MEDAN, SUMUTPOS.CO – Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara terus berupaya melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke berbagai fasilitas umum di Kota Medan, guna mengurangi dan memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Aktivitas ini merupakan amanat dari PMI pusat, mengingat PMI adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan urusan kemanusiaan serta sesuai dengan fungsi PMI yaitu membantu sebaik mungkin pemerintah dalam berbagai aspek kebencanaan yang terjadi.

Gedung Graha Pena Medan di Jalan Sisingamangaraja Medann

yang menjadi kantor Harian Sumut Pos, Posmetro Medan dan Percetakan PT Medan Graindo, tak luput dari atensi PMI Sumut untuk menyemprot disinfektan dalam rangka pencegahan Covid-19, Kamis (26/3). Dalam penyemprotan tersebut, petugas PMI Sumut dibantu relawan dari PMI Deliserdang.

Dengan memakai alat pelindung diri (APD) lengkap, petugas terlihat menyemprot gedung berlantai tiga tersebut berikut seisi ruangan dengan cairan disinfektan.

“Semenjak mewabahnya virus corona ini, rata-rata ada 7 tempat fasilitas umum yang kami semprot setiap harinya dan kami sarankan agar rajin-rajin cuci tangan serta menyiapkan hand sanitizer,” kata Zulfadli dari PMI Sumut di sela-sela memimpin kegiatan penyemprotan.

Kepala Markas PMI Sumut, Ade Yudiansyah mengatakan, pihaknya telah membuat standar operasional prosedur (SOP) kepada para petugas penyemprot cairan disinfektan. Bahwa paling maksimal setiap petugas hanya boleh melaksanakan penyemprotan tiga kali dalam satu hari.

“Supaya mereka staminanya juga tetap bagus. Sebab kita tak tahu mereka menyemprot di areal mana, takut kita lokasi tidak steril dan petugas malah sakit. Makanya seperti itu tetap saya arahkan,” katanya.

SOP ini menurutnya berlaku untuk semua PMI di wilayah Sumut. Ade juga menyebutkan, setiap hari sekitar 15 tim turun ke lapangan melakukan penyemprotan cairan disinfektan, sejak pandemi Covid-19 semakin meluas menjangkit Sumut. “Itu kita bagi dua. Namun jika tempatnya luas kita jadikan mereka satu tim. Tergantung kondisi di lapangan juga,” katanya.

Mengenai permohonan dari masyarakat, pihak swasta dan pemerintah atas penyemprotan disinfektan ini, diakui Ade, dalam sehari 7-10 surat ada masuk ke PMI Sumut.

“Silahkan diajukan suratnya ke kami, sebagai dasar kami untuk mengeluarkan perlengkapan yang dibutuhkan. Siapapun itu yang minta, yang terpenting ada secara tertulis kami terima permohonannya,” katanya.

General Manager Sumut Pos, Pandapotan MT Siallagan melalui Pemred Sumut Pos, Dame Ambarita, sangat berterimakasih atas kegiatan penyemprotan disinfektan Gedung Graha Pena Medan oleh petugas PMI Sumut. Pihaknya memang bermohon ke PMI Sumut dalam rangka pencegahan dan penularan Covid-19 melalui penyemprotan cairan disinfektan tersebut.

Selain itu juga berharap agar seluruh jajaran PMI Sumut tetap diberi kesehatan dan kekuatan selama menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, terlebih membantu masyarakat dalam mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19.

“Semoga kemitraan yang baik antara Sumut Pos dan PMI Sumut terus terjalin semakin erat ke depan, dan kami berterimakasih atas bantuan penyemprotan disinfektan dari PMI Sumut. Semoga wabah Covid-19 ini mampu sama-sama kita hadapi dan lalui sehingga kehidupan kita juga kembali berjalan normal,” tuturnya. (prn/ila)

Tak Patuh, Dipenjara 1 Tahun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi penularan penyebaran virus corona atau Covid-19, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk mematuhi polisi atau Maklumat Kapolri agar tak berkerumun dan melakukan social distancing (menjaga jarak). Jika tak patuhi imbauan, akan disanksi hukuman penjara selama 1 tahun.

