BERSAMA: Sekda Toba Audi Murry Sitorus diabadikan bersama Forkopimda usai menggelar musyawarah penanganan covid-19.
BERSAMA: Sekda Toba Audi Murry Sitorus diabadikan bersama Forkopimda usai menggelar musyawarah penanganan covid-19.
TOBA, SUMUTPOS.CO – Forum Koordinasi Pim pinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Toba menggelar musyawarah dalam penanganan wabah virus corona (covid-19) di Kantor Bupati Toba.
Dalam jumpa pers usai musyawarah, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Audi Murry Sitorus, menyampaikan hasil yang diputuskan. Di antaranya, bakal dibentuk gugus tugas untuk penanganan virus corona.
“Akan ditunjuk posko utama penanganan virus corona sementara, yakni Kantor Dinas Kesehatan Toba, RSU Porsea, dan RSU HKBP Balige,” ungkap Audi.
Audi juga mengatakan, bakal membentuk posko-posko pembantu, yakni seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Toba.
“Kami juga akan meliburkan sekolah, dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP se-Toba. Dan menutup seluruh tempat hiburan, keramaian, dan tempat berkumpul massa lainnya,” bebernya.
Selain itu, juga akan dibentuk gugus tugas yang dikomandoi Kepala BPBD Toba. Dengan begitu, masyarakat dapat melaporkan permasalahan yang berhubungan dengan virus corona ke gugus tugas tersebut, dengan nomor 0852 0727 8371. (mag-7/saz)
DIRUJUK: Sekda Dairi Leonardus Sihotang, Plt Kepala Dinas Kesehatan Jonny Hutasoit, dan Plt Direktur RSUD Sidikalang, saat memberangkatkan seorang warga Sidikalang diduga suspect virus corona untuk dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan, Selasa (17/3).
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
DIRUJUK: Sekda Dairi Leonardus Sihotang, Plt Kepala Dinas Kesehatan Jonny Hutasoit, dan Plt Direktur RSUD Sidikalang, saat memberangkatkan seorang warga Sidikalang diduga suspect virus corona untuk dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan, Selasa (17/3).
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga pasien dalam pengawasan (PDP) suspect virus corona (covid-19) di Kabupaten Dairi, tidak diisolasi di rumah sakit. Tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi menyarankan seluruh keluarga yang melakukan kontak dengan PDP yang dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan, melakukan isolasi mandiri di rumah.
Kepala Dinas Infokom Kabupaten Dairi, yang merupakan Pokja 4 Area Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi, Rahmatsyah Munthe, didampingi Juru Bicara Tim Gugus Tugas, Edison Antoni Damanik, menyampaikan, warga yang diduga suspect virus corona sudah dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan.
Tim dari Puskesmas dan Dinkes Kabupaten Dairi, sudah melakukan survei lokasi atau ke rumah warga yang merupakan PDP. Edison menyebutkan, hasil survei lokasi, keluarga PDP dalam kondisi baik, sehingga tidak perlu diisolasi di rumah sakit. Tim hanya menyarankan melakukan isolasi mandiri di rumah.
Edison mengatakan, hasil pemeriksaan terhadap warga yang suspect virus corona di RSU Sidikalang, sebetulnya tidak demam, suhu tubuh normal, yakni 36 derajat celsius. Namun dia mengalami batuk dan susah menelan.
“Itu dasar kami merujuk pasien ke RSUP H Adam Malik Medan, karena ada riwayat perjalanan dari negara pandemi virus corona,” jelas Edison. Edison lebih lanjut mengatakan, setelah itu, pihak RSUP H Adam Malik Medan meningkatkan status warga tersebut menjadi PDP, dari sebelumnya orang dalam pengawasan (ODP).
“Kami berharap pasien itu dalam kondisi baik,” harapnya.
