25 C
Medan
Sunday, January 18, 2026
Home Blog Page 4400

Terkait Pemakzulan Hefriansyah, LBH Poros Gugat DPRD Siantar

SUMUTPOS.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poros menggugat DPRD Kota Siantar terkait 8 poin usulan hak angket yang bertujuan memakzulkan Wali Kota, Hefriansyah.

Gugatan LBH Poros ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Siantar dan diterima resmi pada tanggal 11 Maret 2020 dengan Nomor : 29/Pdt.G/2020/PN Pms. Dalam hal ini LBH Poros mewakili penggugat 3 orang yakni, Willy Wasno Sidauruk, Dian Morris Nadapdap dan Try Oktavianus Hutagalung, dengan tergugat DPRD Siantar.

Ketua LBH Poros, Willy Sidauruk menuturkan, dasar hukum diajukannya gugatan ini karena tergugat (DPRD Siantar) atas dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk pemakzulan Wali Kota, Hefriansyah.

Willy menuturkan, ada beberapa hal mendasari pihaknya mengajukan gugatan terhadap DPRD Siantar. Menurutnya, sejak tahun 2018 hingga saat ini terjadi perseteruan politik yang dilakoni antara Pemko Siantar dan DPRD yang berujung terjadinya hak angket sebanyak 2 kali untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Wali Kota, Hefriansyah.

“Kami menilai, hak angket DPRD Siantar tidak tepat dan tendesius secara objektif. Akibatnya, meninggalkan dasar-dasar objektifitas dari materi hak angket itu,” sebut Willy, Jumat (13/3).

Advokad muda ini menilai, dugaan 8 poin temuan hak angket DPRD, LBH Poros tak menemukan adanya sebuah kebijakan Pemko Siantar bertentangan dengan Undang-Undang (UU), bahkan mempunyai dampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kedelapan poin itu tidak menjadi ranah hak angket, sehingga menghamburkan uang negara,” paparnya.

Dia mencontohkan mengenai pengangkatan dan pergantian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Siantar adalah kewenangan Wali Kota. Jika pun terjadi kekeliruan, maka ASN bersangkutan dapat melaporkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditetapkan UU.

Mengenai Surat Ketua DPRD Siantar Nomor : 170/249/DPRD/XII/2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan Jabatan Fungsional Kesehatan, LBH Poros berpendapat bukan hal urgensi, sehingga Wali Kota melaksanakannya. Sebab Wali Kota memiliki wewenang penuh dalam mengatur keuangan daerah.

“Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diduga melibatkan Wali Kota juga bukan ranah DPRD. Itu sudah menjadi wewenang Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan Wali Kota pernah dip Sementara terkait penggunanan Gelanggang Olahraga (GOR) yang tak sesuai peruntukkan dan bersifat komersil, sehingga tidak mengguntungkan pedagang, Sekretaris LBH Poros, Dian Moris juga menilai, hal itu juga bukan ranah hak angket. Menurutnya, ada Komisi di legislatif yang mempunyai hak memantau kebijakan mengenai GOR.

Terkait pemindahan Tugu Raja Sangnaualuh secara sepihak oleh Wali Kota ke Lapangan Adam Malik, Dian Morris menuturkan, DPRD juga bersifat tendensius. Pasalnya, pihaknya tidak mengetahui dengan dasar apa Wali Kota memindahkan pembangunan tugu dimaksud.

“Berkaitan dengan keberadaan Perusahaan Daerah yakni PD PAUS dan PDPHJ yang berpotensi merugikan keuangan negara agar ditindaklanjuti ke penegak hukum atau Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK), menurut kami itu menjadi wewenang seluruh masyarakat, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melawan adanya dugaan korupsi,” tukasnya.

LBH Poros juga menyoroti mengenai pergeseran anggaran sebesar Rp 46 miliar menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi merugikan keuangan negara agar ditindaklanjuti ke penegak hukum (KPK). Dian Morris menilai, itu juga bukan ranah hak angket, sebab BPK memiliki wewenang penuh terhadap hasil auditnya.

“Menyangkut anggaran pembebasan lahan Tanjung Pinggir seluas 573 hektar tak ditampung APBD 2020 yang dinilai tidak tertib administratif, kami menilai itu bukan ranah hak angket dan tergugat dalam menjalankan fungsinya juga tendensius,” tukasnya.

