Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah bekerja dari rumah atau work form home (WFH) hingga 9 April 2020 mendatang. Meski demikian, tetap diberlakukan piket alias tetap tugas ke kantor dan diminta terus tingkatkan komunikasi.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Zubaidi mengamini OPD-nya salah satu yang termasuk sudah menerapkan WFH bagi ASN sejak Kamis (26/3) lalu. Meski WFH ASN mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing.

“WFH bukan berarti tidak bekerja seperti biasa. Tugas-tugas yang dijalankan sehari-sehari tidak boleh lalai untuk dikerjakan. Kan sekarang sudah zaman teknologi, semua hal bisa dilakukan lewat gadget, melalui, WA, e-Mail dan lain sebagainya,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (30/3).

Ia menyebutkan tetap berlaku sistem piket di kantor bagi ASN setiap hari. Sesuai arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, kata dia, 10 persen dari total ASN tetap masuk kantor dan itu dilakukan secara bergantian.

“Ya, ada beberapa orang yang tetap di kantor setiap hari. Mereka ada yang piket. Dari total ASN, 10 persennya tetap ada di kantor untuk piket. Namun untuk pejabat eselon II dan III, wajib tetap masuk kantor,” katanya.

Ia juga mengimbau, melalui WFH para ASN dapat meningkatkan komunikasi sehingga memastikan tidak ada tugas dan pelayanan yang terganggu.

“Mekanisme kerja yang kita atur melalui sistem daring (dalam jaringan). Misalkan untuk surat menyurat, bisa dikonsep melalui e-Mail atau dikirim via WA (WhatsApp). Jadi administrasi tidak ada yang terhambat, semua berjalan seperti biasa. Yang terpenting juga adalah, komunikasi lebih ditingkatkan lagi dari biasanya. Itu sudah pasti,” katanya.

Kondisi serupa juga diterapkan di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumut. OPD fisik ini juga sudah menerapkan WFH bagi seluruh ASN-nya, namun tetap memakai sistem bergantian kerja di kantor.

“Ya bekerja di rumah dengan bergantian hadir (piket),” kata Kepala Dinas SDACKTR Sumut, Alfi Syahriza.

Alfi juga menekankan kepada seluruh ASN tetap fokus bekerja meski dari rumah, karena sekarang ini akses komunikasi sudah sangat terbantu dari teknologi. “Terutama dalam hal komunikasi, semakin ditingkatkan satu sama lain. Tidak ada alasan bermalas-malasan meski WFH,” katanya.

Diketahui sebelumnya, kebijakan ASN di lingkungan Pemprov Sumut bekerja dari rumah akhirnya diserukan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Penerapan WFH yang dimulai sejak 26 Maret hingga 9 April 2020 ini, sebagai bentuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Sumut.

“Mengatur sistem kerja perkantoran, baik swasta maupun pemerintah. Melalui sistem kerja dari rumah ASN di lingkungan Pemprovsu selama dua pekan terhitung Kamis (26/3) sudah WFH,” kata Edy melalui video konferens yang disampaikan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Jumat (27/3).

Menurutnya, hanya 10 persen ASN yang masih harus ke kantor karena tugasnya tak bisa dilakukan dari rumah. “Sepuluh persen dia tetap ngantor, karena kantor ini tidak boleh berhenti,” katanya tanpa mengurai ASN yang tugas di OPD mana saja yang masih bekerja dari kantor. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mengambil langkah menutup sementara layanan pengurusan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan bermotor. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

“Mulai hari ini (kemarin) kita menutup sementara pengurusan dan pengecekan uji KIR di Kota Medan,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Senin (30/3).

Dikatakan Iswar, setiap harinya ada begitu banyak pemilik kendaraan angkutan umum (plat kuning) maupun angkutan beban (pick-up, truk, dll) yang datang dan melakukan uji kelayakan kendaraan untuk mengurus atau memperpanjang KIR kendaraannya di UPT-UPT milik Dishub Kota Medan.