Sebelumnya, seorang warga Kabupaten Sidikalang, dirujuk ke RSUP H Adam Malik Medan, karena diduga suspect virus corona. Riwayat perjalanan perempuan berusia 40 tahun itu, baru pulang dari Malaysia. Di sana, warga tersebut merupakan tenaga kerja wanita (TKW). Sebelum dirujuk ke RSU Sidikalang, pasien tersebut mendatangi satu Puskesmas di Kabupaten Sidikalang, dan mengaku kurang sehat. (rud/saz)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Di tengah merebaknya kasus virus corona (covid-19), dan adanya anjuran agar menghentikan pertemuan bersifat rapat maupun pengumpulan massa di Humbanghasundutan (Humbahas), sejumlah anggota dewan malah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Diketahui, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, melalui surat edaran Nomor: 950 Tahun 2020, tentang Pencegahaan Virus Corona, yang mencatatkan 7 keputusan, dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Di antaranya menganjurkan agar menghentikan pertemuan besifat rapat, maupun mengumpulkan massa.
Namun disayangkan, sejumlah anggota DPRD Humbahas tetap melakukan kunker ke sejumlah daerah. Adapun mereka, yakni 8 anggota dewan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan 2 pegawai ke Kota Malang. Selain itu, 5 anggota dewan dari Komisi B ke Kabupaten Simalungun, dan Kota Medan, serta Kabupaten Aceh Tamiang.
Sekretaris Dewan Parlindungan Simamora, pun membenarkan kunker sejumlah anggota DPRD Humbahas tersebut. Dia menyebutkan, 8 anggota dewan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) membahas peraturan daerah pengajian dan guru sekolah Minggu.
Kemudian, 5 anggota dewan dari Komisi B, membahas status penerimaan siswa SMA Plus 2 Lintong Nihuta, apakah plus atau reguler. Sementara, anggota dewan dari Komisi B yang lainnya, melakukan kunker ke Kabupaten Aceh Tamiang, tak diketahui kegiatannya.
“Kunker ini khusus bagian Baperda,” ungkap Parlindugan, Rabu (18/3).
Terkait dengan sudah adanya keputusan pemerintah, mulai pusat hingga daerah, agar membatasi melakukan rapat-rapat kerja ke luar daerah, Parlindungan pun membenarkan. Namun, karena sudah menjadi agenda, pihaknya tetap melaksanakan kegiatan tersebut.
Parlindungan mengatakan, kunker ini sudah dimulai sejak 16-17 Maret lalu ke Kota Malang, dari Baperda untuk mengkonsultasikan penerapan peraturan tentang pengajian dan guru sekolah Minggu, yang akan diterapkan nantinya di Humbahas.
Disinggung kabar, suhu badannya sempat tinggi selama mendampingi 8 anggota dewan ke Kota Malang itu, Parlindungan tak menampik.
“Ya, sempat naik suhu tubuh sampai 38 derajat celcius, dan sekarang sudah lebih baik,” bebernya.
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, dia negatif terjangkit virus corona, karena sudah dilakukan pemeriksaan di satu rumah sakit Jakarta.
“Jadi tidak ada ciri-ciri (terjangjkit virus corona), kata rumah sakit suhu tubuh saya memang naik,” kata Parlindungan, sembari mengaku, hasil pemeriksaan dari rumah sakit ada di tangannya.
Kabar ini juga sempat sampai ke Bupati Humbahas, yang kemudian menanyakan kondisi kesehatannya.
“Sampai-sampai Bapak Bupati menanyakan kondisi kesehatan saya. Saya bilang, sehat. Dan sudah diperiksa, hanya suhu tubuh yang naik,” cerita Parlindungan.
Pun demikian, Parlindungan mengatakan, setibanya nanti di Humbahas, dia akan kembali melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor berencana melakukan pemeriksaan terhadap ke-8 anggota dewan dan 2 pegawai sekretaris dewan, yang telah melakukan kunker ke Kota Malang, tersebut.
“Sudah saya perintahkan kepada tim medis, agar memeriksa mereka lebih dulu, setelah mereka sampai di Humbahas,” jelasnya.
Di samping itu, sebanyak 5 anggota dewan dari Komisi B yang diketuai Bresman Sianturi, mengaku, mereka siap untuk dicek kesehatanya setibanya di Humbahas, pasca melakukan kunker ke SMAN Plus Pematangraya dan ke Kota Medan.
“Kami siap dicek, kalau sudah tiba di Doloksanggul,” ujarnya.