Willy menambahkan, dari hasil analisasi pihaknya terhadap 8 poin itu, bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dia menilai, unsur-unsur variable normatif hak angket tidak diperhatikan betul-betul oleh anggota Fraksi pengusul hak angket tersebut. Menurut Willy, hak angket DPRD itu telah merugikan masyarakat, sehingga menghambat investor masuk ke Siantar yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan berdampak terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kunci masuknya investasi adanya sebuah kepastian hukum, sehingga investor menjadi aman dalam menjalankan usahnya. Kita melihat adanya kesemena-menaan DPRD menjalakan fungsinya yang berdampak pada masuknya investasi di Siantar. Tindakan tergugat tak sesuai UU, dengan kata lain perbuatan melawan hukum oleh pemerintah,” tandasnya.

Lanjutnya, dalam gugatan itu LBH Poros meminta hakim PN Siantar menyatakan perbuatan tergugat telah melakukan perbuatan hukum. Ini termasuk menghukum tergugat membayar semua kerugian yang timbul atas pelaksanaan hak angket dan mengembalikan nama baik Wali Kota.

“Kita juga meminta Pengadilan agar memerintahkan DPRD meminta maaf secara terbuka di media cetak dan media online pada masyarakat Siantar atas kekeliruan dan kealpaan dalam penyelenggaran pengaturan beberapa instrumen, seperti melakukan perbuatan hukum dan semena-mena terhadap Pemko Siantar, sehingga berdampak pada investasi di daerah,” sebut Willy. (bbs/azw)

Kopi Baja Dairi, Produksi Desa Kelas Kafe

PROMOSI KOPI: Kades Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Japirin Sihotang (kiri) menyerahkan oleh-oleh bubuk Kopi Sidikalang merek ‘Baja’ kepada Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah di Medan, beberapa waktu lalu.
PROMOSI KOPI: Kades Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Japirin Sihotang (kiri) menyerahkan oleh-oleh bubuk Kopi Sidikalang merek ‘Baja’ kepada Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah di Medan, beberapa waktu lalu.
PROMOSI KOPI: Kades Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Japirin Sihotang (kiri) menyerahkan oleh-oleh bubuk Kopi Sidikalang merek ‘Baja’ kepada Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah di Medan, beberapa waktu lalu.
PROMOSI KOPI: Kades Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Japirin Sihotang (kiri) menyerahkan oleh-oleh bubuk Kopi Sidikalang merek ‘Baja’ kepada Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah di Medan, beberapa waktu lalu.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Wangi khas kopi menyeruak dari ruangan semi permanen pada sebuah pagi, Senin (9/3) di Kabupaten Dairi.

Tampak di kiri ruangan, seorang lelaki layaknya barista tengah serius memperhatikan alat pembuat kopi espresso kecil. Suara air mendidih terdengar dari dalam alat itu.

Di sebelah kanan ruangan, tampak etalase. Di dalamnya tersusun kemasan kopi berbagai ukuran. Berdekatan, di atas meja terdapat biji kopi dalam dua stoples kecil. Grinder kopi kecil manual terletak di sampingnya. Di dinding ruangan tertata berbagai foto maupun piagam.

Ruangan itu adalah kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bangun Jaya (Baja), Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Di seberang jalan, tepat di depan kantor itu, terdapat kantor Kepala Desa Bangun.

Barista itu meletakkan gelas mini di atas meja. Dituangkannya kopi dari bejana kaca berbentuk teko ke dalam gelas. Disuguhkan kepada Kepala Desa (Kades) Bangun, Japirin Sihotang. “Silakan, Lae,” katanya, juga menawarkan kepada Tagar.

Lelaki itu, Jupen Lumban Gaol adalah Ketua Bumdes Baja Dairi. Bumdes ini bergerak di tiga bidang, yaitu sarana air bersih, simpan pinjam, dan home industry unit kopi. Bumdes Baja Dairi terbentuk pada 2018. Setahun kemudian dialokasikan Dana Desa (DD) untuk penyertaan modal ke Bumdes itu Rp178 juta lebih.