“Ini cukup berpotensi dalam mengumpulkan masyarakat dan memicu terjadinya kontak fisik satu sama lain. Padahal di sisi lain, kita mengimbau agar masyarakat menerapkan physical distancing untuk memutus rantai Covid-19 ini. Kita mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah bila tidak ada hal yang mendesak, maka Pemko Medan mengambil langkah ini sebagai wujud dukungan terhadap masyarakat untuk tetap di rumah saja,” ujarnya.

Secara nasional, sambung Iswar, kebijakan ini belum diterapkan secara merata. Sebab, langkah yang diambil ini merupakan kebijakan Pemko Medan secara mandiri, bukan imbauan resmi dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan.

“Imbauan dari pusat belum ada, tapi Pemko Medan yang menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Kita lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat pemilik kendaraan ataupun pengemudi dan para anggota kita di lapangan. Pertimbangannya adalah dampak yang akan ditimbulkan ke masyarakat umum,” tegasnya.

Kebijakan ini, kata Iswar, sebelumnya memang sudah diberitahukan kepada masyarakat umum di Kota Medan. Namun karena waktu yang cukup terbatas dalam menyampaikan, kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

“Ini kan kebijakan yang sifatnya insidentil, jadi bukan kebijakan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sudah kita umumkan juga sebelumnya, dari beberapa hari yang lalu saat UPT uji KIR kita masih beroperasi. Saat ini masih ada petugas kita yang piket disana untuk menjelaskan tutupnya sementara layanan uji KIR bila nantinya ada yang datang,” jelasnya.

Sebagai kompensasi atau keringanan kepada masyarakat yang akan mengurus Uji KIR-nya yang baru ataupun yang sudah tidak berlaku, maka Dishub Medan tidak akan melakukan pemeriksaan KIR di jalan hingga nantinya pelayanan uji KIR kembali dibuka.

“Kita belum tahu sampai kapan pengurusan uji KIR ini akan ditutup sementara. Tapi yang pasti sampai kondisi di Kota Medan sudah mulai kondusif dari pandemi ini. Saat ini, untuk sementara tidak akan dilakukan pemerikasaan (KIR) di jalan, yang sudah habis masa berlaku (KIR) nya akan dianggap masih berlaku,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pengujian kendaraan bermotor atau uji Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ikut serta memerangi penyebaran virus corona di Kota Medan, dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke masjid-masjid di Kota Medan dan sekitarnya.

Penyemprotan itu merupakan aksi UISU Peduli Dakwah bil hal. Tim Aksi UISU Peduli telah melakukan penyemprotan di 10 masjid. Pelaksaan kegiatan ini disaksikan langsung oRektor UISU, Dr. Yanhar Jamaluddin ikut bersama tim UISU Pedulin

Yanhar menjelaskan, aksi peduli UISU ini merupakan bagain dari kegiatan dakwah bil hal (dakwah yang disampaikan dengan mengutamakan perbuatan) dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mengutamakan masjid-masjid di Kota Medan.

Ke depan, katanya jika memungkinkan, kegiatan serupa akan dilakukan hingga Ramadhan 1441 H. “Selama bulan sya’ban ini UISU mengambil peran di tengah-tengah masyarakat. Semoga menjadi berkah bagi UISU,” katanya.

Hal itu sejalan dengan pencapaian visi UISU menjadi Perguruan Tinggi yang islami, andal, teruji, bermartabat mulia dan dicintai masyarakat serta diridhoi Allah SWT,” sebut Yanhar, Senin (30/3).

Rektor juga menyampaikan bahwa UISU telah melakukan penyemprotan cairan disinfektan di 10 mesjid di antaranya, Masjid Baitul Amin, Masjid Sunanul Huda dan Masjid Baiturrahim di Kecamatan Medan Polonia, Masjid Ar Rahman dan Nurul Falah di Medan Johor, Masjid Ar Rivai di Medan Amplas, Masjid Nurul Huda di Medan Marelan, Masjid Al Jihad dan Al Iman di Medan Tembung dan Masjid Sulaimaniyah di Jalinsum Perbaungan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU, Prof. Ismet Danial Nasution yang ikut juga hadir dalam penyemprotan disinfektan di Masjid Ar Rivai Medan, mengapresiasi gerakan aksi peduli UISU yang merupakan implementasi catur dharma UISU yakni pengabdian dan dakwah islamiyah yang menjadi ciri khas UISU. “Ini merupakan bentuk tanggungjawab moral Universitas Islam Sumatera Utara,” ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU ini berharap apa yang dilakukan UISU, Insya Allah mendapat ridho Allah SWT dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.

