MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) ikut serta membantu Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 dengan mengedukasi masyarakat agar selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua YAFSI, Badriyah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan sinergitas YAFSI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini kita lakukan di Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas.

“Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan kepada YAFSI berupa 20 paket hyegine kits yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat rentan, khususnya pelaku industri rumahan yang terdampak COVID-19 yang ada di Kelurahan Amplas,” ujar Badriyah kepada wartawan, Sabtu (11/4) kemarin.

Badriyah mengungkapkan, selain membagikan hyegine kits, relawan YAFSI akan mendemokan cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Dengan begitu, para peserta didominasi kaum ibu-ibu bisa menjadi duta hidup bersih dan sehat untuk keluarganya sendiri.?

“Harapannya para penerima manfaat ini nanti memiliki kebiasaan baru dalam menjaga kebersihan. Dan juga bisa menjadi corong informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya bagaimana menjaga kebersihan yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Dinas PPPA Prov Sumut, Safita Ralfi mengungkapkan COVID-19 adalah musuh bersama dan melawannya harus bekerjasama dan bahu-membahu saling mengingatkan, dan saling membantu, sesuai anjuran pemerintah kalau keluar rumah harus pakai masker.

“Dengan ini kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu bersinergi dengan YAFSI melakukan penguatan ekonomi perempuan dengan membuat masker non medis dan membagikan masker kain ke pelaku Industri Rumahan,” ucap Safita.

Ia menambahkan memerangi corona bukan tugas dari Pemerintah. Melainkan ikut serta masyarakat melawan bersama virus yang mematikan tersebut. Sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran sampai titik nol.

“Masyarakat sekitar Kota Medan dan juga melakukan sosialisasi kesehatan bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar serta membagikan hygiene kits agar masyarakat dapat menjaga kesehatan dan terhindar dari virus Corona ini,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Legislatif mendorong anggaran proyek infrastruktur di Sumatera Utara segera dialihkan untuk percepatan penanganan virus corona atau Covid-19. Bahkan bila masih kurang, DPRD Sumut siap menggeser anggaran kunjungan kerja guna menanggulangi pandemi global tersebut.

“Kami mendorong Gubsu segera mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar-besarnya, karena kondisi Indonesia memasuki masa kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diakibatkan penyebaran Covid-19, tentu Pemerintah Provinsi Sumut membutuhkan anggaran cukup besar,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting didampingi para wakil ketua yakni, Salman Alfarisi, Harun Mustafa Nasution, Yasyir Ridho Loebis, dan Rahmansyah Sibarani kepada wartawan, Jumat (10/4).

Dukungan ini disampaikan DPRD Sumut usai rapat unsur pimpinan dewan menyikapi percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Sumut, Kamis (9/4).

Menurut Baskami, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona dapat dibenarkan dan pihaknya mendukung langkah Pemprovsu yang merealokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kepentingan penanggulangan pandemi tersebut sesuai kewenangan pemerintah yang diberikan.

Diakui pihaknya, anggaran penanggulangan Covid-19 sangat besar. Sebab, tidak hanya untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis, namun semua sektor yang terdampak seperti ekonomi maupun sosial masyarakat.

“Berapa banyak rakyat yang terdampak Covid-19 hilang penghasilan akibat kebijakan pemerintah tidak keluar rumah sebagai upaya melawan Covid-19. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan mengantisipasi kemungkinan hal-hal terburuk terjadi,” ujar Salman dan Harun Mustafa.

Rahmansyah Sibarani menambahkan, pihaknya juga mendesak Gubsu Edy Rahmayadi melakukan langkah penyelamatan sosial masyarakat terdampak corona dengan menggeser anggaran semua infrastruktur.

“Seluruh anggaran yang nomenklaturnya tidak mendesak agar ditunda lelangnya untuk sementara waktu. Bila perlu pos infrastruktur yang tidak penting agar dialihkan untuk percepatan penanggulangan Covid-19,” katanya.