Tagar berkesempatan mencicipi kopi Baja Dairi, produksi Bumdes tersebut. Kopi arabika hasil racikannya cukup enak. Perpaduan aroma kopi yang kuat dan rasa yang sedikit asam, terasa pas di lidah. Produksi desa kelas kafe.

Kopi bubuk Baja Dairi telah memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi pada Mei 2019 lalu.

Jupen menyebut, bubuk kopi Baja Dairi dijual dengan harga Rp200 ribu per kilogram. Kemasan 100 gram dibanderol harga Rp25 ribu. Kemasan 250 gram seharga Rp50 ribu, dan kemasan 500 gram seharga Rp100 ribu. “Kalau disajikan per gelas begini, Rp5 ribu,” kata Jupen.

erkait harga itu, dikatakan Kades Bangun Japirin Sihotang, sesuai dengan kualitas bubuk yang dihasilkan. Untuk memperoleh satu kilogram bubuk kopi, berbahan dasar 4 hingga 4,5 kilogram gabah kopi.

“Satu kilogram gabah pasarannya sekarang Rp22 ribu. Bumdes membeli dari masyarakat di atas harga itu. Dijemur, diolah, dan di-roasting. Pilihan biji kita yang terbaik. Tidak berani bikin biji kopi asal. Maka harganya demikian,” kata Japirin.

Japirin menyebut, bubuk kopi Baja Dairi adalah arabika varietas sigarar utang. “Bijinya kita peroleh dari masyarakat sini. Memang varietas ini memiliki kelemahan, tunas airnya terlalu banyak. Ini yang akan kita ubah ke depan, agar masyarakat menanam kopi yang berkelas, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Japirin mengakui, kejayaan kopi Kabupaten Dairi yang dikenal dengan Kopi Sidikalang, belakangan ini semakin menurun. Masyarakat juga sempat terpangaruh, beralih ke tanamanjeruk.

“Selama ini kualitas kopi kita menurun. Sempat tidak ikut pasaran. Kejayaan dulu, coba kita kembalikan melalui kopi Baja Dairi,” katanya.

Langkah awal untuk pengembangan budi daya kopi berkualitas, kata Japirin, melalui Bumdes Baja Dairi, menjalin kemitraan dengan Starbucks cabang Indonesia. Starbucks adalah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat.

“Dari Starbucks lah kita belajar dan mengetahui pembudidayaan kopi yang berkualitas, mulai dari pemilihan bibit hingga penanaman sampai proses pengolahan. Mereka sangat respons. Kita selalu komunikasi dengan Pak Profesor Surif. Mereka juga sudah beberapa kali datang ke sini, melakukan pelatihan,” katanya. (bbs/azw)

Atas saran dari Starbucks, pihaknya telah mulai membudidayakan kopi arabika varietas andung sari satu dan dua serta komasti. Bibit itu didatangkan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) Jember.

“Sesuai penelitian Profesor Surif, kopi arabika varietas komasti dan andung sari sangat cocok di daerah dengan 1.100 sampai 1.300 mdpl (meter di atas permukaan laut). Itu adalah daerah kita,” kata Japirin.

Puslitkoka Jember adalah salah satu lembaga penelitian yang mendapat mandat untuk melakukan penelitian aspek agribisnis untuk komoditas kopi dan kakao, mulai dari bahan tanam, budi daya, perlakuan pascapanen sampai dengan pengolahan produk.

Bibit dimaksud, kini telah dibibitkan. “Sudah kita bibitkan 30 ribu batang. Itu yang kita harapkan nantinya ditanam masyarakat di sini. Usia delapan bulan nanti sudah bisa ditanam, dipindah dari pembibitan. Satu setengah tahun kemudian, sudah produksi. Bisa produksi 25 sampai 30 tahun,” ujarnya.

Beberapa kelompok tani (koptan) di desa itu telah membeli sendiri bibit kopi dari Jember dengan biaya sendiri. “Kita salut dengan koptan di sini. Mereka telah membeli sendiri, tanpa mengharapkan bantuan. Rp500 per biji, ditambah ongkos kirim Rp75 per biji,” paparnya.

