Ketua Forda UKM Sumut Sri Wahyuni menyerahkan bantuan ke warga di Desa Kota Galuh, Perbaungan, Serdang Bedagai.
Ketua Forda UKM Sumut Sri Wahyuni menyerahkan bantuan ke warga di Desa Kota Galuh, Perbaungan, Serdang Bedagai.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Sumut menyalurkan 160 paket bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Serdang Bedagai.
Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni mengatakan, sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, selain adanya korban terpapar sakit, ada juga dampak ekonomi yang menyulitkan pelaku usaha. Di mana harga-harga barang turun, pasar mengecil dan jumlah penjualan drastis turun.
“Kondisi ini sangat sulit, karena pelaku usaha juga memiliki pekerja yang butuh pendapatan. Pelaku UKM juga sangat berharap, kondisi ini segera pulih sedia kala, dan Covid-19 segera hilang dari negeri ini,” kata Sri Wahyuni melalui keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos.co, Jumat (24/4).
Ketua Forda UKM Sumut Sri Wahyuni (jilbab kuning) serahkan bantuan untuk warga di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deliserdang
Akibat kondisi ini, sebut wanita yang akrab disapa Sri ini, pelaku UKM yang tergabung di Forda UKM Sumut tergerak bersama untuk mengurangi beban masyarakat. Khususnya, masyarakat yang pendapatannya hilang atau terganggu.
Hasilnya, selama sepekan dibuka posko bantuan Covid 19 Forda UKM Sumut, terkumpul sebanyak 160 paket. “Rabu 22 April 2020 lalu, paket bantuan sudah kami salurkan. Bantuannya berbentuk, beras, telur dan ikan fillet. Semuanya produk pelaku UKM,” ujarnya.
Ketua Panitia Penyaluran Bantuan Forda UKM Sumut, Chairil Huda menambahkan, dari 160 paket yang terkumpul, disalurkan ke tiga kabupaten/kota yakni Serdang Bedagai 60 paket, Deliserdang 50 paket, dan Medan 50 paket.
Chairil menyebutkan, adapun penerimanya adalah para pekerja informal seperti pedagang rokok, pedagang kedai kopi, pembantu rumah tangga, dan pekerja bengkel.
Hadir dalam penyaluran tersebut, Wakil Ketua Forda UKM Sumut Tengku Bobby Lesmana, Pengurus Forda UKM Sergai Darmadi dan khusus di Deliserdang Forda UKM Sumut bekerjasama dengan Karang Taruna Desa Wonosari. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut secara resmi telah melaporkan Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rachman kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan, Kamis (23/4).
Surat laporan dengan nomor 23/B/Sek/08/1441 tersebut dilayangkan langsung oleh Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi didampingi pengurus Badko HMI Sumut lainnya.
Dalam surat tersebut, Badko HMI Sumut menegaskan bahwa Aulia Rachman diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan mengirimkan surat permintaan bantuan kepada PT. Sun Kado beberapa waktu yang lalu.
“Itu tidak sesuai dengan prosedur dan mengarah kepada tindak pemerasan. Oleh karena itu, kita menduga bahwa oknum tersebut telah melakukan pelanggaran hukum,” ucap Hasbi saat diwawancarai awak media, Kamis (23/4).
Alwi Hasbi juga menjelaskan, penyebutan ‘demi menjaga tidak terjadinya chaos’ oleh Aulia Rachman melalui surat tersebut telah mengangkangi kewenangan aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian.
“Selain melangkahi kewenangan aparat keamanan, apa yang disebutkan Aulia Rachman tersebut dapat memprovokasi masyarakat. Itu sangat berbahaya,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Hasbi, Badko HMI Sumut mendesak agar BKD DPRD Medan dapat segera memproses laporan tersebut dan menindak tegas politisi Partai Gerindra yang sempat didengung-dengungkan akan dipasangkan dengan Bobby Nasution di Pilkada Medan 2020 itu.
“Kami mendesak BKD agar segera memeriksa dan memberi tindakan yang tegas kepadanya agar tidak ada lagi oknum yang berani menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPRD,” tegasnya.
