan banding, Pemko Medan terlebih dahulu harus mengembalikan jabatan 3 direksi.

“Jika nanti ada banding, itu soal lain, itu hak Pemko Medan di negara hukum ini. Tapi, harus dikembalikan juga hak-hak milik orang. Jabatan mereka harus dikembalikan agar memiliki kepastian hukum,” katanya.

Akhyar Nasution yang coba dimintai tanggapan atas pernyataan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, memilih diam seribu bahasa.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setdako Medan sekaligus Plt Dirut PD Pasar Medan, Nasib, hanya merespon belum membaca pernyataan dari Roby Barus tersebut. “Maaf saya tidak baca tanggapannya,” katanya singkat via WhatsApp, kemarin. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah hampir sebulan diisolasi di RSUD dr Pirngadi Medan, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) anak berusia 12 tahun akhirnya dibolehkan pulang ke rumahnya, Selasa (2/6). Hal itu lantaran hasil swab anak tersebut dinyatakan negatif. Sebelumnya, spesimen swab anak ini sempat hilang sehingga ia menghabiskan waktu yang lebih lama diisolasi.

Humas RSUD dr Pirngadi Edison Perangin-angin mengatakan, anak tersebut telah dijemput dan dibawa pulang oleh orang tuanya Selasa siang. “Sudah dijemput orang tuanya kemarin (Selasa, red),” ujarnya saat dihubungi, Rabu (3/6).

Untuk hasil swab anak ini yang dinyatakan negatif, Edison mengakui. Namun, dia enggan berbicara lebih jauh. “Hasil swab negatif, begitulah kemungkinan, namun lebih jelasnya tanyakan langsung ke tim Gugus Tugas,” katanya singkat.

Diketahui, anak tersebut sejak 4 Mei lalu diisolasi di RSUD dr Pirngadi Medan sebagai PDP Covid-19. Dua hari kemudian atau 6 Mei, ia menjalani tes swab pertama. Lalu, pada 8 Mei kembali menjalani tes swab kedua.

Hasil swab pertama yang diketahui pada 15 Mei menunjukkan sang anak negatif Covid-19. Namun, untuk keluar dari isolasi, seorang PDP harus menunjukkan hasil negatif Covid-19 dalam dua kali tes swab. Bahkan, pemeriksaan parunya juga menunjukkan hasil yang baik.

Namun, hasil swab kedua tak kunjung keluar. Orang tua anak itu khawatir akan kondisi anaknya yang notabene kesehatannya dalam keadaan baik.

Resah dengan nasib anaknya, pada 26 Mei sang orang tua melaporkan hal ini ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar merasa kaget luar biasa begitu mendapat penjelasan tentang hilangnya sampel atau spesimen untuk swab test seorang PDP anak yang dirawat di rumah sakit milik Pemko Medan ini.

Diduga, inilah yang menjadi penyebab tak keluarnya hasil tes swab anak tersebut. “Saya kaget luar biasa mendengar informasi bahwa specimen atau sampel untuk swab tes anak itu hilang,” cetus Abyadi Siregar mengkritik atas lambannya keluar hasil tes swab anak PDP yang dirawat di RSUD dr Pirngadi Medan.

Abyadi menyebutkan, atas laporan tersebut pihaknya kemudian menelusuri masalah ini dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan pihak laboratorium RS USU dan pihak RSUD dr Pirngadi Medan. Dari hasil penelusuran itu, Ombudsman menerima keterangan bahwa sampel atau spesimen anak itu ternyata hilang. “Mereka tidak mengetahui kemana ‘barangnya’,” kata dia.

Oleh karena itu, untuk mengganti spesimen yang hilang tersebut akhirnya dilakukan kembali pengambilan spesimen baru terhadap anak tersebut pada 27 Mei 2020. Hasilnya sendiri baru akan diketahui tiga hari setelah pengambilan spesimen itu dilakukan.

Untuk itu, Abyadi sangat menyayangkan hilangnya spesimen tersebut. Ia menduga, kalau saja hal ini tidak ditelusuri dan tidak dibongkar bisa jadi belum diketahui sampai kapan anak tersebut harus menjalani isolasi di rumah sakit. “Kan kasihan betul itu anak. Terkatung-katung akibat buruknya layanannya,” tegasnya.

Berdasarkan temuan ini, Abyadi menjadi curiga, jangan-jangan kasus serupa tidak hanya dialami satu orang. Karena itu, untuk kesekian kalinya, ia kembali meminta agar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut melakukan evaluasi kinerjanya.

“Perbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antar internal dan eksternal. Perbaiki penanganan layanan kesehatan dan perbaiki juga layanan penyaluran bantuan kesejahteraan sosial,” pungkasnya.

Sementara, Jubir GTPP Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah mengaku, memang bisa saja spesimen itu hilang karena banyaknya spesimen yang diambil dari pasien Covid-19. “Bisa saja terjadi karena ada penumpukan spesimen,” katanya.

Ia menjelaskan, jumlah spesimen yang masuk ada dalam waktu yang bersamaan cukup banyak. Apalagi, tambah dia, disaat menjelang hari lebaran lalu. “Kalau memang hilang ya kita swab ulang. Jumlah banyak, sampel itu sempat antri beberapa saat karena lebaran, kan bisa saja,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu rumah permanen di Jalan Kapten Jumhana Gang Tentram Lingkungan III Nomor 181, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, terbakar, Rabu (3/6) siang. Diduga kuat, rumah tersebut terbakar akibat korsleting listrik.

Meski begitu, masih beruntung dalam kebakaran itu tidak ada korban jiwa maupun luka. Untuk kerugian materiil, ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Peristiwa kebakaran yang sempat membuat heboh para pedagang Pasar Sukaramai ini terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Rumah yang terbakar dihuni warga bernama Guan Kok An alias Ayong (50) itu bermula munculnya gumpalan asap dari rumah tersebut. Warga sekitar yang melihat asap hitam itu, lalu berhamburan keluar dari dalam rumah.

Dengan cepat, asap hitam disertai kobaran api langsung membakar barang-barang di dalam rumah. Warga yang takut kobaran api merembet ke bangunan rumah lain berusaha memadamkan dengan peralatan seadannya dan menghubungi pihak pemadam kebakaran.

Tak lama, petugas dengan 5 unit mobil pemadam datang ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitar satu jam berjibaku, akhirnya petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Usai api padam, pihak Polsek Medan Area langsung memasang garis polisi untuk proses penyelidikan.

Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chaniago mengatakan, kebakaran tersebut diduga karena arus pendek atau korsleting listrik. Namun begitu, masih didalami lebih lanjut penyebab pastinya. “Kuat dugaan dikarenakan korsleting listrik, tetapi masih didalami. Tidak ada korban jiwa maupun luka bakar dalam kejadian itu,” ujarnya singkat.

Sementara, Manajer Pusdalops BPBD Medan, Nurly mengatakan, rumah yang terbakar dengan persentase 70%. Terkait korban jiwa maupun luka, Nurly menyatakan senada tidak ada.

“Korban jiwa atau luka nihil. Api benar-benar dapat dipadamkan sekitar satu jam lebih karena objek yang terbakar berdempetan dengan rumah warga lain,” pungkasnya. (ris/ila)