MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebiasaan jelang bulan puasa dan Idul Fitri, masyarakat selalu disibukkan dengan ritual mudik ke kampung halaman. Namun tahun ini, masyarakat diajak tidak mudik, baik dari kota ke desa maupun desa ke kota. Tujuannya, untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Tidak mudik lebaran, bukanlah berarti menghilangkan nilai-nilai ukhuwah lebaran. Yang terpenting adalah menambah nilai ibadah untuk menciptakan kemaslahatan jiwa bersama,” kata tokoh masyarakat Sumut, Dr H Nispul Khoiri, yang juga Ketua PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sumut, kepada wartawan, Kamis (2/4).

Menurut Nispul, butuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi imbauan tidak mudik, sebagai wujud perjuangan bersama melawan virus corona. “Pencegahan virus corona butuh andil masyarakat, seperti melakukan social distancing dan psychal distancing,” katanyan

Senada, tokoh agama Tuan Guru Batak, Dr Ahmad Sabbana Elrahmaniy Rajagukguk, mengajak masyarakat Sumut tidak mudik saat Idul Fitri 1441 H. Hal itu sebagai partisipasi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Dalam waktu yang relatif singkat, puluhan ribu manusia meninggal dunia akibat virus ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat membantu pemerintah dan aparat negara, untuk menahan diri tidak mudik. Itu cara ampuh mengurangi jatuhnya korban corona,” ujarnya.

Menurutnya, khidmat puasa dan lebaran tidak akan berkurang jika pun tidak mudik ke kampung halaman. “Jadikan momen ini sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap keluarga, dengan tidak menularkan virus,” tandasnya, sembari mendoakan semoga bencana ini cepat berlalu.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah meminta masyarakat untuk disiplin menerapkan imbauan pemerintah. Menurutnya, menjaga kampung halaman tetap sehat, itu sangat penting.

“Masyarakat diimbau agar tidak mudik, karena virus corona berpindah karena dibawa manusia. Pergerakan manusia yang tidak terkendali dapat menimbulkan banyak permasalahan. Jadilah pahlawan. Lindungi diri anda, lindungi keluarga anda, lindungi tetangga anda, lindungi bangsa anda. Saya yakin, kami yakin, kita yakin pasti bisa melewati ini semua,” ujar Aris.

Bandara KNIA Tidak Tutup

Terkait pandemi Covid-19, sebagian counter dan kios di Bandara Kualanamu Deliserdang, telah tutup. Meski demikian, KNIA sebagai pintu gerbang pelabuhan udara di Sumut, tidak ikut ditutup.

PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Kualanamu Deliserdang, menegaskan keputusan buka atau tutup bandara, adalah kewenangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

“Dan belum ada informasi yang kami terima terkait penutupan KNIA akibat dampak corona. Kantor Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) KNIA sebagai operator dan fasilitator di bandara, patuh dan tunduk dari aturan-aturan penerbangan yang ada di Kemenhub RI selaku regulator penerbangan sipil di Indonesia,” kata Executive General Manager Bandara KNIA, Djodi Prasetyo, Kamis (2/4).

Ia menegaskan, bandar udara merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penerbangan untuk penumpang, tetapi juga melayani angkutan kargo, logistik, dan pos yang dibutuhkan oleh masyarakat Prasetyo.

“Bandara juga mempunyai fungsi sebagai bandara alternatif (alternate aerodrome) bagi penerbangan yang mengalami kendala teknis maupun operasional, melayani penerbangan untuk penanganan kesehatan/medis (medivac evacuation) serta untuk penerbangan yang mengangkut sampel infection substance Covid-19,” katanya.

Ia menyebutkan, keputusan buka atau tutup bandar udara harus diperhitungkan secara matang oleh berbagai pihak, dengan juga melihat peran suatu bandara di suatu wilayah.

Dan sampai saat ini, KNIA masih beroperasi normal dalam melayani penerbangan. “Tetapi apabila ada kebijakan terbaru dari Kemenhub terkait operasional bandara, sudah pasti kami akan menjalankannya,” jelas Djodi Prasetyo. (ris/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat kelas menengah ke bawah terdampak pandemi Covid-19, salahsatunya bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

Pemerintah memutuskan, anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, guna mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat juga mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp1 juta.

