28 C
Medan
Monday, January 12, 2026
Home Blog Page 4329

FIFGROUP Salurkan lebih dari 75.000 Paket Sembako

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Manajemen PT Federal International Finance (FIFGROUP) yangmerupakanbagian dari Astra Financial dan juga salah satu anakperusahaan PT Astra International Tbk,menyadari luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),telah berdampak pada setiap sisi kehidupan manusia, khususnya masyarakat Indonesia, baik itu dampak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perseroan ingin berbuat sesuatu untuk membantu masyarakat.

Dalam upaya untuk membantu meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat, perusahaan menyalurkan dana sosial syariah FIFGROUP dalam bentuk paket sembako yang ditujukan untuk masyarakat di lingkungan sekitar kantor pusat dan cabang di seluruh Indonesia yang mencapai 620 titik. Program ini diawali dengan acara simbolis serah terima paket sembako yang dilaksanakan pada Selasa 07 April 2020 bertempat di Menara FIF, Jakarta Selatan.

CEO FIFGROUP, Margono Tanuwijaya, menyatakan bahwa perusahaan sangat merasakan kondisi yang terjadi saat ini, setelah Rabu 11 Maret 2020 dimana Covid-19 dinyatakan sebagai global pandemic oleh World Health Organization (WHO) di dunia hingga sekarang berkembang dan meluas di Indonesia. “Kami sangat merasakan kondisi masyarakat saat ini akibat meluasnya Covid-19. Sebagian besar sektor ekonomi terdampak oleh kondisi ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat,” ujar Margono.

Sesuai dengan misinya, ingin terus menjadi perusahaan yang membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat,Margono Tanuwijaya menyatakan bahwa, FIFGROUP menyalurkan 75.510 paket sembako yang tersebar di 620 titik di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 45.300 paket untuk masyarakat sekitar kantor pusat dan cabang yang berasal dari dana sosial syariah FIFGROUP, serta 30.210 paket untuk karyawan yang berasal dari dana Koperasi FIFGROUP.

Jumlah tersebut setara dengan Rp 14.953.200.000, yang terdiri dari dana sosial syariah sebesar Rp 9.060.000.000 untuk masyarakat di sekitar cabang dan kantor pusat serta Rp 5.893.200.000 dari Koperasi FIFGROUP untuk karyawan.

“Kami sangat berharap, dengan bantuan ini dapat memberi penyemangat dan meringankan beban masyarakat di tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini. Kami sadar bahwa FIFGROUP merupakan salah satu perusahaan yang kesehariannya dekat dengan masyarakat dan sangat memaklumi kondisi sekarang. Oleh sebab itu, selain penyaluran paket sembako ini, FIFGROUP juga memberlakukan relaksasi kredit sesuai anjuran pemerintah untuk konsumen yang terdampak Covid-19,” tutur Margono.

620 Titik se-Indonesia

Total paket sembako dana sosial syariah yang disalurkan oleh FIFGROUP untuk area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebanyak 4.000paketdari 26 titik dari 620 titik di seluruh Indonesia.

Paket tersebut berisi:beras 5 kg, minyak goreng 2 ltr, mie instan, gula, teh, kopi, susu kental manis, serta roti kaleng. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini, tentu saja FIFGROUPdan setiap pihak yang terkait tetap menerapkan prosedur kesehatan untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat, dan mendukung anjuran pemerintah perihalsocial/physical distancing (jaga jarak).

Camat Kecamatan Cilandak,Mundari,mengatakan:“Saya menyampaikan terima kasih kepada FIFGROUP yang telah mau membantu memikirkan masyarakat yang berada di sekitar area kantor FIFGROUP. Dan saya yakin, bahwa apa yang diterima masyarakat ini sangat membantu meringankan beban masyarakat dalam kondisi yang berat ini.”

Untuk pendistribusian sembako ini, kata Mundari: “Kami juga sudah berkoordinasi dengan lurah setempat perihal teknis pelaksanaan penyaluran bantuan paket sembako ini ke warga yang sudah kami data, supaya tidak terjadi keramaian warga terkait anjuran pemerintah untuk jaga jarak”.(rel)

Tangani Virus Corona, Karo Butuh Rp27,5 M

RAPAT: Gubsu saat telekonferens dengan Pemkab Karo.
RAPAT: Gubsu saat telekonferens dengan Pemkab Karo.
RAPAT:  Gubsu saat telekonferens dengan Pemkab Karo.
RAPAT: Gubsu saat telekonferens dengan Pemkab Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan dalam penanganan virus corona (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Karo akan menyediakan anggaran sebesar Rp30,7 miliar. Sementara anggaran yang tersedia saat ini dari dana tak terduga APBD Karo Rp2 miliar.

