MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa penyesuaian sistem kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemko Medan yang dimulai sejak 26 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020, akhirnya diperpanjang. Hal itu dilakukan melihat kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya yang masih belum kondusif bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, perpanjangan masa kerja ASN dari rumah tersebut merupakan bentuk ketegasan Pemko Medan dalam mendukung imbauan pemerintah untuk meminimalisir sosial distancing dan physical distancing.

“Sudah kita perpanjang dari hari Jumat (27/3) yang lalu. Memang harus diperpanjang karena mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan para pegawai sekaligus dukungan kita untuk memutus rantau Covid-19 di Kota Medan,” ujarnya.

Berbeda dengan keputusan WFH pertama yang memberikan batas waktu hingga tanggal 31 Maret, keputusan Pemko Medan kali ini belum memberikan batas waktu yang pasti. “Dari 1 April sampai batas waktu yang belum ditentukan, kita perpanjang sampai batas aman,” tegasnya.

Namun begitu, kata Muslim, para ASN akan tetap bekerja di rumah masing-masing. Sebab, setiap ASN sudah diberi tugas masing-masing oleh masing-masing pimpinan OPD. Nantinya, setiap ASN juga wajib membuat laporan harian yang dikumpulkan setiap bulannya.”Koordinasinya kan ada di masing-masing pimpinan OPD, mereka wajib bekerja dengan tidak meninggalkan rumah dan dipantau oleh masing-masing pimpinannya,” pungkasnya.

Pantauan Sumut Pos, Selasa (31/3), sebagian ASN di Balai Kota Medan memang masih datang ke kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Walaupun hanya perwakilan masing-masing bagian, tetapi para pegawai tetap hadir untuk memastikan OPD-nya tetap bekerja sebagaimana mestinya.

“Masih tetap masuk. Sebabkan pelayanan masih harus berjalan walaupun tidak semua OPD atau bagian yang sifatnya pelayanan langsung. Tetapi saat ini setiap OPD memang sifatnya sebagai posko, posko itu tentu harus ada yang jaga,” kata Kabag Humas Pemko Medan, Arrahman Pake kepada Sumut Pos, Selasa (31/3).

Bahkan, sejumlah ASN yang hadir di Balai Kota Medan tampak berjemur di halaman dalam kantor sebagai salah satu cara menjaga kesehatan untuk melawan penyebaran Covid-19.

“Setiap pagi para ASN memang berjemur di kantor (Balai) Kota, kita mengikuti imbauan agar tetap menjaga kesehatan dan melawan Covid-19 ini, salah satunya dengan berjemur setiap pagi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Plt Wali Kota Medan mulai menerapkan sistem work from home (WFH) bagi para ASN nya sejak Kamis (26/3) yang lalu. Langkah itu diambil tak lama setelah salah satu pejabat eselon II Pemko Medan yang berstatus PDP meninggal dunia pada Rabu (25/3). (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi penimbunan sembilan bahan pokok (Sembako) di tengah merebakanya wabah virus corona (Covid-19), tim gabungan dari Disperindag Kota Medan dan Polres Pelabuhan Belawan melakukan operasi pasar di sejumlah kawasan di Medan Utara.

Operasi berlangsung di sejumlah toko grosir, mini market, apotik dan pasar tradisional dengan melakukan pengecekan terhadap harga dan stok barang yang dijual dari sejumlah kawasan yang menjadi sasaran.

Petugas gabungan mendata sejumlah bahan pokok guna mengantisipasi adanya penimnbunan, meskipun belum ada ditemukan sejumlah pengusaha melakukan tindakan melanggar hukum, petugas memberikan imbauan dan pemberitahuan pencegahan dalam memasarkan bahan pokok kepada masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Jerico Lavian Chandra mengatakan, operasi sudah mereka laksanakan beberapa hari sebelumnya, hasil operasi yang dilaksankan belum ada ditemukan bentuk penimbunan bahan pokok. Namun, pihaknyan terus mengawasi dan memantau di lapangan.

“Operasi ini kita lakukan bersama dengan instansi lainnya, pengawasan ini kita lakukan untuk mengantisipasi penimunan yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat,” jelasnya, Selasa (31/3).

