MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN UP3 Medan kembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Kota Medan selama sepekan, Sejak Sabtu (11/4) lalu hingga Kamis mendatang, (16/4).

Manager Bagian Jaringan PLN UP3 Medan, Henko Zuhriyadi mengatakan, pemeliharaan jaringan listrik dilakukan secara berkesinambungan agar jaringan listrik di Kota Medan kian andal.

“Listrik di Kota Medan harus andal. Makanya pemeliharaan jaringan dilakukan berkesinambungan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena pemeliharaan jaringan itu, kami terpaksa memadamkan listrik beberapa jam di wilayah yang masuk peta pemeliharaan,” ujar Henko.

Adapun pada hari ini, Selasa (14/4), pemadaman di wilayah yang tengah dilakukan pemeliharaan yakni, Jl. Veteran Jl. Sei Kera Jl. BULAN, Jl. Harmonika Baru, Jl. Pertamben, Jl. Bunga Teratai, Jl. Setia Budi, Komplek Tasbih, Komplek Griya Kenanga Asri, Jl. Puskesmas, Jl. BLK, Jl. Perwira, Jl. Elang, Jl. Aluminium, Gg. Resmi, Jl. Gatsu, Serba Setia,Jl. Binjai Kp Lalang, Psr V. Komplek cina, Psr V Cinta Damai, Psr III Cinta Damai, Psr I Cinta Damai,Gg. Harapan, Gatsu simpang Sei Sekambing, Komplek Tomang Elok, Jl. Raja Wali, Jl. Murai,Jl. Garuda, Kodam I BB, Jl. Cenderawasih.

Pada Rabu (15/4), wilayah pemadaman di SMAN. 15, Jl. Psr III Tapian Nauli, Jl. Psr I Tapian Nauli, Jl. Psr IV Tapian Nauli, Komplek Tasbih II Blok 3, Jl.STM Sebagian, Jl. Bajak I,Jl. Suka Cipta, JL.Sakti Lbs Sebagian,Jl.SM.Raja Sebagian, Jl. Air Bersih, Jl. Pelangi Sebagian, Jl. Turi Stadion Teladan,Jl. Stadion Teladan, Jl.Halat, Jl Saudara, Jl Pulau Harapan, Jl Sempurna, Jl Santun, Stadion Teladan, Polsek Medan Kota dan Ramayana SM Raja.

Sementara pada Kamis (16/4), wilayah padam di Jl. Polonia Jl. Mongosidi Jl.Starban Jl. Karya bersama, Jl.Karya 2, Jl. Karya Setuju, Jl. T Amir Hamzah, Jl. Gereja, Jl. Meranti, Jl. Sekip, Jl. H. Adam Malik dekat rel.

Sebelumnya, pada Sabtu lalu (11/4), sudah dilakukan pemeliharaan jaringan dengan lokasi pama listrik di Jl. Sei Asahan, Jl. Setia Budi, Jl. Murni, Jl. Karyawan, Jl. Karya Baru, Jl. Mesjid, Jl. Sei Silau, Jl. Mustafa Raya.

Kemudian Senin lalu (13/4), juga dilakukan pemeliharaan dengan lokasi padam listrik di Karya Wisata Ujung. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba imbau masyarakat agar menghentikan aksi penolakan jenazah Covid-19, karena hal itu tidak perlu dilakukan. Masyarakat hanya cukup menjaga jarak aman dengan ambulan dan tidak kontak langsung dengan petugas ambulan agar tidak tertular.

“Berbagai imbauan dari pemerintah sudah dikeluarkan terkait jenazah Covid-19. Jadi masyarakat hanya perlu menjaga jarak saja bukan menolak jenazah,” kata Mangapul Purba, Senin (13/4).

Selain itu mangapul juga mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan edukasi yang konkrit ke tingkat akar rumput agar di fahami oleh orang awam. “Jangan sampai penolakan jenazah menimbulkan kerawanan sosial baru di tengah Pandemi Covid-19,” ujar Mangapul.

Seperti diketahui, penolakan jenazah Covid-19 akhir-akhir ini marak terjadi di mana-mana dengan alasan jenazah dapat menularkan virus corona, padahal sesungguhnya ketakutan tersebut tidak tepat dan hanya akan menjadi problem sosial baru di tengah-tengah masyarakat.

