BERIKAN: Kepala Kejatisu Amir Yanto memberikan bantuan kepada abang becak yang terkena dampak Covid 19, Senin (20/4).
AGUSMAN/SUMUT POS
BERIKAN: Kepala Kejatisu Amir Yanto memberikan bantuan kepada abang becak yang terkena dampak Covid 19, Senin (20/4). AGUSMAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melalui Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak Corona Virus Disease (Covid 19) di lingkungan kantor dan beberapa titik lainnya, Senin (20/4/).
Penyerahan secara simbolis di lingkungan kantor Kejatisu langsung diserahkan Kajatisu Dr Amir Yanto SH MM didampingi Wakajati Sumardi SH MH, Asbin Akmal Abbas, Aspidsus Sahat Tua Lumban Gaol, Asintel Andi Murdji, Asdatun, Aspidum Edyward Kaban, Ketua IAD Wilayah Sumut Ny Lestari Amir Yanto.
Bantuan yang diberikan berupa bingkisan berupa beras, gula, mi instan, minyak goreng, bubuk teh dan susu. Pembagian sembako dibagi beberapa titik seperti di lingkungan kantor, Jalan Setia Budi, Jalan Jamin Ginting, Johor, Simpang Pemda dan lingkungan Kejari Medan.
Acara pemberian bantuan di masing-masing titik diserahkan langsung oleh ibu-ibu IAD Wilayah Sumut kepada abang becak dan masyarakat kurang mampu. Dikatakan Kajatisu Amir Yanto, pemberian bantuan ini kiranya dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid 19. “Bantuan ini juga sekaligus sebagai perhatian kita terhadap masyarakat yang akan menyambut bulan suci Ramadhan 1441 H,” pungkasnya. (man)
SEMBAKO: Polres Belawan menyerahkan paket sembako kepada masyarakat.
SEMBAKO: Polres Belawan menyerahkan paket sembako kepada masyarakat.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan menyalurkan bantuan 5.500 paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19. Pembagian paket sembako disalurkan kepada masyarakat di 6 kecamatan di wilayah Polres Pelabuhan Belawan Selasa (21/4).
Penyaluran sembako dipimpin langsung Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP M R Dayan didampingi Wakapolres, Kompol Zonni bersama pejabat utama dengan memberikan bantuan secara simbolis kepada Tokoh Masyarakat, Kepling, Tokoh Pemuda, Buruh, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan wartawan.
“Paket sembako ini adalah wujud kepedulian Polri untuk membantu masyarakat yang terdampak karena virus corona. Paket sembako ini merupakan sumbangan dari personel Polres Pelabuhan Belawan dan para mitra kita yang peduli dengan kondisi saat ini,” ucap Kapolres.
Paket sembako akan dibagikan kepada masyarakat yang telah didata oleh petugas Bhabinkamtibmas sehingga bisa langsung tepat sasaran dengan menyambangi ke rumah warga satu persatu. “Pembagian sembako ini akan kita lakukan door to door bekerja sama dengan kelurahan, Kepling, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Sehingga langsung tepat sasaran dan tidak mengundang kerumunan massa,” pungkas Dayan.
Orang nomor satu di Mapolres Pelabuhan Belawan ini berharap agar masyarakat tetap mematuhi imbauan pemerintah dengan menjalankan larang yang sudah diterapkan dan tetap menjaga kesehatan di rumah masing- masing. “Mari sama-sama kita ikuti imbauan pemerintah dengan cara mencuci tangan, memakai masker, hindari tempat keramaian serta tetap jaga jarak. Dengan begitu virus yang mematikan ini bisa segera berlalu,” harap Dayan. (fac)
PAKAIKAN MASKER: Polisi Wanita (Polwan) Polsek Medan Helvetia memakaikan masker kepada pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Matahari Raya Medan, Selasa (21/4).
