Home Blog Page 4311

PTPN 2 Tanjungmorawa Bantu 2 Ton Gula untuk Warga Langkat

TERIMA: Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin saat menerima bantuan gula pasir sebanyak 2 ton secara simbolis dari PTPN 2 Tanjungmorawa di Kantor Bupati Langkat, Senin (18/5). ILYAS EFFENDY/SUMUT POS
TERIMA: Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin saat menerima bantuan gula pasir sebanyak 2 ton secara simbolis dari PTPN 2 Tanjungmorawa di Kantor Bupati Langkat, Senin (18/5). ILYAS EFFENDY/SUMUT POS
TERIMA: Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin saat menerima bantuan gula pasir sebanyak 2 ton secara simbolis dari PTPN 2 Tanjungmorawa di Kantor Bupati Langkat, Senin (18/5). ILYAS EFFENDY/SUMUT POS
TERIMA: Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin saat menerima bantuan gula pasir sebanyak 2 ton secara simbolis dari PTPN 2 Tanjungmorawa di Kantor Bupati Langkat, Senin (18/5). ILYAS EFFENDY/SUMUT POS

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka ikut serta membantu meringankan beban warga Kabupaten Langkat terdampak virus corona, PTPN 2 Tanjungmorawa memberikan bantuan 2 ton gula pasir kepada Pemkab Langkat, untuk diserahkan kepada masyarakat. Pemberian bantuan secara simbolis digelar di Kantor Bupati Langkat, Senin (18/5).

Bantuan tersebut diserahkan oleh Kabag Sekretariat PTPN 2 Tanjungmorawa Irwan, didampingi Koordinator PTPN 2 Sutan Panjaitan, dan diterima langsung Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, yang diwakili Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, didampingi Sekdakab Langkat H Indra Salahuddin, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Langkat H Syahmadi. Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin, dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih, dan pihaknya berjanji segera menyalurkan bantuan ini kepada warga dengan tepat sasaran.

“Terima kasih PTPN 2, bantuan ini segera kami salurkan. Ini sangat membantu warga kami, terlebih jelang Hari Raya Idul Fitri,” ungkap Afandin.

Afandin berharap, hal ini menjadi satu contoh untuk semuanya. Agar yang mampu dapat meringankan dan membatu siapa saja yang membutuhkan, terlebih di tengah pandemi virus corona saat ini.

“Semoga hal ini menjadi contoh, untuk kita saling membantu,” imbaunya.

Sementara Kabag Sekretariat PTPN 2 Tanjungmorawa, Irwan mengatakan, bantuan ini dalam rangka membantu percepatan penanganan virus corona di Sumut. Selain Kabupaten Langkat, pihaknya juga menyalurkan bantuan gula pasir di sejumlah kabupaten kota lainnya di Sumut. Di antaranya Binjai, Medan, dan Deliserdang.

Iwan juga menjelaskan, adapun bantuan yang diberikan, terdiri dari gula pasir dengan kemasan 1 kilogram sebanyak 2.000 bungkus. “Semoga bantuan ini bermanfaat, dan dapat membantu warga terdampak virus corona menghadapi Lebaran yang tidak lama lagi,” pungkasnya. (yas/saz)

Pasar Murah di Binjai, Sekda: Terima Kasih Pemprov Sumut

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PASAR MURAH: Seorang pembeli sedang berbelanja di Pasar murah Kelurahan Aur Medan, Senin (29/5). Pasar murah yang selalu dibuat setiap tahun selama ramadan ini diharapkan bisa memudahkan warga dalam berbelanja kebutuhan pokok.
ilustrasi pasar murah

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pasar Murah yang dihadirkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menjadi polemik di masyarakat Kota Binjai. Pasalnya, masyarakat Kota Rambutan mengaitkan dengan kondisi Pemko Binjai yang tidak menggelar Salat Ied secara terbuka di Lapangan Merdeka Binjai karena pandemi virus corona.

Karena itu, Sekretaris Daerah Kota Binjai, M Mahfullah Daulay menanggapi hal tersebut. Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai ini, mengajak masyarakat tidak memberikan penilaian negatif atas dilaksanakannya Pasar Murah di Lapangan Merdeka Binjai. Pasar Murah dimaksud, digelar sejak Minggu (17/5) lalu hingga Kamis (21/5) mendatang.

Tujuannya, untuk memudahkan masyarakat Kota Binjai membeli bahan pokok dengan harga yang murah dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

“Kami melaksanakan kegiatan ini, semata-mata sebagai satu terobosan, bahwasanya masih banyak masyarakat yang membutuhkan sembako dengan harga terjangkau” ungkap Mahfullah, Selasa (19/5). Mahfullah juga mengatakan, pelaksanaan Pasar Murah ini, menggunakan sistem drivethru, yang melayani masyarakat tanpa turun dari kendaraan dan tetap memperhatikan protokoler penanganan virus corona. Seperti jaga jarak, pakai masker, dan kebutuhan kebersihan dari seluruh pengunjung disediakan panitia. Alasan pemilihan lokasi di Lapangan Merdeka Binjai, karena inti atau jantung kota.

“Jadi memudahkan semua penjuru dari masing-masing kecamatan dekat ke lokasi tersebut. Saya berharap kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak memberikan sambutan negatif,menyangkut lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut,” harapnya.