Yasyir Ridho menekankan bahwa konsekuensi realokasi salah satunya tentu program pembangunan Sumut akan tertunda. “Kita harus siap menunda pembangunan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Sumut,” ujarnya.

DPRD Sumut berpandangan, realokasi anggaran juga bisa dimanfaatkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak corona. Terutama, bagi yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat selama pandemi berlangsung. “Jika anggaran itu masih tidak cukup, DPRD Sumut siap nomenklatur anggaran kunker dewan dikurangi,” timpal Rahmansyah seraya minta Gubsu menyampaikan rincian penggunaan anggaran yang sudah disediakan agar dapat diketahui berapa yang dibutuhkan dan peruntukkan anggaran tersebut.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran senilai Rp501,3 miliar guna percepatan penanganan Covid-19. Anggaran yang diberikan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut tersebut, efektif berjalan mulai Senin (6/4).

“Per hari ini (Senin) sudah efektif. Inikan cuma recofusing anggaran saja. Hanya perlu peraturan gubernur penjabaran atas perubahan anggaran, dan cukup pemberitahuan saja ke DPRD,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga menjawab Sumut Pos.

Pergub penjabaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Sumut, ungkap dia, sudah diterbitkan sejak Jumat pekan lalu. Dimana anggaran yang telah dialokasikan senilai Rp501,3 miliar. Saat ditanya mengenai adanya usulan anggaran sekitar Rp800 miliar untuk hal itu, katanya nanti masuk ke gugus tugas dulu agar dilakukan verifikasi dan skala prioritas.

“Lalu dieksistensi oleh BPKP, dari sanalah dia baru alur bergulirnya dilanjutkan ke OPD fungsional. Itulah yang nanti meminta penyaluran dananya ke BPKAD. Jadi bukan langsung melainkan ke OPD fungsional. Namun gugus tugas juga menentukan, kesesuaian dan prioritas dari usulan-usulan tersebut,” katanya.

Mengenai anggaran yang akan dimanfaatkan tersebut, Ismael menerangkan ada tiga item. Pertama terkait bidang kesehatan, kegiatan tanggap darurat dan terakhir jaring pengaman sosial atau JPS akibat wabah ini.

“Kalau di kesehatan kan sudah jelas kebutuhannya, seperti persediaan APD bagi tenaga medis, peralatan pendukung rumah sakit rujukan dan kebutuhan terkait lainnya. Begitupun untuk tanggap daruratnya, apa-apa saja yang berhubungan dengan itu semuanya perlu disiapkan melalui anggaran ini. Lalu yang ketiga dan tak kalah penting, ialah jaring pengaman sosial,” kata pria yang juga menjabat Kadisdukcapil Sumut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil rakyat di DPRD Medan kembali mendesak PDAM Tirtanadi untuk memberikan kompensasi berupa penggratisan atau keringanan pembayaran tarif penggunaan air kepada para pelanggannya di Kota Medan selama pandemi Covid-19 di Kota Medan masih berlangsung.

Hal itu dinilai sangat layak dilakukan oleh PDAM Tirtanadi bila melihat besarnya dampak sosial yang dialami masyarakat Kota Medan saat ini akan adanya pandemi Covid-19.

“Kami tahu bahwa PDAM Tirtanadi itu BUMD-nya Provinsi (Sumut). Tetapi saya berbicara disini mewakili rakyat Kota Medan yang merupakan mayoritas pelanggan (PDAM) Tirtanadi. Tidak kah mereka melihat kalau saat ini masyarakat Kota Medan banyak yang sampai harus diberi bantuan beras oleh Pemko Medan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya,” ucap anggota DPRD Medan, Hendri Duin kepada Sumut Pos, Minggu (12/4).

Dikatakan politisi PDIP Medan itu, besarnya dampak sosial yang dirasakan masyarakat Kota Medan akibat Covid-19 membuat masyarakat begitu kesulitan dalam menunaikan beberapa kewajibannya yang biasa dilakukan setiap bulannya.