PAKAIKAN MASKER: Polisi Wanita (Polwan) Polsek Medan Helvetia memakaikan masker kepada pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Matahari Raya Medan, Selasa (21/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – MEMPERINGATI Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2020, tidak melulu harus mengenakan pakaian kebaya dan berdandan seperti layaknya Ibu Kartini. Polisi Wanita (Polwan) Polsek Medan Helvetia merayakan Hari Kartini dengan membuat masker sebanyak 1.000 pcs untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor yang melintas di depan Polsek Medan Helvetia.
Kegiatan pembagian masker ini dilakukan di depan Polsek Medan Helvetia, Jalan Matahari Raya, Selasa (21/4). Ikut membagikan masker, Wakapolsek Iptu Karya Tarigan SH SIK dan anggota lainnya.
“Tujuan kami ingin memberikan semangat kepada kaum perempuan untuk berbuat yang bermanfaat di Hari Kartini ini. Salah satunya membagikan masker kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (21/4).
Ia berharap, dalam rangka Hari Kartini ini Polwan ke depan semakin profesional dan berkiprah sesuai dengan porsinya yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Wujud kepedulian ini sangat membantu untuk memutus mata rantai penyebaraan Covid 19 yang saat ini sedang mewabah.
“Saya sangat kagum dan bangga dengan inisiatif Polwan Polsek Medan Helvetia, yang begitu peduli dengan situasi perkembangan saat ini. Selamat Hari Kartini, dan Jaya untuk kaum Perempuan Indonesia,” tukas Kompol Pardamaean. (mag-1)
PERBAIKI: Pekerja sedang memperbaiki atap Pendopo Lapangan Merdeka Medan, beberapa waktu lalu.
PERBAIKI: Pekerja sedang memperbaiki atap Pendopo Lapangan Merdeka Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) diperkirakan bakal berdampak pada pembangunan Kota Medan. Pasalnya, 40 persen alokasi anggaran untuk pembangunan terserap untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, Pemko Medan diminta untuk transparan dalam penggunaan anggaran, jangan sampai ada pejabat yang terjert kasus hukum karena salah dalam penggunaan anggaran.
Pengamat kebijakan publik dan tata kota, Rafriandi Nasution menilai, sangat wajar jika saat ini seluruh pemerintah daerah termasuk Kota Medan melakukan pemangkasan anggaran di seluruh OPD guna menutupi kebutuhan pemerintah untuk menanggulangi anggaran penanganan Covid 19 di daerahnya masing-masing. “Sebelumnya menteri Sri Mulyani juga mengatakan, dampak Covid-19 ini akan mengguncang perekonomian bangsa, sehingga pemerintah pusat tidak akan mampu lagi mensuplai anggaran kepada pemerintah daerah saat ini,” kata Rafriandi kepada Sumut Pos, Selasa (21/4).
Secara tidak langsung, katanya, setiap pemerintah di daerah harus bisa mandiri dalam menyediakan anggarannya. Wajar saja kalau sekarang hampir semua Pemda yang terimbas wabah ini mengambil langkah yang sama dengan Pemko Medan.
Namun begitu, kata Rafriandi, Pemko Medan harus transparan dalam menggunakan anggaran yang telah direalokasikan masing-masing OPD guna mensubsidi kebutuhan penanganan Covid di Kota Medan. “Tetapi penggunaan anggarannya harus transparan, jangan nanti justru ada yang mengambil kesempatan dalam kondisi yang justru sangat memprihatinkan ini. Pemko harus belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak yang pada akhirnya terjerat hukum akibat salah dalam mempergunakan anggaran,” katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pemko Medan diminta untuk melibatkan seluruh elemen, terkhusus DPRD Medan dalam menyusun anggaran dan mengelolanya agar tepat sasaran dalam penanganan Covid 19. “Intinya, anggaran saat ini harus bisa digunakan pada sasaran yang tepat, agar realokasi anggaran yang dilakukan tidak sia-sia,” lanjutnya.
Selain itu, anggaran yang ada saat ini juga diharapkan dapat dioptimalkan oleh Pemko Medan agar mencukupi kebutuhan penanganan Covid 19 ini. Tentunya, Pemko Medan diharapkan dapat mengambil sejumlah kebijakan yang akan mendukung proses percepatan penanganan Covid 19.