Kepada Pemprov Sumut, dia mengucapkan terima kasih, karena telah membantu pelaksanaan Pasar Murah di tengah pandemi virus corona.

“Alangkah baiknya bertanya dulu, karena Pemerintah tentu lebih arif dan bijaksana membuat satu kebijakan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Mahfullah. (ted/saz)

Bank Sumut Stabat Serahkan 50 Paket Sembako ke PWI Langkat

SERAHKAN: Kepala Cabang Stabat PT Bank Sumut, Gama Charry Al Halim meyerahkan secara simbolis paket sembako kepada Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting di Kantor PWI Langkat, Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwalabingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (19/5).
SERAHKAN: Kepala Cabang Stabat PT Bank Sumut, Gama Charry Al Halim meyerahkan secara simbolis paket sembako kepada Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting di Kantor PWI Langkat, Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwalabingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (19/5).
SERAHKAN: Kepala Cabang Stabat PT Bank Sumut, Gama Charry Al Halim meyerahkan secara simbolis paket sembako kepada Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting di Kantor PWI Langkat, Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwalabingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (19/5).
SERAHKAN: Kepala Cabang Stabat PT Bank Sumut, Gama Charry Al Halim meyerahkan secara simbolis paket sembako kepada Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting di Kantor PWI Langkat, Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwalabingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (19/5).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan penanggulangan dampak virus corona, PT Bank Sumut Cabang Stabat menyerahkan bantuan 50 paket sembako ke PWI Langkat, Selasa (19/5).

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Cabang Stabat PT Bank Sumut, Gama Charry Al Halim kepada Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting, didampingi para pengurus, yakni Imam Fauzi Hasibuan dan M Wahyudi di Kantor PWI Langkat, Jalan Proklamasi Kelurahan Kwalabingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Dalam kesempatan tersebut, Gama Charry Al Halim mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam upaya mengentaskan dampak virus corona di Indonesia. Satu di antaranya dengan membantu wartawan, yang merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi tentang virus corona kepada publik.

“PT Bank Sumut peduli kepada wartawan, karena profesinya (wartawan) sehingga banyak yang terdampak dari pandemi virus corona ini. Semoga para wartawan berkenan menerima sedikit apa yang kami berikan ini,” ungkap Gama.

Gama juga mengatakan, adapun paket sembako yang diberikan yakni berupa 5 kilogram beras, minyak goreng, mie instan, bubuk teh, telur, dan gula pasir.

Kepada seluruh wartawan di Indonesia, Gama pun mendoakan, agar tetap sehat, sehingga tetap eksis membantu program pemerintah dalam menuntaskan pandemi virus corona.

Sementara itu, Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting, sangat mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang tidak terhingga, atas kepedulian PT Bank Sumut Cabang Stabat, karena ikut membantu wartawan yang juga terdampak langsung akibat pandemi virus corona.

“Diharapkan bantuan yang diberikan ini nantinya bermanfaat bagi anggota PWI Langkat, terutama bagi anggota yang beragama Islam dalam menghadapi Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah perang melawan wabah virus corona ini,” jelasnya.

Hery juga berharap, pandemi virus corona ini segera berakhir, sehingga semuanya dapat melewati masa sulit ini dengan aman dan tetap sehat.

“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban rekan-rekan wartawan yang masih terus bekerja di tengah pandemi ini,” pungkasnya. (yas/saz)

Pemerintah Larang Salat Idul Fittri di Masjid dan Lapangan, Menag: Salat Id di Rumah Saja

Fachrul Razi Menteri Agama
Fachrul Razi Menteri Agama
Fachrul Razi  Menteri Agama
Fachrul Razi Menteri Agama

SUMUTPOS.CO – Pemerintah memutuskan agar masyarakat tidak melakukan Salat Idul Fitri di masjid ataupun lapangan, seperti kegiatan Salat Idul Fitri pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan hasil rapat terbatas membahas penyelenggaraan Salat Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19, Selasa (19/5).

MENTERI Agama (Menag) Fachrul Razi meminta masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik dan merayakan Lebaran di rumah saja, guna menekan risiko penularan Covid-19. “Jangan mudik, Salat Id di rumah saja, Lebaran di rumah saja, silaturahmi via medsos, tetap protokol kesehatan,” katanya, Selasa (19/5).

Fahcrul menyampaikan hal tersebut, setelah mengikuti rapat lewat telekonferensi video mengenai persiapan perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kementerian Agama juga sudah menyampaikan imbauan perihal perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah.

Menurut dia, saat ini pelonggaran pembatasan kegiatan sosial dan keagamaan belum memungkinkan dilakukan. Sebab, dikhawatirkan bisa menimbulkan lonjakan kasus Covid-19. Oleh karena itu, dia mengimbau warga mematuhi ketentuan pemerintah tentang penanggulangan wabah.

Caranya adalah dengan tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan berjamaah yang menghadirkan banyak orang seperti Salat Ied. “Kita hendaknya taat pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah, pembatasan kegiatan keagamaan, untuk dilakukan di rumah sendiri,” katanya.

