MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski memilih untuk menerapkan New Normal alias kelaziman pola hidup baru di tengah pandemi Covid-19, Pemprov Sumut tidak ingin tergesa-gesa. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengatakan dirinya mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum bertindak. Untuk itu, ia menyerap aspirasi dan saran dari kalangan akademisi, agar penerapan new normal efektif menekan penyebaran virus koronan

“Hari Ini saya bertemu dengan para pakar. Setelah ini baru kita diskusikan dengan wali kota dan bupati se Sumut. Lalu nanti kita pilah dan pilih mana yang bisa kita terapkan. Sebab di Sumut ini ada 33 kabupaten/kota yang berbeda-beda kondisinya,” ujar Gubsu pada Seminar Online Sumut Menghadapi New Normal yang diikuti ratusan peserta di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (2/6).

Langkah-langkah yang akan diambil, kata dia, harus sesuai dengan Keppres Nomor 12/2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. “Tak boleh kita menunggu Covid-19 selesai baru kita menggeliat. Masalahnya kita tidak tahu kapan ini berakhir. Untuk itu harus kita evaluasi langkah-langkah yang harus kita lakukan sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2020,” ungkapnya.

Menurut Edy, masa transisi (pascastatus tanggap darurat berakhir 29 Mei) adalah waktu untuk mengkaji, menyusun kebijakan, melakukan sosialisasi dan edukasi, untuk menyiapkan masyarakat menyambut New Normal.

Misalnya di bidang pendidikan, pelaksanaan New Normal dilakukan dengan berbagai syarat. Antara lain, pelaksanaan rapid test untuk seluruh guru dan pegawai sekolah, sterilisasi dengan disinfektan secara periodik terhadap ruang kelas, ruang guru, ruang fungsional termasuk kantin, pengadaan masker seluruh sekolah, penyediaan cek temperatur, sarana cuci tangan, hand sanitizer, pengaturan tempat duduk, pengaturan jam belajar mengajar dan pembatasan jumlah murid/siswa.

“Bila syarat-syarat dimaksud tidak terpenuhi, aktivitas new normal di bidang pendidikan akan ditunda. Jika belum bisa, jangan kita masukkan dulu anak-anak kita. Saya yang tanggung jawab,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika konsep New Normal di Sumut belum bisa disusun dalam 14 hari (pasca tanggap darurat berakhir), waktunya bisa diperpanjang lagi. “Kita tidak buru-buru. Sama-sama kita fikirkan, kita bahas, insyaallah bermanfaat,” kata Edy.

Masyarakat Tidak Tau

Webinar atau seminar online yang dibuka Kepala Badan Litbang Sumut, Irman Oemar itu, narasumber yang berbicara yaitu Tamsil Syaifuddin mewakili aspek kesehatan, Wan Syaifuddin dari sisi aspek budaya, Kepala BI Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat dari aspek ekonomi, dengan moderator Wakil Rektor III UMSU, Rudianto.

Tamsil Syaifuddin menjelaskan, jika dipandang dari aspek kesehatan, Covid-19 ini dikategorikan menjadi dua sisi. “Covid-19 dipandang sebagai penyakit, berarti langkah kita sudah tepat untuk menyiapkan rumah sakit, ruang isolasi, dan tenaga medis. Bila dipandang sebagai wabah, maka yang harus difokuskan adalah orang tanpa gejala dan orang dalam pemantauan, untuk memutus mata rantai penyebaranya,” terangnya.

Menurutnya, saat ini ada dua masalah yang dihadapi atas tingginya penyebaran Covid-19 di Sumut. “Saat ini masalah yang kita hadapi adalah masyarakat yang very low social culture. Di Jepang, orang menggunakan masker agar tidak terkena orang lain. Itu high sosial culture. Tapi kita malah tidak peduli,” tambahnya.

Tamsil pun menuturkan, dirinya telah melakukan penelitian di kerumunan pasar tradisional yang sampelnya diambil di Pasar Halat dan Pasar Petisah. “Saya telah melakukan penelitian sederhana tentang Covid-19. Hasilnya 81 persen masyarakat menjawab tidak tahu apa itu protokol kesehatan,” katanya.

Terapkan di Zona Hijau

Wan Syaifuddin yang bicara dari sisi aspek budaya mengatakan, perlu adanya peran dari tokoh masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

“Adat berguna mengatur prilaku, sedangkan agama mengatur hati. Peran pendekatan budaya tidak terlepas dari proses pencegahan penyebaran Covid-19, baik itu tokoh masyarakat hingga imbauan yang menggunakan bahasa daerah,” ujarnya.

New normal, kata dia, akan lebih efektif bila digunakan di zona hijau. Pengawasannya lebih mudah dan peran pemangku adat juga bisa dilakukan di sana. “Herannya, seluruh daerah yang berada di zona hijau malah monoculture, dan daerah di luar zona hijau terkenal dengan multiculturenya. Wilayah Pantai Timur kena zona merah, hanya daerah Labusel yang tidak,” tuturnya.