“Agar nantinya anggaran yang masih tersisa di setiap OPD dapat dipergunakan untuk pembangunan di Kota Medan usai pandemi ini berlalu. Kita meyakini anggaran kita di Pemko Medan sangat terbatas saat ini, apalagi untuk menghadapi wabah penyakit sebesar ini. Anggaran harus dipergunakan se-efisien mungkin, setidaknya anggaran yang tersisa dapat dijadikan cadangan apabila virus ini masih berlangsung dalam waktu yang cukup lama,” tutupnya.
Seperti diketahui, ada dua OPD di Pemko Medan yang paling banyak melakukan proses pembangunan, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan. Keduanya harus kehilangan lebih dari setengah anggarannya sesuai hasil rapat dengan Bappeda dan TAPD Pemko Medan, Senin (20/4).
Sebelumnya, Kadis PKPPR Kota Medan Benny Iskandar ST MT menyebutkan, pihaknya harus kehilangan semua proyek pembangunannya sejak Kota Medan telah masuk dalam status Tanggap Darurat Covid 19. Sebab Dinas PKPPR harus melepaskan 60 persen anggarannya, dan 40 persen sisanya hanya dapat digunakan untuk melakukan rehab-rehab dan perawatan gedung.
Sedangkan Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah mengatakan pihaknya harus kehilangan 66 persen anggarannya atau senilai Rp180 Miliar. Akibatnya seluruh proyek pembangunan tidak bisa dilakukan, dan 34 persen sisanya hanya dapat digunakan untuk melakukan perawatan jalan dan drainase. (map)
EDUKASI: Relawan YAFSI memberi edukasi hidup sehat mencegah virus corona kepada ibu-ibu Lansia.
EDUKASI: Relawan YAFSI memberi edukasi hidup sehat mencegah virus corona kepada ibu-ibu Lansia.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona, Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) mengedukasi kaum ibu-ibu, wanita lanjut usia (Lansia), dan ibu hamil untuk selalu penerapkan hidup sehat.
YAFSI mengedukasi tentang tata cara cuci tangan yang baik dan benar menurut standar Health Organization (WHO). Karena ibu hamil dan wanita lansia rentan menjadi kelompok yang bisa terpapar Covid-19.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Aur, Medan Maimun itu, YAFSI mengajak kaum wanita menjadi duta kebersihan bagi keluarganya masing-masing. Hal itu, sangat membantu pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu.
“Kegiatan ini merupakan Inklusi Emergency Respon Covid-19, di mana kita berbagi ilmu tata cara cuci tangan yang baik dan benar kepada Lansia dalam mencegah virus Corona,” kata Ketua YAFSI, Badriyah kepada wartawan, Selasa (21/4).
Badriyah mengaku, kelompok rentan terutama Lansia sangat membutuhkan perhatian lebih di tengah pandemi Covid-19, yang kian hari semakin memperihatinkan. Apalagi menurutnya para Lansia sangat rentan terserang Covid-19 lantaran daya tahan tubuh yang sudah menurun. “Jadi, fokus kita di program Inklusi Emergency Respon Covid-19 adalah kelompok rentan seperti Lansia, disabilitas, ibu hamil dan anak-anak,” tutur Badriyah.
Ia pun mengimbau kepada kelurga Indonesia, terutama di Kota Medan, yang memiliki anggota keluarga yang masuk katagori lansia untuk diperhatikan khusus tentang kesehatan dan kebersihannya. “Selain itu, para Lansia ini nanti memiliki kebiasaan baru dalam menjaga kebersihan. Dan juga bisa menjadi corong informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya bagaimana menjaga kebersihan yang baik,” jelasnya.
