DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Sumbul dengan Parikki, Kecamatan Sumbul Pegagan, Kabupaten Dairi, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Badan jalan lebih kurang lebih 10 kilometer rusak parah.

Amatan Sumut Pos, badan jalan dipenuhi banyak lubang. Ketika musim penghujan, badan jalan digenangi air mirip kubangan kerbau sehingga menyulitkan pengendara baik mobil maupun sepeda motor.

Sejumlah warga, Sahat Matanari (50) dan Sahala Sinaga mengatakan, kerusakan badan jalan menyulitkan serta mengancam keselamatan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor karena dimusim hujan hampir semua badan jalan tergenang air sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalulintas. Masyarakat berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi segera melakukan perbaikan supaya tidak merugikan warga sekitar.

Sekretaris Dinas PUTR Dairi, Frianto Naibaho dikonfirmasi, membenarkan jika pengelolaan ruas jalan tersebut sudah kembali ke Pemkab Dairi. Frianto mengatakan, penyerahan ruas jalan itu dilakukan Pemprovsu ke Pemkab Dairi tahun 2019 lalu. Tetapi sebagai penggantinya, ruas jalan Pangiringan Kecamatan Parbuluan menghubungkan Tanjung Beringin kecamatan Sumbul sekarang statusnya menjadi jalan provinsi. (rud)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Warga Kota Binjai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mengembalikan Bansos Covid-19 yang disalurkan Dinas Sosial Pemko Binjai. Hal itu terungkap dengan adanya kelebihan sekitar 500 paket sembako dari 45 ribu paket yang disediakan.

“Terima kasih warga Kota Binjai yang melaporkan telah menerima BST dari Kemensos, dan tidak menerima Bansos Covid-19 dari Dinsos,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Rudi Iskandar Baros, Senin (1/6).

Menurut dia, Dinsos Kota Binjai membelanjakan 45 ribu paket untuk penyaluran Bansos Covid-19. Adapun sembako dalam paket yang disalurkan Dinsos Kota Binjai yakni, beras 10 kg, minyak makan 2 liter, mie instant sekotak, teh sekotak, 1 susu kaleng dan garam 1 kg.

“Hasil data yang dirangkum oleh Kepling di Kota Binjai, ada 44.429 yang akan menerima Bansos Covid-19. Sementara ada juga Bansos yang masuk dari Provinsi sebanyak 22.676, dan itu sudah disalurkan,” beber mantan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Binjai ini.

Dia menambahkan, Bansos Covid-19 tahap II berlebih. Artinya, 45 ribu yang dibelanjakan, tersalurkan kepada masyarakat 44.429 yang terdampak Pandemi Covid-19.

“Ada sekitar 500 lebih paket masih ada sampai saat ini di GOR Rambung, Binjai Selatan,” urai dia.

“Nah hasil dari pendataan yang dilakukan Kepling, data penerima yang 44.429 ini juga ada penerima BST. Alhamdulillah, warga Kota Binjai mengembalikan Bansos Covid-19 dari Pemko Binjai karena telah menerima BST. Kami juga pegang data, jadi data siapa saja yang menerima BST,” ujar dia.

Karenanya, masyarakat Kota Rambutan tidak perlu khawatir karena belum menerima Bansos Covid-19. Rudi Baros menegaskan, semua masyarakat akan mendapat Bansos Covid-19 tersebut.

“Sebab, hasil pengecekan Bansos Covid-19 ada sekitar 2 ribuan paket lagi masih di GOR. Bertambah karena warga yang terima BST mengembalikan Bansos Covid-19. Dalam waktu dekat ini, akan disalurkan. Pesantren dan anak yatim piatu serta janda juga akan diberikan, pasti akan dapat, jangan takut,” kata dia.

“Mari warga Kota Binjai yang terdampak pandemi dan belum menerima Bansos Covid-19, dapat datang ke Kantor Dinsos Binjai dengan membawa KK. Dan kami juga sudah menyurati kecamatan,” pungkasnya. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di saat pemerintah tengah menyiapkan transisi menuju new normal atau kehidupan normal baru, angka kasus positif Covid-19 di Sumut masih terus meningkat.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Senin (1/6), kasus positif yang terkonfirmasi melalui hasil pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR), naik menjadi 417 orang. Terjadi peningkatan 8 kasus dibanding hari sebelumnya sebanyak 409 orang.

