MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19, Danyon A Pelopor Sat Brimob Polda Sumut menyampaikan imbauan tentang pentingnya penggunaan masker dan juga membagikan 250 masker secara gratis kepada masyarakat Binjai di Jalan Soekarno Hatta, Selasa (28/4).

Danyon A Pelopor AKBP Boy Sutan Binanga Siregar SIK langsung turun ke jalan dan mendatangi warga masyarakat yang kebetulan melintas di depan Mako Batalyon A Binjai lantaran terlihat belum menggunakan masker. “Bapak dan ibu maskernya langsung dipakai ya, mulai dari sekarang setiap keluar rumah harus menggunakan masker. Hal ini tak lain guna mencegah penularan virus corona,” imbau Boy.

Selain membagikan masker, Boy yang didampingi Wadanyon A Pelopor Kompol Syamsul Bahri dan perwira serta personel dari jajaran Batalyon A Binjai juga memberikan imbauan kamtibmas terkait pentingnya menggunakan masker di tengah wabah virus corona yang melanda Indonesia. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum menaati protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat.

“Kami terus lakukan imbauan dan sosialisasi kepada warga, terutama mereka yang terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja agar selalu menggunakan masker. Saat ini menggunakan masker wajib dilakukan tidak hanya yang sakit, yang sehatpun wajib menggunakan,” tegas Boy.

Sementara, Sudir Sembiring, mengucapkan terima kasih atas masker yang diberikan. “Kebaikan Brimob Sumut yang mau membagikan masker kepada kami secara gratis. Kami juga baru tahu pentingnya menggunakan masker selama wabah virus corona,” imbuhnya. (ris/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Polisi Republik Indonesia (Polri) melalui Kepolisian Resor (Polres) Dairi menyiapkan 10 ton beras dan sembako untuk membantu masyarakat yang terdampak corona virus 2019 (Covid-19) yang tidak tercover dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta pemerintahn desa.

Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang SIK menjelaskan, Kapolri Jenderal Idham Azis menginstruksikan semua jajaran untuk mengawal pendistribusian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

“Selain mengawal distribusi bansos. Kapolri melalui Polres membantu penyiapan bantuan beras 10 ton serta sembako untuk membantu masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah tetapi sangat layak untuk dibantu,” ucap Leonardo.

Dijelaskannya, untuk mengawal distribusi tersebut, pihaknya sudah menurunkan Babinkamtibmas untuk mendata. Setelah dikroscek, dan ternyata benar adanya bahwa masyarakat btersebut belum mendapatkan bantuan dari siapapun, maka kepolisian akan menyalurkannya.

“Setelah dikroscek Babinkamtibmas masyarakat tersebut seharusnya layak mendapat bantuan tetapi belum tercover bantuan dari pemerintah, maka kita akan salurkan bantuan yang telah kita siapkan tadi,” ujarnya.

AKBP Leonardo menambahkan, pihaknya akan mencantumkan nomor telepon Polres dan Polsek jajaran supaya bisa dihubungi masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan yang terdampak covid-19. (rud/ram)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia menegaskan, selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, para pedagang takjil diharuskan memakai masker, bila tidak akan ditertibkan.

Keharusan menggunakan masker itu, lanjut Nanang, telah sesuai dengan protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

“Kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh pedagang takjil di Kota Tebingtinggi yang menjajakan makanan berbuka puasa, diharuskan memakai masker. Begitu juga dengan pembeli, harus juga memakai masker,”imbau dr Nanang Fitra Aulia saat menyampaikan keterangan di Posko Penanganan Covid-19 di Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (28/4).

Dijelaskan Nanang kembali, apabila para pedagang takjil tidak mengindahkan apa yang sudah di wajibkan oleh protokoler kesehatan dalam penanganan Covid -19, akan dilakukan penertiban.

“Begitu juga kepada pembeli yang datang, apabila tidak menggunakan masker, pedagang tidak boleh melayani pembeli tersebut, dimintakan juga kepada pedagang untuk menerapkan sistem pembelian take away (bayar langsung pergi),” jelasnya.

Dengan begitu, masyarakat bisa mengatahui apa yang sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan masker, baik yang sedang berpergian keluar rumah atau bagi yang sedang mengalami batuk.

“Karena dengan menggunakan masker, kita sudah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi. Menjaga kebersihan yaitu selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, jaga phisyical distancing dan sat at home,” pinta dr Nanang.