Sementara itu, seorang Lansia, Inong mengaku sudah mengetahui cara cuci tangan yang benar. Namun, tidak mendetail seperti anjuran dari WHO. Menurutnya, ini dapat menjadi modal awal dalam mencegah Covid-19. “Terima kasih YAFSI yang udah memberikan contoh cara cuci tangan yang benar dan mudah-mudahan dengan ini kita terhindar dari virus Corona,” pungkasnya. (gus)
SANTUNI: Polairud memberikan bantuan kepada seorang janda.
fachril/sumut pos
SANTUNI: Polairud memberikan bantuan kepada seorang janda.
fachril/sumut pos
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut Hari Kartini dan peduli Covid-19, Direkatorat Polairud Polda Sumut menyantuni janda dan nelayan pra sejahtera di Kecamatan Medan Marelan dan Medan Belawan, Selasa (21/4). Santunan 2.200 karung beras ukuran 5 kg dan paket sembako lainnya dipimpin langsung Direktur Polairud, Kombes Pol Roy HM Sihombing didampingi Wadir, AKBP Erwin W Siahaan bersama pengurus Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) dan kelompok nelayan Fomanelim.
Pemberian paket sembako dilakukan dengan menghampiri nelayan yang menambatkan kapal di sepanjang bantaran Sungai Deli dan mendatangi rumah janda kurang mampu di Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan dan Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan dengan disaksikan pihak kelurahan dan kepling.
Suasana pembagian paket sembako oleh institusi Polri bersama AP2GB dan Formanelim disambut rasa haru dengan iringan tangis oleh warga yang menerima bantuan tersebut. “Terima kasih, syukur kali dengan bantuan ini. Kami warga sùsah mengucapkan banyak terima kasih,” ungkap janda 65 tahun sambil menangis menerima bantuan.
Kegiatan sosial berlangsung secara door to door ke rumah warga sangat diapresiasi warga dan berharap wabah Covid-19 segara berakhir. Direktur Polair Polda Sumut, Kombes Pol Roy HM Sihombing mengatakan, kegiatan sosial yang dilakukan merupakan perintah dari kapolri untuj melakukan kegiatan sosial terhadap musibah Covid-19 yang dialami masyarakat khususnya nelayan.
“Kegiatan yang kita lakukan bekerja sama dengan AP2GB dan Formanelim dalam bentuk sembako dengan jumlah 2200 karung beras dan sembako lainnya, harapannya bantuan ini bermanfaat bagi yang menerima,” katanya didampingi pengurus AP2GB.
Dalam kesempatan ini, katanya, di Hari Kartini merupakan semangat bagi wanita dan ibu – ibu yang saat ini berjuang menghadapi pandemi Covid-19. “Di Hari Kartini ini kita juga santuni sejumlah janda kurang mampu, untuk memberikan semangat kepada mereka atas dampak musibah Covid-19,” pungkasnya. (fac)
BANTUAN: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah memberikan masker kepada masyarakat.
BANTUAN: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah memberikan masker kepada masyarakat.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di usianya yang ke-22, pada 20 April 2020, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap komitmen meayani rakyat. Bahkan, di tengah kondisi pendemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia saat ini, PKS bukannya surut, justru semakin meningkatkan pelayanan dengan aksi nyata kepada rakyat , khususnya mereka yang terdampak lansung seperti tenaga medis, pekerja informal, buruh dan masyarakat miskin.
Anggota legislatif Fraksi PKS dari pusat hingga daerah berkomitmen memotong gajinya untuk penanganan wabah Covid-19, menginisiasi gerakan pembagian masker, disinfektan gratis, dan bantuan paket sembako, termasuk pengadaan APD bagi tenaga medis. Aksi ini dilakukan sejak wabah corona melanda hingga saat ini.
“Inilah spirit kami di PKS. Partai bukan sarana meraih kekuasaan semata, tetapi sarana pelayanan kepada rakyat. Pelayanan adalah wujud terbaik dari kekuasaan, bahkan tanpa kekuasaan pelayanan harus tetap berjalan,” kata Hidayatullah, anggota DPR RI Komisi XI kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (21/4).
Menurutnya, semangat melayani rakyat tersebut terus ditanamkan kepada seluruh kader PKS. Ini juga sesuai dengan slogan PKS; Apapun yang terjadi kami tetap melayani. “PKS mengajak segenap komponen bangsa untuk meningkatkan solidaritas dan gotong royong, bahu-membahu membantu masyarakat terdampak yang saat ini mengalami kesusahan. Bangsa kita saat ini dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan akibat pendemi corona. Empati, kepedulian dan aksi nyata melayani rakyat terdampak Covid -19 sebagai kado terbaik bagi PKS pada Milad ke 22 ini,” kata mantan anggota DPRD Sumut ini.
