SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kilang Padi Tani Jaya yang berada di Desa Lubuk Dendang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai memberikan bantuan beras sebanyak 500 Kg kepada ketua Gugus Tugas Covid-19 yang juga Bupati Sergai, Ir H Soekirman di posko percepatan penanganan Covid-19, Senin (13/4).

Bupati Ir H Soekirman bersama tim Gugus tugas Covid-19 menyampaikan ucapan terima kasih Afner (Mener) pemilik perusahaan Kilang Padi Tani Jaya. Soekirman mengatakan, bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Sergai.

Pada kesempatan itu, Afner (Mener) mengaku kembali akan menyalurkan bantuan menjelang bulan suci Ramadan kepada warga Tualang, dan warga Lubuk Dendang. (sur/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai sudah mengumumkan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebanyak 209 orang.

“Ya benar, sudah diumumkan. Ada 209 orang yang berhak mengikuti SKB,” kata Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Binjai, Hendra Januar ketika dikonfirmasi, Selasa (14/4) pagi.

Dalam pengumuman yang dikeluarkan Wali Kota Binjai, HM Idaham dengan nomor 813-2687 tersebut, ada beberapa kriteria untuk peserta CASN yang berhak mengikuti SKD dan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengaduan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Termasuk dalam 3 kali dari jumlah kebutuhan masing-masing lokasi formasi jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Nilai ambang batas dimaksud untuk jenis formasi umum dengan ketentuan 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi, 80 untuk Tes Intelijensi Umum dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan. Dikumulatifkan paling rendah nilainya 271.

Baik jenis formasi umum maupun cumlaude. Namun, formasi cumlaude sedikit berbeda, adalah nilai ambang untuk TIU paling rendah 85.

Terakhir untuk formasi penyandang disabilitas paling rendah 260 dengan nilai TIU serendahnya 70. Hendra melanjutkan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai saat ini sifatnya masih menunggu.

Begitu juga dituliskan dalam pengumuman tersebut. Semula jadwal pelaksanaan SKB direncanakan mulai pada 25 Maret 2020.

Namun, ini tertunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan dan pemberitahuan lebih lanjut. “Malah isunya tahun depan, karena manggil orang banyak yang membuat makin takut,” tukasnya.

Sebelumnya, 2.266 pelamar CASN di lingkungan Pemko Binjai yang mendaftar. Mereka juga sudah melewati ujian SKD di Gedung Olahraga Binjai, Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan, pada Jum’at (21/2) dan Sabtu (22/2). Dua hari ujian terbagi ke dalam 8 sesi dengan waktu 90 menit. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Langkat mempertanyakan payung hukum Pemkab Langkat terkait rencana pengalihan dana desa digunakan untuk penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RD) yang dibuka oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Langkat, Dedek Pradesa bersama pihak Pemkab Langkat, Senin(13/4).

Dedek mempertanyakan terkait Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan dana desa.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Langkat, Zulhijar menekankan dasar payung hukum pengalihan dana desa tersebut.

Menurutnya, Pemkab Langkat juga tidak bisa serta merta mengalihkan dana desa untuk penanganan Covid-19, sebelum Pemkab Langkat menyikapi status Covid-19 di Pemkab Langkat.

Dikatakan Zulhijar, RDP digelar untuk mempertanyakan kepada pihak eksekutif PMD, Camat, Apdesi, seperti apa status Pemkab Langkat menyikapi pandemi Covid-19.

“Apa Langkat sudah masuk kategori Keadaan Luar Biasa ( KLB ) kalau memang telah KLB baru bisa dana desa itu dirubah, namun per Februari 2020 Langkat belum dilanda Covid-19, masih biasa dan santai-santai aja. Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada bulan tersebut banyak yang desa sudah selesai,”terangnya.

