SERAHTERIMA:
Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso saat menerima jabatan barunya sebagai Lantamal I.
SERAHTERIMA:
Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso saat menerima jabatan barunya sebagai Lantamal I.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal I) resmi dijabat Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso. Serahterima jabatan dipimpin Pangkoarmada I, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, berlangsung di Gedung OB Syaaf Mako Koarmada I, Jalan Gunung Sahari, Jakarta, Minggu (31/5).
Upacara yang berlangsung sekaligus juga penyerahan jabatan Komandan Lantamal IV Tanjungpinang dari Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah kepada Kolonel Laut (P) Indarto Budiarto sebelumnya menjabat sebagai Perwira Ahli OMP Matra Laut Kogabwilhan I.
Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid dipercayakan sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) sebelumnya menjabat Danlantamal I digangintikan Kolonel Mar I Made Wahyu Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pokmar Pok Gadik Kodiklatal.
Upacara pergantian pejabat tinggi di TNI Angkatan Laut yang berada di jajaran Koarmada I berlangsung khidmat dan sederhana dengan melaksanakan protokol kesehatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah maupun pimpinan TNI dengan melaksanakan physical distancing, menggunakan masker, mengukur suhu tubuh, dan menjaga jarak guna terhindarnya penyebaran dan penularan Covid-19.
Dalam amanatnya Pangkoarmada I, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali mengatakan, serahterima jabatan adalah regenerasi untuk peremajaan dan peningkatan kemampuan dan kualitas dari Lantamal yang ada dibawah jajaran Koarmada I.
“Pergantin jabatan merupakan penyegaran untuk melahirkan generasi pemimpin baru di Lantamal,” pungkasnya.
Seiring dengan pergantian Komandan Lantamal I diacarakan serah terima Ketua Korcab I Daerah Jalasenastri Armada I dari Ny. Nisa Rasyid kepada Ny. Erna Made yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah I Ny. Fera Muhammad Ali. (fac/ila)
RAMAI:
Wrga Kota Medan saat ramai mengantre mendapatkan bantuan BLT di Kantor Pos, kemarin.
RAMAI: Warga Kota Medan saat ramai mengantre mendapatkan bantuan BLT di Kantor Pos, kemarin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap II dari pemerintah pusat bagi warga Medan kembali disalurkan melalui Kantor Pos Medan, Minggu (31/5) lalu. Ratusan warga dari berbagai wilayah, sejak pagi sudah berkerumun mengantre untuk mencairkan dana bantuan sebesar Rp600 ribu.
Mereka mengantre berdesakan mengabaikan protokol kesehatan seperti penerapan Phsycal Distancing.
Bahkan, Pemko Medan dinilai mengabaikan kerumunan warga karena tanpa melakukan pengawalan. Sehingga bila dibiarkan, dikhawatirkan akan memunculkan penyebaran baru virus corona.
Hal ini memicu kritikan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.”Kita kesal jadinya. Di satu sisi pemerintah dalam hal ini Pemko Medan membuat Perwal soal penanganan Covid-19. Di sisi lain malah mengabaikannya,” kata Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak, Senin (1/6).
Menurutnya, tetap terjadinya kerumunan warga dan tanpa pengawalan dalam proses penyaluran bantuan, sama saja membuat Pemko Medan inkonsisten atas peraturan yang dibuatnya sendiri.
“Tidak konsisten jadinya dengan peraturan yang dibuat. Di Perwal Kota Medan No. 11 tahun 2020, khusus mengenai Physical distancing diatur pada pasal 15 Ayat (1) Huruf e dalam hal pencegahan. Tapi nyatanya, tidak diterapkan,” imbuhnya.
Meskipun bantuan merupakan program pemerintah pusat, tetapi mekanisme penyaluran tetaplah tanggungjawab Pemko Medan. Sehingga tidak terjadi pembiaran masyarakat tanpa pengawalan dan membuat kesannya jadi amburadul.