“Sanksinya bervariasi. Apabila tidak mematuhi imbauan yang kita lakukan, maka diberi sanksi sesuai Undang Undang Nomor 4/1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun kurungan penjara,” tegas Irjen Pol Martuani Sormin di kantornya, Kamis (26/3).

Sanksi lainnya, kata dia, Undang Undang Nomor 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Selanjutnya, Pasal 212 KUHPidana dengan ancaman 6 bulan. “Jadi, kalau masyarakat sudah diimbau pemerintah untuk karantina rumah maka patuhi,” tegas Kapoldasu lagi.

Martuani mengaku sudah menyampaikan arahannya kepada Kapolres dan Kapolsek sejajaran Polda Sumut, yaitu tidak ada keramaian dalam bentuk apapun. “Seperti resepsi, pesta adat, kegiatan olahraga bersama, dan kegiatan lainnya dalam jumlah orang banyak untuk ditunda,” kata Martuani.

Diutarakan Martuani, sesuai Maklumat Kapolri pihaknya telah melakukan pembatasan atau social distancing, yaitu pembatasan kerumunan orang dalam jumlah yang besar. Kemudian, pembatasan kegiatan lainnya seperti olahraga, festival, dan kegiatan lainnya yang mengundang orang banyak.

“Semua kegiatan seperti itu kita larang, karena memungkinkan menjadi tempat penyebaran virus Covid-19 ini. Kita tidak bisa tahu secara langsung apakah kita tertular atau terpapar virus tersebut,” papar Kapoldasu.

Martuani juga mengimbau kepada seluruh warga Sumut untuk menjaga jarak minimal 1 meter, tidak perlu bersalaman atau bersentuhan. Memang hal ini bertentangan dengan adat budaya di Indonesia. Namun, melihat perkembangan eskalasi penyebaran virus yang semakin meningkat maka perlu dibatasi.

“Kurangi mobilitas, dan perbanyak di rumah. Hal ini sudah sangat membantu. Karena, virus ini sangat berbahaya dan mematikan. Sama-sama diketahui, di Italia, Spanyol dan beberapa negara lainnya kasus Covid-19 terus meningkat dan banyak menelan korban jiwa,” cetusnya.

Upaya-upaya tersebut, menurut dia, tentunya sangat mengganggu aktivitas, baik di sektor ekonomi, sosial dan sebagainya. “Kami juga sudah mengimbau ke warga Tionghoa di Sumut pada perayaan Cheng Beng untuk tidak dilakukan dalam jumlah banyak. Lakukanlah secara sendiri-sendiri di rumah untuk beribadat,” ucap Martuani.

Kapoldasu melanjutkan, masyarakat tidak perlu panik karena sudah dilakukan berbagai upaya. Masyarakat hanya tinggal mengikuti imbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah dan mengurangi mobilitas.

“Kami juga sudah menyampaikan imbauan kepada pengusaha sembako, bahwasanya tidak ada yang boleh menimbun. Selanjutnya, tidak boleh menaikkan harga sembako. Kami akan terus melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan terhadap oknum-oknum yang nakal atau mempermainkan harga,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait operasi keramaian, pihaknya sudah menyiapkan atau membentuk tim dengan sandi Operasi Aman Nusa Dua. Operasi ini untuk menangani kontijensi mulai dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri.

“Memang kami masih kekurangan sumber daya dalam hal Alat Pelindung Diri (APD), saat ini kami baru memiliki 100 set APD. Untuk itu, kita memesan APD di Solo. Jadi, sementara ini kita gunakan dulu APD yang ada, misalnya menggunakan jas hujan, sepatu boots, sarung tangan, masker. Hal ini dilakukan supaya personel kita tidak tertular virus Covid-19,” bebernya.