Apalagi, menurutnya, kondisi mereka sampai saat ini dalam keadaan sehat dan bugar. Sebab, mereka selama melaksanakan kegiatan ke 2 daerah tersebut, telah mengikuti saran Kementerian Kesehatan.
“Kami sehat dan bugar. Tapi kami siap untuk dicek kesehatan,” imbuh Bresman. (des/saz)
SIDAK: Wabup Dairi, Jimmy AL Sihombing menghubungi Plt Kadis Perindag Dairi, Rahmatsyah Munthe, di sela-sela sidak kelangkaan gas 3 kg di tiga kecamatan, Rabu (19/3).
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
SIDAK: Wabup Dairi, Jimmy AL Sihombing menghubungi Plt Kadis Perindag Dairi, Rahmatsyah Munthe, di sela-sela sidak kelangkaan gas 3 kg di tiga kecamatan, Rabu (19/3).
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dampak kelangkaan dan mahalnya harga gas 3 Kg di kios pengecer, Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing mengancam akan mencabut izin restoran dan rumah makan yang menggunakan gas berlabel subsidi tersebut.
Hal itu diungkapkan Wabup Dairi usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah kios pengecer gas 3 Kg bersubsidi di tiga kecamatan, yakni Sum bul, Sitinjo dan Sidikalang pada Rabu (18/3).
Di sela-sela sidak tersebut, Wabup Dairi mengatakan, sidak dilakukan guna menyikapi banyaknya aduan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir, terkait sulitnya masyarakat kurang mampu dalam memperoleh gas 3 Kg di sejumlah pangkalan maupun kios pengecer.
Hasilnya, lanjut Jimmy, dari tiga kecamatan yang dilakukan pengecekan, keberadaan gas 3 Kg bersubsidi langka dan harga per tabung jauh dari HET.
Padahal, lanjut Wabup, HET ditetapkan Pemkab Dairi untuk gas 3 kg per tabung di tingkat pangkalan untuk Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo hanya Rp17.000. “Artinya, kios pengecer bisa menjual Rp20.000, tetapi fakta di lapangan kios menjual Rp25.000-Rp30.000 per tabung,”terangnya.
Menurut Jimmy, tidak ada alasan harga bisa mahal. Sebab, stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) sudah semakin dekat dengan Dairi.
“Dimana jika sebelumnya, SPBE untuk Dairi dari Pancurbatu, sekarang SPBE untuk wilayah Dairi sudah dari Dokan, Merek Kabupaten Karo,” ujarnya.
Menyikapi kelangkaan dan mahalnya harga gas 3kg bersubsidi tersebut, Wabup mengaku sudah menginstruksikan Plt Kadis Perindustrian dan Perdagangan untuk segera menyurati seluruh agen tabung bersubsidi di kabupaten, agar menertibkan harga dan menjamin ketersedian tabung untuk masyarakat.
Jimmy menyebut, selain diduga diselewengkan oknum tidak bertanggunjawab. Pengguna tabung subsidi belum tepat sasaran.
Menurutnya, banyak usaha restoran maupun rumah makan besar menggunakan tabung 3 kg.
“Terkait hal itu, dalam waktu dekat akan membuat surat imbauan kepada pemilik restoran dan rumah makan agar menggunakan tabung non subsidi. Jika tidak diindahkan, kita akan cabut izinnya,”ujar Jimmy.
Sahala Simamora serta Hulman Simamora pemilik kios tabung gas 3 kg di Desa Sitinjo 2 saat dikunjungi Wabup Jimmy AL Sihombing menuturkan, sudah 2 minggu sulit mendapat pasokan gas. Keduanya mengaku, ketika diminta ke pangkalan, pihak pangkalan tidak mau melayani sehingga mereka tidak dapat jatah.
Padahal lanjut Hulman, dia disuruh salahsatu pangkalan untuk membeli tabung sebanyak 50 buah dengan perjanjian akan memasok tabung isi ulang. “Tetapi sekarang kami tidak dilayani,”keluhnya.
Hulman mengatakan, sebelumnya membeli gas 3 kg dari Pangkalan Rp20.000, lalu dijual Rp23.000.
