HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) masih melanjutkan pemeriksaan kegiatan bimbingan tehknis (Bimtek) kepala desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019.

Itu disampaikan, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumanggar Siagian kepada wartawan melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (3/6).

Sebelumnya, pihak Bagian Intelijen Kejatisu melakukan klarifikasi kepada sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, terkait kegiatan Bimtek Kepala Desa tahun anggaran 2019 lalu.

Diantaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPD2A), Elson Sihotang, Sekretaris DPMPD2A, Frans Pasaribu, Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintah Desa DPMPD2A, Jerry Silitonga.

Mantan Kepala Dinas DPMPDP2A, Vandeik Simanungkalit, mantan Kepala Bidang APD DPMPDP2A, Jusmar Simamora dan Ketua Forum Kepala Desa se Humbang Hasundutan, Tolopan serta Ketua LSM Lempapin selaku pihak pelaksana kegiatan.

Menurut Sumanggar, pemanggilan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ini, masih sebatas pengumpulan data (Puldata) dan keterangan (pulbaket).

Dan pemeriksaan kepada para pejabat yang baru sekali dilakukan, sambung dia, tetap dilanjutkan dan rencana akan memanggil kembali.

“Baru sekali (pemeriksaan 8 orang) tapi ada tahapan lanjutan pemeriksaanya, nanti saya kabari ya,” kata Sumanggar.

Sumanggar meminta masyarakat Humbang Hasundutan agar mempercayakan proses pemeriksaan itu kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Masyarakat harus percaya terhadap Aparat hukum khusus Kejaksaan Tinggi Sumut dalam proses penanganan Kasus korupsi,” harapnya.

Perlu diketahui, terkait pemanggilan para pejabat Bupati Humbang Hasundutan yang sebanyak 7 orang, selain Ketua LSM Lempapin selaku pihak pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, belum lama ini, menuai tanggapan positif dari sejumlah anggota DPRD. (des)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12 orang petugas jaga Gugus Tugas (GT) Percepatan Penanganan Covid-19 dipintu masuk antara Kabupaten Samosir-Sidikalang-Dolok Sanggul, tepatnya Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, sampai saat ini belum dicairkan.

Belum dicairkannya honor para penjaga perbatasan tersebut, dibenarkan Camat Pollung, Parman Lumbangaol selaku koordinator di kecamatan itu.

Disebutkannya, sebanyak 12 orang petugas jaga di antaranya, 2 orang dari Dinas Perhubungan,2 orang dari Koramil 02 Dolok Sanggul, 2 orang dari kantor Camat, 2 orang dari Satpol PP, 2 orang dari kepolisian dan 2 orang dari kesehatan, sejak 23 Maret sampai 1 Juni honornya belum terbayarkan.

Disebutkannya, molornya pencairan honor para petugas jaga perbatasan tersebut untuk kedua kalinya, yang juga telat dicairkan. Hal ini diakibatkan, belum adanya pencairan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD).

“ Kalau tepat waktu tidak, mulai tanggal 23 Maret sampai sekarang belum dibayar. Alasannya, karena belum dicairkan oleh keuangan, itu kata koordinator semua pos kecamatan pak Jaulim,” jelas Parman saat disambangi di kediamaanya, Senin (1/6).

Parman menjelaskan, pencairan honor terhadap petugas perbatasan ini berdasarkan sistem shift. Semisal, satu shiftnya selama 6 jam dengan dibayarkan senilai Rp 41 ribu per orang, sementara untuk shift 12 jam dikasih Rp 50 ribu.

“ Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang dibayar senilai Rp 41 ribu, demikian juga dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Sementara, dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi dikasih Rp 50 ribu,” sebut Parman.

Hal senada juga diakui Ketua Koordinator 4 Pos Perbatasan, Jaulim Manullang. Jaulim menegaskan, telatnya pembayaran honor petugas jaga di pos-pos perbatasan bukan sejak 23 Maret. Melainkan, sejak 23 Mei hingga sampai saat ini.

“ Siapa bilang 23 Maret, bukan tapi sejak 23 Mei lalu sampai sekarang,” kata Jaulim.