Selain itu, Hasbi juga meminta kepada Partai Gerindra untuk mengusut kasus ini dan memberi tindakan tegas kepada kadernya tersebut. “Kalau perlu dipecat saja dari partai. Karena selain mencoreng nama baik institusi DPRD, Aulia Rachman juga mencederai nama Partai Gerindra,” pungkasnya.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua BKD DPRD Medan, Robi Barus membenarkan laporan tersebut. “Iya, tadi sudah kita terima laporan Badko HMI Sumut terkait saudara Aulia Rahman. Saat ini sudah kita teruskan ke bagian umum,” kata Robi kepada Sumut Pos, Kamis (23/4).
Robi juga membenarkan, laporan yang dimaksud adalah terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aulia Rachman. Untuk itu, Politisi PDIP itu berjanji, pihaknya di BKD DPRD Medan akan segera memanggil Aulia Rachman guna dimintai klarifikasi terkait hal itu.
“Segera kita panggil saudara Aulia Rachman, kita akan meminta klarifikasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala mengakui jika Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rachman telah bersalah dalam mengeluarkan surat.
“Itu salah besar, salah prosedur, masa pula ada surat dengan kop komisi dan stempel partai, mana bisa begitu. Itu sudah amburadul. Kalaupun ada surat resmi, mana mau kami tandatangani kalau suratnya seperti itu. Saya pasti tak teken itu, saya yakin pimpinan yang lain juga tak mau. Secara hukum itu sudah melanggar,” tuturnya.
Selain itu, Rajuddin juga menilai, seharusnya Aulia Rachman menyampaikan segala hal di internal komisi terlebih dahulu. “Pimpinan DPRD Medan juga akan segera memanggil Aulia Rachman,” ujarnya.
Diketahui, Aulia Rachman yang juga politisi Gerindra itu telah mengeluarkan surat dengan kop Komisi II DPRD Medan, dengan nomor surat 16/4 Komisi II DPRD Medan/2020. Anehnya, di surat yang ditandatanganinya itu, Aulia Rachman justru membubuhinya dengan stempel partai Gerindra. Surat itu meminta bantuan kepada PT. Sun Kado. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Desease (Covid-19) di Sumut, pemerintah daerah (pemda) diminta segera menunjukkan dukungan nyata terkait keberadaann
alat Polymerase Chain Reaction (Lab PCR) RS USU. Hal ini guna memaksimalkan operasional alat pemeriksaan swab tenggorok pasien diduga terinfeksi virus corona atau Covid-19.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyebutkan, salah satu faktor kunci keberhasilan Sumut mempercepat penanganan virus corona adalah adanya keseriusan dukungan semua pihak, terutama pemda dalam memaksimalkan pengoperasian alat PCR RS USU yang saat ini ada berjumlah dua unit.
Abyadi mengaku, pihaknya sudah meninjau langsung keberadaan Lab PCR RS USU pada Senin (20/4) lalu. Dari hasil peninjauan, selain mendapat penjelasan tentang pentingnya alat PCR dalam percepatan penanganan Covid-19, juga menerima banyak informasi terkait kendala operasionalisasi alat tersebut.
“Beberapa kendala tersebut berpotensi menjadi hambatan kurang maksimalnya operasionalisasi alat PCR RS USU. Padahal, keberadaan alat itu demikian sangat penting dalam percepatan penanganan Covid-19 di Sumut,” ujarnya, Rabu (22/4).
Dikatakan Abyadi, sebagai contoh yaitu masih terbatasnya reagensia atau cairan reaksi kimia pendeteksi virus corona yang digunakan dalam pengujian swab. Untuk melakukan pemeriksaan swab dengan alat PCR, dibutuhkan dua jenis reagensia, yaitu reagen Pra-PCR dan Reagen PCR. Reagen merupakan produk impor dari Jerman, Jepang, Inggris, China dan Korea.
“Hingga Senin lalu ketersediaan reagen Pra-PCR di RS USU hanya sekitar 600 unit. Sedangkan reagen untuk PCR sekitar 1.000 unit. Reagen yang didatangkan dari Jerman tersebut telah digunakan sejak dari hari Jumat (17/4) lalu. Jika salah satu dari dua jenis reagen tidak tersedia, maka uji swab tidak dapat dilaksanakan,” jelasnya.