“Saat ini Kabupaten Karo sedang recofusing anggaran dana penanganan Covid-19 sebesar Rp30, 7 miliar, dan dibutuhkan Rp27, 5 miliar. Sedangkan dana tak terduga dari APBD Karo sudah disiapkan Rp2 miliar,” kata Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam telekonferens dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Senin (6/4).

Terkelin Brahmana didampingi Sekda Karo Kamperas Terkelin Purba, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kepala Dinas Kesehatan Irna Safrina, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu, Kepala Dinas Kominfo Jonson Tarigan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karo Andreasta Tarigan, Kadis Kominfo Jonson Tarigan, melaporkan kondisi penanganan virus corona saat ini di Kabupaten Karo, terdapat 8 orang dalam pemantauan (ODP), sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) nihil. Bupati juga menyatakan telah melakukan pemantauan terhadap perjalanan 2.570 orang.

“ODP 8 orang, kemudian pasien dalam pengawasan nihil, sedangkan suspect juga nihil,” kata Terkelin. Bupati mengemukakan, kondisi RSUD Kabanjahe belum efektif dalam penanganan Covid-19 karena faktor lokasi dan peralatan.

“Izin saran Bapak Gubernur, di daerah Lau Simomo sekitar setengah jam dari Kabanjahe, ada lahan milik provinsi ratusan haktare, bila berkenan Bapak Gubsu, kiranya lokasi ini dapat ditinjau bersama agar dapat difungsikan dalam penanganan Covid-19,” kata Terkelin.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam telekonferensi dengan 33 bupati/wali kota, bahwa pandemik Covid-19 belum reda. “Kita masih berperang dan masih terus bertambah orang yang tertular Covid-19,” ujar Edy.

Gubsu menekankan dalam penanganan isu wabah Covid-19, agar kepala daerah memberikan anjuran untuk diketahui masyarakat bahwa Covid-19 belum reda, bila keluar rumah gunakan masker, tetap jaga jarak (phsyical distancing), hindari kerumunan, refocusing dan relokasi anggaran.

Untuk pelaksanaan refocusing dan relokasi anggaran disegerakan, mengingat dampak dari Covid-19. Selain itu, Gubsu menyatakan bagi rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, bila ada pasien terpapar, agar selalu bertanggung jawab.

“Apabila terjadi sesuatu terhadap saudara saudara kita, meninggal di rumah sakit rujukan tadi, maka saya tegaskan pihak rumah sakit harus bertanggung jawab berupa menyiapkan peti dan SOP (standar operasional prosedur) medis, lakukan pemakaman dengan baik. Semua ini tanggung jawab pemerintah daerah, tempat pasien terpapar Covid-19,” tegas Edy. Sementara itu, merespons saran Bupati Karo Terkelin Brahmana, Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan akan mengunjungi Kabupaten Karo dalam pekan ini.(deo/azw)

Agar Pencairan Dana BOS Cepat Rampung, Disdik Karo Minta Setoran ke Kasek

KARO, SUMUTPOS.CO – Banyak cara dilakukan untuk mengakali anggaran pendidikan. Khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalir ke sekolah-sekolah penerima program tersebut.

Di Kabupaten Karo, dana BOS untuk SD dan SMP juga disebut-sebut dikerjai oknum di Dinas Pendidikan Karo. Ada beberapa modus yang dipakai. Di antaranya mempercepat proses pencairan, uang administrasi, uang terima kasih dan lain sebagianya.

Informasi yang dihimpun kru koran ini dari sumber terpercaya di Dinas Pendidikan Karo, dengan modus-modus tersebut para kepala sekolah baik SD dan SMP dimintai sejumlah uang. Jumlahnya bervariasi untuk para kepala sekolah dasar diminta menyetor 10 persen dari jumlah dana BOS yang diterima.

Sedang untuk SMP diwajibkan menyetor 10-15 persen dari jumlah dana BOS yang diterima. Bahkan untuk melancarkan aksinya, oknum tersebut juga tak sungkan membawa bawa nama penguasa di Pemkab Karo.

“Modus seperti ini sudah lama terjadi. Pokoknya kepala sekolah wajib menyetor,” ungkap sumber di Dinas Pendidikan Karo yang minta namanya dirahasiakan. Setoran wajib para kepala sekolah ini telah berlangsung dari tahun 2018-2019.