“Tetapi sekarang, harga dari pemasok sudah Rp23ribu, lalu kami jual ke masyarakat Rp 25.000 itupun kalau dapat.”katanya. (rud/han)
SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri nasional. Dukungan PGN itu dilakukan dengan memperluas jaringan infrastruktur gas bumi ke berbagai daerah, sehingga sentra-sentra industri baru yang terus bermunculan dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional melalui pemanfaatan gas bumi.
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, sesuai UU no 19 tahun 2003 tentang BUMN, PGN mengemban misi sebagai revenue generator sekaligus agent of development. Oleh karena itu, sebagai pionir pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi, PGN terus melakukan inovasi dan terobosan agar energi baik gas bumi dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
“Dengan cadangan gas bumi nasional yang masih sangat besar, energi ini adalah aset strategis bangsa untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan. PGN akan mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfataan gas bumi bagi seluruh sektor dan segmen pelanggan melalui berbagai inisiatif pengembangan dan pembangunan infrastruktur gas,” kata Rachmat, Rabu (18/3).
Rachmat juga menjelaskan upaya PGN dalam mendukung pelaksanaan Perpres No 40 tahun 2019 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Menurutnya, PGN sebagai badan usaha yang bertanggungjawab dalam pengembangan infrastruktur dan penyaluran gas bumi kepada pelanggan, telah melakukan berbagai upaya efisiensi.
Dalam Perpres No 40 tahun 2019, rencana penurunan harga gas kepada industri dilakukan melalui penyesuaian harga gas di hulu yang dibeli dari kontraktor dengan tidak mengurangi besaran penerimaan yang menjadi bagian dari kontraktor. Selama ini, harga gas di hulu berkontribusi sekitar 70 persen dari harga gas kepada pelanggan akhir.
Rahmat menjelaskan bahwa PGN memiliki keterbatasan kemampuan untuk menurunkan harga jual gas di pengguna Akhir. Jumlah kebutuhan insentif harga untuk Pengguna Akhir, menurut Rahmat jumlahnya terlalu besar untuk ditanggung PGN tanpa dukungan dari Pemerintah.
Menurut Rahmat, kompensasi tersebut dapat dilakukan melalui penurunan harga beli hulu ataupun penggantian selisih biaya untuk menutupi biaya kegiatan pengelolaan infrastruktur dan niaga PGN, atau mekanisme lain yang dipilih Pemerintah.
“Selama nilai kompensasi yang diterima sebesar jumlah insentif yang harus kami berikan ke industri pengguna akhir, saya pikir tidak ada masalah. Mekanismenya kami akan ikut keputusan pemerintah” ujarnya menambahkan
Hal ini diupayakan sebagai win-win solution bagi semua pihak untuk menjaga kelangsungan bisnis hilir gas bumi dan kemampuan badan usaha sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional.
Sementara sesuai dengan arahan Kementerian ESDM, penurunan pendapatan di sisi transportasi dan distribusi gas akan dikompensasi antara lain dengan jaminan pasokan gas dan efisiensi perusahaan. Konsep DMO untuk pasokan gas merupakan salah satu solusi, yang artinya pasokan gas tersebut harus fixed volumenya dengan harganya khusus.
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan, sebagai perusahaan negara, PGN memiliki tugas dan tanggung jawab terkait optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik. Sebagai contoh adalah dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga yang merupakan penugasan dari Pemerintah, termasuk juga penyediaan gas bumi untuk sektor transportasi. Dengan demikian, PGN juga harus memastikan sektor industri di berbagai daerah mendapatkan perlakuan yang sama melalui pembangunan dan perluasan infrastruktur gas bumi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor strategis seperti kelistrikan, pupuk, petrokimia dan baja, selama ini PGN juga telah menyalurkan gas bumi dengan harga yang bersaing. Oleh karena itu, penetapan harga gas untuk industri tertentu diharapkan dapat terus memperkuat posisi PGN sebagai pemain utama industri infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional. Lebih penting lagi, sektor industri yang menerima manfaat harus mampu berkontribusi secara optimal dan terukur terhadap ekonomi nasional.