Sementara itu, kehadiran Tim Aksi Peduli UISU di masjid-masjid mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan pihak badan kenaziran mesjid. Tengku Basyaruddin Sukri yang mewakili Dewan Nazir Mesjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan dalam testimoninya mengucapkan terima kasih kepada UISU yang sudah melakukan tindakan preventif secara masif terkait mewabahnya virus corona dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Mesjid Raya Sulamaniyah Perbaungan.

Hal yang sama juga disampaikan Agus Salim, Ketua BKM Nurul Falah Jalan Eka Rasmi Medan. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kepedulian UISU terhadap mewabahnya covid 19 dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Pihaknya berharap UISU terus melakukan yang serupa ke mesjid-mesjid yang lain sembari berharap UISU semakin jaya di masa-masa mendatang.

Pada kesempatan terpisah, Ketua BKM Mesjid Ar-Rivai Jalan Sisingamangaraja Medan, H. Ikrom Helmy Nasution mengucapkan terima kasih atas partisipasi UISU dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

“Kami berdoa, semoga menjadi amal ibadah bagi UISU. Semoga UISU semakin jaya dan dicintai oleh masyarakat,”katanya saat menerima tim UISU Peduli kemarin.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat yang menetap di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, secara spontan melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Paluh Nibung, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Senin (30/3) pukul 09.00 WIB.

Aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekesalan warga terhadap wabah virus corona (Covid-19) dari tumpukan sampah yang dibungan di TPA Terjun tersebut. Masyarakat pun menyetop truk yang akan membuang sampah ke TPA Terjun. Aksi warga mendapat respon dari Polsek Medan Labuhan yang turun ke lokasi.

“Kami takut corona dari sampah yang dibuang kemari, jangan nanti kami jadi korban penyebaran virus dari sampah ini. Kami berharap, ada perhatian serius dari pemerintah untuk membantu agar lingkungan kami bebas dari wabah corona,” terik ibu-ibu dalam unjukrasa itu.

Aksi warga disambut oleh Kadis Kebersihan Kota Medan, Husni bersama Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edy Safari dan Anggota DPRD Kota Medan, Surianto alias Butong serta Kepala Puskemas Marelan, dr Trisna Hasibuan.

Masyarakat kemudian melakukan dialog. Dalam dialog itu meminta agar kawasan lingkungan tempat tinggal mereka dilakukan penyemprotan disenfektan, diberikan vitamin dan disediakan tempat cuci tangan hand sanitizer.

“Kami mau untuk mencegah wabah corona, fasilitas kesehatan disediakan. Selain itu, setiap mobil truk yang melintas agar menutup sampah dengan terpal, tidak kencang-kencang melintas di depan rumah kami dan jangan mengantre panjang di Jalan Paluh Nibung,” pinta warga.

Mendengar itu, Husni selaku Kadis Kebersihan akan mengevaluasi operasional kerja terhadap pembuangan sampah. Ia berjanji akan menekankan para sopir untuk menutup terpal sampah yang akan diangkut sempanjang perjalanan menuju ke TPA Terjun.

“Kami akan memperhatikan kebersihan di lingkungan ini. Mulai hari ini tidak ada lagi sampah yang berjatuhan di jalan, selain itu kita akan menempatkan fasilitas kesehatan seperti tempat cuci tangan umum,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Puskemas Marelan, dr Trisna Hasibuan menjelaskan tentang penyebaran virus Covid-19 dan pencegahannya. Ia meminta kepada masyarakat untuk tetap memakai masker guna mengantisipasi penyebaran virus dari udara.