“Bayar tagihan listrik, air dan beberapa kewajiban lainnya mungkin banyak masyarakat yang tak mampu lagi membayarnya dalam kondisi ekonomi karena pandemi ini. Jangankan untuk membayar itu, untuk biaya hidup saja sudah begitu sulit dipenuhi,” ujar Hendri Duin.

Anggota Komisi III itu sekaligus menjelaskan bahwa ia bersama anggota Komisi III lainnya bahkan pernah mendatangi kantor PDAM Tirtanadi di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, kunjungan itu terkait buruknya pelayanan PDAM Tirtanadi kepada para pelanggannya di Kota Medan.

“Toleransi masyarakat kepada PDAM sudah terlalu besar selama ini, begitu banyaknya keluhan masyarakat atas pelayanan mereka. Saya pikir ini lah saatnya PDAM Tirtanadi memberikan toleransinya kepada para pelanggannya, dan akan sangat tepat bila toleransi itu diwujudkan dalam bentuk kompensasi berupa keringanan pembayaran tagihan dengan hanya membayar abodemen tanpa harus membayar tarif penggunaanya,” jelasnya.

Senada dengan Hendri, Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya mengatakan, PDAM Tirtanadi tidak boleh lama-lama dalam mengkaji kebijakan untuk memberikan kompensasi kepada para pelanggan disaat pandemi Covid-19 saat ini.

“Pemerintah pusat sudah memberikan kompensasi kepada para pelanggan PLN dengan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, padahal jumlah pelanggannya se-Indonesia. Selayaknya PDAM Tirtanadi juga bisa memberikan kompensasi kepada para pelanggannya yang hanya ada di Medan dan Deliserdang secepatnya, itu akan menjadi wujud dukungan Tirtanadi kepada kebijakan pemerintah pusat,” tegas Habib.

Habib juga meminta kepada PDAM Tirtanadi untuk memperlakukan kebijakan berupa kompensasi tersebut kepada para pelanggannya hingga status tanggap darurat pandemi Covid-19 berakhir di Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) mulai menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK), Minggu (12/4). Di tengah wabah corona virus disease (Covid-19) ini, UISU melaksanakan PMB bagi calon mahasiswa FK dengan dua alternatif, yakni online dan offline.

“Saat ini UISU mengadakan seleksi mahasiswa baru, khususnya untuk fakultas kedokteran secara online dan offline. Online, dikhususkan untuk calon mahasiswa yang ada di luar Kota Medan, sedangkan offline untuk calon mahasiswa di Kota Medan,” ungkap Dekan FK UISU, dr Indra Janis MKT.

Ujian yang diadakan ini, kata Dekan, merupakan gelombang pertama. Di mana, usai ujian online, peserta langsung akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pada Senin (13/4) akan melaksanakan ujian psikotes. “Sedangkan untuk ujian online, diadakan karena situasi Covid-19, maka UISU memfasilitasi ujian jarak jauh ini untuk mendukung program pemerintah dalam meminimalisir Covid-19,” terangnya.

Tak hanya offline, bagi calon mahasiswa yang mengikuti ujian online juga dipersyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan, tes buta warna, narkoba dan psikotes di daerah masing-masing. “Ujian ini hanya dikhususkan untuk FK UISU. Tahun ini FK UISU yang berakreditasi B menerima 150 orang untuk mahasiswa tahun ajaran 2020-2021,” jelasnya.

Untuk gelombang kedua, dirinya mengimbau calon mahasiswa untuk segera mendaftarkan diri melalui Link Pendaftaran UISU: PMB.uisu.ac.id atau melalui WA: 081263621919 dan Tribun online.

Secara terpisah, Rektor UISU DR Yanhar Jamaluddin MAP mengapresiasi calon mahasiswa yang telah memilih FK UISU sebagai tempat mereka menimba ilmu.

Mahasiswa Dapat Tunjangan Dana Kuota

Sementara itu, masih seputaran kampus, Sistim Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) belajar daring yang diberlakukan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara (Sumut) terhadap mahasiswa/i, sesuai peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) masih terus berlanjut.