Lantas, berapa orang dari Sumut?

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Harianto Butarbutar mengatakan, pihaknya telah diminta pemerintah pusat untuk mengirimkan data seluruh pekerja di Sumut yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19. Sehingga dapat dihitung berapa anggaran yang dibutuhkan sebelum diguyur ke Sumut.

“Ini program baru Kartu Kerja, namanya semacam BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada pekerja. Tapi pakai by name by address. Kalau dia pekerja formal, dia harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Namun tidak tertutup kemungkinan juga untuk pekerja informal, misalnya driver transportasi online dan lainnya,” katanya kepada Sumut Pos, Kamis (2/4).

Karenanya, mulai hari itu pihaknya sudah mendata para pekerja untuk segera disampaikan ke pusat. “Nanti tim verifikatornya langsung dari Jakarta. Kami hanya mengirimkan datanya saja,” katanya.

Menurut asumsi Disnaker, para pekerja di kedua sektor tersebut berjumlah 183 ribu orang. Nantinya, data lengkap termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pekerja ini akan dikirim ke Kemenko Perekonomian.

Adapun mekanisme pencairan program ini mirip dengan kartu Program Keluarga Harapan (PKH). “Pengambilannya bisa langsung melalui kantor pos. Bukan uang langsung. Apabila dia kerja di Medan, tapi KTP dia di Sergai, kita sarankan dia mengambil di Sergai,” katanya.

Secara teknis dan detil, pihaknya mengaku belum begitu memahami program baru ini. Kemenaker masih menggodok finalisasi program dimaksud. “Sejauh ini masih data yang mereka minta. Program ini salahsatunya untuk meredam supaya tidak ada penjarahan akibat dampak sosial corona. Sekitar Rp20 triliun dikucurkan ke seluruh Indonesia,” terangnya.

Bantuan melalui program ini juga akan diarahkan buat seluruh TKI yang baru pulang dari Malaysia. Sejak Januari 2020, TKI asal Sumut yang kembali ke kampung halamannya terhitung sebanyak 4.000-an orang.

“Kami tengah mendata para pekerja yang paling berdampak wabah ini di sektor pekerja formal yang terkena PHK. Data awal, yang paling terdampak adalah usaha perhotelan. Hotel tak laku sejak wabah ini terjadi. Lantas kemana pekerjanya itu,” terang dia.

Kemudian bidang usaha jasa seperti transportasi, ikut terdampak. Pihaknya akan bekerjasama dengan instansi terkait guna pendataan orang-orang yang bekerja di sektor ini.

“Sopir dan kernet transportasi ‘kan ikut berimbas juga. Bus mereka tidak jalan lagi saat ini lantaran tak ada penumpang. Begitu juga dengan karyawannya, paling tidak ada 10-15 orang. Ini perlu kita perhatikan juga,” katanya.

Utamakan Orang Miskin

Selain program pemerintah pusat, Pemko Medan juga berencana memberikan bantuan 1.000 ton beras kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Medan. Saat ini, Pemko sedang mendata penerima bantuan dan melakukan pengadaan beras.

“Insyaallah sudah fix 1.000 ton. Saat ini kita sedang mengadakan proses pembelian. Dinas Sosial juga sedang sibuk mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan,” ucap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Endar Lubis, kepada Sumut Pos, Kamis (2/4).

Dikatakan Endar, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria. Karena bantuan beras terbatas. “Tidak mudah mendata penerima agar tepat sasaran, tapi kita upayakan secepatnya. Saat ini, belum bisa kita bilang berapa KK (kepala keluarga) yang akan diberi bantuan,” ujarnya.

Menurutnya, penerima bantuan beras diprioritaskan yang benar-benar miskin dan kesulitan menyambung hidup dalam kesehariannya. Berikutnya, masyarakat yang kesulitan bekerja atau tidak lagi bekerja karena pandemi Covid-19 ini. “Atau penghasilannya yang tidak lagi mencukupi kebutuhan hidupnya,” jelasnya.