Ditegaskan dia, ada satu hal lagi yang perlu diketahui masyarakat, yaitu mengenai penanganan jenazah yang terindikasi Covid-19. Dalam proses ini sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur), yakni jenazah dibungkus dengan plastik, dimasukkan dalam peti dan dibungkus. Keluarga hanya bisa melihat dari jauh, tidak ada yang boleh melayat dan jenazah dimakamkan oleh petugas medis.

“Mau tidak mau harus taat, karena dalam waktu 4 jam wajib dikuburkan. Masyarakat diharapkan memahami kondisi yang terjadi saat ini, hal itu agar tidak tertular atau virus menyebar. Sebab masing-masing masyarakat memiliki tingkat imunitas yang berbeda. Kita juga bisa menjadi carrier atau pembawa virus terhadap orang lain,” paparnya.

Sedangkan di jajarannya, Martuani bilang, Polda Sumut telah melakukan berbagai upaya mencegah corona. Salah satunya dengan menerapkan kepada para personel untuk berjemur 10 menit setiap pagi sebelum bertugas.

“Kita melaksanakan olahraga setiap pagi tetapi secara mandiri. Selain itu, anggota harus berjemur minimal 10 menit karena sinar matahari sekitar pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB sangat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh dan sekaligus mencegah penyebaran virus Covid-19,” paparnya.

Selain itu, Mapolda Sumut dan kantor kepolisian sejajaran dilakukan penyemprotan disinfektan. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu pihaknya bergotong-royong bersama dengan Kodam I Bukit Barisan dan instansi terkait melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas publik di Medan. Sebab, virus ini bisa menempel di fasilitas umum sehingga dapat menularkan ke orang lain.

“Kami juga menyiapkan fasilitas cuci tangan tradisional, yaitu dengan air mengalir dan sabun cair di setiap kantor kepolisian. Dari hasil medis, bahwa virus tersebut bisa mati dengan cairan sabun antiseptik,” pungkasnya. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Enam pejabat eselom V ditempatkan sebagai administrator di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Labuhan Deli dilantik di Aula, Rutan Labuhan Labuhan Deli, Jalan Titi Pahlawan, Medan Labuhan, Kamis (26/3) pukul 10.00 WIB.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin Kepala Rutan Klas I Labuhan Deli, Nimrot Sihotang turut disaksikan KPR Rutan Jamerlan Saragih, Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Labuhan Deli, Jimri Nababan dan rohaniawan.

Kepala Rutan Labuhan Deli, Nimrot Sihotang mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan keputusan Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Sumut Nomor W2.3043. KP. 03.03 Tahun 2020 dan SK Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut Nomor W2.3198. KP. 03.03 tahun 2020.

“Selamat bergabung di Rutan klas I Labuhan Deli, kepada para pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat segera menyesuaikan diri,” pesanya.

Dijelaskannya, status Rutan Labuhan Deli telah resmi naik kelas menjadi Klas I sejak (25/1) lalu. Saat ini, Rutan Labuhan Deli telah membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

“Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga citra tersebut untuk menuju zona integritas yang besih dan baik,” tegas Nimrot Sihotang. Para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah dan janji jabatan, melakukan pemeriksaan tes urine untuk membuktikan mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Adapun 6 pejabat administrator yang dilantik adalah, Mei Siska Mawarni Lubis menjabat Kepala Urusan Tata Usaha Wilson Sibarani SH menjabat Subseksi Bimbingan, Andarias Barus menjabat Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan.

Selanjutnya, Jonathan Jonri menjabat Subseksi Administrasi dan Perawatan, Asrul Andriance Harahap menjabat Kasubsie Umum, Muhktar Car Rambe menjabat Kepala Subseksi Keuangan dan Perlengkapan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah lebih dari satu pekan menetapkan status siaga darurat atas wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang turut melanda Kota Medan. Pemerintah juga telah mengambil sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Corona di Kota Medan yang semakin masif setiap harinya, yakni mulai dari merumahkan siswa sekolah hingga para ASN di jajaran Pemko Medan.

