MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) mulai menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) bagi calon mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK), Minggu (12/4). Di tengah wabah corona virus disease (Covid-19) ini, UISU melaksanakan PMB bagi calon mahasiswa FK dengan dua alternatif, yakni online dan offline.

“Saat ini UISU mengadakan seleksi mahasiswa baru, khususnya untuk fakultas kedokteran secara online dan offline. Online, dikhususkan untuk calon mahasiswa yang ada di luar Kota Medan, sedangkan offline untuk calon mahasiswa di Kota Medan,” ungkap Dekan FK UISU, dr Indra Janis MKT.

Ujian yang diadakan ini, kata Dekan, merupakan gelombang pertama. Di mana, usai ujian online, peserta langsung akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pada Senin (13/4) akan melaksanakan ujian psikotes. “Sedangkan untuk ujian online, diadakan karena situasi Covid-19, maka UISU memfasilitasi ujian jarak jauh ini untuk mendukung program pemerintah dalam meminimalisir Covid-19,” terangnya.

Tak hanya offline, bagi calon mahasiswa yang mengikuti ujian online juga dipersyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan, tes buta warna, narkoba dan psikotes di daerah masing-masing. “Ujian ini hanya dikhususkan untuk FK UISU. Tahun ini FK UISU yang berakreditasi B menerima 150 orang untuk mahasiswa tahun ajaran 2020-2021,” jelasnya.

Untuk gelombang kedua, dirinya mengimbau calon mahasiswa untuk segera mendaftarkan diri melalui Link Pendaftaran UISU: PMB.uisu.ac.id atau melalui WA: 081263621919 dan Tribun online.

Secara terpisah, Rektor UISU DR Yanhar Jamaluddin MAP mengapresiasi calon mahasiswa yang telah memilih FK UISU sebagai tempat mereka menimba ilmu.

Mahasiswa Dapat Tunjangan Dana Kuota

Sementara itu, masih seputaran kampus, Sistim Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) belajar daring yang diberlakukan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara (Sumut) terhadap mahasiswa/i, sesuai peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) masih terus berlanjut.

Diperkirakan PJJ ini berlangsung hingga Juni-Agustus 2020. Hal ini dikarenakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara (LLDikti 1 Sumut) Sumut, Prof Dr Dian Armanto MPd MA MSc PhD menilai, sepanjang ini masih berlangsung baik dan lancar. Meskipun tidak terlepas dari berbagai kendala, sebab baru kali ini diterapkan.

Dijelaskannya, ada dua cara belajar yang digunakan PTS, yakni pemberian materi secara online atau daring, ditambah dengan tugas. Kemudian, perubahan waktu kuliah akan dijadwalkan kembali pada Juni-Agustus 2020. Terutama untuk kuliah praktikum atau tugas praktek luar lapangan lainnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, beberapa PTS memberikan tunjangan khusus, yakni dana kuota selama sistem PJJ sebesar Rp50.000-Rp150.000. “Dana ini untuk membantu biaya internet mahasiswa agar tidak memberatkan selama proses belajar PJJ tersebut. Untuk menghindari bertemu langsung, sistim PJJ dapat digunakan menggunakan WhatsApp (WA) dan pesan singkat (SMS),” ungkapnya.

Ia mengakui, sistim PJJ tak lepas dari berbagai kendala, di antaranya biaya internet untuk online video conference (vicon), mahasiswa uang berasal dari berbagai daerah yang belum lancar sambungan internet nya, pasti akan mengalami kesulitan dalam mengikuti PJJ ini.

Selain itu, lanjutnya, belajar dengan sistim daring butuh penjelasan lebih mendetail dan motivasi yang berbeda dibandingkan kuliah tatap muka, persiapan kuliah daring juga berbeda dengan kuliah tatap muka, waktu dosen dalam menyiapkan materi juga membutuhkan waktu yang lebih banyak dan dosen gagap internet atau belumm pernah vicon akan kesulitan memberikan materi dan tugas secara daring kepada mahasiswa.

“Ini kendala-kendalanya dan semoga dapat diminimalisir. Apalagi, mulai kembali aktif kemungkinan pada Juni-Agustus. Hal ini berdekatan dengan ujian. Sehingga sistim daring secara online harus dikebut. Namun kuliah kita kan sudah berjalan selama 2 bulan. Pada Maret baru diterapkan sistim PJJ,” imbuhnya.

