NIAS, SUMUTPOS.CO – Pasar Rakyat Zuzundrao yang berada di tengah-tengah kebun dekat hutan, di Desa Zuzundrao, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat telantar. Sejak selesai dibangun pada tahun 2018 yang lalu, sampai saat ini belum juga difungsikan.

Tidak hanya itu, bangunan gedung yang terdiri dari 11 kios, 60 los, kamar mandi/toilet umum, dan pos penjagaan, anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nias Barat tahun 2018 sebesar Rp 1,1 miliar dikerjakan oleh CV Suani Siteholi, tampak tak terurus.

Kini sebagian pintu-pintu kiosnya sudah rusak. Plang nama roboh. Halaman dan sekeliling gedung sudah ditumbuhi rumput setinggi 1 meter.

Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Nias Barat, Famili Daeli mengaku pasar rakyat itu pernah diaktifkan pada pertengahan tahun 2019 yang lalu. Karena faktor keamanan para pedagang tidak mau lagi berjualan. Ironisnya yang melakukan keributan di lokasi pasar itu, tidak lain adalah kepala desa setempat alasan mabuk.

“Pasar itu pernah aktif pada tahun lalu, selama 1,5 bulan. Namun karena kepala desanya sering mabuk, lalu diusirnya para pedagang makanya mereka tidak berani jualan lagi,” kata Famili Daeli, didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pasar itu, Pance Warta Daely kepada Media ini di ruang kerja Kadis, Rabu (13/5).

Pengakuan Famili Daeli bertolakbelakang dengan pantauan media di lokasi. Tidak ada tanda-tanda pasar rakyat itu pernah terjadi transaksi jual beli sebagaimana layaknya pasar pada umumnya. Begitu pula pengakuan masyarakat setempat, sepengetahuan mereka belum pernah diaktifkan.

“Setahu saya belum pernah diaktifkan, kami juga tak tau. Tapi kalau menurut saya lokasinya kurang pas. Bagaimana ada pasar di tengah-tengah kebun, dekat hutan lagi. Apalagi jalan menuju pasar ini belum diaspal, masih jalan tanah, malaslah orang belanja kesini,” kata warga setempat yang namanya tidak mau disebutkan, kepada media ini di lokasi, Rabu (13/5).

Disinggung mengenai perencanaan awal dan kelayakan lokasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan pasar itu, Pance Warta Daely mengatakan sudah tepat. Sebab menurutnya tekstur tanahnya tidak longsor, tahan gempa, dan bebas dari banjir. “Kami pilih lokasi itu, karena kami lihat sudah sangat layak. Lokasinya tidak banjir, tidak longsor, dan tahan gempa,” katanya.

Di sisi lain, Pance menyebutkan lemahnya pengawasan terhadap fasilitas umum yang dibangun dinas Perindagkop Kabupaten Nias Barat, disebabkan Sumber daya Manusia (SDM) sangat terbatas. “Memang untuk pengawasan, SDM kami terbatas. Kami hanya dua orang mengawasi 8 kecamatan,” sebutnya.

Sementara itu, ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Nias Barat, Candra Arbi Bugis menyebutkan beberapa fasilitas umum yang sudah dibangun, namun pada akhirnya tak berfungsi disebabkan kesalahan perencanaan awal. “Banyak fasilitas umum yang dibangun beberapa dinas di wilayah Kabupaten Nias Barat, namun tak berfungsi. Kita duga, perencanaan awal,” sebutnya.

Ia pun berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak selalu berpedoman pada MOU yang telah dibuat dengan pemerintah daerah yang ada dikepulauan Nias.