Jaulim menambahkan, ada sebanyak 12 petugasnya menjaga di tiap masing-masing pos perbatasan belum dibayarkan dan tidak termasuk tenaga medis dari Dinas Kesehatan.

Dia menyebut, nilai yang dibayar ini dari Rp 41 ribu sampa Rp 50 ribu. “ Itu sesuai shift, 41 ribu selama 8 jam, sementara Rp 50 ribu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi,” jelasnya.

Kadis Perhubungan ini menuturkan, telatnya pembayaran honor petugas ini dikarenakan mengacu sistem keuangan.

“ Karena sistim keuangan, kerja baru dicairkan karena musti dipertanggungjawabkan baru diajukan dan diajukan makan waktu,,” jelasnya.

Pun demikian, Jaulim menegaskan, agar petugas jaga tetap bersabar. “ Mudah-mudahaan minggu ini sudah dibayarkan karena sudah diajukan ,” imbuhnya.

Sebelumnya, beredar informasi petugas jaga Covid 19 dipintu masuk Dolok Sanggul-Samosir-Sidikalang, tepatnya Desa Hutajulu , sampai saat ini honor belum jelas.

Sejak pos dibuka pada 28 Februari, baru pertama dibayarkan honornya sampai 22 Mei 2020. Dan itupun, baru-baru ini Camat Pollung, Parman Lumbangaol menduluankan uangnya agar petugas tetap jaga dan semangat untuk bekerja.

“ Sangat miris kita melihat, kami harus menjalankan tugas penting demi keselamatan masyarakat,” beber salah satu petugas yang tidak ingin disebutkan namanya. (des)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumut melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menjadi sumber penerimaan bagi Provinsi Sumut.

Meski masih dalam situasi pandemi Corona, anggota DPRD Sumut turun langsung ke lapangan untuk menemui sejumlah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tabagsel.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumut, Subandi kepada wartawan terkait pertemuan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal.

“Kami keliling, bahkan juga ada meninjau sekolah,” kata politisi Gerindra itu.

Sedangkan pertemuan di kantin salah satu hotel di Madina, ia menyebut adalah membahas bagaimana bisa meningkatkan PAD untuk Sumut yang bersumber dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Tabagsel. “Kontribusi mereka untuk PAD Sumut cukup kecil, padahal hasil bumi daerah ini yang mereka raup cukup besar,”katanya.

Ketika disinggung menggelar rapat hingga ke daerah di tengah wabah Corona? Subandi berdalih, bahwa pihak perusahaan kerap mangkir saat dipanggil oleh pihaknya. “Memang sih pansus LKPJ belum pernah memanggil, tapi perusahaan ini selalu mangkir saat dipanggil oleh komisi terkait di DPRD Sumut,”bebernya.

Padahal menurut pihaknya, legislatif mesti bergerak cepat demi Sumut ke depan bisa meningkatkan PAD. Subandi mengakui mereka tidak hanya membahas kontribusi PAD dari PT Sorik Mas Meaning saja, namun akan bergerilya ke sejumlah perusahaan lain seperti Tambang Emas Martabe dan perusahaan perkebunan swasta yang kontribusi PAD-nya dinilai sangat rendah.

Sebelumnya, DPRD Sumatera Utara secara konsisten mengawal bantuan sosial dari Pemprov Sumut ke daerah-daerah. Terkini, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting bersama rombongan wakil rakyat menyaksikan langsung pendistribusian bansos di Kabupaten Tapanuli Tengah, Selasa (2/6).

“Kami berharap bantuan sudah sampai ke tangan masyarakat,” katanya kepada wartawan, Rabu (3/6).

Di sela-sela kunjungan kerja di kantor Bupati Tapteng, Baskami mengapresiasi penanganan Covid-19 di Tapteng yang tergolong baik karena masih berada dalam zona hijau. Sehingga oleh pihak gugus tugas, pihaknya diperkenankan masuk ke wilayah tersebut.

“Kami datang ke Tapteng bersama anggota DPRD Sumut Dapil IX untuk mengecek penanganan Covid-19 di sini. Untuk Tapanuli Tengah saya angkat tangan bisa masuk zona hijau. Kita harapkan hal ini dipertahankan terus dan tetap dijaga,”pungkasnya. (prn/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana kembali menyerukan kepada warga, agar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sebagai budaya baru dalam kehidupan memutus mata rantai penularan virus Corona (Covid-19).