Setelah mendengar penjelasan yang dilakukan secara dialog, masyarakat meminta pernyataan secara tertulis dari instansi yang hadir agar menyahuti aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Dengan kesepakatan itu, Kecamatan Medan Marelan akan segera melakukan penyemprotan disinfektan yang bekerja sama dengan puskemas dan dibantu Polsek Medan Labuhan.

Penutup pertemuan itu, Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edy Safari menekankan kepada masyarakat untuk mematuhi instruksi pemerintah agar tidak berkumpul atau keluar rumah. Harapannya, aksi yang dilakukan tidak terulang lagi.

“Apabila ada aksi, tolong kordinasi dengan kami. Kalau tidak ada pemberitahuan maka kami akan membubarkan secara paksa, kami tidak ingin ada pengumpulan massa yang dapat mengganggu ketertiban saat situasi wabah Covid-19 ini,” tegas Kapolsek. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kemendikbud RI saat ini juga membolehkan pihak sekolah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk keperluan dan pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pendemi Covid-19.

“Pengadaan barang ini, seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajarang daring (jarak jauh),” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut), Arsyad Lubis melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Administrasi dan Keuangan UN Disdik Sumut, Saut Aritonang kepada Sumut Pos.

Sedangkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 harus sesuai mekanisme yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Coronavirus Desease(Covid-19).

Hal itu sesuai dalam surat edaran Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Desease (Covid-19), yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI per Tanggal 24 Maret 2020. “Termasuk mencegah berkumpulnya orangtua dan siswa secara fisik di sekolah,” ujar Saut.

Menurutnya, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan prestasi akademik serta non akademik di luar rapor sekolah.

“Dalam hal ini, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud juga menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemendikbud RI juga telah membatalkan semua Ujian Nasional (UN) 2020 untuk tingkat SMA sederajat/ SMP sederajat dan SD sederajat. Hal ini berkenaan dengan penyebaran virus corona yang semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Sehubungan dibatalkannya UN maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan dan seleksi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (mag-1/gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sementara itu, jumlah PDP yang meninggal dunia di Medan dan statusnya belum terkonfirmasi, bertambah satu orang. Sebelumnya, seorang PDP yang dirawat di RSUP H Adam Malik, Medan, meninggal dunia pada Rabu (25/3) lalu. Sedangkan PDP kedua ini menghembuskan napas terakhirnya saat dirawat di RS Madani, Medan, Senin (30/3).

Jubir Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah, membenarkan hal itu. “Sebelumnya satu PDP yang meninggal berinisial M. Sedangkan PDP yang baru meninggal ini berinisial SA, meninggal Senin pagi,” ujar Aris yang melalui pesan WhatsApp.

Menurut Aris yang juga Sekretaris Dinkes Sumut ini, walaupun pasien belum berstatus positif Covid-19, penanganan jenazah seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pasien yang positif. Begitu juga dengan proses pemakaman jenazah.

“Mengenai riwayat perjalanan penyakitnya, kami belum mendapatkan data secara rinci. Apabila sudah dapat data, nanti akan sampaikan,” akunya.

Aris menyebutkan, PDP berinisial SA ini diketahui sempat berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), kemudian singgah ke Tanjungbalai. Setelah itu barulah ke Medan.

Saat di Medan, PDP tersebut tiba di RS Madani dalam kondisi sesak napas. “Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan ditetapkan menjadi PDP, dan langsung dilakukan persiapan untuk pengiriman ke ruang isolasi antara RSUP H Adam Malik atau RS GL Tobing. Tetapi kondisinya terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia di RS Madani,” sebutnya.

Hingga jenazah dikebumikan, si pasien belum dipastikan positif Covid-19, karena datanya masih baru. “Kita menunggu hasil pemeriksaan di Balitbangkes Jakarta,” katanya.

Terkait meninggalnya PDP kedua ini, status keluarganya ditetapkan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG). “OTG ini adalah seseorang yang tidak bergejala, tetapi berisiko tertular dari orang yang diduga terkonfirmasi Covid-19 atau yang sudah dinyatakan positif secara laboratorium. Saat ini, keluarganya sudah dipantau Dinkes setempat,” tukasnya.