“Pasien positif kembali meningkat sebanyak 8 orang. Saat ini, total pasien positif Covid-19 sudah mencapai 417 orang dari sebelumnya 409 orang,” ujar Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah.

Walau demikian, Aris bersyukur karena angka pasien yang sembuh juga mengalami kenaikan. Tercatat, jumlahnya mencapai 148 orang dari sebelumnya hanya 145 orang. “Ada penambahan 3 pasien yang dinyatakan sembuh (dari Covid-19),” ungkapnya.

Sementara untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), angkanya naik 10 orang dari 140 menjadi 150 orang. Sedangkan pasien yang meninggal dunia karena Covid-19 masih tetap sebanyak 41 orang.

“Kami terus mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan sebagainya,” jelas Aris.

Ia menambahkan, masa tanggap darurat Covid-19 di Sumut telah berakhir pada Jumat (29/5). Untuk itu, status wilayah di Sumut kini mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Sendainya pemerintah pusat menetapkan new normal, berarti iya,” tandasnya.(*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait rencana pemerintah menerapkan New Normal secara bertahap di tengah pandemi Covid-19, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) sedang membentuk tim pengawasan penerapan tatanan kehidupan baru.

“Secara umum, masyarakat sangat patuh terhadap peraturan pemerintah. Terbukti, pelaksanaan malam takbiran dan Salat Idul Fitri berjalan lancar. Namun begitu, harus tetap dibentuk tim pengawasan dalam kegiatan keseharian masyarakat dalam penerapan new normal. Selain itu, kita juga harus memiliki staf khusus dalam penerapan budaya kehidupan baru dalam kegiatan sehari-hari,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, di Medan, Senin (1/6).

Senada, Wakapolda Sumut, Brigjen Mardiaz Kusin Dwihananto, mengatakan Sumut sudah harus melaksanakan tatanan kehidupan baru. “Sumut harus sudah mulai new normal, karena kehidupan harus kita lanjutkan,” ujar mantan Kapolrestabes Medan ini.

Pola hidup baru harus disiapkan di setiap aspek, mulai dari dunia usaha hingga tempat ibadah. Dalam hal ini, Polda tengah membentuk tim pengawasan. “Nantinya, tim akan melakukan monitoring kegiatan keseharian masyarakat di masing-masing bidang,” tandasnya. (prn/ris/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana penerapan New Normal atau kelaziman baru sebagai pola hidup di masa pandemi Covid1-9 di Sumatera Utara, masih menuai pro kontra dari sejumlah kalangan, khususnya dari politisi. Sejumlah politisi mengkawatirkan penerapan New Normal akan memicu lonjakan kasus positif Covid-19.

“Kalau kita lihat data terbaru yang disajikan GTPP Covid-19 Sumut, penambahan kasus masih terus berlangsung. Jika New Normal diberlakukan, bukan tidak mungkin second wave Covid-19 terjadi di Sumut,” kata politisi PKS, Salman Alfarisi, kepada Sumut Pos, Senin (1/6).

Ia menilai, biaya yang dibutuhkan jika New Normal diterapkan, akan jauh lebih besar dibanding PSBB. Pasalnya, pemerintah harus menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan, yang menjadi syarat utama pemberlakuan New Normal.

Jika pemerintah ingin menjalankan New Normal, menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat bisa terlindungi dari virus. Salahsatu contohnya, jika pemerintah ingin membuka sekolah kembali, harus disiapkan ruang kelas baru minimal dua kali lipat yang ada sekarang. “Kenapa? Karena siswa yang masuk sekolah harus menjaga physical distancing dengan siswa lain di kelasnya. Masalahnya, ruang kelas di sini hampir rata dipersiapkan untuk 40-50 orang dalam satu kelas,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut ini.

Senada, anggota Fraksi Golkar sekaligus Ketua Panitia Khusus Covid-19 DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari, meminta pemprov memastikan beberapa hal dulu sebelum melaksanakan New Normal.

Pertama, kata dia, pemerintah harus bisa membuktikan bahwa transmisi Covid-19 sudah bisa dikendalikan. Kedua, kapasitas sistem kesehatan termasuk rumah sakit memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak dan mengarantina pasien. Ketiga, risiko penularan telah dapat diminimalkan. Selanjutnya langkah-langkah pencegahan di tempat kerja/publik telah ditetapkan termasuk jarak fisik, fasilitas cuci tangan dan etika pernapasan.