Diperkirakan PJJ ini berlangsung hingga Juni-Agustus 2020. Hal ini dikarenakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara (LLDikti 1 Sumut) Sumut, Prof Dr Dian Armanto MPd MA MSc PhD menilai, sepanjang ini masih berlangsung baik dan lancar. Meskipun tidak terlepas dari berbagai kendala, sebab baru kali ini diterapkan.

Dijelaskannya, ada dua cara belajar yang digunakan PTS, yakni pemberian materi secara online atau daring, ditambah dengan tugas. Kemudian, perubahan waktu kuliah akan dijadwalkan kembali pada Juni-Agustus 2020. Terutama untuk kuliah praktikum atau tugas praktek luar lapangan lainnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, beberapa PTS memberikan tunjangan khusus, yakni dana kuota selama sistem PJJ sebesar Rp50.000-Rp150.000. “Dana ini untuk membantu biaya internet mahasiswa agar tidak memberatkan selama proses belajar PJJ tersebut. Untuk menghindari bertemu langsung, sistim PJJ dapat digunakan menggunakan WhatsApp (WA) dan pesan singkat (SMS),” ungkapnya.

Ia mengakui, sistim PJJ tak lepas dari berbagai kendala, di antaranya biaya internet untuk online video conference (vicon), mahasiswa uang berasal dari berbagai daerah yang belum lancar sambungan internet nya, pasti akan mengalami kesulitan dalam mengikuti PJJ ini.

Selain itu, lanjutnya, belajar dengan sistim daring butuh penjelasan lebih mendetail dan motivasi yang berbeda dibandingkan kuliah tatap muka, persiapan kuliah daring juga berbeda dengan kuliah tatap muka, waktu dosen dalam menyiapkan materi juga membutuhkan waktu yang lebih banyak dan dosen gagap internet atau belumm pernah vicon akan kesulitan memberikan materi dan tugas secara daring kepada mahasiswa.

“Ini kendala-kendalanya dan semoga dapat diminimalisir. Apalagi, mulai kembali aktif kemungkinan pada Juni-Agustus. Hal ini berdekatan dengan ujian. Sehingga sistim daring secara online harus dikebut. Namun kuliah kita kan sudah berjalan selama 2 bulan. Pada Maret baru diterapkan sistim PJJ,” imbuhnya.

Sehingga, kata Prof Dian, ketika nanti masuk kembali dan sudah mulai belajar secara normal, maka mata kuliah yang tertinggal akan dikejar. “Mungkin akan diterapkan pertambahan waktunya, mungkin dengan sistim masuk setiap hari hingga sore hari. Atau bagaimanalah nanti penerapannya akan dipikirkan setelah masuk kuliah secara normal,” pungkasnya. (adz/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa warga yang menetap di Jalan Durung, Lingkungan 17, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, kecewa terhadap penolakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang mereka berikan kepada Kepling setempat, Bahri. Padahal, warga yang memberikan KK tersebut bertujuan ingin mendapatkan pembagian beras 5 kilo dari Pemko Medan karena terkena dampak sosial dari Covid-19.

Adalah M Yusuf, warga Jalan Durung, pada Jumat (3/4), mendatangi kediaman Kepling 17, Kelurahan Siderejo, Kecamatan Medan Tembung, bernama Bahri. “Jam 9 pagi saya ke rumah Kepling. Saya bawa fotocopy KK saya dan familiy saya. Tapi Bahri menolaknya.

Bahri bilang kalau kuota pembagian beras sudah habis. Saya disuruh ke Dinas Sosial. Waktu itu saya memohon sama Bahri agar dibantu karena kalau saya ke Kantor Dinas Sosial saat jauh. Tapi Bahri malah bilang gak bisa Bantu dan saya diarahkan ke Dinas Sosial,” kata M Yusuf, penarik becak motor ini dan juga bukan penerima PKH.