Pengutipan ini terjadi tiap termin pencairan dana BOS. Jika dikalkulasikan, khusus untuk SD se-Karo saja, tiap termin pencairan dana BOS ada sekitar Rp300 juta yang disetorkan. “Satu termin untuk SD saja uang yang disetorkan ke kepala dinas (kadis) jumlahnya Rp300 juta. Sedang dalam setahun ada 4 termin pencairan. Ini masih SD, belum SMP,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Karo Dr Drs Eddi Surianta Surbakti MPd saat dikonfirmasi menyangkal pihaknya ada meminta setoran dari para kepala SD dan SMP. “Itu info bohong, sebab dana BOS langsung ditransfer dari Provinsi ke rekening sekolah tidak melalui kas kabupaten, apalagi Disdik,” tandasnya.

Ditanya uang tersebut dikutip langsung oleh oknum Kabid di dinas yang ia pimpin? Ditanya demikian, Eddi kembali berkilah bahwa dia sudah memerintahkan para kepala sekolah tidak memberikan uang apa pun.

“Saya sudah perintahkan untuk tidak memberikan apa pun ke pihak mana pun termasuk kalau ada oknum atau yg mengatasnamakan Dinas Pendidikan,” katanya.

Meski demikian, Eddi tak menampik jika bisa saja ada oknum yang meminta dan dikasih oleh kepala sekolah. “Bisa saja ada oknum tang meminta dan diberi. Saya sudah tegaskan agar para kepala sekolah tidak memberikan uang apa pun terkait dana Bos,” pungkasnya. (deo/azw)

Pembunuhan Hakim Jamaluddin, Anak Korban: Kalau Bisa Dihukum Mati!

SAKSI: Keny Akbari Jamal, anak sulung korban memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan hakim Jamaluddin, di PN Medan, Selasa (7/4). agusman/sumut pos
SAKSI: Keny Akbari Jamal, anak sulung korban memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan hakim Jamaluddin, di PN Medan, Selasa (7/4). agusman/sumut pos
SAKSI: Keny Akbari Jamal, anak sulung korban memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan hakim Jamaluddin, di PN Medan, Selasa (7/4). agusman/sumut pos
SAKSI: Keny Akbari Jamal, anak sulung korban memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan hakim Jamaluddin, di PN Medan, Selasa (7/4).
Agusman/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rasa sedih, kesal, dan benci diungkapkan anak sulung hakim Jamaluddin, dalam sidang lanjutan terdakwa Zuraida Hanum sebagai dalang pembunuhan sang hakim, di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (7/4). Keny Akbari Jamal yang hadir sebagai saksi, bahkan memohon kepada majelis hakim agar menghukum ketiga terdakwa seberat-beratnya.

“Saya mohon kepada majelis hakim, kalau bisa dihukum mati,” ucap Keny, sembari terisak-isak di hadapan hakim ketua Erintuah Damanik.

Keny dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Medan sebagai saksi, untuk mengungkap fakta kejadian sebelum dan sesudah Jamaluddin ditemukan tewas.

Membuka pertanyaan, hakim Erintuah awalnya menanyakan tentang kapan Hakim Jamaluddin tersebut ditemukan meninggal dunia.

“Saya tau dari Lurah, pada tanggal 29 November (2020) Yang Mulia. Katanya ayah saya terlibat kecelakaan, dengan bukti foto mobil jatuh ke dalam jurang nabrak kelapa sawit,” ungkap saksi Keny.

Saat dirinya dibawa ke RS Bhayangkara Medan, ia melihat ada kejanggalan dari wajah ayahnya tersebut. “Saya datang jam 7 malam. Saya lihat, di muka bagian hidung dan pipi sebelah kiri terdapat lebam, Yang Mulia,” katanya.

Selain itu, katanya, saat , ayahnya ditemukan mengenakan seragam olahraga bertuliskan PN Medan. Namun sang ayah tidak mengenakan dalaman.

“Apakah memang seperti itu biasanya,” tanya Erintuah lagi.

“Biasanya kalau lagi di rumah aja, selalu pakai dalaman,” jawab saksi.

Saksi Keny mengaku, baru mengetahui ayahnya meninggal akibat kehabisan napas lewat hasil otopsi rumah sakit. “Menurut dokter jam 1 dinihari sudah meninggal. Dibekap oleh Reza, Jepri, dan Zuraida di dalam kamar almarhum, Yang Mulia,” bebernya.

Saat ditanya hakim mengenai hubungan Jamaluddin dengan istrinya Zuraida (ibu tiri saksi), dijawab saksi, selama ini baik-baik saja. Namun setelah ibu tirinya ditetapkan sebagai tersangka, ia memberanikan diri menanyakan mengapa Zuraida tega membunuh Ayahnya.