“Karena itu kita jangan ujug-ujug membuat alasan Covid-19 ngak bisa kita alihkan, karena belum ada payung hukumnya,” tegasnya Zulhijar, Minggu (12/4)

Zulhijar menegaskan, bahwa surat edaran Kemendes tidak bisa serta merta dijadikan payung hukum, kecuali Pemkab Langkat menstatuskan Langkat sebagai KLB. Artinya, jika untuk pengalihan ini, turunannya Kemendes bisa dipakai dengan menjadikan Perbup terhadap status KLB terlebih dahulu

“Nggak bisa desa semena-mena memakai dana desa untuk dialihkan ke dana pencegahan Covid-19,” tegasnya.

Zulhijar juga meminta Pemkab Langkat mempertegas sampai dimana proses pencairan dana desa tersebut, dan apa yang harus dilakukan dari masing-masing desa dalam penanggulangan covid tersebut serta pengawasan dari Dinas PMD dan monitoring dari masing-masing Camat.

“Kami juga berharap program padat karya tersebut dapat direalisasikan secara produktif,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Langkat, Dedek Pradesa selanjutnya meminta Pemkab Langkat menjelaskan program padat karya tunai untuk membantu perekonomian warga yang terkena dampak Covid-19. Sebab Langkat belum dalam masuk zona KLB, karena itu diperlukan Perbup.

“Program yang bisa dilaksanakan baru sebatas program padat karya tunai jika dana desa tersebut sudah dicairkan. Untuk bantuan dana sosial juga diperlukan Perbupnya. Kami merekomendasikan kepada masing-masing Camat agar membantu desa-desa yang belum menyelesaikan pemberkasan terkait pencairan dana desa,” katanya.

Plt Kadis PMD Langkat, Musti mengatakan, sudah meneruskan Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan dana desa ke desa-desa se- Kabupaten Langkat.

Dan bagi yang belum merubah APBDes terkait dana desa ini akan ditindaklanjuti, sedangkan yang belum agar segera merubah.

“Dana desa sebenarnya sudah masuk di bulan februari 2020, namun masih ada beberapa desa yang belum melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk pencairan. Sehingga menjadi kendala belum dicairkannya dana desa tersebut. Hari ini kami baru mengajukan 146 Desa agar segera direalisasikan katanya.

Sementara itu Asisten I Pemkab Langkat, Abdul Karim mengakui bahwa sampai hari ini di Langkat belum ada warga yang terkena virus Covid-19.

Begitu juga perwakilan Bagian Hukum Pemkab Langkat juga mengakui, jika dalam hal keadaan belum KLB maka diperlukan peraturan Bupati sebagai payung hukum untuk peralihan dana desa dalam rangka menyikapi Covid -19. (yas/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam waktu dekat, Sumatera Utara akan mampu melakukan pemeriksaan swab sampel pasien, untuk mengetahui apakah si pasien terjangkit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selama ini, spesimen tes swab dikirim ke Balitbangkes RI Jakarta.

“Dalam waktu dekat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal kementerian, proses SWAB Test akan kita laksanakan di Sumut tanpa harus dikirim ke Jakarta,” kata Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, dalam konferensi pers secara live, Selasa (14/4), di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Kantor Gubernur Jalan Diponegoro No 30 Medan.

Adapun update rekap informasi Covid-19 di Sumut untuk tanggal 14 April 2020, yakni Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 101 orang. Kasus positif sebanyak 100 orang, dengan rincian 76 orang diketahui melalui metode PCR, dan 24 orang melalui metode Rapid Test.

Berikutnya, pasien sembuh sebanyak 11 orang dan meninggal sebanyak 9 orang.

“Untuk donasi Sumut Tanggap Covid-19 yang diterima oleh Tim Gugus Tugas yakni berjumlah Rp 378.528.000 per tanggal 14 April 2020 pukul 15.00 WIB,” kata Aris.

Aris mengatakan, pembatasan aktivitas sosial dinilai sebagai satu-satunya cara yang paling efektif untuk meredam penyebaran Covid-19. Semakin masyarakat disiplin dalam menajalankan aturan pemerintah terkait penanganan Covid-19 termasuk tidak keluar rumah, membatasi kegiatan sosial dan interaksi tatap muka, maka penyebaran rantai virus ini bisa ditekan.