Sehingga, kata Prof Dian, ketika nanti masuk kembali dan sudah mulai belajar secara normal, maka mata kuliah yang tertinggal akan dikejar. “Mungkin akan diterapkan pertambahan waktunya, mungkin dengan sistim masuk setiap hari hingga sore hari. Atau bagaimanalah nanti penerapannya akan dipikirkan setelah masuk kuliah secara normal,” pungkasnya. (adz/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa warga yang menetap di Jalan Durung, Lingkungan 17, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, kecewa terhadap penolakan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang mereka berikan kepada Kepling setempat, Bahri. Padahal, warga yang memberikan KK tersebut bertujuan ingin mendapatkan pembagian beras 5 kilo dari Pemko Medan karena terkena dampak sosial dari Covid-19.

Adalah M Yusuf, warga Jalan Durung, pada Jumat (3/4), mendatangi kediaman Kepling 17, Kelurahan Siderejo, Kecamatan Medan Tembung, bernama Bahri. “Jam 9 pagi saya ke rumah Kepling. Saya bawa fotocopy KK saya dan familiy saya. Tapi Bahri menolaknya.

Bahri bilang kalau kuota pembagian beras sudah habis. Saya disuruh ke Dinas Sosial. Waktu itu saya memohon sama Bahri agar dibantu karena kalau saya ke Kantor Dinas Sosial saat jauh. Tapi Bahri malah bilang gak bisa Bantu dan saya diarahkan ke Dinas Sosial,” kata M Yusuf, penarik becak motor ini dan juga bukan penerima PKH.

Nasib malang ini tak hanya dialami M Yusuf saja, beberapa warga Lingkungan 17 juga mengalaminya. “Kami tak mendengar ada bantuan beras 5 Kg karena tak ada sosialisasi dari Kepling kami. Malah saya sakit hati mendengar kalau keluarga dan sanak famili Kepling kami yang duluan diselamat. Justru kami dengar sendiri dari saudara-saudara kepling kalau mereka semua dapat bantuan beras. Tolonglah pak Luruh, pak Camat, ganti saja Keplingnya,” ujar ibu rumah tangga yang tinggal di Lingkungan 17 ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis menegaskan, pihaknya tidak pernah membatasi kuota penerima bantuan beras tersebut selama masa tanggap darurat pandemi Covid-19 di Kota Medan masih berlangsung.

“Gak ada itu, mana ada dibatas-batasi kuota itu. Justru dibilang Pak Plt (Wali Kota), bagi yang sudah mendapatkan pun, kalau habis berasnya di rumah dan tak mampu membeli beras, maka akan dibantu lagi dengan melapor kepada Kepling.

Apalagi mereka yang belum dapat bantuan beras, mana boleh Kepling menolak KK-nya! Selama mereka bukan penerima PKH dan mereka memang masyarakat yang terkena dampak sosial, maka mereka layak dibantu dan tak ada alasan Kepling menolaknya,” tegas Endar kepada Sumut Pos, Minggu (12/4) via selulernya.

Ditegaskan Endar, pihaknya akan melaporkan para oknum Kepling yang menolak warganya yang datang untuk menyerahkan KK tersebut. “Kalau ada Kepling seperti itu, laporkan saja, biar nanti saya sampaikan ke Camatnya. Mereka yang ditolak Kepling itu bisa ke kantor Dinas Sosial untuk kami data. Dinas Sosial selalu siap menerima warga miskin yang belum kebagian beras,” tegasnya lagi.

Sayangnya, saat Sumut Pos mengkonfirmasi Kepala Lingkungan 17, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung lewat sambungan telepon, Bahri tidak berkenan mengangkat sambungan telepon tersebut. Begitu juga saat dikonfirmaai via chat Whatsapp, pesan singkat hanya dibaca, namun tidak dibalas.

Dikonfirmasi soal penolakan KK warga yang dilakukan salah satu Keplingnya, Camat Medan Tembung, Ahmad Barli Mulia Nasution mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui hal itu.”Saya tak tahu hal itu. Jadi saya belum bisa berkomentar sebelum saya cek, segera saya cek,” jawab Ahmad Barli Mulia, Minggu (12/4).

Ahmad Barli Mulia mengatakan, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan beras akan mendapatkan bantuan Pemko Medan tersebut pada pembagian berikutnya.

“Memang belum semua yang dapat, tapi masih ada susulan, akan kita cek. Nanti kita segera data lagi nama-nama masyarakat yang belum menerima, kalau memang memenuhi kriteria kita usahakan agar segera mendapatkannya, tapi menungggu giliran,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala sangat menyayangkan sikap oknum Kepling yang menolak warga yang membutuhkan beras bantuan tersebut dengan alasan habisnya kuota bantuan beras.

“Saya yang memimpin rapat dengan Komisi II dan Dinas Sosial di Kantor Dinas Sosial tempo hari. Tegas dikatakan, tidak ada batas kuota, bahkan kami di DPRD siap menganggarkan hingga Rp100 Miliar hanya untuk membeli beras. Jadi kenapa masih ada oknum kepling yang berani menolak data warga yang membutuhkan beras dengan alasan kuota habis,” tegas Rajuddin.