Positif Covid-19 Sumut Naik 26 Orang

Sementara itu, setelah sempat melambat pada Selasa (2/6), angka positif Covid-19 di Sumut kembali meningkat tajam, Rabu (3/6). Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, hingga kemarin sore tercatat bertambah 26 orang positif virus corona dibanding hari sebelumnya.

“Jumlah pasien positif Covid-19 di Sumut bertambah 26 orang, dari 418 orang menjadi 444 orang,” ujar Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut Mayor Kes dr Whiko Irwan D SpB.

Diutarakan Whiko, penambahan 26 orang yang positif ini paling banyak berasal dari Kota Medan dengan jumlah 17 orang. Selanjutnya, disusul Pematangsiantar 3 orang, Deliserdang 2 orang dan sisanya dari 4 kabupaten lainnya. “Kota Medan paling banyak, kemudian Siantar, Deliserdang, dan beberapa kabupaten lain,” kata dia.

Ia menyebutkan, penambahan angka ini juga terjadi pada pasien positif Covid-19 yang sembuh sebanyak 9 orang. Kini, jumlah pasien yang sembuh di Sumut menjadi 159 orang dari sebelumnya 150 orang. Untuk pasien positif yang meninggal dunia juga bertambah, tetapi tidak banyak yaitu 2 orang dari 41 orang menjadi 43 orang.

“Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) juga meningkat dari 531 orang kini naik menjadi 534 orang. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) turun, dari 152 orang menjadi 144 orang,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tren angka positif Covid-19 di Sumut terjadi pelambatan, Selasa (2/6). Meski bertambah, tapi angkanya hanya sedikit. “Penambahan pasien positif hanya terjadi peningkatan 1 orang dari 417 menjadi 418 pasien,” ungkap Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah.

Kata dia, begitu juga angka pasien sembuh Covid-19 hanya bertambah dua orang dari 148 pasien menjadi 150 orang. Sedangkan pasien yang meninggal, penambahannya nol kasus alias tetap sebanyak 41 orang. “Untuk PDP (Pasien Dalam Pengawasan) malah menurun sebanyak enam orang, dari 150 menjadi 144 orang pasien,” beber Aris. (prnris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama bulan April 2020, wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Utara (Sumut) anjlok 99,78 persen dibanding kunjungan bulan Maret 2020. Selama April, kunjungan wisman hanya 17 orang.

“April hanya 17 kunjungan, sementara bulan Maret mencapai 7.832 kunjungan. Penurunan ini diduga akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunian

termasuk Indonesia,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi dalam keterangan pers, Rabu (3/6).

Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019 lalu, jumlah wisman pada bulan April 2020 mengalami penurunan 99,92 persen. “Dari 21.962 kunjungan pada April 2019, turun menjadi 17 kunjungan April 2020,” jelas Syech.

Ke-17 wisman yang datang ke Sumut, lima kunjungan berasal dari Singapura, 2 kunjungan dari Vietnan, kemudian Thailand dan Tiongkok masing-masing 1 kunjungan, dan 8 kunjungan dari negara lainnya.

Turis Malaysia yang sebelum wabah virus corona merupakan wisman terbanyak ke Sumatera Utara, pada April 2020 mengalami penurunan 100 persen.

“Wisman masuk dari 4 pintu masuk ke Sumut. Imbas dari virus corona, penurunan jumlah wisman tertinggi pada bulan April 2020 dibanding bulan sebelumnya, terjadi di pintu masuk pelabuhan laut Tanjungbalai Asahan, mencapai 100 persen,” katanya.

Begitu juga di Bandar Udara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), turun drastis hingga 100 persen. Artinya, tidak ada wisman yang mendarat di bandara terdekat dari kawasan Danau Toba itu.

“Kemudian yang masuk melalui pintu masuk Bandara Kualanamu Internasional turun sebesar 99,86 persen. Sedangkan wisman yang masuk melalui pintu masuk Pelabuhan Laut Belawan, naik sebesar 250 persen,” sebut Syech.

Pandemi Covid-19, menurutnya, sangat berdampak pada dunia pariwisata di tanah air. Seluruh pelaku usaha pariwisata di Indonesia ikut menanggung dampaknya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa enam mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Rabu (3/6). Keenamnya diperiksa sebagai saksi, dalam kasus dugaan suap dari Gubernur Sumut (mantan) Gatot Pujonugroho, kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan pemeriksaan berlangsung di dua lokasi, yakni di Polda Sumut dan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Tanjunggusta Medan. “Pemeriksaan keenam mantan anggota DPRD Sumut itu sebagai saksi untuk tersangka RN,” kata Ali. RN dimaksud adalah Robert Nainggolan, mantan anggota DPRD 2009-2014 dan 2014-2019.