“PGN berharap keputusan penetapan harga gas industri dari pemerintah akan memberikan stimulus bagi optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Tentunya tanpa mengurangi daya dukung pembangunan infrastruktur gas yang masih banyak dibutuhkan berbagai daerah dan pelaku usaha kecil serta rumah tangga yang belum mendapatkan manfaat gas bumi,” imbuhnya. (rel/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian, merasa prihatin dengan kondisi Rumah Sakit Umum Indrapura, Kabupaten Batubara dalam menghadapi wabah Covid-19. Menurutnya, RS tersebut harus segera berfungsi untuk melayani masyarakat terlebih sudah menjadi UPT perpanjangan tangan Dinas Kesehatan Sumut.
“Saya prihatin melihat kondisi RSU Indrapura. Pegawainya tidak kelihatan, fasilitasnya masih sangat terbatas dan tidak berfungsi. Terlebih dalam menghadapi Covid-19 ini, tidak adanya SOP yang jelas menjadi pegangan tenaga kesehatan jika seandainya ada pasien terindikasi Virus Corona datang ke rumah sakit ini,” ungkap dia kepada Sumut Pos, usai melakukan inspeksi mendadak ke UPT RSU Indrapura, kemarin.
Seharusnya kata dia, rumah sakit ini segera berfungsi untuk melayani masyarakat terlebih sudah menjadi UPT perpanjangan tangan Dinas Kesehatan Sumut sejak 2017.
Ia mengamini sidak dilakukan guna melihat fungsional rumah sakit tersebut, pasca baru-baru ini menerima pegawai baru dari hasil rekrutmen CPNS 2018.
“Ya, tadi sambil mau ke kantor saya tergerak untuk berkunjung ke RSU Indrapura, ingin melihat sejauh mana kesiapan rumah sakit ini dalam upaya antisipasi Covid-19. Karena selaku anggota DPRD Sumut, saya harus memastikan semua fasilitas kesehatan di Sumut siap mengantisipasi Virus Corona,” kata anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Batubara, Asahan, dan Tanjungbalai itu. Lebih lanjut Kang Hadian, akrab disapa, mengutarakan sewaktu sidak hanya diterima seorang dokter umum dan delapan pegawai yang semuanya berstatus CPNS hasil rekrutmen 2018.
“Padahal saya tahu di sini ada 28 pegawai PNS dan baru-baru ini juga ada rekrutmen tenaga honorer sebanyak kurang lebih 60-an orang. Tadinya saya ingin berbincang dengan pimpinan RSU ini mendiskusikan antisipasi Virus Corona,” katanya.
Dengan ditemani tiga staf RS itu, Hadian mengaku berkeliling meninjau ruang demi ruang. Namun yang ada, kondisinya terkesan tidak siap layaknya sebuah fasilitas kesehatan. Nyaris tidak ada aktivitas yang berarti di rumah sakit tersebut, staf-staf hanya duduk-duduk mengobrol karena tidak ada pasien yang harus dilayani.
Seorang dokter CPNS yang menjadi juru bicara mereka menjelaskan kepada sekretaris Komisi B DPRD Sumut tersebut, bahwa dalam satu bulan rumah sakit tersebut hanya menerima belasan pasien berobat jalan saja. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal di antaranya, karena rumah sakit ini belum bekerjasama dengan BPJS, sehingga pasien berobat harus bayar. Kemudian, belum adanya fasilitas IPAL, sehingga laboratorium rumah sakit tidak bisa difungsikan.
Mendengar penjelasan dok ter tersebut, Hadian mengaku heran. Ia masih ingat beberapa tahun lalu masyarakat ramai memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut karena memiliki fasilitas yang cukup baik.
“Padahal setahu saya dulu semasa rumah sakit ini bernama PTC, laboratoriumnya menjadi rujukan satu-satunya di Batubara, ramai masyarakat memeriksakan diri dan berobat. Insya Allah nanti di dewan kita segera bicarakan dengan kadis Kesehatan agar semua fasilitas kesehatan di Sumut siap menghadapi masalah Virus Corona ini,” pungkasnya. (prn/han)
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 4 Medan, Senin (10/4). Tahun ajaran 2017/2018, pendaftaran SMA dan SMK Negeri di Sumut akan dilakukan via online.