“Untuk menghentikan wabah ini, satu-satunya jalan yang harus ditempuh ialah memutus mata rantai penyebaran, penularan virus itu. Penghentian total tersebut hanya dapat dicapai dengan penerapan physical distancing dan penegakan protokol kesehatan dengan disiplin,” kata Bupati Karo Terkelin Brahmana, Selasa (2/6).

Ditegaskannya, baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama taat dan disiplin untuk terus menjalankan protokol kesehatan Covid-19. “Karenanya kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan itu menjadi ‘vaksin’ khusus untuk mencegah penularan,” ujarnya.

“Kita perlu meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Kita semua paham keadaan saat ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat, dan terutama virus ini melalui droplet. Maka dari itu dipastikan bahwa kita harus menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan perilaku ini harus dilakukan secara baik oleh individu maupun secara bersama-sama secara kolektif,” tegas Terkelin. (deo/han)

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat sampaikan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Pakpak Bharat tahun 2019 dalam Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD setempat, Komplek Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak, Rabu (3/6).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni P Berutu, S.Th didampingi wakil ketua, Elson Angkat dan Mansehat Manik serta dihadiri Pj.Bupati Pakpak Bharat, Dr. H Asren Nasution, MA Sekda, Sahat Banurea, S.Sos para pimpinan OPD, tokoh masyarakat beserta sejumlah undangan.

Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni Berutu saat membuka kegiatan mengatakan, Pj Bupati Pakpak Bharat telah menyampaikan nota pengantar tentang laporan pertanggung jawaban pada tanggal 6 Mei 2020.

Selanjutnya, kata Sonni, panitia khusus telah melakukan pembahasan berdasarkan laporan LKPj tersebut dan dilakukan dengan kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat (RDP) dan kegiatan lain terkait dengan pembahasan LKPj.

“Panitia khusus telah menyampaikan laporan tersebut pada paripurna DPRD kemarin, dan DPRD telah memutuskan rekomendasi sehingga apa yang telah dibacakan juru bicara bagian dari keputusan DPRD yang telah disepakati,” ungkapnya.

Wakil ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat, juru bicara DPRD Pakpak Bharat, menyampaikan tujuan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 untuk memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama tahun anggaran 2019.

Beberapa rekomendasi yang dibacakan juru bicara DPRD Pakpak Bharat Elson Angkat diantaranya, yaitu di bidang pendidikan, mahasiswa yang telah diberikan beasiswa terus diberikan bantuan sampai tamat, namun harus sesuai dengan kriteria sebagaimana ditetapkan melalui peraturan bupati.

Perlunya peningkatan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan bagi putra/putri Pakpak Bharat untuk melamar ke TNI/ Polri agar mereka sukses dan berhasil.

Rekomendasi di bidang Kesehatan, distribusi obat dari dinas kesehatan ke Puskesmas di Pakpak Bharat agar lebih di percepat, permasalahnnya ketersediaan obat di puskesmas sering kosong dan tidak siap.

Di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, meningkatkan kualitas perencanaan pengerjaan dan pengawasan dalam pekerjaan fisik dan OPD dapat memprioritaskan perbaikan kerusakan jalan antar desa dan kecamatan.

Sedangkan di bidang Sosial, supaya bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat agar tepat sasaran kepada masyarakat.

Ketenagakerjaan, supaya rekrutmen tenaga kerja untuk TKI dan pelatihan- pelatihan tenaga kerja dapat lebih di tingkatkan. Pasalnya, minimnya ketersediaan tenaga kerja siap pakai.

Selanjutnya di bidang Komunikasi dan Informatika, agar pemerintah dapat mendorong pihak operator telekomunikasi untuk memasang jaringan ke Desa-Desa serta agar Kominfo membangun jaringan internet di seluruh desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, yaitu meningkatkan anggaran untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi dan nasional karena membawa nama kabupaten Pakpak Bharat dan mengalokasikan anggaran pembinaan untuk atlit berprestasi dan pelatih berprestasi.