Ditambahkan Japirin, untuk tahun 2020, melalui Dana Desa telah dialokasikan anggaran Rp100 juta untuk pengadaan bibit jenis yang sama. “Itu nanti kita bagikan ke sebelas koptan yang menjalin kerja sama dengan Bumdes Baja Dairi. Itu untuk lahan 10 sampai 15 hektare,” paparnya.

Pemerintah Desa Bangun benar-benar serius ingin mengembalikan kejayaan kopi di Kabupaten Dairi melalui Bumdes Baja Dairi, termasuk dengan melakukan lobi ke pusat. Upaya itu membuahkan hasil.

Baru terbentuk pada 2018, Bumdes Baja Dairi memperoleh bantuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar Rp51 juta. Anggaran itu digunakan untuk pembelian alat jemur, timbangan, karung, dan peralatan ringan lainnya.

Pada 2019, Kemendes PDTT kembali mengucurkan bantuan untuk Baja Dairi sebesar Rp1,2 miliar, melalui program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL). Anggaran itu untuk pembangunan rumah produksi kopi dan green house, beserta peralatannya.

“Satu-satunya desa penerima di Dairi. Di RUK (Rencana Usulan Kerja) kita usulkan Rp1,5 miliar. Realisasi Rp1,2 miliar,” kata Japirin.

Untuk pengelola bantuan itu, Kemendes PDTT membentuk Tim Pengelola Kegiatan Kemitraan (TPKK), diangkat dari masyarakat setempat.

Pembangunan gudang itu telah selesai. Semua peralatan sudah di lokasi. “Bangunan fisik sudah 100 persen. Mesin juga sudah. Tinggal pelatihan peralatan, dan untuk pelatihan orang yang merousting dan mengoperasikan mesin-mesin itu,” sebutnya.

Dengan adanya peralatan itu, nantinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Bumdes Baja Dairi. Selama ini roasting kopi Baja Dairi masih meminjam peralatan pihak lain, dengan bayaran Rp20 ribu per kilogram.

“Kalau sudah alat sendiri, tentunya akan mengurangi pengeluaran, serta menambah penghasilan,” kata Japirin.

Camat Parbuluan Rafael Siringoringo kepada Tagar mengungkapkan apresiasinya atas capaian Bumdes Baja Dairi, dalam upaya mengembangkan kopi tersebut.

“Apresiasi yang sangat luar biasa. Datang pun bantuan dari kementerian, bukan semata-mata karena jatah atau bagaimana. Kan tidak. Artinya, kementerian kan melihat kreativitas dan inovasi dari Kades Bangun. Mudah-mudahan ke depan, bisa membangkitkan nama baik kopi kita,” sebutnya.

“Selain kopi Dairi kembali jaya, ya secara khusus kebetulan yang mengambil momen ini Desa Bangun, ya mungkin dengan ini Desa Bangun bisa punya nama dan punya brand sendiri, kopi Baja secara khusus,” imbuh Rafael.

Rafael menambahkan, kendala kopi Baja Dairi saat ini adalah pada sektor pemasaran. “Kita tahu, sudah satu tahun lebih kopi Baja Dairi produksi. Memang, kades juga sudah banyak membuat promosi. Setahu saya, kopi Baja Dairi telah sampai ke Kemendes, Gubernur Sumatera Utara, Karang Taruna Sumatera Utara, dan Bupati Dairi,” ungkapnya.

Pemkab Dairi telah memfasilitasi petani kopi di Desa Bangun untuk memperoleh pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 25 juta per petani. “Desa Bangun menjadi contoh untuk KUR tani dari BNI,” kata Rafael. (bbs/azw)

Kinerja Buruk, Pengawasan Lemah, DPRD Sumut Segera Panggil DLH

Anwar Sani Tarigan
Anwar Sani Tarigan
Anwar Sani Tarigan
Anwar Sani Tarigan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut. Pemanggilan itu atas buruknya kinerja DLH, baik pengawasan serta berbagai propyek yang dilakukan DLH menimbulkan kejanggalan.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi PDI, Anwar Sani Tarigan. “Kita kembali akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ulang bersama DLH Sumut. Sebab, banyak pertanyaan dewan tidak terjawab saat RDP kemarin karena ketidakhadiran Kepala Dinas BLH Sumut, Binsar Situmorang,” ujar Anwar.