“APH harusnya tanggap dan mampu mengungkap setiap laporan masyarakat yang patut diduga ada unsur kerugian keuangan Negara. Sebab pada dasarnya pembangunan itu dilaksanakan dan difungsikan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan di lapangan bertolak belakang , dimana uang Negara terkesan dihambur-hamburkan dan tidak bermanfaat,” pungkasnya. (adl/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kantor Pos Sidikalang Kabupaten Dairi sudah menyalurkan dana bantuan sosial tunai (BST) penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahap I. Kantor Pos merupakan instansi ditunjuk pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Kepala Kantor Pos Sidikalang, Holong B Samosir kepada wartawan, Jumat (15/5) memgatakan, Kantor Pos Sidikalang menyalurkan kepada 5.061 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 5 kecamatan yakni kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan, Berampu serta Siempat Nempu Hulu di 50 desa dan kelurahan.

Penyaluran akan berlangsung selama 11 hari sejak, 11-25 Mei 2020 mendatang. Sejauh ini lanjut Holong, tidak ada kendala dalam penyaluran. Holong menyebut, yang berhak mengambil BST bilanama sipenerima berhalangan, bisa diambil salahsatu yang tertera di KK. Sarat pengambilan membawa fotokopi KK dan menunjukkan KTP asli penerima atau yang mewakili.

Begitu menangdatangani nominatif, data langsung link ke Kementerian Sosial. Jika berhalangan sesuai hari H ditentukan, bisa diambil besoknya. Dan jika berhalangan di tahap 1 bisa mengambil di tahap 2. Begitu juga jika berhalangan ditahap 1 dan 2 bisa sekaligus mengambil di tahap 3,” ujarnya.

Dari 50 desa/kelurahan, jumlah penerima BST yang paling banyak yakni warga di Desa Parbulua VI Kecamatan Parbuluan sebanyak 740 KK. Dan penerima paling sedikit yakni warga di Desa Banjar Toba Kecamatan Berampu sebanyak 22 KK disusul Desa Lae Hole kecamatan Parbuluan 1 sebanyak 23 KK.

Besaran BST yang diterima warga Rp600 per-KK selama tiga bulan.

Holong mengatakan, penyaluran ini sebenarnya sudah molor. Penyaluran tahap 1 direncanakan bulan puasa, tahap 2 sebelum lebaran dan tahap 3 sebelum tahun ajaran baru.

“Saya mengapresiasi Polres dan TNI yang memberikan pengaman penyaluran BST covid-19,” tutur Holong B Samosir.

Kapolsek Sidikalang Kepolisian Resor Dairi, AKP Jokner Malau kepada wartawan mengatakan, selama melakukan pengamanan penyaluran dana Covid-19 hingga hari ke 5, Jumat (15/5) berjalan lancar. Tidak ada ditemukan kendala berarti dan sesuai jumlah penerima. (rud/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – BELASAN ibu-ibu warga Dusun Kuta Delleng, Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi menggeruduk kantor kepala desa (Kades) mereka, Jumat (15/5). Mereka menuntut kejelasan pembagian dana bantuan pemerintah untuk rakyat miskin terdampak pandemi Covid-19.

Menurut para ibu ini, pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos baru-baru ini di desa mereka tidak merata.

Mereka menuding, Kades Sungai Raya tidak transparan. “Enggak jelas penyaluran BST ini. Pilih-pilih, banyak yang enggak terdaftar. Entah kapan pun pendataannya itu, kami enggak tahu,” seru Ayu Pandiangan, salah satu ibu.

Adu mulut antara ibu-ibu dan petugas pemerintah desa terjadi di dalam kantor desa. Para ibu mencecari petugas dengan pertanyaan, mulai dari kapan proses pendataan BST dilakukan, hingga kriteria warga yang berhak mendapat BST.

Mereka cemburu karena tak dimasukkan ke dalam data warga penerima bantuan. “Kami juga terdampak Corona, kenapa kami enggak dapat,” ujar Marlina Gulö, ibu-ibu lainnya.

Wartawan sempat mendatangi Dusun Kuta Delleng usai kejadian itu. Sejumlah warga yang ditemui pun mengakui bahwa penyaluran BST di desa mereka tidak merata.

“Pernah aku didata, tetapi enggak jelas. Padahal, aku enggak dapat PKH dan BPNT. Enggak tahu lagi mau mengadu ke mana,” ujar Rahman Malau (44).