Dilansir dari berbagai sumber, penularan Covid-19 memang bisa melalui droplet yang mucrat melalui batuk dan bersin dan tentu jenazah sudah tidak bisa batuk dan bersin. Jadi sudah tidak ada droplet mucrat sebagai media penularan, tentunya sudah aman.

Yang kedua, harus dipahami bahwa virus Corona tidak bisa loncat sendiri dan hanya bisa menular lewat kontak langsung. Selama tidak menyentuh jenazah, berarti aman. Ketiga, perlu diketahui virus tidak bisa terbang meski virus memang bisa menempel di benda mati, asalkan tidak menyentuh langsung ambulance atau salaman dengan petugas, berarti juga aman.

“Aksi menolak jenazah tidak perlu dilakukan yang perlu dilakukan adalah waspada dengan menjaga jarak aman. Selain itu, ketakutan berlebihan malah akan membuat imun tubuh kita menurun dan malah berbahaya,” pungkas Mangapul yang juga Wakil Ketua Bidang Pemilu DPD PDI Perjuangan Sumut.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi penggalangan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga medis terus dilakukan berbagai pihak. Donasi APD berupa coverall, face shield, cover shoes, masker, sarung tangan, hand sanitizer, susu dan minuman kesehatan tersebut diberikan Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Medan bekerja sama dengan Hisfarma Sumut ke berbagai rumah sakit rujukan di Medan terutama yang merawat pasien virus corona atau Covid-19.

“Terimakasih kepada para donatur khususnya komunitas Muslimah Preneur Sumut, alumni Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dan para donatur (hamba Allah SWT yang namanya tidak ingin disebutkan). Semoga bantuan APD ini bermanfaat. Barakallah,” kata Ketua PC IAI Medan, Hari Ronaldo Tanjung didampingi Embun Suci Nasution kepada wartawan, Sabtu (11/4).

Kegiatan ini merupakan bantuan donasi tahap II yang disalurkan ke tujuh RS yakni Martha Friska Jalan Multatuli, RS Bhayangkara, RS Methodist, RS Bunda Thamrin, RS Putri Hijau, dan additional APD ke RSUP H Adam Malik dan RS Pirngadi Medan pada Kamis (9/4).

“Penyaluran donasi ini dalam rangka menjalankan amanat organisasi yang bertujuan membantu tenaga kesehatan khususnya teman sejawat apoteker dalam penanganan melawan wabah Covid-19. Dan Insyaallah akan disalurkan tahap III untuk RS prioritas yang menangani pasien Covid-19 dan beberapa puskesmas,” kata mereka kompak.

Adapun donasi APD perdana diserahkan IAI Medan dan Hisfama Sumut ke RSUP H Adam Malik Medan, RS USU, RS Pirngadi Medan, RS Haji Medan, RS GL Tobing, RS Sundari pada Senin (30/3) lalu.

Pihaknya merasa terpanggil melakukan aksi penggalangan ini, dikarenakan ketersediaan APD yang akan digunakan para tenaga medis untuk menangani pasien Covid-19

sangat minim. Terlebih antara jumlah ketersediaan APD dan pasien sudah tidak sesuai lagi.

“Karenanya kami berinisiatif memberikan bantuan APD yang dibutuhkan tersebut kepada jajaran tim medis rumah sakit yang menangani pasien Covid-19,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) ikut serta membantu Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 dengan mengedukasi masyarakat agar selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua YAFSI, Badriyah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan sinergitas YAFSI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini kita lakukan di Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas.

“Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan kepada YAFSI berupa 20 paket hyegine kits yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat rentan, khususnya pelaku industri rumahan yang terdampak COVID-19 yang ada di Kelurahan Amplas,” ujar Badriyah kepada wartawan, Sabtu (11/4) kemarin.

Badriyah mengungkapkan, selain membagikan hyegine kits, relawan YAFSI akan mendemokan cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Dengan begitu, para peserta didominasi kaum ibu-ibu bisa menjadi duta hidup bersih dan sehat untuk keluarganya sendiri.?

“Harapannya para penerima manfaat ini nanti memiliki kebiasaan baru dalam menjaga kebersihan. Dan juga bisa menjadi corong informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya bagaimana menjaga kebersihan yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Dinas PPPA Prov Sumut, Safita Ralfi mengungkapkan COVID-19 adalah musuh bersama dan melawannya harus bekerjasama dan bahu-membahu saling mengingatkan, dan saling membantu, sesuai anjuran pemerintah kalau keluar rumah harus pakai masker.