“Zuraida bilang ia khilaf, gelap mata, dan menyebut dirinya binatang, Yang Mulia,” katanya.

Disinggung mengenai hubungan terdakwa Jepri dan Zuraida, saksi mengaku tidak tahu. Hanya saja, kata saksi lagi, ia mengenal Jepri karena anaknya dan anak Zuraida dan Jamaluddin (adik tiri saksi), sama-sama bersekolah di SD Harapan 3.

“Dua bulan sebelum kejadian, (Jefri) pernah datang ke rumah pas kumpul waktu penerimaan murid. Ada dua kali. Yang kedua di rumah juga, ngobrol main dam batu dengan Ayah saya. Saat itu saya baru pulang ke rumah,” bebernya.

Saat Jaksa Parada Situmorang memperlihatkan barangbukti berupa seragam olahraga dan kain sarung yang biasa dikenakan Jamaluddin, saksi Keny mengaku mengenalinya.

“Iya… itu milik Abu (Ayah). Seringan kalau di rumah pakai sarung. Biasanya almarhum mengambil sendiri pakaiannya. Saya lihat sendiri sebelum ke rumah sakit, almarhum mengambil pakaiannya sendiri,” ungkapnya.

Keny mengatakna, pernah bertanya kepada Zuraida mengenai CCTV di rumahnya mengapa dalam keadaan tidak hidup. “Bunda (Zuraida) bilang, sudah sebulan tidak hidup. Alasannya karena Abu (ayah) takut kalau ada orang yang datang ke rumah,” katanya.

Saat keterangan saksi dikonfrontir kepada terdakwa Jepri dan Reza, kedua terdakwa membenarkan. Tetapi terdakwa Zuraida Hanum membantah keterangan anak tirinya itu.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sidang hingga Jumat (17/4) depan, dengan agenda keterangan saksi.

Usai persidangan, Jaksa Parada Situmorang mengatakan, pihaknya menghadirkan anak korban sebagai saksi, untuk mengetahui lebih jelas proses kejadian. “Hari ini kita menghadirkan anak sulung korban sebagai pintu masuk untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Karena kerabat dekat lebih mengetahui seluk-beluk antara korban dan terdakwa,” tandasnya.

Mengutip surat dakwaan, bermula dari hubungan rumah tangga terdakwa Zuraida Hanum dengan korban, tidak akur dan rukun. Terdakwa mengaku sering memendam perasaan marah dan kecewa kepada korban. Ketidakharmonisan hubungan rumah tangga tersebut juga diceritakan terdakwa pada saksi Liber Junianto (sopir), di mana terdakwa mengatakan sudah lama memiliki niat untuk menghabisi korban karena kelakuan korban.

Jaksa melanjutkan, sekitar tahun 2018, terdakwa berkenalan dengan saksi Jefri Pratama (berkas terpisah). Karena pertemuan yang rutin dengan saksi Jefri, terdakwa Zuraida dengan saksi Jefri saling menyukai.

Sekitar bulan November 2019, terdakwa Zuraida menghubungi saksi Jefri dan mengajaknya bertemu di Everyday Cafe di Jalan Ringroad Medan. Di sana, terdakwa menceritakan masalah rumah tangganya. Menurut Zuriada, korban sering mengkhianati dirinya. Ia ingin mati saja karena sudah tidak sanggup hidup seperti itu.

Selanjutnya, Zuraida merancang pembunuhan suaminya dengan eksekutor Jefri. Untuk mengeksekusi, Jefri mengajak adik tirinya.

Perbuatan ketiga terdakwa diancam sebagaimana Pasal 340-338 KUHPidana dengan ancaman hukuman mati. (man)

Dampak Wabah Corona, Jadwal UTBK SBMPTN Diundur ke Juli

SKD CPNS: Pelamar CPNS formasi tahun 2019 di Lingkungan Pemkab Dairi saat mengikuti SKD bulan Februari 2020 lalu di Hotel Beristera Sitinjo.
SKD CPNS: Pelamar CPNS formasi tahun 2019 di Lingkungan Pemkab Dairi saat mengikuti SKD bulan Februari 2020 lalu di Hotel Beristera Sitinjo.
SKD CPNS: Pelamar CPNS formasi tahun 2019 di Lingkungan Pemkab Dairi saat mengikuti SKD bulan Februari 2020 lalu di Hotel Beristera Sitinjo.
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah diundur hingga dua kali, akhirnya Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020, diputuskan akan digelar Juli. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) melakukan pengunduran jadwal demi menekan penyebaran wabah Coronavirus Disease atau Covid-19 yang angkanya terus bertambah.