Sementara, dari 3 tim yang dibentuk, belum ada ditemukan penimbunan bahan pokok dari gabungan Pemko Medan, Polres Pelabuhan Belawan dan TNI. Apabila, nantinya ada bentuk penimbunan maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Yang jelas, kalau ada pemimbunan, maka akan kita jerat UU tentang Pangan dengan ancaman bagi penimbun dengan hukuman 2 tahun penjara,” ungkap Jerico. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gedung DPRD Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan hingga saat ini masih tampak tutup. Hal itu sebagai langkah pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kota Medan.

Para ASN yang bertugas di DPRD Medan bekerja dari rumah. Hal ini secara otomatis kegiatan kerja di DPRD Medan menjadi terhenti. Tak terkecuali para wakil rakyat di DPRD Medan sudah tidak tampak lagi bertugas di kantor.

Wakil Ketua DPRD Medan dari fraksi PAN, HT Bahrumsyah SH MH mengatakan, saat ini para wakil rakyat memang sudah bekerja dari rumah.

“Kita memang sudah bekerja dari rumah, tapi tentu tetap bekerja. Kalau ke kantor juga kita tidak ada staf, mereka kan WFH. Selain itu, kondisi saat ini memang tidak memungkinkan untuk kita bekerja ke kantor setiap hari,” ucap Bahrum kepada Sumut Pos, Senin (30/3).

Bahrum tidak mengeluhkan para ASN yang WFH tersebut, ia justru menyebut langkah WFH yang diambil Pemko Medan untuk para ASN sudah tepat guna memutus rantai Covid-19 di Kota Medan.

“ASN juga masyarakat yang butuh melindungi dirinya dari WFH ini, begitu juga wakil rakyat. Ini juga sebagai wujud dukungan kita semua terhadap imbauan pemerintah agar tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan yang sangat penting,” ujarnya.

Namun begitu, kata Bahrum, pihaknya tetap bekerja untuk melayani rakyat. Selama WFH, para wakil rakyat di DPRD justru melakukan kegiatan di luar kantor.

“Anggota DPRD banyak melakukan kegiatan seperti penyemprotan disinfektan dan hal lainnya. Dirumah pun kita tetap menyelesaikan tugas-tugas kita,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Bahrum, melihat kondisi pandemi Corona yang masih meningkat di Indonesia termasuk di Kota Medan, pihaknya meminta Sekretariat DPRD Medan untuk memfasilitasi perangkat berikut teknologi yang memungkinkan para wakil rakyat di DPRD Medan untuk tetap berkoordinasi.

“Kita minta nanti sekretariat untuk menyiapkan aplikasi dan perangkat yang kita butuhkan untuk memungkinkan kami tetap melakukan rapat-rapat internal guna tetap menjalankan tugas-tugas kami,” ujar dia.

Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rajuddin Sagala juga menegaskan pihaknya tetap bekerja melayani rakyat walaupun tidak hadir ke kantor.

Selain itu, ia juga meminta Sekretariat DPRD Medan untuk menyiapkan peralatan dan teknologi yang memungkinkan para anggota DPRD Medan untuk tetap bekerja dari rumah dan tetap bisa melaksanakan rapat-rapat internal anggota DPRD.

“Seperti halnya hari ini, Pemko Medan rapat dengan sistem Tele Conference, kita juga meminta kepada Sekretariat agar menyiapkan teknologi-teknologi yang mendukung kami untuk bisa tetap bekerja dari rumah seperti para ASN di Pemko Medan. Sebab kita belum tahu, sampai kapan kondisi ini masih akan berlanjut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sejak diberlakukannya WFH, tak hanya Balai Kota, tapi gedung DPRD Medan juga tampak ditutup. Sebab para ASN yang merupakan pejabat hingga staf di DPRD Medan juga telah menerapkan sistem tersebut.

“Sampai besok ASN kita masih WFH, untuk kelanjutannya kita masih belum tahu, kita masih menunggu keputusan. Kabarnya sih memang mau diperpanjang, tapi kita belum dapat keputusannya sampai sekarang,” ucap Kabag Umum DPRD Medan, Andi Syukur Harahap kepada Sumut Pos, Senin (30/3).

Dikatakan Andi, saat ini mayoritas ASN di DPRD Medan menerapkan sistem WFH tersebut. “Di kantor para Kabag tetap masuk, termasuk saya. Lalu, Security tetap ada tapi bergantian dan jumlahnya tidak sebanyak hari biasa, cleaning service juga masih ada, mereka juga bekerja shif-shifan,” katanya.