“Dengan ini kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu bersinergi dengan YAFSI melakukan penguatan ekonomi perempuan dengan membuat masker non medis dan membagikan masker kain ke pelaku Industri Rumahan,” ucap Safita.

Ia menambahkan memerangi corona bukan tugas dari Pemerintah. Melainkan ikut serta masyarakat melawan bersama virus yang mematikan tersebut. Sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran sampai titik nol.

“Masyarakat sekitar Kota Medan dan juga melakukan sosialisasi kesehatan bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar serta membagikan hygiene kits agar masyarakat dapat menjaga kesehatan dan terhindar dari virus Corona ini,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Legislatif mendorong anggaran proyek infrastruktur di Sumatera Utara segera dialihkan untuk percepatan penanganan virus corona atau Covid-19. Bahkan bila masih kurang, DPRD Sumut siap menggeser anggaran kunjungan kerja guna menanggulangi pandemi global tersebut.

“Kami mendorong Gubsu segera mengalokasikan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar-besarnya, karena kondisi Indonesia memasuki masa kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diakibatkan penyebaran Covid-19, tentu Pemerintah Provinsi Sumut membutuhkan anggaran cukup besar,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting didampingi para wakil ketua yakni, Salman Alfarisi, Harun Mustafa Nasution, Yasyir Ridho Loebis, dan Rahmansyah Sibarani kepada wartawan, Jumat (10/4).

Dukungan ini disampaikan DPRD Sumut usai rapat unsur pimpinan dewan menyikapi percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Sumut, Kamis (9/4).

Menurut Baskami, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona dapat dibenarkan dan pihaknya mendukung langkah Pemprovsu yang merealokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kepentingan penanggulangan pandemi tersebut sesuai kewenangan pemerintah yang diberikan.

Diakui pihaknya, anggaran penanggulangan Covid-19 sangat besar. Sebab, tidak hanya untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur medis, namun semua sektor yang terdampak seperti ekonomi maupun sosial masyarakat.

“Berapa banyak rakyat yang terdampak Covid-19 hilang penghasilan akibat kebijakan pemerintah tidak keluar rumah sebagai upaya melawan Covid-19. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan mengantisipasi kemungkinan hal-hal terburuk terjadi,” ujar Salman dan Harun Mustafa.

Rahmansyah Sibarani menambahkan, pihaknya juga mendesak Gubsu Edy Rahmayadi melakukan langkah penyelamatan sosial masyarakat terdampak corona dengan menggeser anggaran semua infrastruktur.

“Seluruh anggaran yang nomenklaturnya tidak mendesak agar ditunda lelangnya untuk sementara waktu. Bila perlu pos infrastruktur yang tidak penting agar dialihkan untuk percepatan penanggulangan Covid-19,” katanya.

Yasyir Ridho menekankan bahwa konsekuensi realokasi salah satunya tentu program pembangunan Sumut akan tertunda. “Kita harus siap menunda pembangunan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Sumut,” ujarnya.

DPRD Sumut berpandangan, realokasi anggaran juga bisa dimanfaatkan pada program-program penguatan daya beli masyarakat yang terdampak corona. Terutama, bagi yang kehilangan pendapatan akibat kebijakan social distancing, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat selama pandemi berlangsung. “Jika anggaran itu masih tidak cukup, DPRD Sumut siap nomenklatur anggaran kunker dewan dikurangi,” timpal Rahmansyah seraya minta Gubsu menyampaikan rincian penggunaan anggaran yang sudah disediakan agar dapat diketahui berapa yang dibutuhkan dan peruntukkan anggaran tersebut.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran senilai Rp501,3 miliar guna percepatan penanganan Covid-19. Anggaran yang diberikan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut tersebut, efektif berjalan mulai Senin (6/4).

“Per hari ini (Senin) sudah efektif. Inikan cuma recofusing anggaran saja. Hanya perlu peraturan gubernur penjabaran atas perubahan anggaran, dan cukup pemberitahuan saja ke DPRD,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Sinaga menjawab Sumut Pos.

Pergub penjabaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Sumut, ungkap dia, sudah diterbitkan sejak Jumat pekan lalu. Dimana anggaran yang telah dialokasikan senilai Rp501,3 miliar. Saat ditanya mengenai adanya usulan anggaran sekitar Rp800 miliar untuk hal itu, katanya nanti masuk ke gugus tugas dulu agar dilakukan verifikasi dan skala prioritas.