Kata Abyadi, RS USU sendiri telah memesan reagensia melalui supplier dengan menggunakan alokasi anggaran mereka. Namun, supplier masih kesulitan memenuhinya mengingat sulit mendapatkannya di pasar internasional. Karena, saat ini reagensia menjadi komoditas rebutan dunia.
“Mengingat kondisi itulah, sehingga diharapkan pemerintah daerah di Sumut, terutama Pemprovsu dan Pemerintah Kab/Kota se-Sumut untuk serius membantu RS USU dalam pengadaan reagensia PCR tersebut. Artinya, bila kita ingin segera dapat menangani Covid-19 maka pemerintah daerah harus segera bertindak cepat dan nyata. Sebab, pemeriksaan laboratorium ini memang menjadi kunci utama dalam penanganan virus corona,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam bincang Ombudsman RI dengan Kepala Lembaga Eijkman, Prof Amin Soebandrio pada 8 April lalu, terungkap bahwa kelambanan uji laboratorium menjadi salah satu lambannya penanganan Covid-19. Selama ini, pengujian spesimen Covid-19 di Indonesia hanya dilakukan di Eijkman, sebuah lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
“Jadi, awalnya spesimen Covid-19 dari seluruh rumah sakit di Indonesia, dikirim ke Eijkman melalui Balitbangkes. Inilah yang membuat lambannya proses uji laboratorium Covid-19. Tapi sekarang, Kemenkes sudah membantu alat PCR yang dioperasionalkan di sejumlah rumah sakit di Indonesia, termasuk dua unit di RS USU. Sehingga diharapkan, alat PCR di RS USU ini dapat mempercepat penanganan covid-19 di Sumut. Karena itu, pemerintah daerah harus memberi dukungan penuh untuk memaksimalkan operasionalisasi PCR di RS USU dengan membantu dalam pengadaan reagen PCR,” terang Abyadi.
Ia menyatakan, selain kebutuhan reagensia, RS USU juga membutuhkan bantuan baju hazmat. Ini untuk kebutuhan lima orang petugas analis laboratorium yang mengoperasionalkan mesin PCR. Baju hazmat merupakan pakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang hanya digunakan sekali pakai. “Hingga Senin lalu, ketersediaan baju hazmat di RS USU hanya tinggal tujuh unit. Jumlah itu hanya mencukupi kebutuhan untuk 2 -3 hari,” akunya.
Sejalan dengan itu, sambung Abyadi, Ombudsman RI juga mengharap agar pemda di Sumut segera berupaya mendapatkan APD tersebut. Sehingga, mesin PCR bisa dioperasionalkan oleh lima petugas laboratorium. “Tanpa baju hazmat itu, bagaimana petugas laboratorium melaksanakan tugasnya,” tukasnya.
Abyadi menambahkan, ia mengapreisasi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang melihat dan meresmikan langsung alat PCR RS USU. Kala itu, gubernur menjanjikan beberapa hal dalam rangka kelancaran operasionalisasi alat tersebut. “Kita berharap gubernur Sumut segera memberi perhatian serius,” pungkas dia. (ris/ila)
PENYEMPROTAN: Relawan PMI Sumut melakukan penyemprotan disinfektan sekaligus mengedukasi warga tentang PHBS di Kecamatan Medan Selayang.
, Rabu (22/4).
PENYEMPROTAN: Relawan PMI Sumut melakukan penyemprotan disinfektan sekaligus mengedukasi warga tentang PHBS di Kecamatan Medan Selayang.
, Rabu (22/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara (Sumut) melanjutkan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah zona merah. Sebanyak empat unit grandmax spraying dan satu unit mobil tangki, Rabu (22/4), meluncur dari Markas Provinsi PMI Sumut menuju Kecamatan Medan Selayang.
Medan Selayang merupakan satu dari 10 kecamatan di Kota Medan yang masuk dalam zona merah Covid-19. Sebelumnya PMI Sumut telah melakukan penyemprotan di Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Denai, Medan Timur, Medan Kota dan Medan Amplas.