Sesuai anjuran pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker apabila memang harus keluar rumah untuk hal yang sangat penting. Begitu juga dengan perilaku hidup bersih dengan selalu mencuci tangan atau menggunakan Hand Sanitizer setiap kali memegang benda di tempat umum maupun melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang lain.

Namun kenyataannya, hingga saat ini Kota Medan masih mengalami kelangkaan Masker dan Hand Sanitizer.

Atas hal ini, fungsi pengawasan Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perdagangan turut dipertanyakan oleh wakil rakyat di Komisi III DPRD Medan yang menjadi Counterpart nya.

“Kita semua tahu bahwa saat ini masyarakat sangat membutuhkan Masker, sangat membutuhkan Hand Sanitizer, tapi faktanya sekarang kedua barang itu sangat langka di pasaran. Hampir semua apotik ataupun mini market di Kota Medan tak lagi punya Masker dan Hand Sanitizer untuk dijual,” ucap anggota Komisi III DPRD Medan, T Edriansyah Rendy kepada Sumut Pos, Kamis (26/3).

Dikatakan Rendy, hal itu membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan Masker maupun Hand Sanitizer yang dibutuhkannya.

“Diimbau pakai masker, diimbau pakai Hand Sanitizer, tapi barangnya sulit ditemukan di pasaran, masyarakat pun bingung. Lantas dimana peran pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan? Dimana fungsi pengawasannya terhadap ketersediaan barang-barang tersebut di Kota Medan?” ujarnya.

Dikatakan Rendy, langkanya Masker dan Hand Sanitizer juga turut mendongkrak harga kedua barang tersebut hingga melambung tinggi.

“Kalaupun ada, harganya yang tidak masuk akal. Hand Sanitizer yang tadinya di kisaran Rp20ribuan, kini harganya lebih dari Rp70ribu. Yang lebih melambung lagi harga Masker yang normalnya Rp30 ribu perkotak sekarang paling murah Rp300 ribu perkotak atau naik 10 kali lipat. Ini luar biasa kenaikannya. Dimana peran Dinas Perdagangan dalam memastikan ketersediaan barang-barang tersebut dengan harga yang sewajarnya,” katanya.

Untuk itu, lanjut Rendy, Dinas Perdagangan harus mengambil perannya dalam hal ini. Sebab saat ini semua OPD sedang bekerja keras dalam membantu pemerintah guna mencegah penanggulangan Covid-19 di Kota Medan.

“Dinas Ketahanan Pangan sudah sibuk memproduksi Hand Sanitizer, Dinas Kesehatan sibuk menyiapkan penanggulangan bersama dengan Puskesmas-puskesmas, Dinas PKPPR dan OPD lainnya sibuk membuat Westafel untuk mencuci tangan di tempat umum, BPBD dan kecamatan sibuk melakukan penyemprotan desinfektan. Nah, sekarang Dinas Perdagangan juga harus mengambil perannya, kontrol ketersediaan Masker dan Hand Sanitizer di Kota Medan,” lanjutnya.

Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Medan tersebut juga meminta agar Pemerintah Kota Medan menindak tegas oknum-oknum penimbun Masker dan Hand Sanitizer di Kota Medan yang turut mendongkrak harga kedua barang tersebut.

“Dinas Perdagangan juga bisa melakukan sidak-sidak kepada oknum-oknum penimbun barang-barang itu, bisa berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penindakannya. Dan tak hanya soal Hand Sanitizer serta Masker, Dinas Perdagangan juga harus bisa menjaga kekondusifan alur perdagangan di Kota Medan,” tutupnya. (map)

Tentang ketersediaan rumah sakit, menurut Aris, Pemprovsu masih mempersiapkan rumah sakit evakuasi penanganan pasien virus corona atau Covid-19, termasuk para tenaga medis.