Ilustrasi
LABUHANBATU-Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe memberikan motivasi kepada para siswa SMK Pemda Rantauprapat saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) serentak tingkat SMK, sejak Senin (16/3).
Di hadapan ratusan murid SMK tersebut, Andi Suhaimi mengatakan, tetaplah semangat untuk menggapai cita-cita, belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan fikirkan latar belakang ekonomi, karena saat ini Pemkab Labuhanbatu telah mempersiapkan beasiswa bagi murid berprestasi dan kurang mampu.
“Keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi satu penghalang bagi kalian untuk menggantungkan cita-cita, kegigihan dan keseriusan kunci utama untuk meraih kesuksesan, hari ini anak-anaku semua menghadapi (UNBK) berdoalah kepada Tuhan agar diberikan nilai terbaik pada tahun ini,” sebut Andi.
Sementara itu, Khairul Akbar selaku Kepala Sekolah di SMK Pemda itu menyambut gembira kedatangan Almamater SMK Pemda yang sukses menjadi orang nomor satu di kabupaten Labuhanbatu itu.
“Kami ucapkan selamat datang kepada pak Bupati di sekolah ini, merupakan satu kebanggaan bagi kami seorang alumni dari SMK Pemda menjadi orang nomor satu di Labuhanbatu, ini merupakan satu motifasi belajar mengajar bagi murid dan guru disini,’’ ujar Khairul.
Lebih lanjut di jelaskan Khairul, pihaknya akan terus berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi para murid, sehingga alumni dari SMK bisa mengikuti jejak karir Bupati. Smoga anak-anak SMK Pemda semuanya bisa menjadi orang orang yang sukses.jelas Khairul Anwar.
M Tarigan KTU SMK Pemda menjelaskan, 237 siswa dari lima jurusan yang mengikuti UNBK tahun ajaran 2019-2020, di antaranya tehnik intalasi tenaga listrik, tehnik Pemesinan, tehnik kendaraan ringan, tehnik bisnis sepeda motor serta tehnik komputer dan jaringan.
Usai memberikan motivasi, Bupati Labuhanbatu di dampingi Kepala Dinas pendidikan Saiful Azhar, Asisten Administrasi Pemerintahan Sarimpunan, Kadis Kesehatan Kamal Ilham SKM, berbincang-bincang dengan para guru.(fdh)
SOSIALISASI: Wargabinaan dan pengunjung Lapas Binjai mendapat sosialisasi dari Satgas Pencegahan Virus Corona, Rabu (18/3).
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Binjai melaksanakan sosialisasi pencegahan Virus Corona kepada warga binaan. “Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka tindakan pencegahan penyebaran VirusCorona, dengan cara mengedukasi warga binaan dan keluarga mereka saat berkunjung,”ujar Kalapas Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian, Rabu (18/3).
Dijelaskan Maju, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan Virus Corona (Covid-19).
Maju menambahkan, Satgas Lapas Binjai juga melakukan full screening untuk semua petugas, dan setiap orang yang masuk ke dalam Lapas tanpa kecuali. “Full screening juga dilakukan kepada Warga Binaan tanpa terkecuali,”bilang mantan Kepala Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan ini.
Selain itu, Maju juga menyebutkan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus Corona, dengan menyediakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue), atau hand sanitizer di berbagai lokasi strategis.
Kemudian, lanjut Maju, menghindari warga binaan melakukan kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan dan lain sebagainya. “Bapak atau ibu pengunjung dan warga binaan, mohon untuk kebaikan bersama kita saling menjaga dan mengingatkan pentingnya pencegahan penyebaran COVID-19,”pungkasnya.