Kebudayaan, pengadaan alat musik tradisional Pakpak di desa-desa, masalahnya alat musik tradisional belum tersedia dan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaku adat dan pelaku budaya serta mengalokasikan anggaran kegiatan untuk penghargaan para pelaku seni, seperti pencipta lagu dan arrasement.

Di bidang pertanian, agar bantuan bibit jagung yang berasal dari APBD, Provinsi dan Pusat agara diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi topografi Pakpak Bharat dan meminta pemerintah untuk melakukan kajian keberlangsungan balai benih ikan cikaok dan kebun inti gambir untuk disampaikan ke DPRD.

Demikian pula bidang Administrasi Pemerintahan mengenai tapal batas agar bagian tata pemerintahan sekretariat daerah agar menuntaskan tapal batas kabupaten Pakpak Bharat dengan kabupaten tetangga.

Sementara itu, Pj. Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution, mengapresiasi pihak DPRD atas penyampaian rekomendasi ini, terkhusus di saat pandemi Corona atau Corona Virus Diseases 19 (COVID 19), yang merupakan amanah dari UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. (tam/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama dari Kementerian Sosial senilai Rp600 ribu untuk warga terdampak pandemi Covid-19, sudah dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Ke depannya, Kantor Pos di Binjai-Langkat sebagai juru bayar akan kembali menyalurkan BST tahap II. Namun, jumlah penerima BST tersebut bisa berubah.

“Data untuk penerima BST tahap II sudah masuk. Namun, belum disalurkan karena pemerintah pusat belum ada mengeluarkan intruksi,” kata Kepala Kantor Pos Binjai, Wanzal Fuadi, Rabu (3/6).

Data BST tahap I yang masuk dari Kemensos yakni, 11.257 untuk Binjai dan 69.945 untuk Langkat. Sejauh ini yang sudah terbayar untuk Binjai sebanyak 10.127.

“Sedangkan untuk Langkat 61.661 yang sudah menerima. Sisanya masing-masing akan disalurkan pada minggu-minggu ini,” ujar Waznal didampingi Menejer Pelayanan, Christy Sitorus.

“Penyaluran yang belum menerima pada tahap I juga sekalian dengan tahap kedua,” sambung dia.

Penerima BST tahap II nantinya, dia bilang, boleh jadi jumlahnya berkurang. Soalnya, Kemensos yang melakukan pendataan mendapati 2 penerima BST dalam 1 KK yang sama.

“Ini tidak boleh. Kami juga mendapati di Binjai ini, tahu waktu mau pengambilan. Karena itu, kami kasih penjelasan dan salah satu dari mereka jadinya yang menerima BST kemarin,” beber dia.

“Untuk tahap II ini yang sudah masuk datanya untuk disalurkan BST dari Kemensos sebanyak 72 ribu. Jumlahnya berkurang dari tahap I sebanyak 81 ribu. Ini terjadi karena dilakukan pembersihan datanya,” sambung Christy.

Selain itu, data penerima BST tahap II berkurang mungkin penerimanya sudah meninggal. “Atau sudah pindah. Dan pegawai negeri tidak boleh menerima,” jelas dia.

Penyaluran BST kepada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 juga tetap menerapkan protokol kesehatan.

Seperti jaga jarak dan menggunakan masker. “Syarat untuk mengambil BST dengan membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang asli, salah satunya boleh,” beber Christy.

“Kalau seandainya diwakili, juga boleh. Syaratnya, yang mengambil harus satu KK. Bisa anak. Tapi kalau sudah pisah KK tidak bisa. Atau tunggal di KK tidak bisa. Jadi dananya dikembalikan kepada Kemensos,” pungkas Christy. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Gerak cepat Dinas Sosial Kota Binjai patut diapresiasi. Pasalnya, instansi yang mengurusi kemanusiaan di Kota Rambutan ini turun langsung membantu seorang wanita lanjut usia (lansia) dalam kepengurusan administasi kependudukan (Adminduk).

Gerakan ‘jemput bola’ itu langsung dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros, untuk membantu masyarakat yang terkendala dalam kepengurusan administrasi kependudukannya. Meskipun sejatinya, ini merupakan tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai.

Rudi yang turun langsung mendatangi seorang lansia bernama Kabatiah di Jalan Pande Dingin Nomor 43, Lingkungan IV, Kelurahan Binjai, Binjai Kota.