“Untuk itu, kami imbau agar masyarakat semaksimal mungkin tetap berada di rumah jika tidak ada urusan yang mendesak, patuhi aturan dan arahan dari pemerintah,” ujarnya.

Terkait Anak Buah Kapal (ABK) dan penumpang Kapal KM Kelud dari Jakarta yang tiba di Belawan, Senin (13/4) malam. Pada pemeriksaan di Batam, sejumlah ABK yang positif diisolasi dan dirawat di Batam. Sisanya, diterima di Belawan dan mengikuti rangkaian protokol kesehatan. Bagi yang positif dibawa ke RS Rujukan, sedangkan bagi yang negatif dikarantina sementara di Deliserdang sembari menunggu penjemputan dari daerah asal.

Terkait TKI dari Malaysia yang saat ini melakukan karantina sementara di Lanud Soewondo, ingga kemarin sore tersisa sebanyak 60 dari 547 TKI yang menunggu untuk dipulangkan. Terdiri dari 37 pria dan 23 wanita, berasal dari kota-kota di luar Sumatera.

“Kami berharap kita senantiasa positif dan optimis menghadapi situasi saat ini. Kita ketahui bersama, 11 orang telah sembuh dari penyakit ini. Menjadi bukti bahwa penyakit ini bisa sembuh dan kita bisa melaluinya. Bersama kita kerja sama dan doakan, semoga angka sembuh ini terus bertambah dan kita segera keluar dari kondisi ini,” tutur Aris. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur menilai, eskalasi kriminalitas di Sumut ke depan kian tinggi seiring masih mewabahnya Covid-19. Karenanya, dia meminta pemerintah daerah (Pemda) harus segera mengguyur ketersediaan pangan dan kebutuhan hidup yang urgen lainnya, guna membantu sosial ekonomi masyarakat terdampak pandemi global tersebut.

“Untuk menciptakan rasa aman dalam suatu daerah, pemerintah harus terlebih dulu memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, maka tindak kriminalitas akan menurun,” kata Sugianto Makmur kepada wartawan, Selasa (14/4).

Menurutnya, peristiwa kriminal terkini yang dapat diambil sebagai pelajaran yakni perampokan atau penjambretan yang menimpa sahabatnya Zeira Salim Ritonga sesama anggota DPRD Sumut, di Jalan Kumango Medan pada Minggu malam (12/4) lalu. Dalam kejadian itu, Zeira dikabarkan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kata dia, ini merupakan sinyal bahwa tingkat keamanan di ibukota Provinsi Sumut sudah mengkhawatirkan.

“Karena situasi kondisi ekonomi tidak menentu yang terimbas dari pandemi Covid-19, akhirnya tindak kriminal seperti penjambretan, pencurian dan lainnya makin tinggi terutama di ibukota Provinsi Sumut. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu kami minta Polrestabes Medan maupun seluruh Polres di Sumut harus tingkatkan pelayanannya dalam situasi dan kondisi yang sedang sulit ini,” tegasnya.

Sugianto menambahkan, dengan wabah Covid-19 saat ini, telah berimbas terhadap penurunan daya beli masyarakat Sumut. Pemerintah dan pihak keamanan harus sigap melihat tanda-tanda ini, agar segera diantisipasi dari sisi ekonomi. Sedangkan dari sisi perlengkapan penerangan, Pemko Medan harus memberikan penerangan yang optimal, sebab itu juga salah satu faktor pendukung meningkatnya tindakan kriminalitas jalanan.

“Jika pemerintah daerah kita, terutama Pemko Medan, tidak membaca peristiwa ini secara bijak, bukan tak mungkin kriminalitas jalanan di ibukota Provinsi Sumut akan semakin tinggi. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pangan sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Apalagi di tengah wabah Covid-19 ini, orang bisa berbuat nekad bila dalam kondisi perut lapar,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kepada pihak kepolisian, wakil rakyat Dapil Sumut XII Binjai-Langkat ini dengan tegas meminta untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dari oknum-oknum pelaku tindak kriminal tersebut. Sebab dari data dan informasi yang ia himpun, sepanjang 2020 ini terdapat sejumlah kasus kejahatan jalanan terutama yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Mengenai urgennya sektor pangan di tengah bencana nonalam ini, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Ivan Iskandar Batubara mengamini, bahwa proteksi terhadap sektor itu memang harus menjadi prioritas. “Situasi saat ini bisa kita sebut dengan istilah ‘The New Normal’, artinya kita tidak bisa menggunakan cara-cara berpikir lama dalam memandang kondisi saat ini. Bukan hanya negara kita, seluruh negara juga kebingungan menghadapi situasi ini. Salah satu solusi terbaik yang bisa dilakukan pemerintah adalah proteksi sektor pangan,” ujarnya.