Semua itu, lanjut Anggota Komisi XI DPR ini, dalam rangka mengejawantahkan misi dan tujuan PKS berkhidmat untuk rakyat, atas dasar itulah PKS kokoh berdiri menjadi oposisi di luar pemerintahan Presiden Jokowi sebagai peran kontrol dan penyeimbang. “Kenyataan hari ini adalah mimpi hari kemarin, dan mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok,” tandas Hidayatullah mengutip kata-kata bijak pemikir Islam modern, Hasan Al-Banna. (adz)
RAPAT: Bupati Nikson bersama tim gugus tugas penanganan Covid 19 rapat membahas penetapan perpanjangan tanggap darurat hingga 4 Mei 2020.
TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si memimpin Rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan, Kapolres Horas Marasi Silaen, Dandim 0210/TU Roni Agus Widodo dan Kajari Tatang Darmi, membahas tindak lanjut penanganan COVID-19, bertempat di Ruang Kerja Bupati, Kantor Bupati Tapanuli Utara-Tarutung, Senin (20/4) kemarin.
“Kita sepakati bersama bahwa perpanjangan masa Tanggap Darurat daerah kita ini hingga 2 minggu kedepan yaitu tanggal 4 Mei 2020, untuk itu kita mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan ketetapan ini, termasuk dalam perpanjangan libur dan masa belajar dari rumah kepada untuk siswa PAUD, SD dan SMP,” ucap Bupati.
Pada rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah, Indra Sahat Simaremare dan beberapa pimpinan Perangkat Daerah, Bupati meminta tanggapan dan masukan dari seluruh Forkopimda yang hadir termasuk beberapa OPD yang turut menghadiri Rapat.
“Apabila diperbolehkan sesuai prinsip kewajaran, birokrasi harus dipangkas demi percepatan penyaluran bantuan ke warga, semua harus bergerak cepat. Perlu segera pengadaan penambahan alat rapid test dan juga penambahan ruang isolasi. Saya meminta unsur pimpinan di Kecamatan agar aktif mendata warga atau tamu yang datang terutama dari zona merah dan kuning untuk dilakukan isolasi mandiri,” tegas Bupati.
Bupati juga memberikan arahan terkait adanya tambahan bantuan sebanyak 18.000 KK dari Kementerian Sosial di luar Program Keluarga Harapan (PKH), tim pendataan dan verifikasi melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tepat.
“Perlu dibuatkan parameter yang tepat sebagai acuan pendataan penerima yang layak dan diatur mekanisme penyalurannya. kita juga harus petakan para pekerja lepas, buruh dan warga yang terdampak serta mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu dan berada di luar Taput, namun apabila anaknya sudah pulang tidak diberikan lagi. Kita juga akan menggunakan dana APBD untuk membantu warga yang terdampak pandemi ini dan yang belum menerima bantuan dari sumber lainnya,” tambah Bupati melanjutkan.
“Hasil peninjauan saya selama 2 hari ke desa, kita harus selalu imbau dan tekankan perlunya kedisiplinan warga untuk memakai masker. Terimakasih atas kordinasi baik yang selama ini kita laksanakan. Saya berharap dukungan seluruh Forkopimda dalam penetapan regulasi penanganan covid-19 ini.” ucap Bupati mengakhiri.
Pada pertemuan tersebut, Forkopimda memberikan masukan terkait langkah-langkah kedepannya termasuk laporan Kapolres terkait penyaluran BLT warga 11 kelurahan. (rel/des/ram)
Anggota DPRD Humbahas, Bresman Sianturi (kiri) dan Sanggul Rosdiana Manalu.
Anggota DPRD Humbahas, Bresman Sianturi (kiri) dan Sanggul Rosdiana Manalu.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan, Vandeik Simanungkalit mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan data siapa saja penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Humbahas. Menurutnya, itu merupakan hak dari Kementerian Sosial.