Kegiatan spraying yang didukung relawan dari PMI Kabupaten Deliserdang, Kota Medan dan Korp Suka Rela (KSR) Unimed telah melaksanakan disinfektanisasi terhadap 26.708 unit rumah warga, 622 rumah ibadah, 219 pusat pendidikan serta 158 fasilitas umum.
“PMI akan terus melakukan penyemprotan disinfektan ini hingga pandemi virus corona ini hilang. Kita mulai dari kawasan zona merah lalu ke daerah lainnya. Sekaligus kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui virus corona ini dan penyebarannya. Relawan kita nantinya juga mengedukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS), sebagai upaya menghentikan penyebaran virus ini,” kata Ketua PMI Sumut, Rahmat Shah melalui Sekretaris Edi Siswanto dan Kepala Markas Ade Yudiansyah.
Berikutnya, lanjut Edi, PMI Sumut akan mempercepat penanganan Covid-19 dengan meminjamkan tiga unit grandmax spraying ke pengurus PMI kabupaten/kota untuk digunakan melakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya.
Pihaknya juga membantu bahan-bahan pembuat cairan disinfektan berdasarkan rekomendasi BPOM dan PMI. Dalam penanganan Covid-19 ini, PMI Sumut memiliki lima grandmax spraying dan dua unit sprayer roda tiga.
Diharapkan pengurus PMI kabupaten/kota dapat memaksimalkan grandmax spraying ini untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayahnya masing-masing. Termasuk meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungannya.
“Penyemprotan cairan disinfektan ini tidak menjamin wilayah tersebut terbebas dari Covid-19. Namun, terletak pada diri kita masing-masing. Yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita serta lingkungan dengan disiplin,” pungkasnya.
Relawan penyemprotan disinfektan PMI Sumut ini disambut camat Medan Selayang dan ketua PMI Kecamatan Medan Selayang. Pantauan di lokasi penyemprotan dilakukan di enam kelurahan yang ada. Selain penyemprotan disinfektan, relawan juga mengedukasi warga mengenai PHBS melalui selebaran. Edukasi juga dilakukan di rumah warga yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). (prn/ila)
SUMBANGKAN: Imanuel Aritonang menyerahkan uang tabungannya yang diterima Wakil Puskesmas Kecamatan Medan Helvetia Samsunnihar Hasibuan.
SUMBANGKAN: Imanuel Aritonang menyerahkan uang tabungannya yang diterima Wakil Puskesmas Kecamatan Medan Helvetia Samsunnihar Hasibuan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Langkah Imanuel Aritonang, pelajar kelas 7 SMP Negeri 18 Medan, patut diapresiasi. Sebab, ia rela menyumbangkan tabungan uang jajannya untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) yang akan dia berikan untuk para tenaga medis yang telah bersusah payah merawat pasien Covid-19.
Imanuel yang merupakan anak seorang pengemudi Ojek Online (Ojol). Sedangkan ibunya, bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) sebagai buruh cuci gosok di rumah orang yang mempekerjakannya.
Imanuel dengan hati yang tulus dan ikhlas lantas mendatangi Polsek Medan Helvetia pada Senin (20/4) lalu sekira pukul 10.30 WIB. Ia datang membawa plastik kresek berisi uang hasil tabungannya berjumlah Rp685.500. Bocah laki-laki tersebut datang sendiri ke Polsek Medan Helvetia.
Ia menyampaikan maksud kedatangannya, dengan menyerahkan uang miliknya kepada Kapolsek, Kompol Pardamaean Hutahaean SH SIK. Uang tabungannya tersebut kemudian dihitung jumlahnya, Imanuel terlihat semangat menyaksikannya.
Tabungan tersebut dipenuhi uang pecahan (uang kertas dan uang logam). “Rencananya uang ini akan saya belikan alat-alat kesehatan untuk membantu dokter dan perawat yang sedang merawat pasien Covid-19,” ungkap Imanuel.
Alasan Imanuel memberkan uang tabungannya karena ia merasa sedih setelah melihat tayangan televisi, berita tentang Covid-19 yang sedang mewabah saat ini. Ia juga menyaksikan tayangan tersebut tentang tenaga medis yang kekurangan APD.