Salah satu caranya, kata dia, memastikan baik produksi maupun distribusi bisa berjalan dengan lancar. Termasuk didalamnya memastikan ketersediaan pupuk tercukupi, memastikan tidak ada penimbunan komoditas pangan, mengawal sentra-sentra pangan, sosialisasi perlindungan kesehatan bagi para petani, nelayan dan lainnya. “Karena bagaimanapun pangan adalah sumber kekuatan kita,” tuturnya.

Disampaikannya para pengusaha merupakan salah satu kelompok yang terpukul menghadapi situasi Covid-19. Namun menurutnya mesti tetap berpikiran positif dan mencari solusi-solusi yang baik. Salah satunya, ucap Ivan, menghindari pilihan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Saat ini tidak ada opsi terbaik, tapi ada yang baik. Hindari opsi PHK sebagai alternatif mungkin bisa kita lakukan pengurangan insentif karyawan,” katanya.

Opsi lain yang bisa lakukan untuk pabrik agar tetap bisa berproduksi, imbuhnya adalah dengan menyediakan akomodasi bagi karyawan, tentunya yang sesuai protokol kesehatan penanganan Covid-19 di sekitar pabrik. Hal ini untuk meminimalkan mobilitas para karyawan dan mencegah kemungkinan terpapar Covid-19.

Sedangkan keringanan bagi para pengusaha dalam menghadapi Covid-19, disampaikannya antara lain pengurangan margin bunga bank serta rescheduling pembayaran kredit. Terakhir, Ivan berpesan agar seluruh pihak senantiasa mendukung imbauan dan arahan pemerintah khususnya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga sesegera mungkin Sumut bisa keluar dari situasi sulit saat ini. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara meminta Pemko Padangsidimpuan menunjukkan keseriusan menghadapi wabah Covid-19 yang terus mengancam nyawa masyarakat. Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, keseriusan Pemko Sidimpuan sangat membantu menenangkan kepanikan masyarakat pasca meninggalnya satu orang warga diduga akibat Covid19, beberapa waktu lalu.

“Tapi bila pemko tidak menunjukkan keseriusan, maka akan semakin menambah kepanikan masyarakat di tengah tingginya penyebaran wabah virus corona ini,” katanya menjawab wartawan, Selasa (14/4).

Melihat langkah yang dilakukan lima dokter spesialis yang mengundurkan diri karena uang insentif mereka selama tiga bulan tak dibayar, Abyadi menyebut, hal itu sebagai indikasi ketidakseriusan Pemko Padangsidimpuan menghadapi Covid19 ini. Apalagi sebelumnya terungkap, sejumlah tenaga harian lepas (THL) RS Padangsidimpuan melakukan aksi akibat ketidakjelasan status mereka serta belum dibayarnya hak-hak mereka.

Selain ruang isolasi pasien Covid-19 yang tidak memadai, juga terungkap ketiadaan Alat Pelindung Diri (APD). Belakangan, Gubsu Edy Rahmayadi menyerahkan bantuan APD ke rumah sakit tersebut. “Semua ini menguatkan dugaan kita bahwa Pemko Padangsidimpuan tidak serius menghadapi wabah mematikan yang mengancam warga masyarakatnya ini. Tidak terlihat oleh publik upaya Pemko Sidimpuan memperbaiki pengelolaan rumah sakit daerah itu,” katanya.