Perubahan jadwal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Tim Pelaksana LTMPT tertanggal 6 April 2020, yang ditandangi oleh Ketua LTMPT, Mohammad Nasih.

“Iya benar, ada perubahan jadwal,” ungkap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Runtung Sitepu kepada wartawan, Selasa (7/4). Dalam surat edaran itu disebutkan, perubahan jadwal memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan mewabahnya Covid-19, dan Surat Edaran Tim Pelaksana LTMPT tentang penundaan jadwal pelaksanaan UTBK 2020.

Dalam surat edaran itu terdapat 5 perubahan UTBK 2020n

yakni materi tes yang diujikan adalah Tes Potensi Skolastik (TPS). Setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari.

Pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan satu kali/bersamaan. Kemudian peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan Program Studi tujuan.

Adapun jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020 adalah sebagai berikut: Pendaftaran UTBK dan SBMPTN dijadwalkan 2–20 Juni 2020. Pelaksanaannya digelar 5-12 Juli 2020. Sedangkan pengumuman SBMPTN pada 25 Juli 2020.

Sebelumnya, LTMPT telah menjadwalkan pendaftaran UTBK tahap I mulai tanggal 30 Maret hingga 11 April 2020, dan pelaksanaan UTBK tanggal 20-26 April 2020.

Kemudian pendaftaran UTBK tahap II seharusnya digelar pada 14-16 April 2020. Sementara tesnya digelar pada 1-3 Mei 2020.

UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. UTBK terdiri atas Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang sesuai dengan kelompok ujian setiap peserta ujian.

Dalam pelaksanaannya, UTBK dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian TPS dan TKA Saintek (Matematika Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi); Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TPS dan TKA Soshum (Matematika Soshum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi); Kelompok Ujian Campuran (Saintek dan Soshum) dengan materi ujian TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum.

Biaya yang ditanggung oleh peserta UTBK adalah Rp200 ribu untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum; Rp300 ribu untuk kelompok ujian Campuran. (gus/net)

IDI: Saat Ini, Mutlak Pakai Masker

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemerintah mulai memberlakukan kebijakan ‘masker untuk semua’ per 5 April 2020 lalu. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19 yang kasusnya terus bertambah. Ketua Ikatann

Dokter Indonesia (IDI) Medan, dr Wijaya Juwarna Sp THT-KL, menjelaskan awalnya masker itu dipergunakan untuk orang yang sakit, khususnya penyakit flu, infeksi saluran pernafasan, dan infeksi paru. Penggunaan masker karena resiko penularan virus atau bakter melalui percikan droplet, ketika si pasien batuk ataupun bersin.

“Namun di tengah wabah Covid-10 sekarang ini, penggunaan masker dianjurkan juga bagi mereka yang sehat. Alasannya, mereka yang sakit masih banyak yang tidak memakai masker karena mungkin belum tahu, lupa, atau tidak peduli. Sehingga ada resiko tinggi bagi yang sehat jadi ikut terpapar. Apalagi saat ini korban dari virus corona terus meningkat,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa 7/4).

Kemudiàn, lanjut dr Wijaya, kebiasaan orang sehat menyentuh wajah, khususnya bagian mulut, hidung, dan mata, membuat penggunaan masker diwajibkan, untuk meminimalisir resiko terkena infeksi. Masker juga sebagai proteksi atau perlindungan, ketika mungkin saja infeksi melalui udara.

“Memang pemakaian masker yang berlama-lama, bisa mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Apalagi jika masker yang digunakan tanpa filter atau penyaring udara,” jelasnya.

Namun di saat harus memilih dari pilihan terburuk, ia menganjurkan masyarakat agar ramai-ramai memakai masker, mengingat resiko penularan virus corona jauh lebih besar jika tidak menggunakan masker. “Ini pilihan yang mutlak saat ini. Dalam kondisi darurat, orang yang sehat boleh mengenakan masker jenis apapun, sepanjang dijamin higienis atau bersih,” katanya.

Masker N-95 dan masker bedah, menurutnya, hanya untuk dokter dan tenaga medis di rumah sakit. Selain dari itu, boleh dipakai masyarakat. “Jadi intinya, silakan pakai masker apa saja, yang penting nyaman dipakai dan higienis. Boleh masker yang sekali pakai atau masker kain. Jika terjadi kesulitan bernafas, hindari keramaian dan buka sementara maskernya,” tukasnya.