Sedangkan Anggota Komisi D DPRD Sumut Muhammad Aulia Rizki Angsa mengaku heran dengan kinerja DLH Sumut, khususnya dalam bidang pengawasan untuk kualitas air, udara dan tutupan lahan di Sumut. Padahal, rencana anggaran sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut ke dinas tersebut.

“Saya melihat, anggaran yang sudah direncanakan ke DLH Sumut hanya sia-sia saja. Karena, DLH tidak mampu memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi sumatera utara,” kata Anggota Komisi D DPRD Sumut Muhammad Aulia Rizki Angsa kepada wartawan, Jumat (13/3).

Bahkan, lanjut Aulia, pihak dinas juga dianggap tidak mampu memaksimalkan anggaran untuk pengecekan limbah di areal Kawasan Industri Medan (KIM) sekitar ratusan juta rupiah.

Politisi muda Gerindra tersebut juga mengaku heran, mengapa penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi pengaduan masyarakat ke dirinya juga banyak. “Saya tak mengerti melihat kinerja DLH Sumut ini, katanya penyerapan anggaran tinggi, tapi pengaduan masyarakat juga banyak ke saya,” ungkapnya.

Saat RDP bersama dinas BLH, ungkap Aulia, dirinya juga sudah meminta kepada pimpinan sidang agar rapat diskor. Sebab, Binsar Situmorang selaku kepala dinas tidak hadir dan hanya diwakilkan Sekretaris Sugianto.

“Dari awal sudah saya sampaikan agar sidang diskor agar kadis hadir, karena saya heran melihat surat izin yang disampaikan bawah kadis sedang ke Bandung, sementara suratnya itu tertera ke Bapedda Sumut. Mengapa kepala dinas DLH yang ke Bandung, heran saya,” ketusnya.

Bahkan, lanjutnya, saat berjalannya sidang, pokok pembahasan sudah lari dari tujuan awal, karena yang dibicarakan tentang anggaran tetapi yang dibahas tentang danau toba. “Itukan sudah lari dari pokok pembahasan awal,” ucapnya.

Ia pun mengungkapkan, dalam anggaran di DLH, dirinya sempat mempertanyakan pengadaan alat ukur kualitas air Danau Toba sekira Rp800 juta. Tetapi, saat itu pihak dinas mengaku harga yang ditetapkan tersebut tidak sesuai harga di pasar.

Sebelumnya, Rony Situmorang (Fraksi Nasdem) menilai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara hanya menghabiskan anggaran APBD Sumut saja. Pasalnya, dari penjabaran realisasi serapan anggaran TA 2019 dan program/kegiatan tahun 2020 triwulan 1 dan 2 tidak menunjukkan kinerja DLH Sumut.

Selain itu, Rony juga mempertanyakan proyek pembuatan Taman Hijau di Sempadan Sungai senilai Rp2,3 miliar. Parahnya, baru dibangun toiletnya tidak berfungsi dan pada bangunan sempadan sungai tersebut terlihat hanya dilakukan tempelan yang menyambung bangunan yang lama. (mag-1/ila)

Al Washliyah Gelar Ujian Nasional

AL WASHLIYAH: Suasana dari depan Perguruan Al Washliyah. Sekolah ini akan menggelar Ujian Nasional.
AL WASHLIYAH: Suasana dari depan Perguruan Al Washliyah. Sekolah ini akan menggelar Ujian Nasional.
AL WASHLIYAH: Suasana dari depan Perguruan Al Washliyah. Sekolah ini akan menggelar Ujian Nasional.
AL WASHLIYAH: Suasana dari depan Perguruan Al Washliyah. Sekolah ini akan menggelar Ujian Nasional.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah menggelar Imtihan Umumy atau ujian nasional Al Washliyah sejak Senin (9/3) hingga sebulan ke depan. Ini merupakan ujian yang khusus digelar di seluruh perguruan Al Washliyah tahun ajaran 2019/2020.