Rajuddin mengatakan, Pemko Medan dalam hal ini Camat dan Lurah harus mengevaluasi para Keplingnya yang kedapatan menolak KK warga untuk bisa menerima bantuan beras tersebut.

“Oknum Kepling itu harus ditegur keras. Kepling itu sudah mengambil keputusan secara sepihak, maka harus segera dievaluasi oleh Lurah dan Camatnya. Kalau tidak di evaluasi, maka Lurah dan Camatnya lah yang harus di evaluasi oleh Pemko Medan karena tidak mampu menindak tegas oknum Keplingnya. Saya bilang oknum kepling itu sudah keterlaluan, ini kondisinya darurat, kenapa masih ada yang seperti itu,” tegas Rajuddin.

Selain itu, lanjut Rajuddin, dirinya juga mengaku heran dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang seolah tidak melakukan sosialisasi apapun kepada para masyarakat hingga kepada tingkat lingkungan sebagai struktur pemerintah terbawah.

“Sampai detik ini saya tak ada melihat ada spanduk-spanduk yang mensosialisasikan beras bantuan ini kepada masyarakat. Mulai dari bagaimana cara mendapatkannya, apa-apa saja syaratnya dan sebagainya. Padahal itu hasil kesepakatan kita dengan mereka saat rapat, kemudian di Medsos Pemko pun tidak ada dijelaskan secara jelas,” kata dia.

Tak hanya itu, Politisi PKS ini juga mengatakan bahwa gugus tugas harus memberikan instruksi secara tegas kepada pihak pemerintah di lingkungan kecamatan hingga lingkungan bahwa bantuan beras itu masih akan berlangsung selama status tanggap darurat masih berlaku di Kota Medan.

“Ini agar masyarakat tahu, para Kepling juga tahu. Jangan ada masyarakat yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan itu tapi tidak mendapatkannya, jangan ada KKN dalam pendistribusiannya. Jangan Kepling menyelamatkan sanak familinya untuk dapat bantuan beras. Ini akan pasti akan ditindak tegas,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga Besar Yayasan Sosial Angsapura (Yasora) kembali melakukan Bakti Sosial (Baksos) dengan berbagi kepada masyarakat kurang mampu di tengah pandemi Covid-19. Sedikitnya 1 ton beras disalurkan kepada kurang lebih 100 Kepala Keluarga (KK) di Kawasan Perumnas Mandala dan sekitarnya, Kamis (9/4).

Bantuan beras tersebut secara simbolis diserahkan Sekretaris Pelaksana (Sekpel) Yasora Eddy Salim kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul SH MA di Terminal 70 Perumnas Mandala yang selanjutnya menyalurkan kepada warga masyarakat di Kawasan Perumnas Mandala dan sekitarnya.

Baksos Yasora tersebut turut disaksikan Koordinator Lapangan (Korlap) Jamaluddin Manik SE, Wakil Ketua DPP HBB Kardiaman Situngkir, Sekretaris Luhut Situmorang SH MA, Bendahara Vicarius Manurung dan Ketua Satgas Adi Purba.

Ketua Umum (Ketum) Yasora Tony Harsono mengatakan, bantuan kurang lebih 1 ton beras dari Keluarga Besar Yasora tersebut bersumber dari masyarakat Tionghoa yang selanjutnya kembali disalurkan kepada masyarakat.“Seperti kita ketahui wabah Covid-19 telah mengakibatkan ribuan karyawan di rumahkan, aktivitas warga terganggu yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan imbauan agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan bagi warga yang kurang beruntung, tentu akan berdampak sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ujar Tony Harsono.

Dia berharap bantuan yang diberikan Yasora di tengah pandemi Covid-19 kali ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul usai menerima bantuan 1 ton beras dari Keluarga Besar Yasora menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan di tengah Pandemi Covid-19 tersebut.

Bantuan tersebut menurut dia, sangat berarti bagi warga masyarakat yang menerimanya. Terlebih saat ini warga masyarakat mulai merasakan dampak yang ditimbulkan virus Corona. (rel)

tersebut, utamanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Sekali lagi kami atas nama DPP HBB menyampaikan terima kasih atas kepedulian sosial yang telah ditunjukkan Keluarga Besar Yasora, dengan menyalurn bantuan 1 ton beras. Semoga Keluarga Besar Yasora yang masih peduli dengan kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupanya, tetap jaya dan sukses dalam menjalankan roda organisasi Yasora,” ujar Lamsiang. (rel)