“Saya membayangkan para dokter dan perawat yang menangani pasien rentan tertular, apalagi kalau tidak dilengkapi APD,” tuturnya.
Imanuel mengaku ikhlas secara sukarela menyumbangkan uang hasil tabungannya membantu membeli APD untuk tenaga medis. Meski, awalnya ia menabung untuk membeli sebuah handphone. Tetapi menurutnya, niat itu bisa ditunda.
“Tim Medis kekurangan APD, padahal mereka itu yang membantu merawat kita. Kalau tidak ada APD, mereka bisa terpapar,” ucapnya lirih.
Dengan hasil tabungannya, Imanuel dapat membeli beberapa APD, seperti 8 kotak masker dan 2 kotak sarung tangan. Sumbangan itu pun langsung diterima Wakil Puskesmas Kecamatan Medan Helvetia Samsunnihar Hasibuan SKM MKes, didampingi anggotanya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada anak kami Imanuel yang telah berdedikasi tinggi serta peduli dengan situasi saat ini, terkait dengan Pandemi Covid-19,” ujar Samsunnihar Hasibuan.
Samsunnihar Hasibuan merasa sangat berterima kasih atas bantuan yang dinerikan Imanuel yang mau membantu tenaga medis dengan hasil uang tabungannya.
“Apa yang dibelikan oleh anak kami Imanuel ini akan kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih buat anak kami Imanuel. Dan kami juga mengucapkan terimakasih kepada Anggota Polsek Medan Helvetia yang telah menemani Imanuel ke kantor Kami,” ujar Samsunnihar.
Kapolsek Medan Helvetia Kompol Pardamaean Hutahaean SH SIK juga turut mengapresiasi niat baik Imanuel. “Memang benar Imanuel ada menemui kami, dan menyampaikan niatannya kepada kami. Kami dapat laporan dari anggota kami, kalau niatannya adik kami Imanuel baru terlaksana pada Senin kemarin. Puji Tuhan, semoga bermanfaat,” kata Kompol Pardamaean. (mag-1/ila)
TERKAPAR: Pemain terkapar di lapangan saat menghadapi AA Tiga Naga pada laga perdana Liga 2 di Stadion Teladan.
TERKAPAR: Pemain terkapar di lapangan saat menghadapi AA Tiga Naga pada laga perdana Liga 2 di Stadion Teladan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan agar digelar turnamen sebagai pengganti kompetisi yang dihentikan, tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari PSMS Medan. Tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut masih berharap kompetisi dilanjutkan.
KOMPETISI Liga 1 dan Liga 2 belum jelas kapan diputar lagi. Menurut keputusan PSSI, jika hingga 29 Mei pendemi Covid-19 belum berakhir, maka kompetisi dipastikan dihentikan. Kondisi ini membuat muncul usulan agar digelar turnamen sebagai pengganti.
Namun usulan tersebut tidak sepenuhnya disetujui PSMS. Sekretaris Umum PSMS Julius Raja menilai turnamen pengganti bukan solusi. Pasalnya, turnamen juga akan menarik penonton.
“Kenapa bukan kompetisi saja dilanjutkan? Toh, turnamen juga akan membutuhkan izin, penonton dan lainnya. Artinya, menggelar turnamen sama saja dengan menggelar pertandingan kompetisi. Lebih baik kompetisi yang dilanjutkan,” ujar Julius Raja kepada Sumut Pos, Kamis (23/4) malam.
Pria yang akrab dipanggil King mengaku tidak terlalu memikirkan turnamen pengganti. Mereka lebih berpikir kepada status pemain, jika kompetisi dihentikan. “Bagaimana status pemain jika kompetisi dihentikan?” tandasnya.
King menegaskan, jika PT LIB menggelar turnamen, maka status pemain di klub juga akan berubah. Para pemain kemungkinan akan dibayar per setiap pertandingan, seperti turnamen pada umumnya. “Ini tentu akan merugikan pemain,” sebutnya.