Dijelaskan Nanang, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan telah menerbitkan surat tentang kewajiban masyarakat Kota Tebingtinggi menggunakan masker apabila tidak menggunakan masker di luar rumah, maka di perkirakan akan mendapatkan sanksi.

Diterangkan dr Nanang Fitra Aulia dalam Laporan Tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Tebingtinggi, untuk orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 540 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 1 orang, Pasien PDP positip Covid -19 sebanyak 2 orang dan sekarang menjalani perawatan di Rumah Sakit Medan. Untuk PDP negatif dan meninggal dunia sebanyak 2 orang dan habis dalam masa pemantauan dan dinyatakan sehat sebanyak 793 orang. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan kembali mengimbau masyarakat Kota Tebingtinggi untuk mematuhi protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah, mengingat sudah adanya dua orang warga yang dinyatakan positif Covid-19.

“Saya meminta masyarakat jangan pernah anggap enteng bahaya Covid-19. Kita harus patuhi protokoler kesehatan pemerintah,”imbau Umar Zunaidi Hasibuan usai mengikuti Rakor bersama Kapolres Tebingtinggi, AKBP James P Hutagaol, Koramil 13 0204/DS, Kapten Budiono di gedung Balai Kota, Jalan Sutomo, Selasa (28/4).

Dijelaskan Umar, peningkatan arus mudik menjelang lebaran pasti akan terjadi, walaupun sudah ada larangan dari pemerintah agar tidak mudik karena bisa menyebarkan virus Covid -19 kepada orang lain.

Menghadapi kemungkinan itu, Pemko Tebingtinggi perlu mempersiapkan antisipasi atas lonjakan pemudik dan diperlukan tindakan keras, seperti harus menjalani thermo srcaining dan karantina selama 14 hari.

“Kita harus lebih ketat lagi menghadapi hal itu, tindakan tindakan pencegahan harus lebih dipikirkan secara ketat dan bagaiamana menghadapi pemudik yang datang dari berbagai daerah,” bilangnya.

Bukan itu saja, tentang kepatuhan dari warga Kota Tebingtinggi menggunakan masker, menjaga jarak physical distancing dan tidak keluar rumah untuk kepentingan yang tidak penting. “Itu perlu kita tegakkan dan akan menjadi bagian yang kita lakukan dalam pengambil tindakan tegas,” jelasnya.

Sebelum melakukan tindakan tegas, lanjut Umar, yang kita lakukan adalah memberikan imbauan yang lebih tegas. “usai seminggu ini ke depannya, kita akan melakukan tindakan-tindakan secara hukum terhadap mereka yang membantah per aturan, siapa yang melawan petugas karena ada undang undangnya,”tegas Umar Zunaidi. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Karo, dukungan dan bantuan terus mengalir ke Pemkab Karo.

Senin (27/4) siang, giliran Ramlan Ginting, salah seorang pengusaha asal Karo yang menetap di Jakarta menunjukkan kepeduliannya. Melalui cabang usahanya Ria Busana Kabanjahe, Ramlan menyalurkan sejumlah APD dan masker ke Pemkab Karo.

Bantuan itu diserahkan Ir. Otong Sasmita selaku area Manajer Ria Busana cabang Kabanjahe dan difasilitasi DPD Pemuda Merga Silima (PMS) Kabulaten Karo, kepada tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Pemkab Karo, Senin (27/4) siang, di posko Gugus Tugas di Kabanjahe.

Menurut Otong, bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian Ramlan Ginting dan Ria Busana dalam membantu mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19, bagi masyarakat dan tenaga medis. “Jangan dinilai jumlah bantuan yang kami serahkan, tapi nilailah kepedulian, kebersamaan yang turut kami rasakan dalam situasi pandemi ini. Tentu inilah yang dapat kami sumbangkan berupa APD sebanyak 330 unit dan masker 1.000 pcs,” katanya

Sementara Bendahara DPD PMS Karo Donanta Barus mengatakan, aksi yang dilakukan oleh Ria Busana dan Ramlan Ginting merupakan suatu langkah tepat. Karena dalam situasi pandemi saat ini semua harus bergandengan tangan dan bergotong royong.