Nasib malang ini tak hanya dialami M Yusuf saja, beberapa warga Lingkungan 17 juga mengalaminya. “Kami tak mendengar ada bantuan beras 5 Kg karena tak ada sosialisasi dari Kepling kami. Malah saya sakit hati mendengar kalau keluarga dan sanak famili Kepling kami yang duluan diselamat. Justru kami dengar sendiri dari saudara-saudara kepling kalau mereka semua dapat bantuan beras. Tolonglah pak Luruh, pak Camat, ganti saja Keplingnya,” ujar ibu rumah tangga yang tinggal di Lingkungan 17 ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis menegaskan, pihaknya tidak pernah membatasi kuota penerima bantuan beras tersebut selama masa tanggap darurat pandemi Covid-19 di Kota Medan masih berlangsung.

“Gak ada itu, mana ada dibatas-batasi kuota itu. Justru dibilang Pak Plt (Wali Kota), bagi yang sudah mendapatkan pun, kalau habis berasnya di rumah dan tak mampu membeli beras, maka akan dibantu lagi dengan melapor kepada Kepling.

Apalagi mereka yang belum dapat bantuan beras, mana boleh Kepling menolak KK-nya! Selama mereka bukan penerima PKH dan mereka memang masyarakat yang terkena dampak sosial, maka mereka layak dibantu dan tak ada alasan Kepling menolaknya,” tegas Endar kepada Sumut Pos, Minggu (12/4) via selulernya.

Ditegaskan Endar, pihaknya akan melaporkan para oknum Kepling yang menolak warganya yang datang untuk menyerahkan KK tersebut. “Kalau ada Kepling seperti itu, laporkan saja, biar nanti saya sampaikan ke Camatnya. Mereka yang ditolak Kepling itu bisa ke kantor Dinas Sosial untuk kami data. Dinas Sosial selalu siap menerima warga miskin yang belum kebagian beras,” tegasnya lagi.

Sayangnya, saat Sumut Pos mengkonfirmasi Kepala Lingkungan 17, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung lewat sambungan telepon, Bahri tidak berkenan mengangkat sambungan telepon tersebut. Begitu juga saat dikonfirmaai via chat Whatsapp, pesan singkat hanya dibaca, namun tidak dibalas.

Dikonfirmasi soal penolakan KK warga yang dilakukan salah satu Keplingnya, Camat Medan Tembung, Ahmad Barli Mulia Nasution mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui hal itu.”Saya tak tahu hal itu. Jadi saya belum bisa berkomentar sebelum saya cek, segera saya cek,” jawab Ahmad Barli Mulia, Minggu (12/4).

Ahmad Barli Mulia mengatakan, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan beras akan mendapatkan bantuan Pemko Medan tersebut pada pembagian berikutnya.

“Memang belum semua yang dapat, tapi masih ada susulan, akan kita cek. Nanti kita segera data lagi nama-nama masyarakat yang belum menerima, kalau memang memenuhi kriteria kita usahakan agar segera mendapatkannya, tapi menungggu giliran,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala sangat menyayangkan sikap oknum Kepling yang menolak warga yang membutuhkan beras bantuan tersebut dengan alasan habisnya kuota bantuan beras.

“Saya yang memimpin rapat dengan Komisi II dan Dinas Sosial di Kantor Dinas Sosial tempo hari. Tegas dikatakan, tidak ada batas kuota, bahkan kami di DPRD siap menganggarkan hingga Rp100 Miliar hanya untuk membeli beras. Jadi kenapa masih ada oknum kepling yang berani menolak data warga yang membutuhkan beras dengan alasan kuota habis,” tegas Rajuddin.

Rajuddin mengatakan, Pemko Medan dalam hal ini Camat dan Lurah harus mengevaluasi para Keplingnya yang kedapatan menolak KK warga untuk bisa menerima bantuan beras tersebut.