Fachrul berharap, Covid-19 tidak boleh mengurangi makna perayaan hari kemenangan. “Jangan lupa berbagi kepedulian kepada yang tidak mampu,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud Md juga mengatakan, hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi memutuskan agar masyarakat tidak melakukan Salat Idul Fitri di masjid ataupun lapangan seperti kegiatan Salat Idul Fitri sebelumnya. Aturan itu, kata Mahfud, juga tertuang dalam Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Pertama di tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi, apakah Salat Id boleh dilakukan di masjid atau lapangan seperti yang sudah-sudah sebelum adanya Covid, maka tadi kesimpulannya bahwa kegiatan keagamaan sifatnya masif, seperti salat berjamaah, atau Salat Id di lapangan termasuk kegiatan yang dilarang oleh Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB,” kata Mahfud.

Aturan itu, kata Mahfud, juga tertuang dalam Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Yang isinya, kegiatan keagamaan yang sifatnya masif termasuk kegiatan yang dilarang. “Juga dilarang oleh berbagai Peraturan UU yang lain, misalnya UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kewilayahan dalam rangka memutus penyebaran COVID-19, kegiatan keagamaan yang masif, yang hadirkan kumpulan orang banyak, termasuk yang dilarang, termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Mahfud pun meminta masyarakat mematuhi aturan tersebut dengan tidak menggelar Salat Idul Fitri secara berjamaah di masjid dan lapangan seperti kebiasaan di tahun sebelumnya. Mahfud menekankan pemerintah melakukan ini semata-mata untuk memutus penyebaran Corona.

“Oleh sebab itu, maka pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan tersebut tidak dilanggar, pemerintah meminta dan mengajak tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat adat untuk meyakinkan masyarakat bahwa kerumunan salat berjamaah termasuk bagian yang dilarang oleh peraturan undang-undang,” tegasnya.

“Bukan karena salat itu sendiri, tapi karena itu bagian upaya menghindari bencana COVID-19 yang termasuk bencana non alam nasional yang berlaku sesuai keputusan pemerintah,” imbuhnya

Tak Ada Salat Id di Lapangan Merdeka

Pemko Medan memastikan, tidak ada Salat Idul Fitri di Lapangan Merdeka seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Pemko Medan juga sudah berkoordinasi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan agar mengimbau masyarakat untuk meniadakan Salat Id di lapangan.

“Untuk tahun ini, tidak ada Salat Idul Fitri di Lapangan Merdeka Medan. Biasanya kalau Pemko Medan dari tahun ke tahun salat Idul Fitrinya ya di Lapangan Merdeka, tapi tahun ini harus ditiadakan,” kata Kepala Bagian (Kabag) Agama Kota Medan, Adlan SPd MM kepada Sumut Pos, Selasa (19/5).

Selain di Lapangan Merdeka, kata Adlan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pengurus MUI Kota Medan agar memberikan imbauan kepada masyarakat Kota Medan untuk meniadakan salat Idul Fitri di sejumlah lapangan di Kota Medan. “Tapi apakah di semua Lapangan tidak ada salat Idul Fitrinya kita tidak tahu, kira harapkan MUI lah yang memberikan imbauan itu. Yang bisa kita pastikan itu yang di Lapangan Merdeka, itu memang sudah pasti ditiadakan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemko Medan juga berharap agar masyarakat Kota Medan, khususnya umat Islam di Kota Medan mau melaksanakan sholat Idul Fitri sesuai dengan tausyiah dari MUI Kota Medan, yakni hanya melakukan salat Idul Fitri dengan dua pilihan. “Pilihan pertama, salat Idul Fitri berjamaah di Masjid. Dan kedua, salat Idul Fitri di rumah, baik itu salat sendiri maupun berjamaah dengan keluarga. Jadi kita harapkan agar imbauan MUI itu dapat dipatuhi. Salat di Masjid atau salat di rumah, bukan di Lapangan,” terangnya.

Dijelaskan Adlan, berdasarkan Tausiyah MUI Kota Medan tentang pelaksanaan Salat Idul Fitri 1441 Hijriah, khusus untuk umat Islam yang memilih untuk Salat Idul Fitri berjamaah di masjid, maka diminta untuk melaksanakan sholat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Yang hadir di masjid haruslah jamaah yang sehat, memakai masker, membawa sajadah sendiri, tidak bersalaman atau berpelukan saat sebelum maupun sesudah sholat, lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah sholat,, jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Adlan, khatib juga akan disarankan untuk mempersingkat khutbahnya, imam sholat juga disarankan untuk meringankan bacaannya dengan ayat-ayat pendek dan mengakhirinya dengan qunut nazilah. “Selesai khutbah, seluruh jamaah disarankan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Kita harapkan juga tidak ada salam-salaman satu sama lain saat khutbah selesai dan ingin kembali ke rumah masing-masing,” tutupnya.

Malam Takbiran, 110 Ruas Jalan di Disekat

SEKAT Personel Satlantas Polres Deliserdang bersama TNI, Polri, Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang, melakukan penyekatan arus lalu lintas di Tanjungmorawa, Senin (18/5).
SEKAT Personel Satlantas Polres Deliserdang bersama TNI, Polri, Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang, melakukan penyekatan arus lalu lintas di Tanjungmorawa, Senin (18/5).
SEKAT Personel Satlantas Polres Deliserdang bersama TNI, Polri, Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang, melakukan penyekatan arus lalu lintas di Tanjungmorawa, Senin (18/5).
ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Malam takbiran yang jatuh pada Sabtu (23/5) malam, masyarakat Medan diimbau untuk menghindari beberapa ruas jalan di inti kota. Sebab, 110 titik jalan di Medan sekitar disekat guna memutus penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sonny Siregar mengatakan, ruas jalan yang disekat saat malam takbiran rencananya dimulai pukul 19.00 sampai esok pagi 06.00 WIB.