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH mengatakan sangat mengapreisasi sumbangan yang diberikan Ria Busana dan Ramlan Ginting. “Ini contoh yang patut ditiru bagi pengusaha dan stakeholder lainnya,”ujarnya.

Dengan bantuan ini, Terkelin berharap tenaga medis makin siap menangani pasien.

“Jika APD lengkap, petugas modis tidak akan ragu lagi menangani pasien,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Plh Ketua Gugus Ir Martin Sitepu bersama Kadis Kesehatan Karo, drg Irna Safrina menyatakan, akan mendistribusikan sesuai kebutuhan bagi tim medis untuk APD, sedangkan masker akan dibagikan ke masyarakat,”ucapnya. (deo/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Covid-19 Sergai, menyalurkan bantuan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) 35 tahun ke atas yang terdampak Covid-19.

Bantuan itu diserahkan langsung oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sergai, Ir H. Soekirman kepada perwakilan GTKHNK 35, Supriadi di Simpang Jalan Belidahan, Desa Sei Rampah, Kecaamtan Sei Rampah, Selasa (28/4).

Bupati Sergai, Ir Soekirman mengatakan bantuan ini merupakan sumbangan dari para donatur, perusahaan, lembaga, dan perseorangan yang disalurkan melalui posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sergai.

Selanjutnya, bantuan akan disalurkan ke rumah masing-masing kepada para guru honorer non K2 35 tahun ke atas.

“Semoga bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, terkhusus Guru Honorer Tenaga Kependidikan Non Kategori (GTKHNK) untuk 35 tahun ke atas,”kata Soekirman.

Sebanyak 110 paket sembako akan disalurkan kepada para guru honorer yang berdomisili di Kecamatan Sei Rampah dan Sei Bamban. “Adapun sembako itu berupa beras, mie instan, telur , kopi dan sabun anti bakteri,”sebut Bupati Soekirman.

Menurut Soekirman, Pemkab Sergai telah memberikan rekomendasi agar Guru Honorer Non K2 ini dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, Bupati Soekirman juga mengimbau kepada para guru honorer dan masyarakat, untuk selalu menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta social distance guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.(sur/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Covid-19 Sergai, menyalurkan bantuan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) 35 tahun ke atas yang terdampak Covid-19.

Bantuan itu diserahkan langsung oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sergai, Ir H. Soekirman kepada perwakilan GTKHNK 35, Supriadi di Simpang Jalan Belidahan, Desa Sei Rampah, Kecaamtan Sei Rampah, Selasa (28/4).

Bupati Sergai, Ir Soekirman mengatakan bantuan ini merupakan sumbangan dari para donatur, perusahaan, lembaga, dan perseorangan yang disalurkan melalui posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sergai.

Selanjutnya, bantuan akan disalurkan ke rumah masing-masing kepada para guru honorer non K2 35 tahun ke atas.

“Semoga bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, terkhusus Guru Honorer Tenaga Kependidikan Non Kategori (GTKHNK) untuk 35 tahun ke atas,”kata Soekirman.

Sebanyak 110 paket sembako akan disalurkan kepada para guru honorer yang berdomisili di Kecamatan Sei Rampah dan Sei Bamban. “Adapun sembako itu berupa beras, mie instan, telur , kopi dan sabun anti bakteri,”sebut Bupati Soekirman.

Menurut Soekirman, Pemkab Sergai telah memberikan rekomendasi agar Guru Honorer Non K2 ini dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu, Bupati Soekirman juga mengimbau kepada para guru honorer dan masyarakat, untuk selalu menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta social distance guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.(sur/han)

PANTAI CERMIN, SUMUTPOS.CO –Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat atas sengketa lahan antara PT Lubuk Naga dengan Gapoktan Naga Jaya, pihak Muspika Pantai Cermin dan perwakilan tokoh masyarakat melakukan mediasi yang dihadiri kedua belah pihak, Kamis (23/4).

Di hadapan para Muspika yang dihadiri Camat Pantai Cermin, Aminuddin, dan perwakilan Danramil serta Kapolsek Pantai Cermin, Kepala Desa Naga Kisar, Ahmad mengatakan, keberadaan PT Lubuk Naga sudah berdiri sejak tahun 1987. Bahkan kakeknya pun menjual tanah mereka kepada perusahaan yang bergerak di tambak udang tersebut.

“Semua lahan masyarakat yang saat ini dikuasai PT Lubuk Naga telah dibayarkan ganti ruginya,” beber Ahmad.