“Seharusnya, mekanismenya berjalan dengan baik, pola pembagian bantuannya diubah. Aturannya, dibuatlah antrean berjarak dan papan informasi juga jangan hanya satu. Ini kan menimbulkan penumpukan dan akhirnya terjadi berdesak-desakan,” ungkapnya.
Ia berharap Pemko Medan cepat tanggap dengan kondisi masyakarat di tengah Pandemi Covid-19. Perwal yang dibuat harus benar-benar ditegakkan, sehingga tidak merugikan kesehatan masyarakat.
Sebelumnya, penyaluran tahap pertama BST dari pemerintah pusat pada (20/5) lalu, sudah pernah dikritik LBH Medan. Sebab, Pemko Medan juga tidak ikut mengawal proses pemberian bantuan bagi warga. (man/ila)
EDUKASI: Petugas kesehatan saat mengedukasi penyakit polio di saah satu puskesmas, beberapa waktu lalu.
EDUKASI: Petugas kesehatan saat mengedukasi penyakit polio di saah satu puskesmas, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program vaksin campak dan polio di Puskesmas yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) terbengkalai. Hal itu akibat terfokus penanganan Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan mengakui, program vaksin kedua penyakit tersebut terganggu karena persoalan virus corona ini.
Bahkan, tak hanya itu program kesehatan lainnya juga demikian. “Memang terbengkalai karena pandemi Covid-19 ini dan semua sektor juga begitu terdampak semua,” ujar Alwi, baru-baru ini.
Alwi juga mengaku, meski terbengkalai tetapi program vaksin campak dan polio di Puskesmas tak terhenti melainkan masih berjalan. Hanya saja, saat ini lagi lagi fokus semua dengan masalah Covid-19 sehingga tersendat. “Program itu tetap harus jalan,” akunya.
Oleh sebab itu, kata dia, nantinya akan didorong lagi program vaksin tersebut serta program kesehatan lainnya. “Ini kan sudah berakhir (masa tanggap darurat Covid-19 di Sumut), jadi akan dibenahi dan dilanjutkan kembali berbagai program yang sudah dijadwalkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 80 juta bayi di dunia terancam campak dan polio akibat terhentinya program vaksinasi rutin di tengah pandemi Covid-19.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut, program vaksinasi pada 68 negara harus terhenti akibat pandemi corona. Sebanyak 80 juta bayi yang tinggal di negara-negara tersebut hidup dengan ancaman penyakit menular seperti campak dan polio.
“Gangguan program imunisasi ini menimbulkan ancaman penyakit-penyakit menular yang sebetulnya bisa dicegah dengan vaksin, seperti campak,” ujar Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO menemukan, ketakutan masyarakat untuk mendatangi fasilitas layanan kesehatan menjadi salah satu masalah besar yang membuat program vaksinasi terhenti. Keengganan tersebut muncul karena rasa takut akan tertular Covid-19. (ris/ila)
BERBAGI: Bharata Sena Akabri Angkatan 96 foto bersama usai membagikan paket sembako kepada warga di Lapangan Merdeka Medan.
dewi/sumut pos.
BERBAGI: Bharata Sena Akabri Angkatan 96 foto bersama usai membagikan paket sembako kepada warga di Lapangan Merdeka Medan.
dewi/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bharata Sena AKABRI angkatan 96 memberikan 2.000 paket sembako kepada warga kurang mampu di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (30/5). Bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Adapun paket tersebut berupa beras, telur, minyak goreng, dan mie instan yang diserahkan kepada para abang penarik becak bermotor, penyapu jalan, bilal mayit, nazir masjid, para kaum dhuafa, dan wartawan.
Turut hadir dalam kegiatan bakti sosial ini, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Dir Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana, Dir Res Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Robert Dacosta, Wadansat Brimobdasu AKBP Ferry R Ukoli, Direktur Polairud Polda Sumut Kombes Pol Roy Sihombing, serta dari Kodam I/BB angkatan 96.
Kabidkum Polda Sumut, Kombes Pol Andry Setiawan mengatakan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Bharata Sena AKABRI Angkatan 96, yang menyisihkan sedikit rezekinya membantu para warga kurang mampu.