Mengenai imbauan pemerintah agar masyarakat mengenakan masker, Khalijah, seorang pegawai di salahsatu rumah sakit swasta di Medan mengungkapkan, sangat setuju. Menurutnya, masker sebagai pelindung diri dari segala penyakit, termasuk virus corona.

“Kita tidak tahu siapa-siapa saja yang sudah terpapar corona, walau orang tersebut kita kenal. Hanya sebagai antisipasi saja kok. Masker jangan dijadikan beban. Itu saja,” ujarnya.

Berbeda dengan Khalijah, Edy Suyono, karyawan swasta di perusahaan garmen di Medan menuturkan, ia hanya menggunakan masker jika sedang berada di jalan raya mengendarai sepeda motor, saat bekerja, atau sedang berada di tengah-tengah keramaian.

“Jika berada di rumah atau bersama orang yang saya kenal, saya tidak pakai. Karena kalau terlalu lama menggunakan masker, saya sesak nafas,” katanya.

Ia juga mengaku, kerap salah mengerti pembicaraan dari lawan bicara karena pakai masker. Selain itu, wajahnya yang tertutup masker menjadi gatal-gatal. “Saya merasa diri saya sehat dan tidak ada ke luar kota. Lagipula pusing juga loh kalau berlama-lama pakai masker. Mana suhu udara panas, kita keringatan, wajah jadi gatal-gatal,” kata warga Jalan SM Raja Medan.

Alasan lainnya tidak selalu mengenakan masker, karena masker yang mampu menyaring sirkulasi udara, seperti merk Sensi, sudah langka. Jika pun ada yang menjual, harganya sangat mahal.

“Karena saya pakai masker kain, saya sering sesak nafas. Makanya sering saya buka. Susah juga kalau kita malah jadi sakit,” katanya mengakhiri. (mag-1)

Pulang Acara dari Jakarta, Anggota DPRD Sumut & Istri Positif Covid-19

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Hanura, ES (55) dan istrinya NS (50), diinformasikan positif terjangkit Covid-19.

Kini, pasangan suami istri (pasutri) ini menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Martha Friska Multatuli, Medan.

Informasi diperoleh, anggota DPRD dari daerah pemilihan Sumut 5 (Asahan, Batubara, Tanjung Balai) dan istrinya itu baru saja pulang usai menghadiri sebuah acara keluarga di Jakarta sekitar dua minggu lalu.

Selanjutnya pada 23 Maret, kedua pasien tersebut melakukan pengecekan kesehatan di RSUD H Abdul Manan Simatupang, Kisaran, Kabupaten Asahan.

Hasil pemeriksaan kesehatan, keduanya dinyatakan negatif dan hanya diberi status Orang Dalam Pemantauan (ODP) selama 14 hari dan menjalani karantina rumah.

Selama berstatus ODP, pasutri tersebut merasakan kondisi tubuhnya kurang sehat. Sehingga pada 6 April pukul 19.00 WIB, keduanya kembali ke rumah sakit tersebut untuk memeriksakan kondisi kesehatannya.

Berdasarkan hasil pengecekan oleh dokter spesialis paru-paru di rumah sakit menggunakan alat tes cepat atau rapid test Covid-19 sebanyak 2 kali, kedua pasien dinyatakan positif Covid-19.

Selanjutnya, pihak RSUD H Abdul Manan Simatupang berkoordinasi dengan RS GL Tobing Tanjung Morawa dan RSUP H Adam Malik, Medan, untuk merujuk kedua pasien tersebut. Namun lantaran kamar isolasi di kedua rumah sakit tersebut penuh, mereka dirujuk ke RS Martha Friska Multatuli.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah, yang dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut. Kata Aris, kedua pasien sedang menjalani perawatan intensif. “Sudah diisolasi dan dirawat di RS Martha Friska (Multatuli). Kedua pasien ada riwayat demam dan batuk,” ujarnya via pesan whatsapp.

Aris menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran atau tracing terhadap mereka yang melakukan kontak erat. “Seluruh keluarga pasien dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya akan ditelusuri dan akan dicek kondisi kesehatannya guna menjalani karantina rumah. Bahkan, jika perlu dicek menggunakan rapid test,” pungkasnya.

Nasional, Total Positif Corona

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pihaknya menemukan sebanyak 247 kasus baru pasien positif corona, per data Selasa (7/4) pukul 12.00 WIB. Jumlah pasien baru itu diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan dengan metode PCR.

“Kami dapatkan penambahan kasus konfirmasi pemeriksaan PCR, sebanyak 247 orang,” kata Yuri dalam keterangan resminya di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Selasa (7/4). Karena itu, total kasus corona di tanah air menjadi 2.738 orang.