Pihaknya meminta pemko segera mengurus persoalan yang berkaitan dengan SDM rumah sakit. Termasuk apa-apa saja hak dan kebutuhannya. “Bagaimana para medis mau bekerja dengan risiko ancaman nyawa, sementara hak hak mereka tidak diperhatikan? Karena itu, kita meminta Pemko Sidimpuan segera selesaikan dulu masalah yang disampaikan paramedis tersebut, baik yang disampaikan para dokter maupun para tenaga THL-nya,” tegasnya.

Kemudian, lengkapi APD, sarana dan prasarana rumah sakit. Apalagi, RS Padangsidimpuan salah satu rumah sakit rujukan pasien Covid-19. “Jadi, ini sangat penting. Pemko harus segera bertindak cepat. Jangan biarkan masyarakat terus dihantui kepanikan akibat pemko tidak menunjukkan keseriusannya,” katanya.

Sebetulnya, pemerintah sudah memberi kewenangan kepada daerah melakukan refocussing atau realokasi anggaran di daerah masing-masing. Jadi artinya, pemerintah daerah bisa melakukan perubahan anggaran dengan memfokuskan penanganan Covid-19. “Nah, Pemko Padangsidimpuan harus segera bertindak. Benahi itu rumah-rumah sakit, sehingga bisa memberi layanan dengan baik,” ujarnya.

Menurut Abyadi lagi, keberadaan dokter spesialis merupakan salah satu persyaratan RSUD Kota Padangsidimpuan untuk menunjang SDM penanganan virus corona. Terlebih RSUD Padangsidimpuan telah ditetapkan sebagai rujukan untuk penanganan pasien Covid-19. “Untuk kenaikan akreditasi, keberadaan dokter spesialis juga menjadi syarat. Padahal, rencananya rumah sakit ini akan diusahakan menjadi akreditasi B,” pungkasnya.(*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketidakpastian ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang tengah mewabah di berbagai wilayah Indonesia, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Di tengah suasana gamang tersebut, aksi-aksi solidaritas dari para donatur terus mengalir untuk mendukung tugas pemerintah, tenaga medis, hingga masyarakat terdampak Covid-19.

Bantuan datang dari lembaga pemerintahan, konsul jenderal negara asing, kedutaan besar negara asing, perusahaan, hingga lembaga masyarakat.

Sebelumnya, Sumut Pos mencatat sejumlah sumbangan dari para donatur, baik berupa masker, APD, alat medis, hand sanitizer, disinfektan, sembako, dan sebagainya datang dari Tambang Emas Martabe (PT Agincourt Resources) Tapsel, PDAM Tirtanadi dan Bank Sumut, Pelindo dan PMI, Partai Demokrat, PDIP, Regal Spring Indonesia, dan lainnya.

Senin dua hari lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut juga menerima donasi sembako dari tiga perusahaan, yaitu PT Sintong Abadi, PT Musim Mas, dan PT Adimulia Golden Lestari, untuk disalurkan ke masyarakat.

Kemarin, Tim Gugus Tugas kembali menerima donasi dari tokoh masyarakat H Anif Shah sebesar Rp100 juta, untuk membantu penanganan Covid-19 di Sumut.

Aksi dermawan lainnya juga datang dari pengusaha Puspo Wardoyo, pemilik Rumah Makan Wong Solo, yang menyediakan konsumsi bagi para TKI yang dipulangkan dari Malaysia. Konsumsi yang disediakan berupa tiga kali makan dan 2 kali cemilan selama TKI dikarantina.

Bantuan juga mengalir dari Perkumpulan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (Mitsu), berupa sembako untuk masyarakat. Bantuan terdiri dari beras 20.000 kg, mie instan 80.000 bks dan minyak goreng 8.000 kg. Bantuan diserahkan Koordinator Mitsu, Juswan Tjoe kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (14/4).

“Saya atas nama warga Sumut menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap segala bentuk kepedulian yang ada. Saya percaya, apa yang disumbangkan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak, yakni masyarakat yang bekerja harian,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut.