Hal ini, lanjutnya, dikarenakan Pandemi Covid-19 sangat berdampak langsung pada sektor ekonomi. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
“Oleh karena itu, saya bersama rekan-rekan seperjuangan Bharata Sena Akabri Angkatan 96 tergerak membantu warga kurang mampu. Bakti sosial ini pun juga atas instruksi Kapolri, Jenderal Pol Idham Aziz,” tuturnya.
Ia menambahkan, bakti sosial tersebut tidak hanya di Sumut, tetapi juga dilakukan di seluruh Indonesia secara serentak. Bakti sosial bagi sembako kepada masyarakat kurang mampu ini, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak (physical distancing) dan tak lupa memakai masker dalam upaya pencegahan Covid-19.
“Semoga bantuan yang diberikan dapat membantu para masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak dan pakai masker cegah penularan wabah Corona,” tuturnya.
Salah seorang warga yang menerima bantuan, Abdul Hakim Siagian mengucapkan terima kasih kepada alumni Bharata Sena AKABRI angkatan 96 yang meringankan beban masyarakat terutama yang terdampak COVID-19. “Kami sangat berterimakasih semoga pemberian ini bermanfaat bagi kami yang menerimanya,” ujarnya. (mag-1/ila)
NYARIS TERBAKAR: Swalayan Maju Bersama Dwikora yang nyaris ludes terbakar.
idris/sumu tpos
NYARIS TERBAKAR: Swalayan Maju Bersama Dwikora yang nyaris ludes terbakar. idris/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Swalayan Maju Bersama di Jalan Kapten Muslim, Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, nyaris terbakar, Senin (1/6) siang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Informasi dihimpun di lapangan, api pertama kali muncul dari salah satu restoran yang berada di dalam swalayan. Selanjutnya, api merembet ke swalayan. “Kabarnya gitu, (api) dari restoran dan menyebar ke swalayan,” ujar Adi salah seorang warga di lokasi kejadian.
Petugas security swalayan yang mengetahui adanya kebakaran, langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran. Sementara, pengunjung maupun karyawan berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri.
Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan informasi tiba di lokasi dan berjibaku menjinakkan si gajo merah hingga berhasil dipadamkan. “Nyaris terbakarlah (swalayan), hanya kena sedikit aja karena pemadam langsung cepat datang,” ucapnya.
Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan Nurly mengatakan, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 11.09 WIB. Objek yang terbakar adalah restoran cepat saji. “Hanya bagian panel, diduga penyebab kebakaran dari korsleting listrik,” ujar Nurly.
Ia menambahkan, dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. “Api dapat dipadamkan sekitar pukul 12.20 WIB, dan korban jiwa nihil,” pungkasnya. (ris/ila)
DISEGEL: Ditpolair Polda Sumut saat menyegel SPBU rekanan Pertamina di Jalan Perintis Kemerdekaan, Hamparanperak, karena menyelewengkan BBM subsidi ke industri.
fachril/sumut pos
ilustrasi
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebuah SPBU di Jalan Jamin Ginting – Pancur Batu nomor 14.203.170 terpaksa disegel Pertamina akibat menjual BBM terkontaminasi atau bercampur air.
Penyegelan tersebut bermula dari seorang konsumen yang marah-marah kepada petugas SPBU Pancur Batu, Kabupaten Deliserdang karena tidak terima BBM yang dibelinya dari SBPU tersebut bercampur air. Kejadian itu, menjadi viral di Media Sosial (Medsos) di Instagram dan pesan beruntun di Whatsapp.
Atas peristiwa itu, tim Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I turun dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPBU tersebut. Dari hasil pengecekan internal, SPBU di Jalan Jamin Ginting – Pancur Batu nomor 14.203.170 memang sudah tidak beroperasi sejak Agustus 2019.