Masing-masing Polsek jajaran Polrestabes Medan melakukan penyekatan di wilayahnya yang dianggap berpotensi dilalui masyarakat untuk keliling kota. “Penyekatan beberapa ruas jalan di Medan sekitarnya guna menghindari adanya pawai atau konvoi takbiran yang kerap dilakukan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerumunan atau keramaian,” ujarnya, Selasa (19/5).

Sonny menyebutkan, dalam pengamanan penyekatan jalan pada 110 titik tersebut dikerahkan 770 personel gabungan dari TNI, Dinas Perhubungan dan instansi terkait. setiap titik penyekatan berjumlah 7 orang terdiri dari unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan petugas dari Dinas Kesehatan.

Sebelumnya, kata Sonny, Polrestabes Medan telah menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan Malam Takbiran Perayaan Idul Fitri 1441 H Tahun 2020 di wilayah Kota Medan yang berlangsung di Ruang Rapat Rupatama Mapolrestabes Medan Jalan HM Said Medan pada Selasa (12/5). “Setiap titik penyekatan jalan disiagakan 7 personel gabungan. Personel tersebut terdiri dari unsur Polri, TNI Satpol PP, Dinas Perhubungan dan petugas Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, totalnya ada 770 personel yang dikerahkan,” ungkap Sonny.

Ia menambahkan, para pengendara yang melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai aturan lalu lintas. “Selain pengamanan, kita juga akan melakukan penilangan pada pengguna kendaraan yang tak mematuhi peraturan lalu lintas,” imbuhnya. (jpc/map/ris)

108 Karyawan Brastagi Supermarket Jalani Rapid Test, 14 Karyawan Reaktif akan Jalani Test Swab

RAPID TEST: Tim medis memeriksa suhu tubuh seorang karyawan Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto saat menjalani rapid test, Selasa (19/5). Sebanyak 108 karyawan Brastagi Supermarket, menjalani rapid test atau tes cepat setelah ditemukannya seorang kasir di pusat perbelanjaan itu positif Covid-19.
RAPID TEST: Tim medis memeriksa suhu tubuh seorang karyawan Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto saat menjalani rapid test, Selasa (19/5). Sebanyak 108 karyawan Brastagi Supermarket, menjalani rapid test atau tes cepat setelah ditemukannya seorang kasir di pusat perbelanjaan itu positif Covid-19.
RAPID TEST: Tim medis memeriksa suhu tubuh seorang karyawan Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto saat menjalani rapid test, Selasa (19/5). Sebanyak 108 karyawan Brastagi Supermarket, menjalani rapid test atau tes cepat setelah ditemukannya seorang kasir di pusat perbelanjaan itu positif Covid-19.
RAPID TEST: Tim medis memeriksa suhu tubuh seorang karyawan Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto saat menjalani rapid test, Selasa (19/5). Sebanyak 108 karyawan Brastagi Supermarket, menjalani rapid test atau tes cepat setelah ditemukannya seorang kasir di pusat perbelanjaan itu positif Covid-19.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 108 karyawan Brastagi Supermarket, Jalan Gatot Subroto, menjalani rapid test atau tes cepat, terkait ditemukannya seorang kasir di pusat perbelanjaan itu positif Covid-19, Selasa (19/5).

Hasilnya, 14 orang karyawan yang diambil sampel darahnya dinyatakan reaktif Covid-19.

“Ada 108 orang yang ikut rapid test, hasilnya 14 reaktif,” ujar Kabag Humas Pemko Medan Arrahman Pane, via telepon seluler kepada wartawan.

Ia mengatakan, selanjutnya para karyawan kemudian mengikuti tes lanjutan berupa pemeriksaan swab guna memastikan, apakah terinfeksi virus corona atau tidak. “Ke-14 karyawan yang darahnya reaktif ini akan menjalani tes lanjutan, mereka akan test swab,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Edwin Efendi mengatakan, rapid test sengaja dilakukan setelah ditemukan salah satu karyawan Brastagi Supermarket Jalan Gatot Subroto, Medan positif Covid-19. “Inikan ada kasus, ada keluhan awal dilakukan pemeriksaan lalu pemeriksaan swab. Jadi, ada Covid-19 yang positif makanya dilakukan rapid tes, dan kita melakukan pelacakan kepada semua kawan-kawannya yang punya kontak erat dengan kasus positif,” ujar Edwin.

Menurut dia, penting dilakukan pencarian atau tracing dengan siapa saja pasien positif Covid-19 berhubungan agar dapat diantisipasi penyebaran lebih jauh. “Yang berhubungan erat, teman kerja, tempat tinggal dilakukan rapid tes untuk memastikan apakah ada terpapar. Ini pemeriksaan rapit, tes awal apakah ada paparan virus, kalau ada positif nanti dilakukan swab, kalau rapit posistif dilakukan swab untuk memastikan covid-19 positif,” bebernya.

