MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah orang dalam pengawasan (ODP) Covid -19 didaerah Kecamatan Medan Perjuangan terus meningkat. Data terupdate yang diterima dari Satgas Gugus Anti Corona Kecamatan Medan Perjuangan, dalam kurun satu minggu jumlah ODP bertambah 4 orang.

Sekertaris Kecamatan Medan Perjuangan, Zulahyudi Solin MAP, MSi menyebut, jumlah ODP di Kecamatan Medan Perjuangan per 2 April berjumlah 35 orang.

Sedangkan pada data pada 28 Maret jumlah ODP sebanyak 29 orang. “Dari data yang kita terima dari Ketua Satgas Medan Perjuangan dr Yusuf, jumlah ODP meningkat pada April dibanding pada Maret lalu,” terang Solin, Selas (2/4).

Sedangkan dalam status Pasien dalam pengawasan (PDP) ringan berjumlah 2 orang yang merupakan warga Jalan Pahlawan. Dalam riwayat perjalanan, di mana keduanya sempat bersentuhan warga Jakarta yang berkunjung ke Medan. “Ternyata warga Jakarta itu merupakan pasien dalam pengawasan Corvid – 19,” ungkapnya.

Untuk dua orang yang masuk status PDP tersebut, sambung Solin, sebelumnya telah dirujuk ke RS Pirngadi pada Maret lalu. Dan, setelah dirawat keduanya diperbolehkan pulang namun tetap dalam pengawasan.

“Untuk dua warga yang mengalami PDP ringan masih dilakukan isolasi mandiri di rumah dan dalam pengawasan pihak Puskemas,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya juga tengah melakukan pengawasan terhadap dua orang yang melakukan perjalanan ke luar kota. “Satu orang warga kelurahan Sei Kera Hilir I dan Kelurahan Tegal Rejo. Dan keduanya tengah melakukan isolasi di rumah dan dalam pemantauan setiap hari,” serunya.

Untuk pencegahan penyebaran virus corona, pihak kecamatan terus melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada masyarakat di Medan Perjuangan dengan mengimbau menjaga kebersihan rumah, lingkungan, mencuci tangan dan menjaga jarak antar sesama serta bertahan di rumah. “Kita sama – sama berharap agar wabah ini segera berakhir dan tetap berupaya menjaga daya tahan tubuh,” pungkasnya.

Data update per 2 April 2020 untuk Kecamatan Medan Perjuangan jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan) yakni, Kel. Sei Kera Hilir I : 8 orrang, Kel. Pahlawan 4 orang, Kel. Sid.Barat I 6 orang, Kel. Pandau Hilir 10 orang, Kel. Sidorame Timur 7 orang. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jurnalis Medan Utara bekerja sama dengan Pelindo 1 dan Rumah Zakat yang peduli pencegahan virus corona, melaksanakan penyemprotan disinfektan.

Kegiatan sosial itu berlangsung di Pondok Pesantren Tahfidz Al Quran dan Pendidikan Islam Nurul Azmi Jalan Rawe IX Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (2/4).

Selain melaksanakan penyemprotan, para Jurnalis Medan Utara juga membagi-bagikan 500 masker gratis kepada warga masyarakat di persimpangan Jalan KL.Yos Sudarso/Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor, Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan.

Ketua Yayasan Waqaf Nurul Azmi Muhammad Nasir mengucapkan terima kasih kepada jurnalis Medan Utara Pelondo 1 dan Rumah Zakat yang telah melaksanakan bakti sosialnya di lingkungan pendidikan dalam upaya mencegah penularan virus corona (covid-19).

“Kami berharap agar penyemprotan disinfectan tidak hanya di lingkungan pondok pesantren saja, namun di tempat-tempat lainnya di wilayah Medan Utara juga harus dilaksanakan,” harap Muhammad Nasir.

Sementara itu, Ketua Jurnalis Medan Utara Toga Pasaribu menyebutkan, jurnalis sebagai garda terdepan dalam memberitakan isu-isu virus corona, turut serta mencegah sekaligus memutus rantai penyebaran virus yang mematikan ini. Caranya, melakukan penyemprotan disinfectan ke setiap sudut di lingkungan Pondok Pesantren dan Tahfiz Al Qur’an Nurul Azmi ini.

Selain itu, kata Toga, Jurnalis Medan Utara juga membagi-bagikan masker secara gratis kepada para pengendara kendaraan bermotor yang melintas di Jalan KL Yos Sudarso simpang Kantor. Hanya dalam hitungan detik, masker-masker gratis tersebut habis terbagi-bagi.

“Semoga dengan terlaksananya penyemprotan disinfectan ini, seluruh santri, staf pengajar dan warga masyarakat di lingkungan pondok pesantren terhindar dari wabah virus corona,” pungkas Toga.