“Oknum Kepling itu harus ditegur keras. Kepling itu sudah mengambil keputusan secara sepihak, maka harus segera dievaluasi oleh Lurah dan Camatnya. Kalau tidak di evaluasi, maka Lurah dan Camatnya lah yang harus di evaluasi oleh Pemko Medan karena tidak mampu menindak tegas oknum Keplingnya. Saya bilang oknum kepling itu sudah keterlaluan, ini kondisinya darurat, kenapa masih ada yang seperti itu,” tegas Rajuddin.

Selain itu, lanjut Rajuddin, dirinya juga mengaku heran dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang seolah tidak melakukan sosialisasi apapun kepada para masyarakat hingga kepada tingkat lingkungan sebagai struktur pemerintah terbawah.

“Sampai detik ini saya tak ada melihat ada spanduk-spanduk yang mensosialisasikan beras bantuan ini kepada masyarakat. Mulai dari bagaimana cara mendapatkannya, apa-apa saja syaratnya dan sebagainya. Padahal itu hasil kesepakatan kita dengan mereka saat rapat, kemudian di Medsos Pemko pun tidak ada dijelaskan secara jelas,” kata dia.

Tak hanya itu, Politisi PKS ini juga mengatakan bahwa gugus tugas harus memberikan instruksi secara tegas kepada pihak pemerintah di lingkungan kecamatan hingga lingkungan bahwa bantuan beras itu masih akan berlangsung selama status tanggap darurat masih berlaku di Kota Medan.

“Ini agar masyarakat tahu, para Kepling juga tahu. Jangan ada masyarakat yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan itu tapi tidak mendapatkannya, jangan ada KKN dalam pendistribusiannya. Jangan Kepling menyelamatkan sanak familinya untuk dapat bantuan beras. Ini akan pasti akan ditindak tegas,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga Besar Yayasan Sosial Angsapura (Yasora) kembali melakukan Bakti Sosial (Baksos) dengan berbagi kepada masyarakat kurang mampu di tengah pandemi Covid-19. Sedikitnya 1 ton beras disalurkan kepada kurang lebih 100 Kepala Keluarga (KK) di Kawasan Perumnas Mandala dan sekitarnya, Kamis (9/4).

Bantuan beras tersebut secara simbolis diserahkan Sekretaris Pelaksana (Sekpel) Yasora Eddy Salim kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH MA di Terminal 70 Perumnas Mandala yang selanjutnya menyalurkan kepada warga masyarakat di Kawasan Perumnas Mandala dan sekitarnya.

Baksos Yasora tersebut turut disaksikan Koordinator Lapangan (Korlap) Jamaluddin Manik SE, Wakil Ketua DPP HBB Kardiaman Situngkir, Sekretaris Luhut Situmorang SH MA, Bendahara Vicarius Manurung dan Ketua Satgas Adi Purba.

Ketua Umum (Ketum) Yasora Tony Harsono mengatakan, bantuan kurang lebih 1 ton beras dari Keluarga Besar Yasora tersebut bersumber dari masyarakat Tionghoa yang selanjutnya kembali disalurkan kepada masyarakat.“Seperti kita ketahui wabah Covid-19 telah mengakibatkan ribuan karyawan di rumahkan, aktivitas warga terganggu yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan imbauan agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan bagi warga yang kurang beruntung, tentu akan berdampak sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ujar Tony Harsono.

Dia berharap bantuan yang diberikan Yasora di tengah pandemi Covid-19 kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul usai menerima bantuan 1 ton beras dari Keluarga Besar Yasora menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan di tengah Pandemi Covid-19 tersebut.

Bantuan tersebut menurut dia, sangat berarti bagi warga masyarakat yang menerimanya. Terlebih saat ini warga masyarakat mulai merasakan dampak yang ditimbulkan virus Corona. (rel)

tersebut, utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Sekali lagi kami atas nama DPP HBB menyampaikan terima kasih atas kepedulian sosial yang telah ditunjukkan Keluarga Besar Yasora, dengan menyalurn bantuan 1 ton beras. Semoga Keluarga Besar Yasora yang masih peduli dengan kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupanya, tetap jaya dan sukses dalam menjalankan roda organisasi Yasora,” ujar Lamsiang. (rel)