Mengacu data pemerintah, DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak ditemukan kasus baru pasien corona yakni sebanyak 135 orang. Sementara Jawa Barat ada 80 kasus baru.

Selain menemukan kasus baru, pemerintah turut menemukan pasien yang sembuh dari corona. Data pemerintah, pasien sembuh ditemukan sebanyak 12 orang. “Kasus sembuh bertambah 12 orang, sehingga totalnya 204 orang,” kata Yuri.

Sementara itu, lanjut Yuri, pemerintah turut menemukan pasien meninggal 12 kasus, mengacu data per Selasa ini.

DKI Berstatus PSBB

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta.

Penetapan dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan pandemi virus Corona (COVID-19). Diketahui, DKI Jakarta merupakan daerah dengan angka tertinggi jumlah pasien terpapar Covid-19.

Kebijakan ini berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor: HK.01.07/MENKES/239/2020, tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

“Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat,” demikian salah satu butir keputusan KMK tentang PSBB DKI Jakarta.

Dalam keputusan itu juga diatur PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Keputusan berlaku sejak ditetapkan, Selasa (7/4).

Untuk diketahui, penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang PSBB. Kemudian diikuti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ketika suatu daerah ditetapkan berstatus PSBB, maka wajib melaksanakan beberapa kebijakan. Antara lain, meliburkan sekolah dan tempat kerja kecuali kantor/instansi strategis.

Seperti pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemudian, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum terkecuali supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang penting, BBM, fasilitas Kesehatan termasuk kegiatan olahraga.

Pembatasan juga diberlakukan untuk kegiatan sosial dan budaya serta moda transportasi. (ris/gir/jpnn)

Isolasi RS GL Tobing Penuh, PDP Baru Dirujuk ke Martha Friska 1

SUTAN SIREGA/SUMUT POS RS MARTHA FRISKA_Suasana RS Marta Friska Di Jalan Multatuli Medan, Kamis (19/1) Rs Martha Friska adalah salah satu rumah sakit yang di cabut keikutsertaan BPJS nya.
SUTAN SIREGA/SUMUT POS, RS MARTHA FRISKA

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepuluh hari pascadioperasikan sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, kamar isolasi di RS GL Tobing Tanjungmorawa sudah penuh. Hal ini seiring meningkatnya jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 di Sumatera Utara.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Sumut mengarahkan PDP baru ke RS Martha Friska 1 di Jalan Multatuli Medan. “Di RS Martha Friska 1 masih tersedia ruang isolasi dan siap menerima pasien,” tutur Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, menjawab Sumut Pos, Selasa (7/4)n

Pemprov Sumut melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, terus mempersiapkan kamar isolasi bagi PDP kategori sedang dan berat di Sumut. Setelah RS Martha Friska 1, RS Martha Friska 2 di Jalan Brayan Medan juga tengah dimatangkan operasionalnya. “Ya, tapi prioritasnya memutus rantai penularan,” ujarnya.

Sekretaris Dinkes Sumut, Aris Yudhariansyah, juga mengamini ihwal kamar isolasi di RS GL Tobing yang sudah penuh terisi PDP Covid-19. “GL Tobing terisi semua,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, jika ada rujukan PDP kategori sedang atau berat saat ini, dapat dirujuk ke RS Martha Friska 1, melalui konfirmasi pihak gugus tugas. “Ada banyak (ruang isolasi di RS Martha Friska 1),” katanya.

Jubir Gugus Tugas ini sebelumnya menyampaikan, beberapa rumah sakit regional yang dapat mengampu pasien rujukan di daerah sekitar RS, antara lain RSUD Padangsidimpuan, RS Daerah Kabanjahe Karo, RS Umum Tapanuli Utara, RS Umum dr Jasamen Saragih Pematangsiantar, RS Umum Abdul Manan Simatupang Asahan, RSUD Gunung Sitoli, dan RSUP H Adam Malik beserta RS rujukan Covid-19 di Medan.

RS Martha Friska 1 resmi beroperasi sebagai RS rujukan pada Kamis (2/4). RS tersebut memiliki 110 ruang isolasi. Berikutnya, akan dibuka pula 120 kamar di RS Martha Friska Brayan dengan harapan dapat mempercepat penanganan pasien Covid-19. “Kalau masih tak cukup, akan kita buka terus di RS lain,” tegas Gubsu Edy Rahmayadi waktu memimpin simulasi di RS tersebut, pekan lalu.