“Bukan hanya data PKH, penerima bantuan akibat Covid-19 juga tidak bisa dikeluarkan tanpa izin dari Kemensos,” ujar pria yang akrab disapa Eben ini.
Menurutnya, siapapun yang ingin tahu jumlah (termasuk nama penerima), harus membuat surat dan dikirim ke Kementerian Sosial. Dan itupun diberikan, jika sudah mendapat izin Kementerian Sosial baru pihaknya dapat menjelaskan maupun memberikan data tersebut.
Tidak hanya wartawan, iapun juga menceritakan, belum lama ini dari kepala desa sudah pernah meminta, namun tidak dapat dibocorkan.
“Data tersebut tidak bisa kami berikan, mohon maaflah, itu data milik kementerian sosial, harus ada izin dulu dari kementerian baru kami serahkan, sudah ada beberapa meminta data tersebut, termasuk bupati, tapi tidak kami berikan, menunggu ada ada izin dari kementerian,” kata Vandeik.
Sejumlah Warga Nilai Penerima PKH Tak Tepat Sasaran
Sementara itu, terkait penerima Program Keluarga Harapan, sejumlah warga di Humbahas mengaku tidak tepat sasaran.
Tidak tepatnya, ada yang memiliki kendaraan roda empat, namun menerima PKH. Kejadian itu di sekitar Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta. Di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta juga terjadi, dimana penerima PKH merupakan warga yang memiliki rumah permanen.
Terpisah, Ketua JPKP Kabupaten Humbang Hasundutan Tolopan manullang mengatakan, Dinas Sosial seharusnya terbuka memberikan data tersebut untuk bisa di ketahui warga. Sebab, itu data harus transparan, karena menurutnya data tersebut tidak perlu di tutup-tutupi.
“Wajar kalau kita jadi tanda tanya dengan dinas sosial humbahas, kenapa data penerima PKH itu terkesan dirahasiakan, ada apa ini, jangan-jangan ada yang di tutup-tutupi.”Kata Tolopan. Meski demikian kata Tolopan, pihaknya akan mencoba meminta data tersebut da ri Dinas Sosial dari lembaganya melalui surat resmi yang di tujukan kepada dinas sosial.
“Segera kami buat surat resmi permohonan permintaan data-data penerima PKH di kabupaten humbang hasundutan, nanti setelah data itu kami terima, tentu kan turun ke lapangan, apakah warga penerima bantuan tersebut sudah tepat sasaran , karena kita berharap bantuan dari pemerintah pusat ini tepat pada warga yang membutuhkan, jangan ada pilih kasih.” Imbuhnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Bresman Sianturi dan Sanggul Rosdiana boru Manalu mengaku keberatan bila Dinsos menutupi data penerima PKH. Menurut mereka, hal itu bukan rahasia negara.
Bresman mengatakan, tidak seharusnya Dinas Sosial menyampaikan bahwa data penerima PKH tidak dapat diberikan kepada masyarakat maupun kepada sejumlah pers, tanpa izin Kementerian Sosial.
Sebab, menurut dia, bahwa soal itu bukanlah bersifat negara, melainkan bersifat umum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
“ Kita sangat sesalkan, apabila Dinsos tidak transparan. Ada apa ini, namanya bantuan ke masyarakat itu tidak boleh dirahasiakan. Tidak harus ada izin dari Kementerian terkait, tapi harus dibuka segera,” pintanya.
Disamping transparan, Politisi Partai Demokrat ini mengaku akan menyurati pihak Dinas Sosial untuk meminta data-data penerima PKH dan bantuan sosial.
“Kitapun akan turun kelapangan setelah kita dapat data itu,” ungkap Bresman.
Sementara, Sanggul menegaskan, seharusnya Dinas Sosial tidak perlu menutupi terhadap data penerima. Pasalnya, kata dia, masyarakat harus tahu siapa saja penerima, apakah layak atau tidak, biar tidak ada tanggapan masyarakat ada pilih kasih.