Edwin mengaku, pihaknya masih menunggu hasil rapid test seluruh karyawan supermarket tersebut. “Kita menunggu hasilnya, kalau banyak yang terpapar, riskan dan berisiko, maka akan dilakukan penutupan,” ucapnya.

Bakal Ditutup Sementara

Menindaklanjuti hasil rapid tes tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan langsung menggelar rapat di Balai Kota Medan. Menurut Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan Muslim Harahap, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menutup sementara Brastagi Supermarket tersebut. “Ini sedang kita rapatkan di kantor (Balai) Kota,” kata Muslim.

Diakuinya, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan mengambil langkah penutupan sementara terhadap Supermarket tersebut. “Sambil kita menelusuri lagi lebih jauh siapa-siapa saja yang melakukan kontak dengan mereka yang reaktif tadi. Walaupun mereka yang reaktif belum tentu positif, itu nanti yang menentukan adalah hasil test swab, bukan rapid test,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan menuturkan, pihaknya di GTPP Covid-19 Kota Medan terus berupaya menelusuri lebih jauh tentang penyebaran Covid-19 di Brastagi Supermarket Gatot Subroto tersebut. “Arahnya memang ke sana (penutupan sementara), tapi memang harus dibahas lagi. Yang pasti mereka yang reaktif harus melakukan swab test dan harus diisolasi atau karantina mandiri sesuai dengan Perwal No.11 tahun 2020. Hasil Swab test bisa sangat menentukan langkah, apakah akan ditutup sementara atau tidak. Walaupun bisa saja Pemko mengambil langkah penutupan sementara saat ini, mengingat lokasi tersebut berpotensi sebagai klaster penyebaran,” tutupnya.

Sementara, Camat Medan Petisah Agha Novrian membantah adanya kabar yang mengatakan bahwa seorang kasir Brastagi Supermarket Gatot Subroto berinisial YH telah meninggal dunia setelah dinyatakan positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan PCR RS USU. Dikatakan Agha, hingga kemarin, YH masih dirawat di rumah sakit. Hal ini untuk mengklarifikasi adanya informasi yang beredar sebelumnya tentang adanya karyawan Brastagi Supermarket yang meninggal dunia di RS Murni Teguh.

“Info dari pihak manajemen tidak betul ada karyawan Brastagi yang meninggal di RS Murni Teguh,” kata Agha, Selasa (19/5).

Agha meluruskan, benar bahwa yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19, namun hingga saat ini masih dirawat secara intensif di RS Bunda Thamrin Kota Medan.

7 Anggota Dewan dan 4 Staf di DPRD Deliserdang Reaktif

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Tujuh anggota DPRD Deliserdang dan empat staf sekretariat di DPRD Deliserdang dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test di Gedung Dewan, Selasa (19/5). Pelaksanaan rapid test itu awalnya hanya diikuti seorang dewan bernama Rahman. Namun berjalannya waktu, anggota dewan bertambah dengan jumlah para staf di sekretariat menjadi 42 orang yang ikut rapid test.

Beberapa anggota dewan yang dinyatakan reaktif terlihat cemas. Beberapa kali dewan terpantau konsultasi kepada Kadis Kesehatan Deliserdang dr Ade Budi Krista tentang langkah apa yang diambil selanjutnya.

Sekwan DPRD Deliserdang, Rahmad menyebutkan, baru beberapa dewan yang melakukan rapid. Hal itu diakibatkan karena masa reses. Untuk dewan yang belum rapid test diagendakan di Puskesmas masing-masing kerjasama dengan Dinkes Deliserdang.

Ade Budi Krista menyebut, ke-11 dewan dan staf itu akan dilakukan pengambilan swab. Untuk pengambilan swab dijadwalkan Rabu (20/5). Kemudian akan dilakukan isolasi mandiri.

Di lokasi terpisah, diketahui sebanyak 18 warga dinyatakan reaktif hasil rapid test massal yang dilaksanakan di Kantor Camat Percut Seituan, Selasa (19/5). Ade Budi Krista didampingi Kepala Puskesmas Bandar Khalifah, Rahmat Ginting menyatakan, sebanyak 81 warga yang sukarela melakukan rapid test missal tersebut. Mereka datang secara bergantian dan ikuti protokol kesehatan saat lakukan rapid.

Ade Budi menyebut aksi itu sengaja dilakukan Pemkab Deliserdang untuk mendeteksi dini dalam peredaran Covid-19. Sehingga pihaknya lebih mengetahui siapa-siapa warga yang reaktif.

Sementara Rahmat Ginting mengaku bahwa hasil reaktif 18 orang itu sudah diambil swabnya. “Kita tunggu hasilnya 14 hari ke depan. Untuk sementara kita harap warga itu melakukan isolasi secara mandiri,” tuturnya.(ris/map/btr)

Poldasu Usut Dugaan Penyimpangan Bansos di 5 Daerah

ilustrasi
ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) mendalami penyelidikan di lima daerah terkait dalam dugaan pemotongan dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp600 ribu maupun bantuan sembako. Bantuan ini disalurkan pemerintah pusat maupun provinsi guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, namun masih tetap diselewengkan.