Pantauan, penyemprotan di lingkungan Pondok Pesantren dan Tahfiz Al Quran Nurul Azmi di mulai dari asrama putri, asrama putri, ruang belajar, Masjid Al Falah dan setiap sudut lingkungan Pondok Pesantren tersebut. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal – I) berlakukan prosedur dan tetap (Protap) bagi Kapal Perang atau KRI yang bersandar di Dermaga Mako Lantamal – I, Belawan.

Pemberlakukan itu sekaligus dilakukan dengan penyemprotan cairan disinfektan serta pengecekan kesehatan kepada Komandan beserta seluruh personel KRI Barakuda-633 yang baru sandar di Dermaga Mako Lantamal I Belawan, Kamis (2/4).

Komandan Lantamal I, Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid mengatakan, Lantamal I melaksanakan tugas dan fungsi pangkalan terhadap KRI yang sedang dan akan melaksanakan operasi, dengan adanya pandemi Covid-19 yang kini menjadi ancaman nasional.

“Tim Satgas Covid-19 Lantamal I akan melaksanakan protap tambahan terhadap kedatangan KRI atau kapal perang yang telah melaksanakan operasi dan sandar di dermaga Lantamal I untuk melakukan bekal ulang. Protap ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Danlantamal I.

Sementara, Koordinator Satgas Covid-19 Lantamal I, Kolonel Laut (P) Tarus Rostiyadi yang juga menjabat Asops Danlantamal I mengatakan, pelaksanaan protap terhadap kapal yang sandar di dermaga Lantamal I akan dilakukan secara cermat dan terus dilaksanakan selama pandemi ini berlangsung.

“Kita juga memberlakukan dengan memberikan sosialisasi kepada anggota kapal yang datang dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Torus Rostiyadi.

Tim Satgas yang terdiri dari gabungan personel Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal I dan Rumkital Dr Komang Makes tersebut melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh personel KRI Barakuda-633, mengukur suhu tubuh dan memberikan hand sanitizer.

Selanjutnya, Tim Satgas Covid-19 Lantamal I melakukan penyemprotan di seluruh bagian vital kapal mulai dari haluan sampai buritan serta bagian dalam ruangan-ruangan yang berada di KRI Barakuda-633.

“Sampai dengan saat ini, Lantamal I sendiri masih memberlakukan protokol pengecekan suhu tubuh, penyemprotan cairan disinfektan bagi siapapun yang akan memasuki dan keluar Mako yang dilakukan di penjagaan Mako Lantamal I,” pungkas Asops Lantamal I. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDAM Tirtanadi Sumatera Utara dianggap belum berkontribusi meringankan beban masyarakat yang ekonominya terpuruk akibat terdampak virus corona atau Covid-19. Munculnya permintaan dispensasi diskon/gratis atas pembayaran rekening air belum direspon pejabat PDAM Tirtanadi.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumut tersebut, sepertinya lebih memilih tidak merespon keinginan masyarakat yang disuarakan wakil rakyat agar memberi dispensasi pembayaran tagihan air kepada pelanggan.

Sumut Pos kembali coba peroleh jawaban dari pihak PDAM Tirtanadi Sumut, Kamis (2/4). Namun, manajemen PDAM Tirtanadi terkesan diam seribu bahasa saat dikonfirmasi. Mulai dari Direktur Utama Trisno Sumantri, Sekretaris Perusahaan Humarka Ritonga, enggan mengangkat konfirmasi wartawan, baik melalui sambungan telepon maupun layanan WhatsApp.

Tak berhenti di situ, kepada Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut, yang juga Sekdaprovsu R Sabrina, sudah coba dimintai pendapatnya mengenai usulan pihak legislatif tersebut. Upaya via layanan WA tersebut pun belum diresponnya.

“Mohon maaf, Bang, kalau saya tidak sebagai sekretaris perusahaan lagi, ke Pak Ritonga saja dikonfirmasi ya,” ungkap Jumirin, mantan Kabid Publikasi dan Informasi PDAM Tirtanadi Sumut, saat coba ditanyakan ihwal sudah adakah ia dengar wacana kebijakan pihaknya akan hal dimaksud.

Anggota DPRD Sumut, Yahdi Khoir mengatakan, semestinya PDAM Tirtanadi Sumut menerapkan stimulus serupa untuk membantu masyarakat kita yang memang ekonominya sedang lemah akibat dampak Covid-19.

Pihaknya menyarankan beberapa hal sebelum kebijakan dimaksud dapat diterapkan di lapangan. Pertama, PDAM Tirtanadi diminta memetakan semua jumlah pelanggannya. Kedua, mesti ada payung hukum berupa peraturan gubernur (pergub) untuk pelaksanaan kebijakan itu.

“Acuannya sangat bisa diambil dari apa yang telah presiden sampaikan saat pidato kemarin. Untuk yang stimulus dispensasi pembayaran pelanggan air PDAM, juga dapat dibagi sesuai pemetaan yang mereka lakukan. Tentu ada pelanggan dalam kategori ekonomi menengah ke atas, ada yang ekonomi menengah ke bawah,” ujar Yahdi Khoir.