Untuk penyaluran bantuan, pihaknya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan di Kota Medan. “Soal teknis penyaluran, sedang kita bahas. Intinya, bantuan ini segera kita salurkan melalui setiap kelurahan,” tutupnya. (prn/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 9.589 narapidana (napi) dari 39 unit pelayanan teknis (UPT) di Sumatera Utara, dibebaskan melalui program asimilasi dan pembebasan bersyarat terkait Covid-19. Keseluruhan napi yang dibebaskan termasuk dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Sumatera Utara. Tak ada napi koruptor.

“Dari 9.589 orang napi yang bebas tersebut, sebanyak 5.102 orang telah menjalani setengah masa hukuman atau asimilasi per 1 hingga 7 April 2020. Sedangkan yang telah menjalani 2/3 masa hukuman atau Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), tercatat 4.487 orang,” ungkap Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Sumut, Jahari Sitepu, kepada wartawan, Kamis (2/4).

Kebijakan pembebasan napi ini berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi. “Langkah yang dilakukan ini sebagai antisipasi penyebaran virus Corona atau Covid 19, mengingat kondisi sel tahanan yang over kapasitas dan sangat rawan bagi para wargabinaan bila terserang virus corona,” jelasnya.

Menurutnya, 39 UPT Lapas, LPKA, dan Rutan di Sumut semuanya over kapasitas. “Selayaknya dihuni 12.574 orang, namun kenyataannya dihuni 35.646, baik itu napi dan tahanan,” sebutnya.

Untuk napi yang bebas, karena telah menjalani setengah dari masa hukuman atau asimilasi, sebanyak 457 orang telah dibebaskan pada 1 April 2020. Para napi yang dibebaskan ini tetap dipantau Tim Kanwil Kemenkumham bersama Kejati Sumut. “Tidak perlu khawatir karena mereka telah melalui seleksi yang sangat ketat,” imbuhnya.

Menurutnya, napi kasus narkoba, teroris, perdagangan manusia, dan korupsi tidak termasuk dalam daftar 9.589 napi yang bebas. “Sejumlah napi koruptor masih dalam pengusulan (bebas), mengingat darurat wabah virus corona,” urainya.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, ia telah menginstruksikan lapas, rutan, dan lapas anak agar disemprot disinfektan, dan ada test suhu tubuh serta wajib mencuci tangan.

Terpisah, Kepala Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan, Frans Elias Nico, mengatakan lapas mendapat kuota 143 napi yang dibebaskan secara bertahap. Saat ini, sebanyak 48 orang napi telah dibebaskan, termasuk 5 orang melalui pembebasan bersyarat.

Menurutnya, pembebasan narapidana terkait surat edaran asimilasi dari Ditjen PAS, bukan hanya terkait dengan pencegahan virus corona. Melainkan karena Lapas Tanjung Gusta juga telah over kapasitas. “Karena satu kamar terlalu sempit, dikhawatirkan berdampak pada penularan,” katanya.

Di Rutan Tanjung Gusta Medan, saat ini terdapat 800 napi yang mendapatkan asimilasi atau bebas secara bertahap.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Napi bebas juga termasuk dari Lapas Binjai sebanyak 151 orang. Pembebasan diistilahkan dengan isolasi mandiri di rumah terkait Covid-19.

“Isolasi di rumah ini sesuai Keputusan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020. Isolasi mandiri di rumah sebagai bentuk kemanusiaan dan mengantisipasi wabah Covid-19 agar tidak meluas. Sekaligus sebagai langkah menanggulangi kelebihan kapasitas di setiap Lapas maupun Rutan di Indonesia,” kata Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian, Kamis (2/4).

Pembebasan wargabinaan disaksikan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaaan Negeri Binjai, Fahmi Jalil dan Jaksa Penuntut Umum, Linda.

Menurut Kalapas, meski dibebaskan, wargabinaan tersebut tetap diawasi petugas dari Badan Pemasyarakatan. “Mereka yang menjalani isolasi mandiri ini bukan langsung bebas. Tapi disesuaikan dengan regulasi secara bertahap. “Hari ini sebanyak 32 napi kita asimilasikan kembali ke rumah. Kriterianya, sudah menjalani hukuman minimal setengah sampai dua per tiga pada 31 Desember 2020. Itu untuk napi kasus pidana umum,” urai dia.