“Lima daerah yang sedang dalam penyelidikan terkait dana bantuan itu adalah Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toban

Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Deliserdang. Ini belum termasuk penanganan dan pengungkapan oleh Polres Dairi atas kasus pemotongan dana BST,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana, Selasa (19/5).

Rony Samtana mengatakan, pihaknya sudah menurunkan anggota ke lapangan dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti atas kasus tersebut. Petugas juga mengambil keterangan dari sejumlah orang yang terkait dalam bantuan sosial. Untuk sementara, pemeriksaan oleh penyidik terhadap sejumlah orang tersebut masih dalam kapasitas sebagai saksi.

“Penanganan dugaan korupsi bantuan sosial maupun bantuan sosial tunai ini atas perintah Kapolda Sumut sesuai instruksi Presiden. Ini peringatan kepada seluruh daerah supaya tidak bermain di balik penyaluran dana bantuan itu. Kami akan mengambil langkah hukum dan memproses mereka jika terbukti terlibat dalam penyimpangan dana bantuan,” sebutnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyebutkan pihaknya tengah mendalami dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) di sejumlah daerah di Sumut. Kapolda menegaskan para pelakunya akan dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi.

“Sebagaimana instruksi Presiden, kami akan terapkan kasus ini sebagai tindak pidana korupsi. Ada beberapa wilayah yang sudah kami telusuri. Kami sedang kumpulkan data apakah benar terjadi tindak pidana korupsi,” ungkapnya pada talkshow yang disiarkan online dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Senin (18/5/2020).

Martuani memastikan Polda Sumut tidak akan memberikan toleransi pada tindakan yang menyentuh rasa keadilan, seperti dugaan penyelewengan bansos dan BLT. “Saya sudah peritahkan Direktur Reserse Kriminal Khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan apakah bantuan sosial apakah bantuan langsung tunai,” tegasnya. (bsc/mbc)

Bansos Pemprovsu Belum Disalurkan di Medan, Ditunda hingga Bantuan Pemko Tahap II Selesai

SERAHKAN: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyerahkan bantuan sembako kepada warga saat memantau penyaluran bansos tahap II di Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Selasa (19/5).
SERAHKAN: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyerahkan bantuan sembako kepada warga saat memantau penyaluran bansos tahap II di Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Selasa (19/5).
SERAHKAN: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyerahkan bantuan sembako kepada warga saat memantau penyaluran bansos tahap II di Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Selasa (19/5).
SERAHKAN: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyerahkan bantuan sembako kepada warga saat memantau penyaluran bansos tahap II di Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, Selasa (19/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak beberapa hari lalu, Pemprov Sumut melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 terus menyalurkan jaring pengaman sosial (JPS) ke sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Tujuannya, untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun bantuan Pemprov Sumut tersebut, ternyata belum tersalurkan di Kota Medan.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Fakhruddin Harahap membenarkan hal itu. Menurutnya, bantuan dari Pemprovsu tersebut belum disalurkan di Kota Medan bukan karena lambatnya penyaluran dari Pemprovsu, melainkan karena memang sengaja ditahan sementara waktu hingga bantuan tahap kedua dari Pemko Medan selesai didistribusikan.

“Ya, belum kita terima. Bukan karena apa-apa, saat inikan kita masih menyalurkan bantuan tahap kedua, kita tunggu dulu ini selesai lalu kita terima bantuan dari Pemprovsu untuk kita bagikan kepada warga Medan. Jadi tidak tumpang tindih,” kata Fakhruddin kepada Sumut Pos, Selasa (19/5).

Nantinya, setelah bantuan tahap kedua selesai, maka Pemko Medan melalui Dinas Sosial akan kembali melakukan pendataan untuk warga yang akan menerima bantuan tersebut. “Bantuan Pemko tahap kedua inikan ada 300 ribu paket, sedangkan bantuan dari Pemprovsu itukan ada 128.870 paket. Nanti rencananya bantuan dari Pemprovsu ini akan digenapkan menjadi 300 ribu paket agar sama seperti bantuan tahap kedua. Lalu nanti bantuan itu akan dibagi sebagai bantuan tahap ketiga setelah bantuan tahap kedua selesai disalurkan,” jelasnya.

Sedangkan untuk kriteria warga penerima bantuan tahap ketiga nanti, lanjut Fakhruddin, belum ditentukan secara pasti. “Tapi kemungkinan akan sama dengan kriteria bantuan tahap pertama dan kedua yang sedang berjalan sekarang. Penerima bantuan sembako dampak sosial Covid-19 Pemko Medan adalah mereka yang bukan penerima bantuan PKH,” terangnya.

Kepada Sumut Pos, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE MM mengatakan, pihaknya menyarankan Pemko Medan untuk menerima bantuan dari Pemprovsu tersebut dalam bentuk tunai atau bukan dalam bentuk bantuan sembako.

Hal itu disarankannya agar bantuan itu dapat digunakan dengan tepat sasaran, salah satunya untuk menghidupkan UKM masyarakat yang saat ini sedang terpuruk. “Bantuan sosial dari Pemprov kita sarankan uang tunai saja, selain menghidupkan UKM sekitar, bantuan itu bisa diarahkan penerima untuk membeli kebutuhannya. Sebab kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda dan masyarakat itu sendiri lah yang paling tahu apa yang dia butuhkan,” kara Ihwan kepada Sumut Pos, Selasa (19/5).