“Masyarakat bisa dilibatkan dalam proses menuju New Normal dari beberapa poin itu. Namun dari hasil kunjungan kerja pansus ke RS rujukan, laboratorium PCR USU dan GTPP Covid-19 kabupaten/kota, provinsi kita belum siap melaksanakan New Normal. Pemerintah harus membuat regulasi yang tegas dan menyiapkan sarana untuk menuju proses New Normal. Di sisi lain, New Normal ini harus segera dilaksanakan agar ekonomi tetap hidup di Sumut. Maka dari itu, kami mendorong pemerintah agar segera memenuhi kriteria poin-poin yang ada di atas,” katanya.

Siapkan Sarana dan Prasarana

Tak jauh berbeda, peneliti Indekstat Indonesia Wasis Wiseso Pamungkas, berpendapat bahwa konsekuensi anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah jika ingin menjalankan kelaziman baru ini akan sangat besar. Karena pemerintah harus bertanggungjawab dalam menyiapkan sarana dan fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan.

“Seharusnya pemerintah sejak awal mengambil langkah tegas dalam penanganan Covid-19 ini. Sehingga tidak timbul kebingungan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakatnya akibat kebijakan-kebijakan yang sering berubah,” katanya.

Kunci permasalahan utama dalam penanganan wabah, menurut Wasis, terletak pada tegasnya pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan. Jangan ada ego sektoral di tingkat kementerian. “Hal ini menyebabkan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi semakin kompleks, rumit dan semakin lama,” tegasnya.

Koordinasi

Diberitakan sebelumnya, Sumut dalam waktu dekat akan menerapkan New Normal usai status tanggap darurat bencana Covid-19 berakhir 29 Mei kemarin. Karenanya, pemprov telah berkoordinasi dengan Diskominfo kabupaten/kota, agar tidak ada disinformasi terkait New Normal.

Plt Kepala Diskominfo Sumut, Irman Oemar, mengatakan saat ini informasi harus cepat dan tepat disalurkan ke daerah karena kebijakan saat ini sangat dinamis. Menurutnya dengan cepat dan tepatnya arus informasi ke daerah maka pemerintah daerah juga bisa cepat mengambil kebijakan.

“Diskominfo itu adalah lokomotif informasi bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga ke pemerintah sendiri, termasuk kepada kepala daerah. Dengan cepat dan tepatnya informasi, kita bisa dengan cepat membuat kebijakan, itu sangat diperlukan disituasi saat ini,” katanya saat telekonferens dengan kepala Diskominfo kabupaten/kota se Sumut, Jumat (29/5).

Diterangkan Irman, penerapan New Normal di sebuah daerah ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk kondisi epidemiologi seperti penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu (= 50%), penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama dua minggu dan penurunan jumlah meninggal. Selain itu juga ada peningkatan data pasien positif yang sembuh.

Sedangkan untuk kategori surveilans kesehatan masyarakat, daerah harus meningkatkan pemeriksaan spesimen dan tingkat positif kurang dari 5% dari seluruh spesimen yang diambil, penurunan mobilitas penduduk serta tracing contact kasus positif.

Pada kategori kesiapan layanan kesehatan masyarakat, daerah harus memiliki ruang isolasi untuk setiap kasus di RS, jumlah APD tenaga kesehatan yang tercukupi dan cukupnya jumlah ventilator yang tersedia (asumsi 1% dari jumlah kasus positif). “Ada indikator-indikator yang harus dipenuhi daerah sebelum menerapkan New Normal. Itu harus menjadi pertimbangan kuat sebelum menerapkan New Normal,” imbuhnya.

Sementara itu di Sumut sendiri ada 16 kabupaten/kota yang masih belum terpapar korona (zona hijau atau nihil kasus positif Covid-19). Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Batubara, Humbahas, Labusel, Madina, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Paluta, Palas, Pakpak Bharat, Samosir, Tapsel, Tapteng serta Kota Gunungsitoli dan Sibolga.

“Ada tiga daerah di Sumut yang masuk dalam zona merah dan secara epidemiologi kasus positif belum terkendali yaitu Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun. Ada 16 zona hijau dan 13 zona kuning, jadi daerah-daerah yang masuk zona hijau dan beberapa yang kuning memenuhi syarat dalam menjalankan New Normal,” terang pria yang juga Kepala Balitbang Sumut.

Setelah pertemuan ini, Irman berharap Diskominfo kabupaten/kota memiliki koordinasi yang kuat demi memberikan informasi dan data yang akurat kepada masyarakat. Tujuannya, tentu agar tidak terjadi disinformasi dan juga pesan yang diberikan pemerintah sampai dan diterima kepada masyarakat.