Sebelum dilepas menjalani isolasi di rumah, para wargabinaan mendapat pengarahan dari Kalapas. “Para wargabinaan diminta jangan keluar rumah dulu. Itu sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menangani wabah virus corona. Sepakat ya. Dan yang paling penting, jangan kembali melakukan tindak pidana,” pungkasnya. (man/ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara memiliki kabar baik terkait pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Hingga Kamis (2/4) sore, jumlah orang yang positif virus corona masih bertahan 30 orang, dengan rincian 3 orang meninggal dan 27 orang masih dirawat di rumah sakit rujukan. Jumlah ini sama dengan data Rabu (1/4). Dari 27 pasien positif yang dirawat, sebagian di antaranya mulai sembuh.

“PENDERITA positif Covid-19 masih tetap berjumlah 30 orang dari hari sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 25 orang diketahui positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction, Red). Sementara 5 orang menggunakan kreativitas,” ujar Jujur Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, dalam keterangan pers melalui video streaming, Jumat (2/4) sore.

Untuk diketahui, metode PCR adalah suatu metode pemeriksaan yang prinsip kerjanya mendeteksi bahan genetik spesifik di dalam virus. Saat sampel air liur/cairan pernafasan/tinja pasien sudah di laboratorium, peneliti mengekstrak asam nukleat (DNA dan RNA) yang menyimpan genom virus. Virus corona baru memiliki hampir 30 ribu nukleotida (blok bangunan DNA dan RNA). Tes PCR hanya menargetkan 100 nukleotida yang spesifik untuk virus corona, termasuk dua gen dalam genom virus corona. Sampel dianggap positif jika ditemukan dua gen ini.

Kembali ke dr Aris yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut ini, pasien positif corona yang mulai sembuh, masih dalam perawatan. “Sejauh ini, kami belum menerima data pasien yang sudah sembuh setelah dinyatakan positif corona. Sebab seluruh pasien masih dirawat dan dan diisolasi di rumah sakit. Namun kemungkinan tak lama lagi kami akan mendapatkan jumlah pasien yang sembuh dari kasus positif,” katanya.

Adapun jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Sumut, berdasarkan data yang masuk hingga kemarin sore, jumlahnya telah berkurang menjadi 84 orang, dari sebelumnya 88 orang. Artinya, berkurang 4 orang PDP. “PDP mengalami penurunan 4,5 persen,” katanya.

Tentang jumlah PDP yang meninggal sebelum diketahui konfirmasi positif dan negatif, menurutnya, belum bisa disampaikan ke publik karena pihaknya masih terus melakukan pelacakan dan penyelidikan epidemiologi terhadap PDP dimaksud.

Sementara itu, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) meningkat menjadi 3.338 orang dari sebelumnya 2.970 orang. Atau naik 11 persen. ODP adalah orang yang dipantau karena baru pulang dari luar negeri atau kota yang terjangkit Covid-19, atau memiliki kontak dengan pasien positif corona atau PDP.

Tetap Jaga Jarak

Menurut Aris, penularan virus corona di masih terus terjadi akibat sejumlah orang masih mengamabikan imbauan untuk menjaga jarak kontak fisik. Kemudian, mencuci tangan pakai sabun belum dijalankan dengan baik.

“Kami berharap, kita semua bekerja sama dan mampu berperan aktif mencegah penularan virus corona. Dalam kaitan ini, mari kita lindungi orang-orang tua kita, orang-orang yang rentan karena memiliki penyakit dasar sebelumnya, agar tidak tertular. Karena dampaknya berat bagi mereka. Karena itu, kita harus tetap sehat. Jaga jarak aman fisik setidak-tidaknya 2 meter,” paparnya.

Dia menyatakan, sekitar 4.000 rapid test telah didistribusikan ke pemerintah kabupaten/kota dan rumah sakit di Sumut, sebagai upaya screening awal untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Bahkan, saat ini sudah memesan lebih kurang 36.000.

“Dari lebih kurang 4.000 rapid test yang telah didistribusikan, data yang masuk sama kami saat ini baru 5 orang yang terkonfirmasi positif dari rapid test tersebut. Jadi, yang lain mungkin masih dalam proses. Sedangkan spesimen-spesimen yang dikirimkan ke Jakarta, kami sudah mengirimkan lebih dari 100 spesimen beberapa waktu yang lalu untuk pemeriksaan swab menggunakan metode antigen PCR. Tetapi sampai hari ini kami belum dapat hasilnya. Mungkin lantaran banyak provinsi yang mengirimkan swab ke Jakarta,” kata Aris.