Kata Ihwan, bila dinominalkan, bantuan dari Pemprovsu tersebut akan bernilai Rp225 ribu per KK untuk 128.870 KK. “Artinya sebanyak 128.870 KK akan dapat memanfaatkan uang itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Sudah ada contoh, di Nias pemerintahnya memintanya dalam bentuk tunai saja dan dibagi juga dalam bentuk tunai,” katanya.

Selain lebih bermanfaat, lanjutnya, hal itu juga dapat menghindari permainan seperti pengurangan timbangan dan kualitas sembako yang dibagikan dan itu cukup sulit untuk dibuktikan. Sedangkan kalau tunai, kecurangan akan terlihat nyata bila nominal yang dibagikan dipotong oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kalau ada oknum yang jelas-jelas terbukti memotong atau menyalahgunakan anggaran itu, kita minta untuk langsung dipidana saja,” tutupnya.

Stok Bahan Pokok Aman hingga Juli

Sementara, ketersediaan bahan pokok untuk konsumsi masyarakat Sumatera Utara dipastikan cukup, bahkan hingga Juli 2020 mendatang. Karenanya, masyarakat diminta tidak khawatir dan panik di tengah pandemi Covid-19 .

“Ketersediaan bahan pokok kita khususnya beras di Sumut itu cukup. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Insyaallah pertanian kita masih berdaya dan kuat untuk penuhi konsumsi kita di tengah pandemi ini,” kata Gubsu Edy Rahmayadi melalui Plt Kadis Kominfo H Irman didampingi Kepala Bulog Sumut Arwakhudin Widiarso dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut, Dahler Lubis di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (18/5).

Pernyataan ini dibenarkan Dahler Lubis. Seperti beras, ungkap dia, saat ini sudah ada persediaan hingga tiga bulan ke depan. Dimana, per bulan konsumsi beras masyarakat Sumut mencapai lebih kurang 160 ribu ton. “Yang kurang itu bawang merah. Kita baru bisa mencukupi 40 persen hingga 50 persen. Begitu pula, bawang putih. Namun demikian, di tengah pandemi ini, tidak ada kendala untuk memperoleh pasokan dari luar Sumut,” katanya.

Arwakhudin Widiarso menambahkan, ketersediaan beras di gudang Bulog sebanyak 36.000 ton. Stok tersebut siap untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan di tengah masyarakat. Selain itu, ada pula stok gula pasir hampir 1.000 ton. “Benar seperti kata Pak Irman dan Pak Dahler. Tidak perlu khawatir dengan stok bahan pangan pokok. Menurut hitung-hitungan, stok kita masih relatif aman,” janji dia. (map/prn)

Sehari, 16 Pasien Covid-19 Sembuh

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar cukup menggembirakan datang dari data penanganan pasien yang terpapar Covid-19 di Sumut. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, hingga Selasa (19/5), jumlah pasien Covid-19 yang sembuh bertambah signifikan. Namun di samping itu, jumlah pasien positif Covid-19, pasien dalam pengawasan (PDP) hingga pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 juga ikut bertambah.

Juru Bucara (Jubir) GTPP Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, pasien sembuh dari virus corona saat ini berjumlah 74 orang. Sedangkan pada hari sebelumnya berjumlah 58 orang. “Ada penambahan 16 pasien baru yang sembuh Covid-19 dari hari sebelumnya,” ujar Aris saat memberikan keterangan persnya melalui video streaming Youtube, Selasa (19/5).

Disebutkan Aris, untuk jumlah pasien positif Covid-19 saat ini sebanyak 235 orang, artinya, terjadi peningkatan 10 orang dari hari sebelumnya yang berjumlah 225 orang. Kemudian, jumlah PDP sebanyak 204 orang, meningkat 12 orang dari hari sebelumnya sebanyak 192 orang. Selanjutnya, pasien meninggal dunia akibat Covid-19 menjadi 29 orang dari sebelumnya 27 orang. “Data-data tersebut menggambarkan sangat tegas dan bisa kita lihat, penambahan kasus baru masih terus terjadi. Pembawa virus (corona) masih berada di tengah-tengah kita dan inilah yang dimaksud dengan orang tanpa gejala atau OTG,” ucapnya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, menjelang berakhirnya puasa Ramadan tahun ini, umat Islam bersiap merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Salah satu ibadah saat hari raya tersebut adalah salat idul Fitri, dan biasanya dilanjutkan dengan silaturahmi. Untuk itu, diminta pelaksanaan salat Idul Fitri ini hendaknya dijalankan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat demi kemaslahatan umat Islam.

“Dalam pelaksanaan salat Idul Fitri, diimbau umat Islam menjalani ketentuan yang telah disampaikan dari Kementerian Agama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertujuan untuk melindungi nyawa dan jiwa umat manusia Indonesia,” ujarnya.

Disampaikan dia, fatwa tentang panduan salat Idul Fitri di masa pandemi Covid-19 ini dijelaskan oleh MUI dalam fatwa Nomor 28/2020, bahwa salat di rumah atau di masjid bisa dilakukan para muslim di Indonesia. “Salat Idul Fitri dapat dilakukan di rumah manakala kita berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali. Selain berjamaah, salat di rumah juga dapat dilakukan sendiri-sendiri,” cetusnya.