Meski tidak beroperasi lagi, namun pemilik SPBU tersebut berlaku curang dengan menjual sisa stok BBM miliknya. Padahal terdapat kandungan air pada BBM Dexlite dari SPBU yang diperkirakan berasal dari sisa penguapan dalam tanki SPBU. Karena sejak lama tidak digunakan, terkumpul penguapan sehingga mengkontaminasi stok BBM dalam tangki.
“SPBU tersebut belum mendapatkan izin penggunaan lahan sehingga tidak bisa beroperasi. Makanya Pertamina langsung menghentikan penyaluran BBM ke SPBU tersebut saat itu,” ujar Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I, M. Roby Hervindo.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya, diduga oknum SPBU menjual sisa stok yang ada dalam tangki tanpa sepengetahuan dan izin Pertamina.
“Pertamina sudah menurunkan tim untuk menyegel seluruh nozzle dispenser di SPBU tersebut. Sehingga menghindari digunakan kembali. Pertamina juga melakukan pemeriksaan dan pencatatan sisa stok serta totalisator,” pungkasnya.(gus/ila)
MEREKAM
TUGAS:
Orangtua merekam anak-anaknya mengisi tugas-tugas sekolahnya melalui ponsel atau belajar secara online.
MEREKAM
TUGAS:
Orangtua merekam anak-anaknya mengisi tugas-tugas sekolahnya melalui ponsel atau belajar secara online.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Melihat perkembangan pendidikan di tengah pandemi, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengatakan, wacana pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020 harus dipikirkan matang-matang.
Khusus untuk sekolah di zona merah dan kuning, pemerintah diminta untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dengan media online selama satu semester hingga Desember.
“Jika penyebaran Covid-19 masih tinggi, sebaiknya opsi memperpanjang metode PJJ (pembelajaran jarak jauh, red) adalah yang terbaik. Mesti dipahami juga bahwa perpanjangan pelaksanaan PJJ tidak akan menggeser tahun ajaran baru 2020/2021. Artinya, sekolah tetap dimulai pertengahan Juli, seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya pembelajaran dilaksanakan masih dengan metode PJJ,” kata Satriwan.
Setidaknya, lanjut Satriwan, PJJ diperpanjang sampai pertengahan semester ganjil atau akhir September.”Ini bertujuan agar sekolah benar-benar bersih dan terjaga dari sebaran Covid-19. Data menunjukkan grafik penyebaran Covid-19 di beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan,” ujarnya.
Opsi perpanjangan PJJ ini harus dilakukan dengan berbagai perbaikan di segala aspek. Misalnya, jaminan keadilan oleh pemerintah terhadap akses internet dan gawai yang tak dimiliki semua siswa dan perbaikan dalam pengelolaan PJJ yang terkait dengan kompetensi guru.
Kemdikbud dan Kementerian Agama (Kemag) juga wajib membuat evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ yang sudah dilaksanakan selama tiga bulan ini demi perbaikan PJJ ke depan. Termasuk tindak lanjut desain kurikulum darurat.
Satriwan menambahkan, untuk daerah yang ditetapkan Gugus Tugas sebagai zona hijau, maka dinas pendidikan dan sekolah harus menyiapkan berbagai sarana kesehatan pendukung saat sekolah kembali dibuka. Mulai dari hand sanitizer di setiap ruangan, sabun cuci tangan, keran cuci tangan, hingga alat pelindung diri di klinik sekolah. Semua warga sekolah juga wajib mengenakan masker dan pihak sekolah diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Ia pun mendorong pemerintah pusat dan daerah (pemda) serta Gugus Tugas Covid-19 untuk terus berkoordinasi sehingga pendataan dan penetapan penyebaran Covid-19 benar-benar valid. FSGI mendukung Mendikbud Nadiem Makarim yang menunggu keputusan dari Gugus Tugas terkait wilayah mana yang benar-benar zona hijau dan mana yang tidak.
Menurut Satriwan, pemerintah harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan siswa dan guru. Apalagi beberapa negara seperti Perancis, Finlandia, dan Korea Selatan malah menciptakan penyebaran Covid-19 baru kepada guru dan siswa saat membuka sekolah setelah pandemi. Tak tertutup kemungkinan hal serupa juga akan terjadi di Indonesia.