Jika tetap dipertahankan dengan status kontrak, tentu akan merugikan klub. Pasalnya, klub diwajibkan membayar gaji pemain mulai dari sekarang, hingga turnamen selesai. Padahal saat ini, klub juga sudah membayar gaji sebesar 25 persen, meski pemain tidak bermain.
“Soal status pemain ini harus diputuskan terlebih dulu. PSSI harus mengambil keputusan dengan adil tanpa merugikan pemain dan klub. Istilahnya win-win solution,” ungkap King.
Selain itu, PSSI juga harus memutuskan bagaimana status Down Payment (DP) yang sudah diterima pemain. Saat ini, hamper semua pemain Liga 2 baru sekali melakoni pertandingan, tapi sudah menerima DP kontrak sekitar 10-25 persen.
“Kalau DP dianggap hangus oleh PSSI, tentu akan merugikan klub. PSSI harus mencari solusi terbaik,” ucapnya.
Untuk itu, King berharap agar PSSI mengundang atau meminta pendapat sebelum memutuskan kompetisi dihentikan. “Jika memang kompetisi bakal dihentikan, maka PSSI harus mengundang dan meminta pendapat klub,” harapnya.
Sedangkan Pelatih PSMS Medan, Philip Hansen, menyambut baik adanya wacana untuk menggelar turnamen sebagai pengganti ini. Pelatih asal Riau tersebut menyarankan agar wacana untuk menggelar turnamen pengganti liga digelar di satu tempat aja dan ditempat netral.
“Kalau nantinya ada gelar turnamen pengganti liga, saya sarankan buatnya di satu tempat saja. Itu lebih bagus. Jika ada tempat yang pas dan netral, ya silahkan jalankan,” kata Philip. (dek)
Kepala Bidang Pengelolaan dan Keuangan Desa pada Dinas Pemdes Dairi, Edison Silalahi.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
Kepala Bidang Pengelolaan dan Keuangan Desa pada Dinas Pemdes Dairi, Edison Silalahi.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan melakukan pemangkasan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 akibat dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Begitu juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) terpaksa dipangkas Pemerintah Kabupaten Dairi akibat pengurangan dana alokasi umum (DAU) tahun 2020 dilakukan pemerintah pusat.
Pemangkasan DD serta ADD Tahun Anggaran 2020 masing-masing antara Rp50 juta-Rp90 juta per desa dari pagu sebelumnya.
Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan dan Keuangan Desa pada Dinas Pemerintahan dan Desa Dairi, Edison Silalahi kepada wartawan, Kamis (23/4).
Edison menerangkan, pengurangan DD Dairi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 tahun 2020. Sebelum Covid-19, DD Dairi tahun 2020 sebanyak Rp130.304.470.000. Setelah revisi menjadi Rp128.564.543.000. Demikian juga dengan.
ADD, sebelum wabah corona telah dialokasikan dari APBD sebanyak Rp64.841.132.000, setelah revisi pagu DAU menjadi Rp58.584.122.000 atau berkurang sebesar Rp6 miliar. Sehingga terjadi pemangkasan DD serta ADD sebesar Rp50 juta- Rp90 juta/desa.
Edison menyampaikan, hingga saat ini DD dan ADD tahun 2020 di kabupaten itu belum ada dicairkan. Hal itu terjadi karena wabah corona virus disiase 2019 (Covid-19). Di mana banyak kebijakan pemerintah daerah berubah akibat pandemi corona termasuk untuk pengalokasian dana bantuan langsung tunai (BLT) maupun dana penanganan covid-19.
Untuk persyaratan pencairan sebenarnya sudah terpenuhi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205, ucap Edison. Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020 sehingga pencairan belum bisa dilakukan karena beberapa aturan sebagai payung hukum serta tatacara penyaluran berubah, ujarnya.
Edison memaparkan, adapun inti perubahan nomor 11 tahun 2019 tersebut untuk mengatur DD, mengatur penanggulangan Covid-19, untuk setiap kegiatan yang ada di desa dikerjakan oleh masyarakat dengan pola padat karya tunai dan BLT kepada masyarakat. Besaran BLT yang akan diterima masyarakat sebesar Rp600 ribu/KK selama 3 bulan.