Namun, belakangan ini mencuat polemik lahan atau tanah yang dikuasai PT Lubuk Naga telah diklaim oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Naga Jaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bernomor SK.5343/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakat (IUPHKm) di Desa Kisar Kecamatan Pantai Cermin.

Dengan terbitnya IUPHKm Gapoktan di atas lahan yang sudah diganti rugi dan dikelola perusahaan adalah tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan dikhawatirkan akan menuai konflik dan gejolak sesama warga Desa Naga Kisar yang mayoritas sebagai petani binaan perusahaan, dan lebih dari 1.500 kar yawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Oleh karenanya, dengan inisiatif Muspika Pantai Cermin mengambil langkah pertemuan mediasi tersebut, untuk mencari solusi ke depannya agar tidak terjadi gejolak di Desa Naga Kisar.

Jefri sebagai Humas PT Lubuk Naga mengungkapkan, permasalahan lahan yang saat ini dikuasai PT Lubuk Naga sedang bersengketa. Padahal, perusahaan yang sudah beroperasi sejak tahun 1987 ini memiliki berbagai izin dan legalitas mulai dari Camat, Bupati, Gubernur, Direktur Jendral Kementerian sampai tingkat Menteri.

Mencuatnya kasus lahan PT Lubuk Naga di ranah hukum setelah keluarnya SK.5343/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakat (IUPHKm) yang diberikan kepada Gapoktan Naga Jaya. Terbitnya izin ini menuai dilema di lapangan, karena secara fakta di atas lokasi pemberian izin telah beroperasional, dan memiliki berbagai perizinan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Sebelum semuanya jelas, secara legal formal lahan di Desa Naga Kisar masih dikuasai dan milik PT Lubuk Naga. “Tolong hargai kami (Lubuk Naga) sebagai orang pertama yang menguasai lahan-lahan tersebut dengan ganti rugi dan diakui masyarakat,” katanya seraya menambahkan, saat ini lahan milik PT Lubuk Naga sedang dikelola oleh Yayasan Apindo Sumatera Utara (YASU).

Sementara itu, Suryadi, mewakili YASU menjelaskan, sejauh ini belum ada permasalahan yang terjadi.

“Kami hadir di Desa Naga Kisar untuk memberikan sesuatu peluang dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Lahan tersebut dapat di gunakan masyarakat untuk bertani, baik kolam maupun persawahan sebagai mana yang telah dilakukan PT Lubuk Naga sebelumnya.

“Kini, kami sedang mendata melalui administrasi untuk penertibannya. Sebagai pemilik lahan saat ini PT Lubuk Naga diakui taat kepada pemerintah melalui pembayaran PBB. Secara legalitas perdata masih diakui sebagai pemilik. Jadi jangan hanya dengan satu keputusan terkait dengan izin Gapoktan mengabaikan hak keperdataan perusahaan dan izin-izin yang telah dimiliki perusakan,” bebernya.

Seiring berjalannya waktu, kehadiran Gapoktan Naga Jaya di Desa Naga Kisar dinilai telah mengganggu para petani binaan YASU, dengan masuk tanpa koordinasi dan mengambil lahan yang sedang dikelola petani.

“Tanpa permisi, Gapoktan yang diketuai saudara Suondo Bambang Harianto masuk dan menggangu aktivitas petani kami,” sebut Suryadi seraya berharap, tujuan YASU adalah untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pemberdayaan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat petani binaan.

Dikhawatirkan Suryadi, jika petani merasa terganggu ditakutkan akan terjadi perselisihan di lapangan.

“Oleh karenanya, sebelum jelasnya semua baik secara perizinan dan hak keperdataan secara hukum, alangkah baiknya kita saling menghormati saja. Hargai lah kami sebagai pengelola lahan pertama,” cetusnya.

Di lain pihak, Gapoktan Naga Jaya yang diwakili ketua Suondo Bambang Harianto mengungkapkan, pihaknya mendapat mandat pengelolaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018.

“Kami (Gapoktan) hanya menerima SK, tidak mempunyai wewenang untuk berkomunikasi dengan pihak PT Lubuk Naga dan YASU. Kami hanya dapat berkomunikasi dengan KPH,” sebutnya.