Warga juga mengeluhkan sikap pemerintah desa mereka, yang kurang menyosialisasikan perihal macam-macam bantuan ini. “Pernah kami bilang sama kades. Katanya, pasti dapat. Namun, sampai sekarang enggak ada,” ujar Jurhanudin Maha (45), warga Kuta Delleng lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Sungai Raya, Limson Simbolon mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan kepada warga bahwa BST disalurkan oleh Dinas Sosial melalui Kantor Pos. “Sudah kita terangkan bahwa BST itu bukan kita. Pendataan dilakukan oleh TKSK.

Namun, mereka bersikeras ingin mendapat juga,” ujar Limson yang ditemui wertawan an usai menghadapi ibu-ibu yang protes. (tm/bbs/azw)

Menurut Limson, pihaknya sudah maksimal melakukan sosialisasi terkait macam-macam bantuan ini.

“Sosialisasi kita lakukan lewat kadus dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita terkendala untuk mengumpulkan orang banyak pada saat pandemi ini,” ujar Limson.

Limson menambahkan, BLT Dana Desa masih belum bisa disalurkan lantaran Dana Desa Sungai Raya belum turun. Walau begitu, lanjut Limson, warga-warga calon penerima BLT Dana Desa sudah selesai didata.

“Jumlah penduduk Desa Sungai Raya ada 460 KK atau 2.966 jiwa. Pendataan BLT sudah selesai kita lakukan, ada sebanyak 140 KK yang bakal menerima.

Sebagai informasi, Dana Desa Sungai Raya tahun ini Rp841 juta lebih,” pungkas Limson. (bbs/azw)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu, AKBP Agus Darojat memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasatres Narkoba dan empat Kapolsek di jajaran Polres Labuhanbatu, Jumat (15/5) di aula Parama Satwika, Mapolres Labuhanbatu.

Upacara sertijab dilakukan dengan menerapkan Protokoler Kesehatan penanganan Pandemi Covid-19.

Kepada pejabat yang baru, Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat menekankan secara khusus kepada Kapolsek diwilayah hukum Polres Labuhanbatu yang berbatasan dengan provinsi lain dan perairan Selat Malaka.

Kapolres juga mengimbau untuk bersinergi kepada instansi lainnya, dalam hal memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mencegah masyarakat untuk mudik, dan mengantisipasi kedatangan para TKI dari Malaysia melalui jalur laut.

Kapolres Agus juga meminta masyarakat agar tetap menaati anjuran Pemerintah dengan menerapkan Protokoler Kesehatan dan Sosial Distancing.

Kasat Resnarkoba, AKP I Kadek Hery Cahyadi digantikan AKP Martualesi Sitepu. Sedangkan Kapolsek Torgamba AKP Mulyadi digantikan AKP Firdaus Kemit. Kapolsek Marbau AKP Yusril Irwanto digantikan AKP Jhonny Pasaribu. Kapolsek Aek Natas AKP Jhonny Pasaribu digantikan AKP Parluhutan Panjaitan. Dan, Kapolsek Panai Tengah AKP Rudi Hartono Lapian digantikan Iptu Hendri Abdon. (fdh/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi OPD memberikan bantuan kepada bilal mayit, penggali kubur dan anak yatim se-Kota Tebingtinggi yang dilaksanakan di Mesjid Nurul Huda, Jalan Bukit Bundar Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat (15/5).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebingtinggi berharap masyarakat kota Tebingtinggi untuk tetap tinggal di rumah, bila tidak terlalu penting.

Umar Zunaidi menambahkan, saat ini masyarakat mengalami trauma dan takut ke rumah sakit untuk berobat. “Kalau sakit berobatlah ke rumah sakit, jangan takut tertuduh sakit virus Corona,”imbuhnya.

Wali Kota juga meminta agar masyarakat yang beraktitas di luar rumah selalu menggunakan masker, jaga jarak dan sosial distancing.