Kegiatan Sosialisasi turut didampingi Pejabar Struktural dan Tenaga Layanan Kesehatan Lapas Binjai, yang melakukan sosialisasi mengenai Apa Itu Corona Virus Disease (COVID-19), “Pencegahan perlu untuk menjaga diri dan keluarga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Langkah pencegahan sering cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker saat batuk dan pilek, Rajin olahraga dan istrahat yang cukup, dan jangan komsumsi daging yang tidak dimasak,” ujar dr Maryandi yang menjadi Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi bersama Tenaga Layanan Kesehatan dr Nisna Gustin yang memandu gerakan yang baik dan benar dalam etika batuk serta mencuci tangan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Sutrisman melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Binjai (16/3). Dalam kunjungan ini, Sutrisman memerintahkan jajaran Lapas Binjai untuk segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan Virus Corona (COVID-19). (ted/han)
MUSRENBANG: Sekdakab Langkat, dr H. Indra Salahuddin membuka Musrenbang RKPD 2021 di Ruang Pola Kantor Bupati.
MUSRENBANG: Sekdakab Langkat, dr H. Indra Salahuddin membuka Musrenbang RKPD 2021 di Ruang Pola Kantor Bupati. T*
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Langkat untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, di Ruang Pola kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (18/3).
Bupati Langkat, Terbit Rencana PA diwakili Sekdakab dr. H Indra Salahuddin dalam sambutannya membuka Musrenbang 2021 mengatakan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi startegis dalam penyelengaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, secara substansial RKPD memuat seluruh program dan kegiatan pemanfaatan keuangan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan didaerah.
“Secara formalnya, RKPD menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dengan UU yang berlaku,”kata Indra.
Selain itu juga , sambung Sekdakab, penyusunan RKPD merupakan jawaban atas beberapa isu strategis pembangunan yang perlu mendapat perhatian, yakni penguatan kapasitas aparatur, tata kelola pemerintahan dan birokrasi, peningkatan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar, berupa pendidikan.
Tujuannya, agar seluruh anak usia sekolah meningkatkan pelayanan kesehatan agar terfokus dalam percepatan penangan stungting.
“Diharapkan oleh Sekda, penyusunan RKPD 2021 ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah ini.” Imbuhnya
Sementara itu, Ketua DPRD Langkat Surialam mengharapkan, penyusunan RKPD ini sesuai dengan aspirasi masyarakat Langkat. Pimpinan dan anggota DPRD Langkat yang telah menampung aspirasi masyaraakt melalui reses di masing – masing daerah pemilihannya, dapat diatur dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
“Kepada Bappeda Langkat, diminta agar dapat menyikapi dan menyediakan ruang dari pokok pikiran DPRD melalui reses tersebut berdasarkan skala prioritas ke dalam perencanaan pembanunan di Langkat,”ungkapnya.
Kepala Bappeda Langkat, H.Sujarno menjelaskan, Musrenbang RKPD 2021 ini bertujuan untuk membahas dan memantapkan kesepakatan bersama dari seluruh Dinas serta instansi, dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan prioritas. Hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda Langkat, para kepala OPD Pemkab Langkat, Camat se Langkat, Pengadilan Negri dan Agama, sejumlah anggota DPRD Langkat, kepala cabang Bank Sumut Stabat, tokoh agama/masyarakat/etnis dan pemuda beserta undangan lainnya. (yas/han)
PERIKSA KESEHATAN: Kapolres Labuhanbatu, AKBP Agus Darojat menyambangi anggota yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Dokkes Polres Labuhanbatu, Rabu (18/3).
PERIKSA KESEHATAN: Kapolres Labuhanbatu, AKBP Agus Darojat menyambangi anggota yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Dokkes Polres Labuhanbatu, Rabu (18/3).
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Antisipasi penyebaran Virus Corona di jajarannya, Kapolres Labuhanbatu AKBP Agus Darojat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personel, Rabu (18/3).
Selain melakukan pemeriksaan tensi darah dan suhu tubuh, personel di lingkungan Polres Labuhanbatu juga mendapat suplai vitamin dan pemberian obat-obatan untuk meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh personel.
“Kegiatan ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran, penularan dan pencegahan Virus Corona di lingkungan Polres Labuhanbatu,” ujar AKBP Agus Darojat di sela-sela pemeriksaan kesehatan personelnya, Rabu (18/3).
Hingga selesai melakukan pemeriksaan, tak satupun personel terindikasi atau negatif Virus Corona.
Agus Darojat berpesan, agar personel tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat.”
Hindari kontak langsung dengan orang terindikasi, cuci tangan dengan hand sanitzer, rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat dan bergizi,”(fdh/han)