MEDAN, SUMUTPOS.Co – Jaksa penuntut umum (JPU) Elvina Elisabeth Sianipar menuntut terdakwa Irawan alias Asiong dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa dinilai telah melakukan tindak pidana penipuan Rp1,1 miliar terhadap korban Heriyanto Law.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan untuk menghukum terdakwa Irawan alias Asiong dengan penjara satu tahun enam bulan,” kata JPU di hadapan Majelis Hakim Erintuah Damanik, di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (5/5).

Menurut jaksa, terdakwa telah melakukan penipuan dengan dalih bisnis usaha warung kopi Kok Tong di Jalan Sutomo, Binjai. Namun faktanya, hingga terjadi kesepakatan antara korban dan terdakwa. Ternyata, warung kopi tersebut tidak ada dibuka.

”Terdakwa terbukti melanggar pasal 378 KUHPidana tentang penipuan,” urai Jaksa.

Usai membacakan nota tuntutan, hakim memberikan kesempatan terdakwa menyusun nota pembelaan.

Jaksa menyebutkan, perkara ini bermula pada 25 November 2016, saksi korban Harinato Law bersama Francnata Goh, Irwandi dan terdakwa Irawan bertemu disebuah warung di Komplek Multatuli.

Kemudian terdakwa dan saksi korban, membicarakan kesepakan lisan kerjasama untuk membuka usaha kedai kopi Kok Tong di Jalan Sutomo Binjai Utara. Keuntungan dari hasil kedai kopi Kok Tong, nantinya akan dibagi 50 persen kepada saksi korban yang mana modal awal akan dikembalikan utuh oleh terdakwa.

Kemudian, pada 28 November 2016 saksi korban memberikan modal awal kepada terdakwa sebesar Rp700 juta, untuk sewa tempat. Bukan hanya itu, terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp400 juta untuk beli peralatan jualan di kedai kopi Kok Tong.

Lalu pada tanggal 19 Desember 2016 korban mengirimkan uang tersebut dengan cara transfer dari Bank Danamon ke Bank BCA atas nama Irawan.

Namun, kedai Kopi Kok Tong yang telah terdakwa dan saksi korban sepakati terdahulu yang beralamat di Jalan Sutomo Binjai Utara, tak kunjung dibuka oleh terdakwa.

Melainkan tanpa seizin saksi korban, terdakwa telah membuka kedai kopi Kok Tong tersebut di Jalan Ahmad Yani Binjai Utara Komplek Great Wall hingga sekarang.

Mengetahui hal tersebut, lalu saksi korban mengkonfirmasi dengan terdakwa agar saksi korban dibagi hasil usaha dari kedai kopi tersebut.

Namun terdakwa menerangkan, bahwa ia membuka usaha kedai kopi tersebut tidak menggunakan uang milik saksi korban. Sehingga saksi korban tidak berhak untuk mendapatkan hasil dari usaha kedai kopi tersebut.

Lalu saksi korban meminta modal yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa, yaitu sebesar Rp1,1 miliar. Namun saat itu, terdakwa berdalih tidak ada menggunakan uang saksi korban untuk membuka usaha kedai kopi tersebut.

Saksi korban merasa yakin, untuk melakukan kerjasama buka kedai kopi Kok Tong tersebut. Terdakwa dan korban adalah teman lama. Korban mengetahui terdakwa ada membuka cabang kopi Kok Tong di Medan dan berjalan lancar. Terdakwa pemegang lisensi untuk kopi Kok Tong yang berpusat di kota Pematangsiantar.

Pada 25 Januari 2019 dan 4 Februari 2019 korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang modal usaha Rp1,1 miliar tersebut, hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikannya. (man/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasangan sejoli Andre Alvino Saputra Sembiring (21) dan Vanny (23) dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim. Kedua sejoli ini terbukti bersalah mengonsumsi sabu, dalam sidang online di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (5/4).

Kedua terdakwa menjalani sidang kilat, yang sebelumnya dituntut JPU Chandra Naibaho selama 4 tahun penjara dan pembacaan pembelaan (pledoi) diwaktu yang sama.

“Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum, dimana terdakwa terbukti melanggar Pasal 127ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” ucap majelis hakim diketuai T Oyong.

Atas putusan ini, baik kedua dan penuntut umum kompak menyatakan pikir-pikir. Mengutip surat dakwaan, pada 1 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Andre dan Vanny ditangkap petugas Polrestabes Medan, didalam Kamar hotel Oyo Jalan Sei Belutu, Medan.

Saat melakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa, petugas menemukan barang bukti satu buah kaca pirex berisi sisa sabu dengan 1,42 gram. Ketika di introgasi petugas, akhirnya diakui sabu tersebut milik terdakwa Andre. Selanjutnya, kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan. (man/btr)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penyidik Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai masih terus mendalami kasus dugaa memberi keterangan palsu yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Binjai berinisial RW. Kasus keterangan palsu yang didugadilakukan oknum wakil rakyat itu masuk proses verbal aparat kepolisian.

RW sempat tercatat sebagai pengurus Partai NasDem Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188-SK/DPP/NasDem/IV/2016. Atas hal ini, RW digugat ke Badan Pengawas Pemilu dengan perkara sengketa administrasi.

Namun, hasilnya tidak memuaskan. Penggugat kalah dari tergugat. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat penggugat. Penggugat mendapat celah bahwa keterangan palsu yang disangkakan kepada RW diucapkannya saat sidang di Bawaslu yang dipimpin Ketua Majelis Lailatus Sururiyah dengan Anggota Arie Nurwanto dan Syainul Irwan.

“Dalam fakta persidangan (Bawaslu), dia (RW) menyatakan, tidak pernah menjadi anggota atau pengurus NasDem Kota Binjai. Kami kalah karena tidak bisa menghadirkan saksi, dr Edy Putra (Ketua NasDem Binjai) yang memberi surat. Begitupun, tidak ada juga yang bisa menyatakan (benar) pernyataan dia yang tidak pernah menjadi anggota atau pengurus NasDem Kota Binjai. Garis bawahi tidak pernah menjadi anggota. Beda kalau pernah menjadi anggota namun sekarang tidak lagi,” kata Kuasa Hukum pelapor, Surya Wahyu Danil, Selasa (5/5) petang.

Menurut dia, pernyataan RW yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota atau pengurus NasDem inilah disebut memberikan keterangan palsu. Sementara, kata dia, kliennya memiliki SK yang menyebutkan RW adalah kader partai besutan Surya Paloh.

Saat mendaftar sebagai Caleg pada 2019, RW juga disebut belum mengundurkan diri dari NasDem. Padahal, RW mendaftar dari PDI-Perjuangan. Dia menambahkan, hasil putusan Bawaslu Kota Binjai merupakan akta otentik yang ditandatangani oleh pejabat negara.”Di situ duduknya. Putusan Bawaslu menjadi persoalan hukum di Polres Binjai. Menempatkan keterangan palsu di suatu akta otentik yang dapat merugikan orang lain. Duduk ini perkaranya Pasal 266 ayat (2), kenapa. Ketika dia mengakui pernah menjadi anggota, dia tentu didiskualifikasi dalam putusan Bawaslu. Tapi karena tidak diakuinya, maka diputuskan Bawaslu karena 14 hari waktunya,” bebernya.

“Ya, objek perkaranya itu putusan Bawaslu yang menerangkan tidak pernah menjadi pengurus. Pelapor punya bukti foto, tanda tangan. Objek perkara itu akta otentik. Putusan Bawaslu itu adalah akta otentik yang ditandatangi oleh pejabat negara,” tandasnya.

Sebelumnya, Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan dengan tersangka atau terdakwa berinisial RW dari penyidik kepolisian. RW merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Binjai terpilih pada 2019 lalu.

SPDP ini tercatat nomor K/51/II/2020/Reskrim. Dalam SPDP itu, RW tersandung perkara sumpah palsu atau keterangan palsu sesuai Pasal 242 dan atau Pasal 266 KUHPidana. Perkara ini lanjut kerana hukum atas laporan LS yang melaporkan RW ke Polres Binjai dengan bukti laporan nomor : STTLP/063/I/2020?SPKT-A/Res. Binjai. (ted/btr)