“Jangan sampai sekolah dan madrasah menjadi klaster terbaru penyebaran Covid-19. Apalagi ada fakta di sejumlah negara yang menunjukkan perkembangan ancaman penyebaran Covid-19 gelombang kedua. Ini akan sangat menakutkan bagi siswa, orang tua, dan guru,” ujarnya.
Sementara itu, Wasekjen FSGI Urusan Internal, Fahriza M Tanjung mengungkapkan, mengenai kenaikan kelas termasuk format Penilaian Akhir Tahun (PAT) tiap jenjang satuan pendidikan yang akan dilaksanakan beberapa minggu ke depan.
“FSGI berpandangan, jika di sekolah (daerah) tersebut pelaksanaan PJJ sudah efektif maka nilai kenaikan kelas bisa diambil dari akumulasi proses pembelajaran yang selama 1 semester ini dilakukan, baik record nilai sebelum pandemi maupun setelah pandemi (PJJ),” ujarnya.
Mengenai format PAT-nya, kata Fahriza, Dinas Pendidikan dan Sekolah tetap harus mempertimbangkan akses siswa terhadap internet dan kepemilikan gawai. PAT tak bisa dilakukan serentak di waktu yang bersamaan bagi semua siswa, mengingat banyak siswa tak punya gawai di 1 sekolah tertentu, atau pun punya hanya 1 gawai, itu pun dipegang orang tua. “Jadi pelaksanaan PAT harus dengan prinsip fleksibilitas, berkeadilan, non-diskriminatif, dan tak merugikan siswa,” katanya.
Sedangkan bagi sekolah (daerah) yang tak efektif dalam pelaksanaan PJJ selama tiga bulan ini, bahkan relatif tak berjalan karena keterbatasan gawai, jaringan internet, bahkan keterbatasan listrik, maka nilai kenaikan kelas siswa bisa diambil dari proses pembelajaran selama sebelum pandemi (sebelum belajar dari rumah diterapkan).
Format PAT-nya pun, lanjut Fahriza, bisa dengan penugasan portofolio belaka. Berbeda dari yang PJJ online. Oleh karenanya, FSGI meminta Kemdikbud-Kemenag memberikan penguatan kembali kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah (termasuk guru). “Bahwa prinsipnya siswa jangan dirugikan. Jangan sampai ada siswa tak naik kelas di masa krisis pandemi ini,” tegasnya.
Walaupunprinsip pengelolaan sekolah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bermakna ada otonomi yang besar dari sekolah. “Tapi ada tantangan bagi kepala sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan yang terkadang tak cukup arif dan bijak dalam proses penilaian siswa di masa pandemi ini. Atau ada juga fakta kepala sekolah belum percaya diri sepenuhnya dan otonom dalam mengelola PJJ. Mengingat rumitnya birokrasi pendidikan daerah dan pelaporan administratif yang terkadang tak rasional dan berkeadilan,” pungkasnya. (mag-1/ila)
SEMBAKO:
Personel Sat Brimob Polda Sumut saat memberikan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Brimob kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.
SEMBAKO:
Personel Sat Brimob Polda Sumut saat memberikan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Brimob kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Personel Satuan (Sat) Brimob Polda Sumut kembali menggelar bakti sosial di momen Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Sebanyak 25 paket sembako diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang dan Kecamatan Medan Marelan.
“Sasarannya adalah masyarakat yang berstatus janda, pedagang kaki lima, lansia, dan kaum dhuafa,” ungkap Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Abu Bakar Tertusi, Senin (1/6). Dia menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Brimob kepada masyarakat dan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.
Dalam kegiatan tersebut, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat dalam menajankan aktivitas, tetap menjaga jarak dan selalu menggunakan masker.”Di Hari Lahir Pancasila ini kita juga mengajak masyarakat untuk saling bergotong-royong,” pungkasnya. (mbo/ila)
JAKARTA, – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly secara resmi menyerahkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-11.AH.11.01.01 Tahun 2020 tentang pengesahan badan hukum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Selasa (2/6/2020) pagi ini, sehari setelah peringatan Hari Lahirnya Pancasila.