Ia mengaku, tidak mengetahui ke beradaan PT Lubuk Naga di Desa Naga Kisar. “Dulu kantor PT Lubuk Naga tidak ada, tapi sejak kami datang, barulah kantornya ada,” katanya.

Menurutnya, Gapoktan Naga Jaya tidak berhak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak manapun. “Silahkan komunikasikan dengan pemangku KPH yang telah memberi kami mandat pengelolaan,” ujarnya.

Benang merah dari hasil pertemuan yang fasilitasi Muspika Pantai Cermin tidak menuaikan titik temu. Sehingga diputuskan bahwa kedua belah pihak agar dapat saling menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Naga Kisar.

Kades Naga Kisar, Ahmad mengambil solusi dan keputusan, yakni pertama, sama-sama menjaga amanah dengan catatan tidak terjadi gesekan; Kedua, menunggu putusan pengadilan. Bila terjadi gangguan terhadap petani yang menimbulkan gesekan di lapangan, maka pihak yang memulai harus bertanggungjawab di ranah hukum.

Hasil putusan yang diambil tersebut dituangkan dalam Berita Acara untuk ditandatangani kedua belah pihak dengan disaksikan Camat Pan tai Cermin, perwakilan Polsek Pantai Cermin, Koramil 08/PC serta tokoh masyarakat.

Sementara Camat Pantai Cermin, Aminuddin yang dikonfirmasi awak media mengatakan, harusnya kedua belah pihak saling menunggu putusan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap.

“Untuk itu, diharapkan agar saling menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Naga Kisar. Jangan sampai terjadi gesekan di lapangan antara kedua belah pihak,” harapnya.

Terpisah, Sekretaris Wilayah Sumatera Konfederasi SBSI (KSBSI), Arsula Gultom yang dimintai tanggapannya, Senin (27/4), sangat menyayangkan terbitnya izin IUPHkm Gapoktan di atas lahan perusahaan yang telah beroperasi puluhan tahun dan akan mengancam kelangsungan jalannya perusahaan dan pada akhirnya akan mengancam nasib para pekerja perusahaan dan keluarganya.

“Ini loh ribuan orang tergantung kehidupannya pada perusahaan. Jadi tolonglah pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) jangan mengganggu perusahaan dan para pekerja di saat wabah Covid-19 ini. Jangan timbulkan keresahan dan gejolak potensi PHK dengan mengeluarkan IUPHkm Gapoktan tanpa melihat fakta di lapangan. Kok tidak terlihat perusahaan begitu besar sudah berdiri di atasnya dan mempekerjakan ribuan pekerja masyarakat setempat pada saat melakukan telaah/survey lapangan,” ucapnya kepada awak media.

Menurutnya, proses terbitnya IUPHkm Gapoktan Naga Jaya ini aneh sekali dan terlihat ada keganjalan. Dan terkait hal ini, untuk melindungi para pekerja dan keluarganya. “Kami telah menyurati Presiden Jokowi dan beberapa kementerian serta lembaga terkait,” beber Arsula. (rel/ram)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Relawan Anak Emak, dari Bacalon Wali Kota Binjai periode 2021-2024, Hj Lisa Andriani Lubis, berbagi takjil di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah.

“Kami sebagai Relawan Anak Emak sudah mulai berbagi takjil sejak dari 3 Ramadan 1441 Hijriah atau Minggu (26/4). Berbagi takjil yang kami lakukan agar Relawan Anak Emak hadir di tengah masyarakat yang menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah untuk masyarakat Kota Binjai yang melaksanakannya,” kata Koordinator Relawan Anak Emak, Indra Praja, Selasa (28/4).

Dikatakan Indra, aksi kemanusiaan berbagi takjil rencananya akan dilaksanakan sampai 20 hari ke depan.

“Takjil yang dibagikan buah kurma, dan ada juga pembagian masker gratis,”kata Indra.

Sembari membagikan takjil, Relawan Anak Emak juga memberi edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan menghindar dari kerumuman serta keluar rumah jika memang ada kepentingan yang tak dapat ditinggalkan. “Dua hari ini, berbagi takjil dilakukan di depan Balai Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kartini, Binjai Kota. Selama 20 hari kedepan ini, aksi kemanusiaan berbagi takjil berpindah-pindah lokasi. Bisa nanti dilakukan di Bundaran Tugu, atau Rambung dan bahkan langsung ke masyarakat,” pungkasnya. (ted/han)