Terkait dengan jam kerja para Wakil Rakyat, Andi mengatakan hal itu bukan merupakan kewenangan dari pihak sekretariat. “Kalau anggota dewan ya terpisah, itu bukan kewenangan kita mengatur jam kerja mereka. Kita di sekretariat sifatnya hanya mengatur para ASN dan pegawai saja. Jadi kita tidak tahu kapan para anggota dewan akan masuk kerja,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih terkait penanganan Covid-19 di Sumut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Sumut memastikan, Rumah Sakit (RS) Martha Friska II telah siap menampung pasien Covid-19.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi langsung melakukan peninjauan kesiapan dari RS yang berlokasi di Jalan Multatuli Medan, Selasa (31/3).

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumut yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut memeriksa seluruh kondisi Rumah Sakit RS Martha Friska, mulai dari pintu masuk sampai ketersediaan kamar dan kelengkapan alat kesehatan yang ada. Termasuk meminta kepada Tim Gugus Tugas memastikan persiapan tenaga kesehatan berikut kelengkapannya, seperti alat pengamanan diri (APD).

“Apa yang perlu disiapkan oleh tim medis, segera kerjakan. Jadi dalam dua hari ini, semua siap. Untuk yang berat-berat bisa ditangani di sini. Panggil nanti dokter-dokter untuk penanganan di RS ini. Kalau perlu yang di RSUP Adam Malik nanti bawa ke sini,” kata Gubernur kepada dr Restuti Saragih.

Dalam dua hari ke depan, seluruh fasilitas telah siap melayani pasien Covid-19, baik Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tergolong berat atau butuh penanganan lebih intensif. Sebelumnya, RS GL Tobing Tanjung Morawa juga telah menampung pasien Covid-19.

“Saya minta TNI/Polri untuk mengamankan akses masuk ke sini (RS). Karena begitu ada yang mau masuk, perlu diamankan. Untuk urusan yang di dalam (gedung), itu bagian tenaga kesehatan,” kata Edy.

Sebab beberapa contoh kasus penolakan evakuasi jenazah pasien positif maupun PDP, terjadi saat masa penanganan oleh tim kesehatan. Padahal pemerintah telah memberlakukan protap penanganan kasus Covid-19, mulai isolasi dan pemakaman jenazah.

“Jadi nanti bersama-sama kalian, TNI, Polisi dan Satpol PP. Siapkan tenda di sini (halaman). Fungsikan semuanya, termasuk kamar mandi. Minimal 15 orang di sini yang berjaga di luar (gedung),” tegasnya.

Instruksi tersebut pun langsung direspon tim Gugus Tugas bersama jajaran TNI Polri, di antaranya Dandim 0201/BS Kolonel (Inf) Roy Hansen J Sinaga, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jhonny Edison Isir, dr Handoyo dan dr Restuti Saragih (Gugus Tugas). (ris/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait dampak ekonomi bagi masyarakat Sumut akibat pandemi Covid-19, Gubsu Edy mengatakan, telah membuat sejumlah program.

“Masyarakat tetap tenang, jangan panik. Nanti pada saatnya atas pertimbangan legislatif, akan diberikan bantuan kepada masyarakat secara selektif dan yang benar-benar membutuhkan akibat dampak Covid-19 ini. Jadi, jangan panik. Tetap tenang. Kalau diimbau pemerintah untuk berada di rumah, maka lakukan. Nanti ada tim sosial yang melakukan deteksi,” pungkas Edy.

Senada, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin meminta masyarakat Sumut jangan termakan isu-isu yang tak bertanggung jawab, seperti penjarahan.

“Tidak ada isu-isu penjarahan. Yang ada kita semua bersatu melawan Covid-19. Pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya dampak ekonomi kepada masyarakat. Terpenting, jangan panik karena pemerintah telah mengambil tindakan,” katanya.