Penyerahan dilakuan secara virtual melalui aplikasi Zoom oleh Menkumham Yasonna Laoly kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Muhammad Anis Matta di Jakarta.
Penyerahan ini juga dihadiri para pendiri antara lain Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, para Pimpinan MPN, Pimpinan MP, Pimpinan DPN, Pimpinan DPW, dan Ketua DPD se-Indonesia Partai Gelora Indonesia
“Alhamdulillah, sehari setelah peringatan lahirnya Pancasila, Partai Gelora mendapatkan SK Menkumham yang diserahkan langsung oleh Pak Yasonna Laoly. Partai Gelora sebagai partai politik resmi berbadan hukum. Mudah-mudahan momentum Pancasila ini, Partai Gelora bisa mewarnai siklus perubahan di negeri ini,” kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M. Anis Matta. Mohon doanya,” ungkap Mahfuz, Rabu (20/5/2020).
Anis Matta mengatakan kehadiran Partai Gelora adalah untuk mempertajam akal kolektif bangsa di saat dunia sedang mengalami krisis global yang berlarut sekarang ini.
Sebab, saat ini terlalu banyak ruang ketidaktahuan dan terlalu banyak ruang ketidakjelasan serta ketidapastian yang diakibatkan pandemi Covid-19.
Anis menilai Indonesia harus merumuskan peta jalan baru untuk bisa melewati krisis global berlarut ini.
“Semua negara sekarang ini ditempah krisis tak terkecuali Indonesia, sehingga diperlukan ruang bagi akal kolektif untuk merumuskan peta jalan baru. Dasyatnya itu terumuskan di dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah akal kolektif bangsa,”
Dalam sambutan singkat Menteri Hukum dan HAM bapak Yasonna Laoly saat menyatakan partai Gelora Indonesia resmi menjadi Partai berbadan hukum optimis dan berharap Partai Gelora Indonesia dapat ikut serta dalam penanganan memutus mata rantai covid-19. ” partai gelora indonesia sudah membuktikan ikut dalam aksi covid-19 dan saya optimis 2024 partai Gelora akan diperhitungkan dan bisa ikut berkontribusi di parlemen” Kata Yasonna Laoly. Sebelumnya, pada 31 maret 2020, Partai Gelombang Rakyat Indonesia – disingkat Gelora Indonesia – telah secara resmi mendaftarkan diri ke Kemenkumham sebagai partai politik. Selain kepengurusan pusat, juga didaftarkan kepengurusan 34 DPW, 484 DPD dan 4394 DPC.
Menurut Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kemenkumham, Dr. Baroto, SH. MH, proses verifikasi administratif telah selesai pada tanggal 21 April 2020, dilanjutkan verifikasi faktual yang telah selesai pada 11 Mei lalu dan penyerahan SK Menkumham dilaksanakan pada Selasa (2/6/2020).
“Penyerahan SK Menkumham melalui pertemuan virtual ini dihadiri seluruh jajaran pimpinan Partai Gelora Indonesia dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selamat untuk Partai Gelora sudah berbadan hukum,” papar Baroto.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Siddik menyambut gembira dan bersyukur atas penyerahan SK Menkumham tentang badan hukum Partai Gelora.
“Partai ini lahir di tengah krisis. SK-nya ditandatangani menjelang malam-malam Lailatul Qadar. Tugas besar kami membangun gelombang solidaritas rakyat untuk mampu keluar dari krisis, dan selanjutnya membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dunia,” tandas Mahfuz. (rel/adz)
SAMBUTAN: Bupati Langkat saat memberikan sambutan usai pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Ar-Rahman Dusun II Kampung Baru Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Minggu (24/5)
SAMBUTAN: Bupati Langkat saat memberikan sambutan usai pelaksanaan Salat Idul Fitri di Masjid Ar-Rahman Dusun II Kampung Baru Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Minggu (24/5)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA selaku Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan virus Corona secara tegas mengatakan tidak menginginkan bertambahnya warga Langkat yang positif corona. Karena itu Bupati Langkat meminta kepada seluruh warga dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Langkat, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan wabah Covid-19.