Adapun RS evakuasi itu antara lain; GL Tobing PTPN II Tanjungmorawa, RS Marta Friska 1 dan 2, Sari Mutiara, RS Haji Medan.

Selain RS, gedung milik Pemprovsu dan instansi lain juga ikut disiapkan, yakni Wisma Atlet Jalan Pancing Deliserdang, Gedung Diklat BPSDM Sumut, Sekolah Polisi Negara Sampali dan Asrama Haji Medan. Total ruang isolasi ditargetkan akan tersedia 1.000 kamar.

“Ini sedang kita siapkan semua, termasuk nanti para tenaga medis, paramedis dan perangkat pendukung lainnya. Sehingga lokasi evakuasi mampu menangani pasien terjangkit Covid-19,” kata Aris.

Kesiapan seluruh RS evakuasi ditunjukkan melalui komitmen bersama, dalam rapat koordinasi di Pendopo Rumah Dinas Gubsu baru-baru ini. Diketahui, ada form lampiran yang disampaikan Pemprovsu kepada pemilik RS atas ketersediaan bekerjasama menangani bencana kemanusiaan ini.

“Masyarakat kami minta proaktif menggunakan fasilitas layanan kesehatan untuk berkonsultasi bila ditemukan gejala yang mirip dengan influenza, sehingga dapat segera terdeteksi jika terpapar virus corona (Covid-19) dan dilakukan penanganan selanjutnya,” imbuh dia.

Menurut Aris, upaya selanjutnya adalah karantina diri. “Yang pertama dilakukan adalah meyakinkan bahwa kita tidak akan menyebarkan penyakit ini ke orang lain. Oleh karena itu, gunakan masker dan tinggal di rumah,” katanya.

Hingga saat ini, Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota telah menyiagakan 206 RS di Sumut. Namun ada rumah sakit yang dijadikan rujukan utama antara lain RSUP Haji Adam Malik, RSUD Kabanjahe, RSUD Djasamen Saragih, RSUD Tarutung dan RSUD Padangsidimpuan. Adapun layanan Call Centre Covid-19 yang dapat diakses masyarakat yakni Media Centre : 0852 -6131 7122 dan Call Centre : 0821 6490 2482 serta call center di setiap kabupaten/kota.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sementara itu, informasi mengenai seorang ajudan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, diduga positif terkena Covid-19, mulai mengerucut. Hal itu terungkap dalam story yang diposting si ajudan pada akun IG media sosialnya,

Dengan positifnya salah ajudan Wagubsu, beberapa anggota tim di jajaran Wagubsu, seperti fotografer dan lainnya, saat ini sudah mengisolasikan diri. “Kalau soal positif (corona) atau tidak, pihak rumah sakit yang bisa menjawabnya. Sebaiknya mereka tidak keluar rumah dulu,” ucap salah seorang ASN di lingkungan Pemprovsu.

Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Sumut, Riadil Akhir Lubis, saat dikonfirmasi mengenai status kesehatan si ajudan, tidak bersedia menjawab wartawan.

Dengan positifnya si ajudan, Tim Humas Pemprovsu memberlakukan sistem masuk kerja secara bergantian. Ini diberlakukan untuk eselon 4 dan staf. Sementara eselon 2 dan 3 tetap masuk.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascameninggalnya Asisten Pemerintahan dan Sosial Pemerintah Kota (Pemko) Medan, H Musaddad Nasution Plt Wali Kota bersama 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memeriksakan kesehatan ke RSUD Pirngadi Kota Medan. Pasalnya, almarhum meninggal dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 di RSUP H Adam Malik, Medan, Rabu (25/3).

“Saya menjadi orang yang kontak erat dengan Pak Musadad. Tanggal 10 Maret, kami sama-sama ke Jakarta mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Menteri Perhubungan. Lalu, 11 Maret rapat masalah tanah Sari Rejo dan PTPN II di Istana Negara. Setelah itu, saya pulang dan beliau masih di Jakarta. Kemudian, pada 17 Maret hadir apel di kantor walikota. Namun, pada Jumat (20/3) lalu tidak bertemu beliau,” ungkap Pelaksana Teknis (Plt) Walikota Medan, Akhyar Nasution, usai memeriksakan kondisi kesehatannya di RSUD dr Pirngadi Medan, Kamis (26/3) pagi.