Pelanggan menengah ke bawah tersebut, lanjut dia, bisa saja digratiskan selama tiga bulan ke depan. “Tapi paling penting mesti ada pergub-nya, supaya ada landasan untuk implementasinya. Sama seperti Perppu yang telah diterbitkan presiden,” terang dia.

Namun lebih penting lagi ketimbang ada kajian teknis semacam itu, menurut penasehat Fraksi PAN DPRD Sumut, PDAM Tirtanadi mesti menunjukkan kontribusi kepada masyarakat ditengah bencana kemanusiaan yang tengah dihadapi warga dunia saat ini, melalui dispensasi pembayaran tagihan air terhadap para pelanggannya.

“Setidaknya ada diskonlah yang mereka berikan. Seperti membayar setengahnya saja dari total tagihan pelanggan. Kembali ke pergub tadi, sebagai BUMD milik Pemprov Sumut, PDAM Tirtanadi mesti melakukannya supaya tidak ada kendala dalam penerapannya,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus. Dikatakan Robi, sudah sangat selayaknya PDAM Tirtanadi memberikan kebijakan berupa penggratisan atau keringanan tarif penggunaan air untuk para pelanggannya.

“Ini kan situasinya darurat, gak bisa lah disamakan dengan situasi pada hari biasanya. Saat ini masyarakat dirundung rasa khawatir untuk keluar rumah dalam mencari nafkah, sekaligus bentuk kepatuhan masyarakat kepada imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dalam kondisi seperti ini. Wajar sekali lah kalau tagihan pelanggan PDAM Tirtanadi diberi keringanan, bahkan digratiskan,” ujar Robi kepada Sumut Pos, Kamis (2/4).

Dikatakan anggota Komisi I DPRD Medan ini, saat ini masyarakat Kota Medan yang merupakan mayoritas pelanggan PDAM Tirtanadi sedang berjuang untuk bertahan hidup dari serangan Covid-19 yang sedang merebak di Kota Medan.

Masyarakat juga sedang bertahan dari biaya hidup yang terus harus ditanggung sekalipun penghasilan masyarakat harus turun drastis akibat tidak lagi bekerja maksimal seperti hari-hari sebelumnya.

“Sekarang masyarakat untuk biaya makan saja sudah kesulitan. Bagaimana lagi beratnya beban hidup mereka kalau harus juga membayar tagihan air PDAM yang cukup tinggi. Tolong lah, PDAM harus ada lah rasa empatinya,” tuturnya.

Diterangkan Robi, walaupun merupakan BUMD yang tujuannya untuk meraup keuntungan dan memberikan PAD, tapi dalam kondisi darurat, Pemerintah daerah selaku pemilik BUMD pastinya akan dapat mengesampingkan kepentingan keuntungan perusahaan untuk kepentingan masyarakat luas.

“PDAM itu kan BUMD-nya Provinsi. Nah, pemerintah provinsi sendiri yang sudah menetapkan Sumut dalam status Tanggap Darurat. Status itu sendiri sebenarnya sudah bisa dijadikan dasar bagi PDAM untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya demi kepentingan rakyat, demi membantu masyarakat dalam situasi Tanggap Darurat ini. Bukan lagi memikirkan soal keuntungan, walaupun tujuan didirikannya Badan Usaha tentu untuk meraup keuntungan,” terangnya.

Dijelaskan Robi, harus ada rasa empati dari PDAM kepada masyarakat luas, terkhusus kepada para pelanggannya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi meringankan beban para pelanggannya dengan menggratiskan tagihan penggunaan air adalah sebuah bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat yang sudah terlebih dahulu memberikan keringanan bagi para pelanggan PLN.

“Jadi jangan pemerintah pusat saja yang bisa berbuat, pemerintah daerah beserta BUMD-nya juga harus bisa melakukan hal yang sama. Toh yang merasakan keringanan itu juga masyarakat Sumut dan Kota Medan pada khususnya. Mereka itu para pelanggannya yang selama ini sudah memberikan keuntungan bagi BUMD itu, PDAM harus bisa lah berempati,” jelasnya.

Apalagi, kata Robi, PDAM selama ini merupakan salah satu BUMD yang sering mengecewakan para pelanggannya, mulai dari kualitas air , kondisi air yang sering kali mati. (prn/map/ila)

Padahal kebutuhan masyarakat atas ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital, sehingga masyarakat yang menjadi pelanggannya sering mengalami kesulitan dalam beraktivitas.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi kepada masyarakat menengah ke bawah yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu item stimulusnya, pembebasan biaya listrik 3 bulan pelanggan 400 VA, dan diskon 50% untuk pelanggan 900VA bersubsidi.

Kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan ditandatangani Presiden Joko Widodo, Rabu (1/4) ini, diharapkan dapat diikuti oleh PDAM Tirtanadi Sumut. (prn/map/ila)