“Lalu dieksistensi oleh BPKP, dari sanalah dia baru alur bergulirnya dilanjutkan ke OPD fungsional. Itulah yang nanti meminta penyaluran dananya ke BPKAD. Jadi bukan langsung melainkan ke OPD fungsional. Namun gugus tugas juga menentukan, kesesuaian dan prioritas dari usulan-usulan tersebut,” katanya.

Mengenai anggaran yang akan dimanfaatkan tersebut, Ismael menerangkan ada tiga item. Pertama terkait bidang kesehatan, kegiatan tanggap darurat dan terakhir jaring pengaman sosial atau JPS akibat wabah ini.

“Kalau di kesehatan kan sudah jelas kebutuhannya, seperti persediaan APD bagi tenaga medis, peralatan pendukung rumah sakit rujukan dan kebutuhan terkait lainnya. Begitupun untuk tanggap daruratnya, apa-apa saja yang berhubungan dengan itu semuanya perlu disiapkan melalui anggaran ini. Lalu yang ketiga dan tak kalah penting, ialah jaring pengaman sosial,” kata pria yang juga menjabat Kadisdukcapil Sumut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil rakyat di DPRD Medan kembali mendesak PDAM Tirtanadi untuk memberikan kompensasi berupa penggratisan atau keringanan pembayaran tarif penggunaan air kepada para pelanggannya di Kota Medan selama pandemi Covid-19 di Kota Medan masih berlangsung.

Hal itu dinilai sangat layak dilakukan oleh PDAM Tirtanadi bila melihat besarnya dampak sosial yang dialami masyarakat Kota Medan saat ini akan adanya pandemi Covid-19.

“Kami tahu bahwa PDAM Tirtanadi itu BUMD-nya Provinsi (Sumut). Tetapi saya berbicara disini mewakili rakyat Kota Medan yang merupakan mayoritas pelanggan (PDAM) Tirtanadi. Tidak kah mereka melihat kalau saat ini masyarakat Kota Medan banyak yang sampai harus diberi bantuan beras oleh Pemko Medan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya,” ucap anggota DPRD Medan, Hendri Duin kepada Sumut Pos, Minggu (12/4).

Dikatakan politisi PDIP Medan itu, besarnya dampak sosial yang dirasakan masyarakat Kota Medan akibat Covid-19 membuat masyarakat begitu kesulitan dalam menunaikan beberapa kewajibannya yang biasa dilakukan setiap bulannya.

“Bayar tagihan listrik, air dan beberapa kewajiban lainnya mungkin banyak masyarakat yang tak mampu lagi membayarnya dalam kondisi ekonomi karena pandemi ini. Jangankan untuk membayar itu, untuk biaya hidup saja sudah begitu sulit dipenuhi,” ujar Hendri Duin.

Anggota Komisi III itu sekaligus menjelaskan bahwa ia bersama anggota Komisi III lainnya bahkan pernah mendatangi kantor PDAM Tirtanadi di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, kunjungan itu terkait buruknya pelayanan PDAM Tirtanadi kepada para pelanggannya di Kota Medan.

“Toleransi masyarakat kepada PDAM sudah terlalu besar selama ini, begitu banyaknya keluhan masyarakat atas pelayanan mereka. Saya pikir ini lah saatnya PDAM Tirtanadi memberikan toleransinya kepada para pelanggannya, dan akan sangat tepat bila toleransi itu diwujudkan dalam bentuk kompensasi berupa keringanan pembayaran tagihan dengan hanya membayar abodemen tanpa harus membayar tarif penggunaanya,” jelasnya.

Senada dengan Hendri, Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya mengatakan, PDAM Tirtanadi tidak boleh lama-lama dalam mengkaji kebijakan untuk memberikan kompensasi kepada para pelanggan disaat pandemi Covid-19 saat ini.

“Pemerintah pusat sudah memberikan kompensasi kepada para pelanggan PLN dengan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, padahal jumlah pelanggannya se-Indonesia. Selayaknya PDAM Tirtanadi juga bisa memberikan kompensasi kepada para pelanggannya yang hanya ada di Medan dan Deliserdang secepatnya, itu akan menjadi wujud dukungan Tirtanadi kepada kebijakan pemerintah pusat,” tegas Habib.

Habib juga meminta kepada PDAM Tirtanadi untuk memperlakukan kebijakan berupa kompensasi tersebut kepada para pelanggannya hingga status tanggap darurat pandemi Covid-19 berakhir di Kota Medan. (map/ila)