Pembukaan dilaksanakan oleh Panitia Nasional Imtihan Umumy Al Washliyah di Lapangan Universitas Al Washliyah Medan, Senin (9/3)n

Ujian diibuka secara resmi oleh panitia nasional Drs H Ibrahim Tarigan. Turut hadir Wakil Sekretaris Panitia Nasional Dedy Suhairi SPdI,Wakil bendahara Dra Hj Cut Putri Elda Vivibach MPd, Panitia lainnya Drs H Legimin Syukri, Hasanuddin Parinduri MA, kepala sekolah dan Madrasah Al Washliyah serta ribuan siswa.

Rektor UNIVA Medan diwakili oleh Dr Hj Hasnil Aida Nasution MA mengatakan, gerak usaha, amal dan perjuangan Al Washliyah berorientasi dan bertumpu pendidikan, dakwah, amal sosial berdasarkan ajaran Islam.

“Dalam gerak usaha dan amal seyogyanya semua potensi sumber daya baik sumberdaya manusia dan sumber daya prasarana difungsikan, diberdayakan, dan diberi ruang partisipasi yang luas, namun terukur sehingga bidan-bidang usaha Al Washliyah tersebut mewujudkan perannya masing-masing,” kata Dr Hj Hasnil Aida Nasution MA.

Ketua Panitia Drs H Ibrahim Tarigan mengatakan, Al Washliyah terus berupaya mengoptimalisasikan fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan wujud nyata dari perannya terlihat dari ketersediaan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah dari jenjang yang terendah sampai tertinggi, dan tersebar di berbagai wilayah dan fasilitas yang mendukungnya, meskipun meskipun belum optimal.

“Apalagi kita bekerja keras, bekerjasama yang harmonis hampir di semua tingkatan kepengurusan Al Washliyah akan banyak yang dapat kami hasilkan,” paparnya.

Menurutnya, peran pendidikan Al Washliyah harus berjalan baik dan memerlukan pemikiran dan kerja kongkrit. Pendidikan Al Washliyah bertujuan mewujudkan kader-kader Al Washliyah beriman, bertakwa, berakhlak, cerdas dan terampil dan telah menjadi amanat dari sistem pendidikan Al washliyah.

“Ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, membangun semangat berkompetisi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, ke-Alwashliyahan dan keagamaan sesuai kurikulum nasional dan dan kurikulum Al Washliyah maka perlu diselenggarakan evaluasi, assessment, penilaian terhadap kemampuan peserta didik di semua jenjang pendidikan,” kata Ibrahim Tarigan.

Menurutnya, minat sekolah dan madrasah, peserta didik yang mengikuti imtihan umumy tahun ini menunjukkan peningkatkan yang signifikan. Tercatat tidak kurang dari 16 ribu peserta yang akan mengikutinya.

“Kami berharap semua peserta didik dapat mengikuti imtihan umumy ini dengan baik, serius dan jujur. Dalam imtihan ini akan dapat terlihat tingkat ketelitian, kecerdasan, dan kejujuran. Bagi para peserta didik yang mengikuti imtihan umumy, tanamkan tekad Kami Berakhlak, Kami Jujur,” katanya.

Sekretaris Panitia Nasionak, Dedy Suhairi, S.Pd.I mengatakan, ada 34 mata pelajaran yang diujikan. “Ujian ini khusus diikuti seluruh siswa sekolah dan madrasah Al Washliyah secara nasional. Mata pelajaran yg menggunakan kurikulum Al Washliyah,” pungkasnya. (dek/ila)

Aksi Bela Islam India Jilid 2 di Medan, Aksi Ini Semata-mata Membela Muslim India…

Aksi Bela Islam Jilid 2: Ratusan massa umat Islam di Medan melakukan aksi demo di depan Masjid Agung, Jalan Diponegoro Medan. , Jumat (13/3). Sumut Pos/ ist
Aksi Bela Islam Jilid 2: Ratusan massa umat Islam di Medan melakukan aksi demo di depan Masjid Agung, Jalan Diponegoro Medan. , Jumat (13/3). Sumut Pos/ ist
Aksi Bela Islam Jilid 2:   Ratusan massa umat Islam di Medan melakukan aksi demo di depan Masjid Agung, Jalan Diponegoro Medan. , Jumat (13/3). Sumut Pos/ ist
Aksi Bela Islam Jilid 2: Ratusan massa umat Islam di Medan melakukan aksi demo di depan Masjid Agung, Jalan Diponegoro Medan. , Jumat (13/3).
Sumut Pos/ ist

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan umat Islam menggelar aksi bela Muslim India di depan Masjid Agung Jalan Diponegoro Medan, Jumat (13/3). Dalam aksinya massa menuntut agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan membela umat Islam di India yang tertindas.