“Saat ini pemerintah pusat kondisi sulit uang dalam penerimaan negara, maka anggaran APBD Tebingtinggi tahun ini di potong 25 persen oleh Pemerintah Pusat,”ungkap Umar Zunaidi.

Pengurus BKM Masjid Nurul Huda, H Syaiful Azhar mengucapkan terimakasih atas bantuan tali asih kepada penggali kubur, Bilal mayit dan anak yatim se-Kota Tebingtinggi.

Syaiful Azhar berharap wabah Covid -19 supaya cepat berakhir, agar masyarakat Kota Tebingtinggi dan Indonesia khusunya dapat beraktivitas seperti biasa kembali.

Tampak hadir anggota DPRD dari Partai Nasdem Abdul Rahman, Kabag Kesra Syahbana, Camat Rambutan Marwansyah Harahap dan Lurah Lalang Hadi Supeno. (ian/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Anggota DPR RI Komisi VI Lamhot Sinaga bekerjasama dengan Satgas Covid-19 BUMN se-Sumatera Utara, menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD) ke Dinas Kesehatan dan RSUD Rantauprapat Pemkab Labuhanbatu, Kamis (14/5).

Penyerahan APD yang berlangsung di aula Kantor Dinas Kesehatan itu, diwakili Kepala Badan Perencanaan Daerah Hobol Z Rangkuti dan Kepala Jasaraharja Kabupaten Labuhanbatu Hendrik, kemudian, diterima langsung oleh Dirut RSUD Syafril Harahap dan Kadis Kesehatan Kamal Ilham.

Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe diwakili Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Atia Muktar Hasibuan mengucapkan terimakasih. Diungkapkan Atia, bantuan tersebut sangatlah bermanfaat bagi pelayanan kesehatan di Labuhanbatu.

Hobol Z Rangkuti menjelaskan, penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Lamhot Sinaga dan BUMN, untuk kondisi kesehatan yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kamal Ilham SKM menyebutkan, bantuan yang diterima oleh Dinkes terbilang lengkap, dan diharapkan mampu menjadi penyemangat seluruh tenaga medis didalam memberikan pelayanan kesehatan.

“Kepada setiap Puskesmas yang menerima bantuan ini, saya harap untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, jaga dan gunakanlah sebaik mungkin,” ujar Kamal Ilham.

Di lokasi yang sama, Satgas Covid-19 BUMN diwakili Kepala Jasaraharja Rantauprapat Hendrik mengharapkan, semoga bantuan APD dapat membantu tenaga medis, sebab, mereka adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

Adapun bentuk bantuan yang diterima RSUD yakni, 10 set APD berupa masker, baju cover all, kacamata google, hair set, sarung tangan). Kemudian 10 Pcs APD disposable, 10 box masker medik, dan 10 pasang sepatu medik. Selanjutnya untuk Dinkes, yaitu, 90 set APD, 30 botol sanitizer, 2 wastafel, 2.000 masker kain, serta 30 box masker medik. (fdh/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Enam perangkat Desa Sosortolong Sihite III, Kecamatan Dolok Sanggul, yang pelantikannya menuai aksi protes, dibatalkan oleh Dinas Pemerintah Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pembatalan enam perangkat Desa Sosortolong Sihite III tersebut, berdasarkan hasil rapat Dinas PMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Komisi A DPRD setempat, dan Kepala Desa Sosortolong Sihite III, Maruba Sihite, Jumat (15/4) di kantor Dinas PMDP2A, Jalan Letkol PH Purba KM III Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul.

Kepala Dinas PMDP2A melalui Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintah Desa, Jerry Silitonga kepada sejumlah wartawan usai rapat, mengatakan bahwa pembatalan pelantikan enam perangkat desa tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku pada Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dimana, kata Jerry, kepala desa melantik sebanyak 6 perangkat desa, bukan sesuai rekomendasi persetujuan pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa dari Camat Dolok Sanggul Kartini Sinambela, pada 6 April 2020.