“Mungkin kali ini ada beberapa masalah miskomunikasi sehingga data provinsi dan daerah berbeda terkait kasus Covid-19. Sekarang kita akan perkuat koordinasi sehingga kesalahan seperti itu tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih terkait operasional moda transportasi di tengah pandemi, empat maskapai kembali membuka layanan penerbangan penumpang reguler untuk rute domestik di Bandara Kualanamu Deliserdang, setelah sempat menghentikan layanan penerbangan dampak dari Covid-19.

Senin (1/6) pagi, penumpang penerbangan reguler tujuan domestik sejumlah daerah seperti Jakarta, Batam, Palembang, Pekanbaru, Gunung Sitoli dan Surabaya, sebagian sudah diberangkatkan sesuai jadwal.

Beberapa maskapai yang sudah beroperasi melayani penerbangan reguler di antaranya Lion Air, Batik Air, Wings Air, Susi Air, Citilink dan Garuda Indonesia. Total 21 penerbangan terjadwal, baik datang dan berangkat, via Bandara Kualanamu Deliserdang dengan jumlah penumpang mencapai ratusan orang.

Corporate Communication and Strategi Lion Air Group, Danang Mandala Priantoro, menyebutkan syarat ketentuan penumpang tetap sesuai aturan protokol kesehatan, di antaranya menunjukkan dokumen atau berkas kelengkapan, meliputi tiket pesawat udara valid, dan melaporkan rencana perjalanan udara.

“Lengkapi diri dengan identitas resmi dan masih berlaku (Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya). Surat keterangan atau sertifikat bebas Covid-19, surat keterangan perjalanan dan dokumen lain yang harus dipenuhi sesuai Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020,” katanya.

Hasil Rapid Test negatif Covid-19 maksimal berlaku 3 hari sejak diterbitkan atau hasil Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) negatif Covid-19 berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan, atau surat keterangan bebas gejala seperti influenza bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas RT-PCR maupun Rapid Test.

Menunjukkan surat tugas sesuai instansi, surat keterangan sebagaimana dipersyaratkan. Mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik (electronic Health Alert Card/ e-HAC) sebelum berangkat. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui aplikasi e-HAC Indonesia (Android) atau bentuk lain (cetak) yang disediakan oleh petugas. Mengenakan masker sebelum penerbangan, saat di dalam pesawat hingga mendarat dan keluar dari bandar udara,

Mencuci tangan atau menggunakan cairan pembersih kuman pada tangan (hand sanitizer), mengikuti aturan jarak aman (physical distancing) sebagaimana diberlakukan, menjaga kebersihan selama berada di dalam pesawat, agar calon penumpang membawa hand sanitizer sendiri.

“Sejumlah persyaratan penumpang wajib sesuai aturan protokol Kesehatan,” pungkas Danang.

Sebelumnya Eksekutif General Manager PT AP 2 Kantor Cabang Bandara Kualanamu menyebutkan jelang penerapan New Normal aktivitas bandara diharapkan kembali normal, namun dilakukan dengan ketentuan persyaratan sesuai aturan dari pemerintah terkait protokol Kesehatan untuk layanan Penumpang Transportasi Udara .

“Dengan protokol baru ini, target kami adalah mewujudkan organisasi yang siap beraktivitas secara efisien dan efektif dalam menjaga konektivitas udara nasional di tengah pandemi COVID-19,” sebut EGM Djodi Prasetyo. (prn/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengenai rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut terhadap aktifnya para murid dan mahasiswa kembali belajar di sekolah dan di kampus, hingga kemarin belum turun.

“Belum ada,” ungkap Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah menjawab Sumut Pos, kemarin.

Khusus untuk pendidikan, Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya menyatakan belum akan mengizinkan anak sekolah untuk kembali ke sekolah. Karena harus dipersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Saya belum izinkan untuk anak-anak kembali ke sekolah. Untuk mempersiapkan new normal, saya akan mempersiapkan beberapa langkah. Seperti melakukan rapid test terhadap guru dan pegawai sekolah, melakukan sterilisasi secara periodik terhadap ruang kelas dan ruang guru, pengaturan jam belajar mengajar, pengaturan tempat duduk siswa, pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas hingga dilakukan pembatasan kegiatan ekstrakurikuler,” katanya.(*)