Ustad Haidar Nasir Panggabean dalam orasinya mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kecaman dan mengutuk keras pembunuhan masal kaum Muslimin yang terjadi di India oleh para teroris India radikal yang disponsori oleh aparat dan pemerintah setempat.

Makanya pemerintah Indonesia, lanjutnya, harus segera mengusir dubes-dubes India yang ada di Indonesia karena sudah mendukung pembunuhan masal terhadap umat muslim yang ada di India.

“Aksi ini kita lakukan sebagai bentuk untuk berjuang menyelamatkan umat Islam di India yang terus diteror, diperkusi dan dibunuh. Kebiadaban mereka sudah tidak dapat ditolerir lagi, namun sangat aneh Indonesia yang berpenduduk Muslim terbanyak di dunia ini hanya diam saja,” ucapnya.

Dikatakannya, aksi tersebut dilaksanakanlah dengan baik dan mengimbau kepada ormas Islam yang hadir agar melakukan aksi dengan tertib dan jaga kebersihan dan yang paling penting patuh pada komando.

Lebih lanjut Haidar mengatakan, aksi ini dalam rangka menegakkan kalimah Allah. Tidak ada maksud politik, akan tetapi aksi ini adalah semata-mata membela muslim India yang terus disiksa dan dibunuh.

“Maka, kami mendesak dengan segera kepada pemerintah India untuk menegakkan keadilan bagi umat Islam India dan mencabut Undang-Undang Kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif terhadap umat Islam India. Karena, itu dinilai sebagai pemicu utama terjadinya tindak kekerasan,” tegasnya.

Usai berorasi, massa pun melakukan longmarch menuju Konjend India di Medan, Jalan Uskup Agung A Sugiopranoto 19, Medan. Di lokasi ini, massa menggelar aksi demonya kembali. (mag-1/ila)

Digelar 20 Maret Ini, Ijeck Tinjau Persiapan Sumut Fair 2020

TINJAU: Wagubsu , Musa Rajekshah meninjau persiapan sarana dan prasarana untuk event Sumut Fair 2020, di Arena PRSU, eks gedung Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan.
TINJAU: Wagubsu , Musa Rajekshah meninjau persiapan sarana dan prasarana untuk event Sumut Fair 2020, di Arena PRSU, eks gedung Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan.
TINJAU: Wagubsu , Musa Rajekshah meninjau persiapan sarana dan prasarana untuk event Sumut Fair 2020, di Arena PRSU, eks gedung Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan.
TINJAU: Wagubsu , Musa Rajekshah meninjau persiapan sarana dan prasarana untuk event Sumut Fair 2020, di Arena PRSU, eks gedung Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan.

MEDAN, SUMTUPOS.CO – Progres persiapan pelaksanaan Sumut Fair 2020 masih mencapai 90% menjelang pembukaannya pada 20 Maret. Namun begitupun, dipastikan pelaksanaan even yang dulunya bernama Pekan Raya Sumatra Utara (PRSU) itu, siap digelar mulai 20 Maret hingga 1 bulan ke depan

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Amir Makmur Nasution, selaku pengelola Sumut Fair 2020 saat menerima kedatangan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.

Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah itu datang, Kamis (12/03/2020), untuk meninjau persiapan sarana dan prasaranan

pelaksanaan, di Arena PRSU, eks gedung Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan.

Menurut Ijeck, Sumut Fair 2020 siap digelar. Diharapkannya even promosi potensi kabupaten/kota, produk UMKM, bisnis dan budaya itu, menjadi wadah interaksi bisnis, kerja sama, dan informasi serta edukasi dan hiburan bagi masyarakat.

Ia juga meminta di sana dihadirkan pojok pelayanan publik, semisal pelayanan administrasi kependudukan, imigrasi bahkan urusan pajak. “Sehingga masyarakat jadi tertarik datang,” katanya.