Dengan tidak mengangkat Sister A Simamora sebagai peringkat pertama dengan nilai 67 dengan jabatan Kaur Umum dan Perencanaan. Sebaliknya, mengangkat Tiar M Marbun sebagai peringkat kedua dari Sister.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya membatalkan pelantikan yang dilaksanakan pada Kamis (14/5)tersebut.

Dan selanjutnya, kepala desa harus legowo untuk membatalkan dan melantik enam orang perangkat desa sesuai rekomendasi oleh Camat.

“Jika kepala desa tidak mau, kita akan bertindak dan melaporkan ke Bupati,” tegas Jerry.

Hal serupa juga disampaikan, Ketua Komisi A Bresman Sianturi didampingi Jamanat Sihite dan Sanggul Rosdiana Manalu, di kantor DPRD Humbang Hasundutan Jalan Kompleks Perkantoran Tano Tubu, Desa Pasaribu, Dolok Sanggul.

Bresman menegaskan, Kepala Desa Sosortolong Sihite III Kecamatan Dolok Sanggul telah salah mengangkat enam perangkat desa, bukan sesuai rekomendasi persetujuan Camat Dolok Sanggul.

“Jadi kepala desa harus legowo dengan keputusan bersama tadi. Kepala Desa harus mengikuti surat Camat tanpa ada lagi jawaban. Kades sudah salah melantik, karena tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, Kepala Desa tidak dapat membantah maupun ruang untuk tidak membatalkan pelantikan pada Kamis (14/5) 2020 kemarin.

Sebab, menurut dia, pelantikan itu tidak sesuai aturan yang berlaku, semisal rekomendasi persetujuan pengangkatan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dari Kecamatan Dolok Sanggul.

“Jadi tidak ada satu lobang jarum pun peluang kepala desa untuk melantik keenam perangkat desa kemarin,” tegas Bresman diamini Jamanat.

Walaupun demikian , pihaknya tetap berharap kepada Kepala Desa Sosortolong Sihite III untuk legowo menerima keputusan bersama.

“ Kami akan mengawasi ini , jika tidak diindahkan, maka akan kita surati Bupati untuk menindaklanjuti,” imbuhnya.

Disinggung, terkait ada membawa-bawa nama DPRD hingga pelantikan dilakukan, Bresman membantah ada membackup.

Menurut dia, bahwa cerita itu bukan seperti berkembang di masyarakat adanya rekomendasi DPRD yang menyetujui pelaksanaan pelantikan setelah dilakukan klarifikasi kepada Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumbangaol.

Sebaliknya, kata dia, Ketua DPRD meminta kepada masyarakat Desa Sosortolong Sihite III didampingi Kepala Desa Sosortolong Sihite III, Maruba Sihite, Camat Dolok Sanggul, pada 10 Mei 2020 untuk memediasikan persoalan tersebut.

“Itu saja dilakukan mediasi, bukan ada persetujuan. Mereka datang audensi ke Ketua DPRD,” ujar Bresman.

Disinggung, kenapa tidak dilibatkan, Komisi A sebagai bidang yang menangani, dia menjelaskan hal itulah yang sempat membuat dirinya terkejut ketika mendengar ada membawa-bawa nama DPRD.

“ Inilah yang membuat saya sempat terkejut membaca berita di media ada membawa nama DPRD, begitu saya baca langsung saya datangi Ketua DPRD untuk klarifikasi, ternyata tidak ada persetujuan hanya mediasi dan kemudian mereka datang audiensi,” ungkap Bresman.

Diberitakan sebelumnya, pelantikan perangkat Desa Sosortolong Sihite III Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara , Kamis (14/5) yang digelar di balai desa ini sekitar pukul 12.15 WIB diwarnai aksi protes.

Aksi protes ini viral di media sosial, setelah diunggah oleh akun facebook @Astrid S’mora melalui videonya.

Dalam video tersebut, Astrid bersama kedua orangtuanya masuk dan berteriak untuk meghentikan pelantikan tersebut.(des/han)