Koordinator Mitsu Juswan Tjoe mengatakan, masyarakat Tinghoa tidak hanya memberikan bantuan sembako saja, tapi juga kebutuhan medis. “Kita harap bantuan ini bisa dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ucap Juswan.

Di hari yang sama, PT Medan Sugar Indonesia juga turut memberikan sumbangan berupa gula putih sebanyak 1.000 Kg kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Zonny Waldi.

Berikutnya, bantuan paket sembako dan masker datang dari Astra Financial, yakni dari Regional Sales Head Sumbagut Astra Credit Companies. Bantuan diserahkan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (14/4).

“Terima kasih untuk bantuanya ini. Saya pastikan ini akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan bantuan ini mampu membuat rakyat kita menjadi lebih bersemangat untuk menghadapai Covid-19 ini,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi, didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina.

Bantuan terdiri dari 10.000 paket sembako dan masker dengan total nilai donasi sebesar Rp2 miliar, berasal dari 11 lembaga jasa keuangan Astra Financial, yaitu Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Financial Services (TAF), Asuransi Astra, Permata Bank, FIF Group, Astra life, SANFinance, Komatsu Astra Finance (KAF), Astra Ventura, Dana Pensiun Astra dan MauCash.

Selanjutnya, bantuan ini akan didistribusikan secara bertahap melalui Dinas Sosial dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perwakilan Astra Financial Regional Sales Head Sumbagut Astra Credit Companies, Willy Winardi, mengharapkan agar bantuan yang diberikan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

“Dalam upaya untuk membantu meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat, Astra Financial menyalurkan dana sosial dalam bentuk paket sembako dan masker yang ditujukan untuk masyarakat Sumut,” tambahnya.

Tim Gugus Tugas penanganan Covid -19 Sumut juga menerima bantuan dari PT Universal Gloves berupa 10.000 sarung tangan karet yang dikemas dalam 10 karton. Sumbangan ini nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan sosial terkait penanggulangan Covid-19 di Sumut.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut melalui Wakil Sekretaris Gugus Tugas, Riadil Akhir, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan kepedulian untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Sumut.

Diharapkan, aksi serupa juga akan terus bermunculan di tengah masyarakat dan kondisi sulit saat ini bisa segera berakhir. “Donasi-donasi yang telah kita terima akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menangani Covid-19 di Sumut. Pada situasi saat ini, kebersamaan dan memperkuat solidaritas memang harus kita utamakan. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Covid-19 ini segera berakhir dan keadaan kita membaik kembali seperti semula,” ucapnya melalui telepon, Selasa (14/4). (rel/prn)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jumlah PDP di Kota Tebingtinggi terus bertambah. Hingga Selasa (14/4), jumlah PDP di Kota Lemang bertambah menjadi 8 orang dan kini sedang menjalani perawatan di RS GL Tobing Tanjungmorawa dan RSUD dr Kumpulan Pane Tebingtinggi. “Ada 4 PDP yang dirawat dari hasil pemeriksan pertama dinyatakan negatif Covid 19.

Sedangkan 4 orang lagi masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Batlibankes RI,” jelas Juru bicara Gugus Tugas Covid 19 Kota Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia saat konferensi persnya di Kantor Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (14/4).

Untuk kasus ODP juga mengalami kenaikan menjadi 584 orang, semuanya masih menjalani perawatan isolasi mandiri di rumah. Satu orang yang dinyatakan Positif Covid 19, masih menjalani perawatan di RS GL Tobing Tanjungmorawa.

Kenaikan jumlah OPD dan PDP dipengaruhi dengan banyaknya warga Kota Tebingtinggi yang baru pulang dari perantauan. “Kami berharap kepada masyarakat Kota Tebingtinggi yang ada di perantauan jangan pulang dulu, sampaikan kondisi fase fase ini bisa dilalui,” jelasnya.

Nanang Fitra Aulia juga berharap kepada seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi untuk mematuhi protokoler kesehatan yang sudah diperintahkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19. “Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat jika keluar rumah untuk menggunakan masker. Hindari kerumunan kerumunan orang, karena masyarakatlah yang paling bisa diharapkan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” pintanya. (ris/ian)