Perihal kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), Edy mengatakan RS Martha Friska Multatuli dan Brayan sudah lengkap. Sedangkan untuk pasokan APD berikutnya sudah dibeli, dan sedang dalam perjalanan untuk didatangkan ke Sumut. “Negara-negara yang lain sedang lockdown, jadi memang susah melakukan impor barang-barang APD ini,” ucapnya.

Gubsu telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh RS rujukan tersebut agar tidak ada yang menolak pasien PDP Covid-19 di Sumut. Ia meminta seluruh pihak dapat bersama-sama membantu Pemprov Sumut dalam percepatan penanganan pandemi global tersebut.

Gubsu Edy Tinjau RSUD Padangsidimpuan

TINJAU: Gubsu Edy Rahmayadi, meninjau RSUD Padangsidimpuan, Jalan FL Tobing No. 10 Kota Padangsidimpuan, Selasa (7/4). Dalam kegiatan ini, Gubernur menyerahkan APD dan Rapid Test kepada pihak RS.
TINJAU: Gubsu Edy Rahmayadi, meninjau RSUD Padangsidimpuan, Jalan FL Tobing No. 10 Kota Padangsidimpuan, Selasa (7/4). Dalam kegiatan ini, Gubernur menyerahkan APD dan Rapid Test kepada pihak RS.
TINJAU: Gubsu Edy Rahmayadi, meninjau RSUD Padangsidimpuan, Jalan FL Tobing No. 10 Kota Padangsidimpuan, Selasa (7/4). Dalam kegiatan ini, Gubernur menyerahkan APD dan Rapid Test kepada pihak RS.
TINJAU: Gubsu Edy Rahmayadi, meninjau RSUD Padangsidimpuan, Jalan FL Tobing No. 10 Kota Padangsidimpuan, Selasa (7/4). Dalam kegiatan ini, Gubernur menyerahkan APD dan Rapid Test kepada pihak RS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih terkait Covid-19, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengunjungi RSUD Padangsidimpuan Jalan Fl Tobing Nomor 10 Padangsidimpuan, Selasa (7/3). Dalam kunjungannya, Edy mengatakan akan memenuhi kebutuhan medis RSUD tersebut untuk penanganan pasien Covid-19. Hal ini penting, karena Padangsidimpuan merupakan salahsatu kota padat dengan penduduk sekitar 200.000 jiwa dan luas wilayah 146,85 km²,.

“Sebagai salahsatu RS rujukan Covid-19, RSUD Padangsidimpuan perlu mendapat perhatian lebih mengingat Padangsidimpuan cukup padat penduduknya. Saya datang ke sini untuk melihat apa yang kurang,” kata Edy Rahmayadi.

Pada kunjungan itu, Edy menyalurkan 175 APD dan 200 alat rapid test. Ada enam daerah yang mendapat bantuan ini, Padangsidimpuan mendapat 75 APD. Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padang Lawas dan Mandailing Natal masing-masing 25 APD.

Untuk rapid test, Mandailing Natal dan Padang Lawas Utara masing-masing mendapat 100 unit.

“Kita lebih banyak bawa APD sekarang. Karena sebelumnya beberapa daerah sudah lebih dulu mendapatkan alat rapid test seperti Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Tapanuli Tengah. Yang belum dapat Mandailing Natal dan Padang Lawas Utara. Jadi sekarang kita berikan. Namun, khusus untuk Padangsidimpuan secepatnya akan kita tambah lagi,” terang Edy Rahmayadi yang datang bersama Kadinkes Alwi Mujahit dan Ketua Tim Medis dan Paramedis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Restuti Hidayani Saragih menggunakan helikopter.

Sesuai permintaan medis di RSUD Padangsidimpuan, Edy Rahmayadi juga akan menyalurkan bantuan 2.000 masker bedah. “Insyaallah kita akan berikan 2.000 dalam waktu dekat,” tambah Edy.

Edy juga menekankan soal kepatuhan pada protokol penanganan Covid-19. “Soal safety, merujuk pasien penanganan pasien dan lainnya, itu untuk melindungi diri kita. Paramedis jangan sampai sakit apalagi stres,” imbuh Edy Rahmayadi.

Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumut yang memperhatikan RSUD Padangsidimpuan. “Saya harap dengan bantuan ini, medis dan paramedis kami lebih baik lagi menangani pasien,” tambahnya.

Usai meninjau RSUD Padangsidimpuan, Edy Rahmayadi dan rombongan juga meninjau Gedung Karantina Medis dan Paramedis Penanganan Covid-19 yang sedang dalam tahap pembangunan di area perkantoran pemerintah, Padangsidimpuan Tenggara. (prn/rel)