Keenam saksi yang diperiksa maisng-masing Brilian Moctar, mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019n

Kemudian Dermawan Sembiring, Enda Mora Lubis, Ferry Suando Tanuray Kaban, M Yusuf Siregar dan Hj Ida Budiningsih, masing-masing mantan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019.

“Saksi Brilian Moctar dan Ida Budiningsih diperiksa di Polda Sumut. Sedangkan, empat orang lainnya diperiksa di Lapas Tanjunggusta Medan,” ungkapnya.

Dermawan, Enda, Ferry, dan Yusuf diperiksa di Lapas Tanjunggusta karena keempatnya berstatus sebagai terpidana dalam kasus ini. Sedangkan Ida dan Brillian diperiksa di Mapoldasu sebagai saksi, dengan Ida berstatus sebagai tersangka.

Kepala Lapas Tanjunggusta Medan, Frans Elias Nico, membenarkan pemeriksaan empat terpidana kasus korupsi oleh KPK, di Lapas. “Ada empat orang. Penyidik KPK berdiskusi dengan teman Tipikor di sini. Kalau yang didiskusikan, saya kurang tahu,” ujarnya.

Menurutnya, Lapas hanya memfasilitasi tempat untuk KPK yang menjalankan tugas.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan yang dikonfirmasi Rabu, menyebutkan pemeriksaan oleh KPK berlangsung sejak Selasa (2/6), dengan meminjam salah satu ruangan di Mapolda Sumut. “KPK meminjam pakai ruangan di Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan,” katanya.

Peminjaman ruangan dilakukan selama empat hari, yakni hingga Jumat (5/6). Namun terkait pemeriksaan, MP Nainggolan enggan mengomentarinya. “Kita kan hanya menyediakan tempat. Yang berhak menyampaikan penjelasan ya KPK lah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Gubsu ketika itu, Gatot Pujo Nugroho.

“Bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee berupa uang dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara,” kata Ali dalam konferensi pers, Kamis (30/1).

Sebanyak 14 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, dan Megalia Agustina. Kemudian, Ida Budiningsih, Ahmad Hosein Hutagalung, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaludin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.

Ali mengatakan, suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal. Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, terhadap Gatot Pujo dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan putusan PN Tipikor Medan Nomor : 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara. (man/net)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dari 8.328 calon jemaah haji Sumut yang gagal berangkat ibadah haji tahun ini, sebanyak 30 orang di antaranya adalah warga Dairi.

“Sesuai data sistem komputerisasi haji terpadu (Sikohat), jumlah calon jemaah haji Dairi tahun ini terdiri dari laki-laki 12 orang, perempuan 18 orang,” kata Kepala Kemenag Dairi, Saidup Kudadiri, melalui Kepala Penyelenggara Haji dan Umroh, H Dunggar Angkat, kepada wartawan, Rabu (3/6).

Schedule awal, lanjutnya, pada calon haji seharunsya sudah akan masuk asrama pada 26 Juni 2020 mendatang, dan tergabung dalam KNO Medan.

“Tetapi karena gagal tahun ini, otomatis mereka diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 mendatang. Mereka semua sudah lunas (jemaah lunas tunda),” ucap Dunggar.

Jumlah jemaah haji asal Dairi tahun ini terbanyak sepanjang sejarah. Tahun 2019 lalu, jemaah haji yang diberangkatkan hanya 7 orang.

“Tahun ini, dari 30 calhaj Dairi, 16 orang di antaranya PNS, petani 2 orang, pegawai swasta 3 orang, pensiunan 4 orang, ibu rumahtangga 5 orang. Usia termuda 47 tahun, berjenis kelamin perempuan dan tertua 86 juga perempuan,” jelasnya.

Sebanyak 10 jemaah merupakan pasangan suami, termasuk Kakan Kemenag Dairi serta Dunggar dan istrinya.

Jemaah lunas tunda ini memiliki masa tunggu 9 tahun, sudah termasuk cepat dibanding di daerah lain. Adapun daftar tunggu haji di dairi sebanyak 350 orang, di luar yang gagal tahun ini.

Mengenai biaya haji, Dunggar menyebut, jumlahnya sebesar Rp32,1 juta. Jemaah buka rekening atau setoran awal sebesar Rp25 juta. Setoran awal boleh di bank apa saja yang syariah, kemudian Bank Sumut serta BRI. Setoran awal ini kemudian disetor ke badan pengelola keuangan haji.

Terkait pembatalan keberangkatan haji, Kemenag Dairi berencana mengundang ke 30 jemaah pada Kamis (4/6) hari ini. “Laporan kepada Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu sebagai kordinator haji telah kita siapkan,” katanya.(*)