“Sedangkan untuk kegiatan fisik, desa masih tetap ada sesuai dana yang tersedia. Edison menyebutkan, bagi penerima DD di bawah Rp800 juta, 25 persen dialokasikan untuk BLT. Sementara bagi desa yang menerima lebih dari Rp800 juta-Rp1 miliar bisa mengalokasikan 30 persen untuk BLT dan diatas Rp1 miliar-Rp1,2 miliar bisa sampai 35 persen untuk BLT, “ terangnya.
Edison menambahkan, untuk penanggulangan covid-19 ini. Kepala Desa bisa mengalokasikan sekitar 50 persen DD atau sekitar Rp 200 juta dari DD yaitu untuk BLT, pengadaan ruang isolasi, disinfektan serta pengadaan alat pelindung diri (APD0. (rud/azw)
AKTIVITAS: Pekerja sedang mengangkat beradsmilik Bulog Sumut di Medan, beberapa waktu lalu.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
AKTIVITAS: Pekerja sedang mengangkat beradsmilik Bulog Sumut di Medan, beberapa waktu lalu. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumatera Utara (Sumut) langsung merespon keluhan masyarakat terhadap beras tak layak konsumsi dikeluhkan warga atas bantuan berupa sembako yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi.
Humas Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut, Karni Lubis saat mengungkapkan laporan atas ditemukan beras tidak layak dimakan itu, langsung direspon oleh Perum Bulog Medan selaku pihak penyaluran bantuan Pemko Tebing Tinggi berupa beras ukuran 5 kilogram.
“Terimaksh kabar infonya, telah dikoordinasikan ke Kantor Cabang Bulog Medan dan telah dilakukan penggantian terhadap beras tersebut,” ungkap Karni saat dikonfirmasi Sumut Pos melalui pesan Whatsapp, Rabu (24/4).
Karni mengatakan belum mengetahui apa penyebab beras tersebut, rusak dan tidak bisa dikonsumsi. Tapi, ia mengungkapkan pihak Bulog menyediakan beras berkualitas kepada masyarakat. “Karena, terdapat sekitar 20-30 karung di 1 Kelurahan Kota Tebing Tinggi. Kita Bulog tetap komitmen salur beras yang terbaik,” kata Karni.
Karni mengungkapkan dari kerjasama antara Pemkab/Pemko dalam penyaluran bantuan tersebut. Bantuan beras yang terbesar disalurkan ke Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.”Bantuan tersebut, sekitar 700 sampai dengan 1.200 ton,” kata Karni.
Karni menambahkan bahwa kebutuhan beras saat pandemi Covid-19 ini, akan meningkat dengan penyaluran bantuan tersebut. Dengan kondisi itu, Bulog Sumut sudah menyiapkan tambahan pasokan dari Bulog dari luar Sumut.
“Insya Allah untuk persediaan stok kita mencukupi. Karena dalam masa penyaluran tersebut. Stok/persediaan Kita juga akan dikirim dari Bulog wilayah lain dari Sumut. Informasi dari teman-teman, sekitar 300 ton sampai 500 ton per bulan (beras disalurkan untuk bantuan tersebut),” pungkas Karni.(gus/azw)
LABUHAN BATU, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Labuhanbatu mengimbau Bupati Labuhanbatu agar menegur pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Labuhanbatu dalam penyalurkan zakat kepada para penerima. Alasannya, pola pendistribusian zakat yang ditarik dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Labuhanbatu tahun 2020 itu, mengakibatkan terjadinya pengumpulan massa.
“Bupati agar menegur pengurus BAZNAS. Agar pola penyalurannya diperbaiki,” kata Ketua Fraksi PAN Ir Syahmatnoor didampingi Sekretaris Ponimin, Kamis (23/4) di Rantauprapat.
Akibat pengumpulan massa tersebut, berpotesi tak mengindahkan protokol kesehatan dalam menghindari penyebaran Pandemi Covid-19. Padahal pemerintah mengimbau masyarakat agar menerapkan social distancing dan physical distancing.