“Mari rapatkan barisan, saling mengerti dengan kesadaran untuk menerapkan anjuran pemerintah dan protokol kesehatan, sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dari penyebaran Covid 19,” kata Bupati di Kecamatan Kuala, Minggu (31/5)
Menurutnya, Pandemic Covid 19 tidak dapat diputus mata rantai penyebarannya, tanpa ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Maka itu masyarakat dianjurkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.
Meski pun tim Satgas telah mengerahkan semua kemampuanya hasilnya tidak akan maksimal, tanpa bantuan, dukungan, dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
Karena itu Bupati Langkat sangat berharap, semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok dusun desa dan kelurahan dapat membantu upaya pemerintah menghadapi wabah ini.
Seperti kita ketahui bersama, sambung Bupati Langkat, udah ada empat warga yang positif Covid 19 di Langkat. “Kita jangan mengangap sepele hal ini, agar jumlahnya tidak bertambah. Ayo kita bergotong royong dan saling membantu, jangan ada yang saling meyalahkan. Mulai saat ini, jika ada kekurangan dari pemerintah dibantu, karena memang tidak ada yang sempurna. yakinlah, pemerintah akan selalu berupaya yang terbaik untuk masyarakatnya,”imbuhnya
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Dr H Indra Salahudin mengatakan bahwa keseriusan Bupati Langkat untuk menanggulangi pandemi virus corona, tidak sekadar ucapan saja.
Namun dibuktikan melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang bisa dicontoh. Misalnya, pada perayaan Idul Fitri 1441 H tahun ini, Bupati bersama keluarga merayakannya dengan sederhana.
Seperti Salat Idul Fitri hanya bersama keluarga dan warga Kecamatan Kuala, di Masjid Ar-Rahman Dusun II Kampung Baru Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala. Serta tanpa menggelar halalbibilal meski hanya kecil – kecilan. Vaik di kekediaman pribadi maupun di rumah dinas, seperti tahun sebelumnya.
“Pada pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah bupati mengenakan masker, jaga jarak, dan tidak banyak bersalam. Usainya, bupati terlihat mencuci tangan. Jadi hal ini sebagai tindakan menerapkan protokol kesehatan,”ungkapnya.
Sekdakab berharap masyarakat Langkat dapat menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan seperti yang dicontohkan bupati guna penanggulangan Covid 19. Tidak ke luar rumah jika tidak mendesak, jaga jarak, pakai masker jika berpergian, selalu cuci tangan, dan tidak bersalaman.
Keterangan serupa juga disampaikan Kadis Kominfo H Syahmadi, selaku Humas Satgas Covid 19 Langkat, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat akan terus berupaya memutuskan mata rantai pandemi Covid 19 di wilayah Langkat. Melalui Satgas Gugus yang bekerja sesuai tupoksi, dan selalu berkoordinasi secara berjejang, baik dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah pusat, di setiap melakukan kebijakan.
Kami akan terus mengikuti langkah-langkah dan intsruksi pemerintah pusat dan Sumut, dalam penanggulangan covid 19 ini, dengan penerapan yang sebaik-baiknya,
Bahkan jika diinstruksikan, Pemkab Langkat juga selalu standby untuk penerapan skenario kemungkinan pascastatus tanggap darurat, melalui new normal, disorder, dan survival. “Seperti yang disampaikan Gubsu H Edy Rahmayadi pada video conference sosialisasi program penempatan kedokteran keluarga layanan primer, pada Jum’at (29/5), “ sebut H Syahmadi
H Syahmadi juga menambahkan bahwa saat ini ada empat warga Langkat yang terpapar positif Virus Corona, yakni 3 orang sedang menjalani isolasi di rumah sakit rujukan di Medan, seorang lagi telah meninggal dunia.(yas)