Akhyar datang bersama keluarganya, beberapa pejabat, dan PNS Pemko Medan berjumlah sekitar 18 orang. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan, karena punya riwayat kontak dengan Musadad Nasution.

Awalnya, Akhyar menjalani pemeriksaan darah di Ruang Anggrek lantai dasar rumah sakit tersebut. Setelah diambil sampel darah, dilanjutkan pemeriksaan thorak atau dada dengan foto rontgen di Ruang Radiologi.

Menurut Akhyar, dirinya mendapat kabar Musadad dirawat di rumah sakit pada Selasa (24/3). “Hari Selasa kontak via telepon. Beliau mengatakan sudah di rumah sakit (Adam Malik),” katanya.

Namun hingga Kamis (26/3) sore, belum ada hasil laboratorium yang menjelaskan apakah PDP bersangkutan positif atau negatif Covid-19.

Pascakejadian itu, kegiatan pemerintahan di Kantor Walikota Medan dihentikan sementara waktu. Kecuali sejumlah ASN bertugas bergantian di pos pelayanan publik. “Kawasan kantor walikota disemprot dengan disinfektan, termasuk ruangan-ruangan yang ada,” ucapnya.

Sedangkan ASN yang memiliki riwayat kontak erat dengan almarhum, menjalani karantina rumah selama 14 hari.

Kabag Humas Pemko Medan, Arrahman Pane, mengatakan, beberapa di antara PNS yang dicek di RS adalah pimpinan OPD. “Sekadar memeriksakan diri saja. Kalau rapid test belum bisa, karena alatnya juga belum sampai di Medan,” katanya kepada Sumut Pos, Kamis (26/3).

Namun Arrahman masih enggan membeberkan nama-nama ASN yang ikut dengan Akhyar guna memeriksakan kesehatannya ke RSID Pirngadi. “Saya juga kurang tahu karena saya nggak ikut ke sana tadi pagi. Kemungkinan besar mereka yang satu ruangan dengan Pak Musaddad dan orang-orang terakhir yang sempat kontak langsung dengan almarhum,” katanya.

Terkait beredarnya kabar salah satu ASN Pemko Medan berinisial ‘F’ yang berdinas di bagian ULP dinyatakan Covid-19, Arrahman tak menampiknya. “Iya itu benar, memang katanya dia sudah positif (Covid-19),” jawabnya.

Terkait hal itu, kata Arrahman, saat ini Pemko Medan secara intens terus melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan di Balai Kota Medan maupun di kantor-kantor OPD Pemko Medan.

“Tadi pagi kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan di kantor Balai Kota. Ini akan terus intens dua hari sekali. Nanti pihak kecamatan juga akan menyemprotkan disinfektan ke kantor-kantor OPD kita, fasilitas-fasilitas umum dan berbagai tempat lainnya,” katanya.

Dijelaskannya, usai penetapan para ASN bekerja dari rumah, Kantor Balai Kota Medan tampak sangat sepi. “Balai Kota kosong. Paling ada beberapa orang saja. Jadi petugas penyemprotan lebih mudah dalam melakukan penyemprotan,” tutupnya.

Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan, membenarkan ada 18 orang yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun, tidak dijelaskannya secara detail siapa saja yang ikut diperiksa, selain Akhyar.

“Yang diperiksa itu ada 18 orang. Dilakukan pemeriksaan darah dan foto thorax karena mereka ODP (Orang Dalam Pemantauan). Jika hasil pemeriksaan mengarah ke Covid-19, mereka akan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) diisolasi di rumah sakit dan kita sudah siap,” katanya singkat. (ris/map)