Aris menambahkan, masyarakat sudah banyak berubah mulai dari menyadari pentingnya pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian, sudah mulai membiasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Selain itu, membiasakan apabila terpaksa harus keluar rumah dengan memakai masker dan bahkan tidak nyaman apabila terdapat di tengah-tengah kerumunan. “Inilah harus yang dipertahankan dan dibudayakan, semua ini semata-mata ingin memutuskan rantai penularan Covid-19,” tukasnya.

Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Pangan

Sementara dari talkshow di Media Center GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (19/5), Koordinator Bidang Pertanian dan Kehutanan Dewan Riset Daerah Sumut, Basyaruddin mengatakan, pemerintah harus memerhatikan berbagai aspek mulai dari produksi pangan hingga distribusinya ketika seluruh elemen masyarakat untuk memulai hidup berdampingan dengan Covid-19. Dikatakannya, pemerintah harus menjamin ketersediaan pangan. Seperti kebutuhan beras misalnya, Sumut membutuhkan 160 ribu ton per bulan. Jumlah tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Maka sistem produksi haruslah sangat diperhatikan.

“Jadi di sini saya melihat ini harus dilihat secara sistemik. Ada faktor yang menentukan di sistem produksi sana, misalnya kebutuhan pupuk dalam situasi pandemi ini apakah pupuk itu cukup tersedia,” kata dia saat talkshow di Media Center GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (19/5).

Belum lagi petani yang semangatnya menurun lantaran pandemi. Menurutnya, di situlah peran penyuluh pertanian memberikan semangat. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan stimulus kepada petani. “Kalau petani tak bekerja, tak makan kita ini,” kata Basyaruddin.

Selanjutnya pada proses distribusi, menurutnya pemerintah harus memberi perhatian yang lebih agar tidak ada oknum yang menimbun pangan. “Ini salah satu peran pemerintah melalui OPD yang ada. Peran OPD ini sangatlah strategis dan menentukan.” ujarnya.

Tidak sampai di situ, masyarakat yang selama ini menjadi konsumen juga perlu diedukasi agar dapat menghemat keperluan pangannya. Masyarakat konsumen yang tinggal di perkotaan juga perlu diedukasi agar dapat berpartisipasi bertani atau berkebun di pekarangan rumahnya masing-masing.

Jika bahan pangan kurang, imbuh dia, bisa saja mengganti (diversifikasi) bahan makanan dari yang selama ini dikonsumsi masyarakat ke bahan makanan seperti ubi atau jagung. Namun masyarakat juga harus diedukasi terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut. “Mengenai diversifikasi pangan, saya pernah mengalami tahun 65 hingga 66 itu makan ubi dengan jagung. Itu perlu latihan juga, misalnya kita di Medan kalau sudah makan pagi sudah sarapan dengan mi instan, tapi kita masih menganggap itu belum makan. Untuk menggeser peranan beras menjadi ubi atau jagung ini perlu juga edukasinya kembali,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Covid-19, Doni Monardo menegaskan menyikapi situasi pandemi ini, masyarakat diharapkan dapat bersikap dan bertindak dalam konteks kedaruratan. Kepentingan keselamatan dan keamanan menjadi panduan dalam setiap aktivitas masyarakat. Ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kekarantinaan kesehataan yang merujuk pada pintu masuk dan wilayah mencakup pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaaan kesehatan. Tidak hanya itu, dalam koridor kekarantinaan kesehatan, setiap individu wajib mematuhi dan aktif dalam penyelenggaraan kekarantinaan.

“Ini bermakna ada kepentingan yang lebih besar untuk diselenggarakan, yaitu keamanan dan keselamatan. Keputusan ini mendukung beberapa peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu PP Nomor 21/2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tertanggal 31 Maret 2020,” ujar kepala BNPB dalam pesan digital pada Senin (18/5).

Ia menegaskan bahwa kekarantinaan kesehatan ini adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Harus ada upaya antisipatif dan preventif untuk mencegah risiko penularan virus ke daerah lain, khususnya untuk daerah perbatasan antar wilayah dengan memperhatikan pusat moda transportasi di bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bis antar wilayah, serta Pos Lintas Batas Negara.

Tentu, pembatasan sosial berdampak pada perekonomian masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan pemda bekerja keras untuk mengurangi dampak, seperti dengan bantuan ataupun stimulus bantuan kepada masyarakat. Doni juga mengimbau semua aparat pemerintah hingga paling bawah, yakni RT/RW untuk membantu terhadap data keluarga yang sungguh-sungguh terdampak. Di sisi lain, kontribusi dan sinergi multipihak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan, khususnya individu dan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Doni secara serius mengharapkan peran besar masyarakat Indonesia untuk menunjukkan sikap bela negara. Kepatuhan yang tinggi terhadap protokol kesehatan dan implementasi penanganan Covid akan cepat memutus mata rantai penyebaran. Perilaku adaptif dalam menghadapi tatanan kehidupan yang baru atau normal baru harus tetap mempertahankan protokol kesehatan di masa depan. Perilaku hidup sehat dengan memerhatikan 4 sehat 5 sempurna dapat ditransformasikan dengan mengajak untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengonsumsi makanan bergizi, berolah-raga, istirahat, serta tidak panik. (ris/prn)