Martuani menyatakan, Operasi Aman Nusa II Toba 2020 yang digelar pihaknya bersama unsur TNI dan aparatur gabungan pemerintah daerah, dilakukan untuk menghadapi bencana Covid-19 khususnya di Sumut. “Diimbau kepada seluruh warga Sumut untuk patuhi protokol kesehatan. Siapapun orangnya, baik itu pejabat pemerintahan daerah maupun TNI dan Polri, harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Protokol kesehatan dimaksud, sambung Martuani, mengenai kerumunan orang banyak. Sebab, jika ada kerumuman, pasti dibubarkan. Kemudian protokol pemakaman kasus Covid-19, dan seterusnya.

“Kami berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika melanggar, ada sanksi hukumannya 1 tahun kurungan penjara. Hal inin sesuai dengan Undang Undang Nomor 4/1984 tentang wabah penyakit menular. Kemudian, Undang Undang Nomor 6/2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman 1 tahun. Selanjutnya, Pasal 212-216 KUHPidana dengan ancaman 6 bulan. Semua yang dilakukan aparatur pemerintah ada dasar hukumnya, apabila diimbau pemerintah (tidak ada kerumunan) maka wajib bubar,” tandasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19, Pemprovsu bersama unsur Forkopimda Sumut memimpin penyemprotan disinfektan secara masal di sejumlah kawasan inti Kota Medan.

Ada tiga tim gabungan yang dilibatkan dengan rute berbeda. Tim pertama, mulai dari Jalan Gatot Subroto depan Plaza Medan Fair hingga ke sekitar Terminal Pinang Baris dan Pasar Melati. Kemudian, dilanjutkan ke Simpang Pemda, Ngumban Surbakti dan kembali lagi ke depan Plaza Medan Fair.

Tim kedua, menuju Jalan Iskandar Muda, Juanda, Halat, Bromo, Sukaramai hingga kembali ke tempat apel.

Tim ketiga, menuju Jalan Iskandar Muda, Gajah Mada, S Parman, Wisma Benteng, Lapangan Merdeka, Balai Kota, Putri Hijau, Simpang Glugur, Adam Malik dan kembali depan Plaza Medan Fair.

“Penyemprotan disinfektan secara masal dilakukan ke permukaan benda-benda mati yang berada di pinggir jalan. Tujuannya untuk memutus penularan virus corona. Selain itu, juga membangkitkan semangat seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melawan Covid-19,” terang gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, kemarin.

Selain penyemprotan masal, pihaknya juga mempersiapkan 1.500 kamar/ruang isolasi tambahan bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. “Kepada masyarakat diimbau hindari keramaian, atur jarak, dan paling utama tetap di rumah. Bekerjalah dari rumah. Kalau memang mendesak untuk keluar rumah, jauhi kerumunan dan atur jarak,” sebutnya.

Edy menambahkan, masyarakat diharapkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, ganti pakaian apabila keluar dari rumah sebelum berkumpul dengan keluarga. “Lakukanlah ini bersama-sama, maka yakinlah kita mampu melawan Covid-19,” tegasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari TKI yang pulang, perantau Sumut di tanah air, terutama di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), juga ikut diantisipasi.

Warga asal Medan yang saat ini berada di Jabodetabek, diimbau tidak mudik atau pulang kampung untuk sementara waktu. Khususnya memasuki bulan puasa dan lebaran.

“Bagi saudara-saudara ku yang berasal dari Medan dan saat ini di Jabodatabek, dimohon dalam satu bulan ke depan jangan pulang dulu ke Kota Medan dan sekitarnya,” ujar Akhyar Nasution dalam video yang beredar di grup WhatsApp jurnalis Medan, Selasa (31/3).

Di video berdurasi 1 menit 25 detik tersebut, Akhyar menyatakan, berdasarkan data dan fakta masyarakat berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif Covid-19 di Medan maupun di Sumut, penularan virus diduga mayoritas berasal dari Jabodatabek.

“Untuk memutus mata rantai itu, kami bermohon dan berharap kepada saudara-saudaraku, jangan dulu pulang ke Medan,” sebutnya.

Akhyar mengaku, Pemko Medan bersama Pemerintah Provinsi Sumut dan masyarakat tengah berjuang memerangi rantai penyebaran virus tersebut. “Diimbau juga masyarakat Kota Medan untuk tidak melakukan perjalanan ke episentrum penularan Covid-19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Dairi dan Pemkab Humbahas telah menyampaikan imbauan senada, agar para perantau asal daerah mereka jangan dulu pulang kampung, hingga pandemi Covid-19 reda.