Informasi diperoleh, nenek berusia 67 tahun ini mulanya melakukan kepengurusan adminduk pada Januari 2020.

Meski data Kabatiah sudah pernah diambil oleh Disdukcatpil Kota Binjai untuk dilakukan pemisahan pada Kartu Keluarga sekaligus pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Hingga awal Juni 2020, kepengurusannya ini tak kunjung rampung.

Hal inilah yang menggugah hati Rudi Baros untuk ambil andil membantu Kabatiah. “Kami langsung datangi begitu mendapat informasi ini. Dinsos datang bersama perangkat Puskesmas Binjai Kota untuk membantu Ibu Kabatiah,” kata Rudi Baros, Rabu (3/6).

Tujuannya datang bersama perangkat Puskesmas Binjai Kota, kata dia, agar sekaligus dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya. Pemisahan KK sekaligus pengurusan KTP Elektronik ini agar Kabatiah juga bisa mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dari Pemerintah Kota Binjai atau Pemprov Sumut maupun BST Kemensos.

“Alhamdulillah, kepengurusan adminduk Ibu Kabatiah sudah selesai. Dinsos juga langsung memberikan Bansos tahap II,” pungkas mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai ini. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski memilih untuk menerapkan New Normal alias kelaziman pola hidup baru di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Sumut tidak ingin tergesa-gesa. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengatakan dirinya mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum bertindak. Untuk itu, ia menyerap aspirasi dan saran dari kalangan akademisi, agar penerapan new normal efektif menekan penyebaran virus koronan

“Hari Ini saya bertemu dengan para pakar. Setelah ini baru kita diskusikan dengan wali kota dan bupati se Sumut. Lalu nanti kita pilah dan pilih mana yang bisa kita terapkan. Sebab di Sumut ini ada 33 kabupaten/kota yang berbeda-beda kondisinya,” ujar Gubsu pada Seminar Online Sumut Menghadapi New Normal yang diikuti ratusan peserta di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (2/6).

Langkah-langkah yang akan diambil, kata dia, harus sesuai dengan Keppres Nomor 12/2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. “Tak boleh kita menunggu Covid-19 selesai baru kita menggeliat. Masalahnya kita tidak tahu kapan ini berakhir. Untuk itu harus kita evaluasi langkah-langkah yang harus kita lakukan sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2020,” ungkapnya.

Menurut Edy, masa transisi (pascastatus tanggap darurat berakhir 29 Mei) adalah waktu untuk mengkaji, menyusun kebijakan, melakukan sosialisasi dan edukasi, untuk menyiapkan masyarakat menyambut New Normal.

Misalnya di bidang pendidikan, pelaksanaan New Normal dilakukan dengan berbagai syarat. Antara lain, pelaksanaan rapid test untuk seluruh guru dan pegawai sekolah, sterilisasi dengan disinfektan secara periodik terhadap ruang kelas, ruang guru, ruang fungsional termasuk kantin, pengadaan masker seluruh sekolah, penyediaan cek temperatur, sarana cuci tangan, hand sanitizer, pengaturan tempat duduk, pengaturan jam belajar mengajar dan pembatasan jumlah murid/siswa.

“Bila syarat-syarat dimaksud tidak terpenuhi, aktivitas new normal di bidang pendidikan akan ditunda. Jika belum bisa, jangan kita masukkan dulu anak-anak kita. Saya yang tanggung jawab,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika konsep New Normal di Sumut belum bisa disusun dalam 14 hari (pasca tanggap darurat berakhir), waktunya bisa diperpanjang lagi. “Kita tidak buru-buru. Sama-sama kita fikirkan, kita bahas, insyaallah bermanfaat,” kata Edy.

Masyarakat Tidak Tau

Webinar atau seminar online yang dibuka Kepala Badan Litbang Sumut, Irman Oemar itu, narasumber yang berbicara yaitu Tamsil Syaifuddin mewakili aspek kesehatan, Wan Syaifuddin dari sisi aspek budaya, Kepala BI Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat dari aspek ekonomi, dengan moderator Wakil Rektor III UMSU, Rudianto.