Kemudian, ia berharap agar penerima PKH ataupun dana bantuan sosialnya lainnya sudah seharusnya didata ulang kembali.
“ Kalau memang warga itu sudah mampu membeli kendaraan, semisal sepeda motor bahkan mobil itu tidak perlu lagi di masukkan di data penerima bantuan PKH atau bansos jenis lainnya,” imbuhnya.
Disamping itu, ia juga berharap kepada seluruh kepala desa benar-benar jeli melihat warganya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Sebab, menurut Politisi Hanura ini, ia juga mendapat laporan bahwa setiap penerima bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran.
“ Banyak saya dengar keluhan di tengah masyarakat, bansos ini tidak tepat pada sasarannya. Makanya saya minta kepala desa harus bijak melihat warganya dan segera di lakukan pendataan ulang, mana warga yang benar-benar tidak mampu itu seharusnya yang menerima, jangan karena dekat atau keluarga dekat kepala desa atau perangkat desa malah di data jadi penerima bantuan,” harapnya. (des/ram)
RDP: Tim TPAD ketika melakuan rapat dengan pendapat bersama anggota DPRD Tebingtinggi.
sopian/sumut pos
RDP: Tim TPAD ketika melakuan rapat dengan pendapat bersama anggota DPRD Tebingtinggi.
sopian/sumut pos
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tim Banggar DPRD Tebingtinggi menggelar rapat dengar pendapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terkait percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam menangani Covid-19 di ruang Paripurna DPRD Tebingtinggi, Jalan Sutomo, Selasa (21/4).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Basyaruddin Nasution dan Wakil Ketua Azwar serta Imam Saragih yang dihadiri anggota Banggar DPRD Tebingtinggi.
TAPD yang dipimpin Jeffri Sembiring mengungkapkan, dampak adanya wabah Covid-19, sebanyak Rp 77,6 miliar yang harus dirasionalisasi dari belanja APBD. “Ini artinya, Rp 77,6 miliar anggaran APBD defisit ditambah defisit Rp3 miliar tahun sebelumnya,”kata Jeffri.
“Dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020 mengakibatkan postur APBD berubah,” bilang Jeffri.
Dikatakannya, dalam peraturan Presiden tersebut terjadi pemotongan mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk semua daerah seluruh Indonesia dipotong sebesar 10 persen dan anggaran lain hingga anggaran dari Provinsi terjadi pemotongan sampai 50 persen.
“Setelah terbitnya SK Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, kekurangan pendapatan masing masing daerah, pemerintah pusat memberi solusi yaitu rasionalisasi belanja barang, belanja jasa sekurang kurangnya sebesar 50 persen, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dikurangi 50 persen, barang pakai habis untuk keperluan kantor sekurang kurangnya 50 persen, cetak penggandaan, pakaian dinas, atributnya pakaian, khusus pemeliharaan perawatan kendaraan bermotor sewa rumah, sewa gedung sewa alat berat, jasa kantor, jasa kon sultasi tenaga ahli, nara sumber para pihak ketiga, makan minum, rapat teknis, Bimtek pelatihan semuanya dikurangi 50 persen,” jelasnya.
Untuk belanja barang dan jasa juga diinstruksikan dikurangi 50 persen yaitu pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah renovasi gedung kantor membeli perlengkapan kantor, pengadaan gedung baru, pembangunan infrastruktur lainnya yang masih mungkin untuk ditunda tahun berikutnya dikurangi 50 persen.
“Namun, setelah kami hitung sebagaimana yang kami sampaikan beberapa kali, ditambah lagi defisit 10 persen tidak cukup, maka sekurang kurangnya dilakukan pemotongan mencapai 60 persen baru bisa tertutupi yang defisit,” jelas Jefri Sembiring.
Dalam kesempatan itu, Jonner Sitinjak meminta agar TPAD memberikan data yang akurat. Kesepakatan bersama antara legislatif dengan eksekutif tentunya harus didasari hati nurani dan transparansi, sehingga ke depan tidak muncul stigma saling menyalahkan. (ian/han)