“Masyarakat diimbau jaga jarak dan dilarang berkumpul. Tapi faktanya, panitia BAZNAS melakukan penumpukan massa di lokasi-lokasi penyaluran zakat. Ini sama halnya tidak mengindahkan imbauan Kapolri dan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ponimin selaku anggota Komisi IV DPRD Labuhanbatu menambahkan, pihaknya selalu menganjurkan kepada warga agar memperhatikan protokol kesehatan. Mereka juga mengaku sangat berterima kasih terhadap penyaluran hak golongan masyarakat kaum duafa, fakir, miskin dan para mustahik. Tapi, dia mengusulkan pembagian agar tidak mendatangkan massa dalam jumlah besar.
“Seharusnya diantar langsung ke masing-masing alamat penerima. Panitia pasti mampu dengan berkordinasi bersama para kepala-kepala lingkungan,” paparnya.
Pantaun di lapangan, selama dua hari terakhir penyaluran zakat tersebut dilakukan di masing-masing kantor kecamatan. Dihari pertama berlangsung di kantor Camat Rantau Utara. Hari kedua dilakukan di kantor Camat Rantau Selatan.
Sumber zakat tersebut berasal dari sedekah gaji ASN yang telah terkumpul sebanyak sekitar Rp3,5 miliar untuk tahun 2020, yang rencananya akan disalurkan kepada seluruh masyarakat Labuhanbatu yang membutuhkan.
Adapun bentuk bantuan zakat yang kita berikan berupa beras satu karung 10 Kg, gula pasir 3,6 kg, minyak goreng 1,5 dan uang tunai sebesar Rp150 ribu untuk fakir, dan Rp100 ribu untuk golongan miskin.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas (Gugas) Penanganan Covid-19 Pemkab Labuhanbatu, Rajid Yuliawan mengaku sudah mengingatkan Camat Rantau Utara agar tidak melakukan pengumpulan massa dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut.
Menurut dia, pengumpulan massa dengan tanpa menjaga jarak tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan rentan terjadinya penyebaran virus. Sehingga, kata dia, perlu adanya pemberitahuan kepada para camat dalam merubah pola bantuan tersebut kepada masyarakat. (fdh/azw)
PRES LIRIS: Juru bicara penanganan Covid-19 Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia ketika memaparkan perkembangan Covid -19 Kota Tebingtinggi.
PRES LIRIS: Juru bicara penanganan Covid-19 Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia ketika memaparkan perkembangan Covid -19 Kota Tebingtinggi.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Kota Tebingtinggi mengalami kenaikan, Kamis (23/4). Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid -19 Kota Tebingtinggi mencatat sebanyak 607 ODP.
“Sampai saat ini selain ODP, Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kota Tebingtinggi telah mencatat sebanyak 3 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), 1 orang PDP meninggal dunia dan 1 orang positif Covid -19 dan 608 orang yang selesai masa pemantauan dan dinyatakan sehat,” jelas Juru bicara penanganan Covid -19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia.
Pada kesempatan itu, dr Nanang Fitra Aulia juga meminta kepada seluruh masyarakat seperti pedagang agar menggunakan masker dalam melayani pembeli. Begitu juga dengan para pembeli yang datang ke tempat jualan agar menggunakan masker.
“Apabila pembeli yang datang tidak menggunakan masker maka pedagang tidak harus melayani pembeli. Apabila selesai melakuan pembelian harus secara dibungkus dan tidak menyediakan kursi di lokasi jualan,” paparnya.
Seharusnya dalam penangan percepatan Covid-19 ini, pedagang memberikan sistem layanan dengan take way (bayar langsung pergi), apabila para pembeli malas, maka bisa menggunakan jasa ojek online. “Saat ini dimana penyebaran pandemi Covid-19 sangat memprihatinkan, mari kita bersama sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini,” jelasnya.
Kepada seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi agar menggunakan masker apabila melakukan aktivitas keluar rumah, karena untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, kita tidak mengetahui siapa yang sakit terpapar virus.
“Masyarakat Tebingtinggi harus mematuhi protokoler kesehatan Covid -19, pakai masker dan rajin mencuci tangan, selain itu, jaga kesehatan dan penuhi kebutuhan gizi serta stay at home,” pungkasnya. (ian/azw)