Tamsil Syaifuddin menjelaskan, jika dipandang dari aspek kesehatan, Covid-19 ini dikategorikan menjadi dua sisi. “Covid-19 dipandang sebagai penyakit, berarti langkah kita sudah tepat untuk menyiapkan rumah sakit, ruang isolasi, dan tenaga medis. Bila dipandang sebagai wabah, maka yang harus difokuskan adalah orang tanpa gejala dan orang dalam pemantauan, untuk memutus mata rantai penyebaranya,” terangnya.

Menurutnya, saat ini ada dua masalah yang dihadapi atas tingginya penyebaran Covid-19 di Sumut. “Saat ini masalah yang kita hadapi adalah masyarakat yang very low social culture. Di Jepang, orang menggunakan masker agar tidak terkena orang lain. Itu high sosial culture. Tapi kita malah tidak peduli,” tambahnya.

Tamsil pun menuturkan, dirinya telah melakukan penelitian di kerumunan pasar tradisional yang sampelnya diambil di Pasar Halat dan Pasar Petisah. “Saya telah melakukan penelitian sederhana tentang Covid-19. Hasilnya 81 persen masyarakat menjawab tidak tahu apa itu protokol kesehatan,” katanya.

Terapkan di Zona Hijau

Wan Syaifuddin yang bicara dari sisi aspek budaya mengatakan, perlu adanya peran dari tokoh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

“Adat berguna mengatur prilaku, sedangkan agama mengatur hati. Peran pendekatan budaya tidak terlepas dari proses pencegahan penyebaran Covid-19, baik itu tokoh masyarakat hingga imbauan yang menggunakan bahasa daerah,” ujarnya.

New normal, kata dia, akan lebih efektif bila digunakan di zona hijau. Pengawasannya lebih mudah dan peran pemangku adat juga bisa dilakukan di sana. “Herannya, seluruh daerah yang berada di zona hijau malah monoculture, dan daerah di luar zona hijau terkenal dengan multiculturenya. Wilayah Pantai Timur kena zona merah, hanya daerah Labusel yang tidak,” tuturnya.

Positif Covid-19 Sumut Naik 26 Orang

Sementara itu, setelah sempat melambat pada Selasa (2/6), angka positif Covid-19 di Sumut kembali meningkat tajam, Rabu (3/6). Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, hingga kemarin sore tercatat bertambah 26 orang positif virus corona dibanding hari sebelumnya.

“Jumlah pasien positif Covid-19 di Sumut bertambah 26 orang, dari 418 orang menjadi 444 orang,” ujar Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut Mayor Kes dr Whiko Irwan D SpB.

Diutarakan Whiko, penambahan 26 orang yang positif ini paling banyak berasal dari Kota Medan dengan jumlah 17 orang. Selanjutnya, disusul Pematangsiantar 3 orang, Deliserdang 2 orang dan sisanya dari 4 kabupaten lainnya. “Kota Medan paling banyak, kemudian Siantar, Deliserdang, dan beberapa kabupaten lain,” kata dia.

Ia menyebutkan, penambahan angka ini juga terjadi pada pasien positif Covid-19 yang sembuh sebanyak 9 orang. Kini, jumlah pasien yang sembuh di Sumut menjadi 159 orang dari sebelumnya 150 orang. Untuk pasien positif yang meninggal dunia juga bertambah, tetapi tidak banyak yaitu 2 orang dari 41 orang menjadi 43 orang.

“Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) juga meningkat dari 531 orang kini naik menjadi 534 orang. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) turun, dari 152 orang menjadi 144 orang,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tren angka positif Covid-19 di Sumut terjadi pelambatan, Selasa (2/6). Meski bertambah, tapi angkanya hanya sedikit. “Penambahan pasien positif hanya terjadi peningkatan 1 orang dari 417 menjadi 418 pasien,” ungkap Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah.

Kata dia, begitu juga angka pasien sembuh Covid-19 hanya bertambah dua orang dari 148 pasien menjadi 150 orang. Sedangkan pasien yang meninggal, penambahannya nol kasus alias tetap sebanyak 41 orang. “Untuk PDP (Pasien Dalam Pengawasan) malah menurun sebanyak enam orang, dari 150 menjadi 144 orang pasien,” beber Aris. (prnris)