Selain rapid test, lanjut Aris, Alat Pelindung Diri (APD) juga telah didistribusikan ke rumah-rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. “Saat ini masih menunggu pesanan. APD yang telah dipesan salah satunya melalui Sritex di Solo. Dari 6.000 yang kita pesan, yang datang itu baru 2.000. Sisanya, dalam waktu dekat 4.000 sedang dalam perjalanan. Semoga segala sesuatu yang terkait dengan pengiriman APD dari Solo ke Medan tidak mengalami gangguan, sehingga bisa segera dan cepat kita distribusikan kepada rumah sakit yang membutuhkan,” aku Aris.

Ia mengimbau seluruh rumah sakit dan masyarakat di Sumut, agar lebih memperhatikan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga. “Limbah infeksius untuk perawatan ODP maupun PDP, seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri, bisa dikumpulkan dan dikemas sendiri menggunakan wadah. Selanjutnya dimusnahkan di tempat pengolahan limbah B3,” paparnya.

Sementara upaya mengurangi dampak timbunan sampah masker, masyarakat yang sehat diimbau menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari. Jikapun menggunakan masker sekali pakai, diharuskan untuk merobek, memotong, atau menggunting, dan kemudian mengemasnya sebelum dibuang ke tempat sampah. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan.

“Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyiapkan tempat sampah masker-masker yang sudah tidak terpakai lagi di ruang-ruang publik,” imbuhnya.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan (Humbahas) mencatat sebanyak 2.300 Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid 19. Dari jumlah itu, sebanyak 12 orang telah selesai dipantau, dan 22 ODP.

“Data per 1 April sore, ke-2.300 orang tanpa gejala ini merupakan hasil pemeriksaan Dinkes di empat posko Covid 19 dan yang datang ke RS dan puskesmas, namun tidak ditemukan indikasi gejala Covid 19 berupa demam ataupun flu,” kata Kepala Dinas Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit, dalam keterangan persnya yang diterima, Kamis (2/4).

Sebanyak 12 orang di antaranya dinyatakan selesai pemantauan karantina mandiri selama 14 hari. Sisanya sebanyak 2.288 masih dalam pemantauan karantina mandiri. Di antaranya 436 warga Kecamatan Dolok Sanggul, 64 warga Kecamatan Baktiraja, 376 warga Kecamatan Lintong Nihuta, 534 warga Kecamatan Pollung, 176 warga Kecamatan Onan Ganjang, 174 warga Kecamatan Paranginan, 29 warga Kecamatan Sijamapolang, 253 warga Kecamatan Pakkat, 182 warga Kecamatan Parlilitan yang sebelumnya 194, dan 64 warga Kecamatan Tarabintang.

Sementara, 22 ODP memiliki riwayat perjalanan ke daerah yang terjangkit Covid 19, dan 1 di antaranya dinyatakan selesai pemantauan selama 14 hari. “Sampai saat ini kondisi mereka dipantau melalui via telepon,” terang Hotman.

Ke 22 orang ini, di antaranya 13 warga Kecamatan Dolok Sanggul termasuk yang selesai pemantauan 1 orang, 2 warga Kecamatan Lintong Nihuta, 3 warga Kecamatan Pollung, 1 warga Kecamatan Onan Ganjang, 2 warga Kecamatan Paranginan dan 1 warga Kecamatan Pakkat.

Ditanya tentang jenis kelamin orang OTG maupun ODP, Hotman mengatakan, informasi jenis kelamin tidak disebarkan.

Terkait jumlah ODP yang isolasi mandiri sekaitan PDP meninggal, Lestari boru Purba, Hotman menjelaskan, sebanyak 29 orang diisolasi mandiri selama 14 hari. Di antaranya 17 orang perawat/bidan, 2 dokter, dan 20 orang dari keluarga korban.

“Mereka dipantau melalui telepon, ditanya perkembangan kesehatan,” kata Hotman. (ris/des)