Selain arena promosi potensi dan produk UMKM unggulan Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, serta BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta itu, Sumut Fair 2020 juga dijanjikan menyajikan konten menghibur, menarik, edukatif, dan inspiratif.

Tidak kalah pentingnya adalah terciptanya transaksi dan peluang kerjasama bisnis melalui promosi dan branding. Secara garis besarnya, Sumut Fair 2020 mengusung kegiatan berkonsep hiburan,kompetisi, talkshow, pameran, special even dan bazaar.

Sedangkan ragam konten kegiatan yang akan ditampilkan, seperti festival budaya, stand up comedy, robotic show, cosplay, konser artis ibukota dan lokal, kompetisi fotografi, shopper of the day, vlog, Abang Kakak Sumatra Utara.

Kemudian citizen journalism, cat show, catur, color run, e-sport, gaplek, kompetisi mewarnai, lomba memasak, festival band, tari pelajar, trup gembira, treasure hunt, fun bike, PBB, pembangunan, otomotif, kesehatan, milenial zone, perdagangan.

Ada juga great sale, gadge & elektronik, pasar murah, administrasi kependudukan, layanan samsat keliling, Rekor MURI, Sumut Fair Berbagi, video mapping, talkshow, pendidikan, PMI dan PSMS, UMKM, properti dan pariwisata. Yang tak kalah menariknya ada juga Aceh Night, Indian Night, Java Night, Malay Night dan Jazz Night. (rel/ila)

Giliran Massa IPK Demo Kejatisu

UNJUKRASA: Ribuan massa IPKmenggelar unjukrasa di Kantor Kejatisu, Jumat (13/3). Agusman/sumut pos
UNJUKRASA: Ribuan massa IPKmenggelar unjukrasa di Kantor Kejatisu, Jumat (13/3). Agusman/sumut pos
UNJUKRASA: Ribuan massa IPKmenggelar unjukrasa di Kantor Kejatisu, Jumat (13/3). Agusman/sumut pos
UNJUKRASA: Ribuan massa IPKmenggelar unjukrasa di Kantor Kejatisu, Jumat (13/3). Agusman/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa dari Ikatan Pemuda Karya (IPK) Medan, beramai-ramai mendemo kantor Kejatisu, Jumat (13/3). Aksi ini sebagai bentuk protes atas intervensi hukum terkait proses hukum di Pengadilan Negeri Medan.

Massa pimpinan dari DPD IPK Kota Medan, Franky Simatupang dalam orasinya, menyampaikan aspirasi lewat sejumlah pernyataan sikap. Di antaranya, menolak intervensi terkait penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Kemudian, bahwa IPK Kota Medan mendukung penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Dalam aksi damai yang mendapat pengawalan ratusan petugas kepolisian, delegasi massa akhirnya diterima langsung Asitel Kejatisu Andi Murji, Kasat Intel Polrestabes Medan serta Kasipenkum.

Dalam pertemuan tersebut, Asintel menyampaikan agar permasalahan hukum diserahkan kepada Kejaksaaan sesuai tugas pokok dan fungsi Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.

“Kejaksaan selalu berkomitmen untuk mengawal proses sidang di Pengadilan Negeri Medan, yang sedang berjalan dan mendukung supremasi hukum,” tegas Andi Murji.

Usai mendengar pernyataan dari Asintel Kejatisu, perwakilan delegasi massa akhirnya menerimanya. Massa berjanji akan turut mengawal proses hukum ini hingga selesai.

Sementara, akibat aksi tersebut, ruas Jalan AH Nasution sempat terganggu. Usai menyampaikan orasinya, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, hingga jalan berangsur lancar kembali.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu ratusan massa Pemuda Pancasila (PP) sempat melakukan unjukrasa ke Kejatisu, terkait tuntutan ringan pembunuh salah satu rekan mereka. Aksi ini kemudian, juga ditanggapi Asintel Kejatisu Andi Murji yang berjanji akan mengeksaminasi jaksa bersangkutan. (man/ila)

Tim Pemburu Preman Polrestabes Medan Bergerak, Preman Jalanan ‘Tiarap’

DIAMANKAN: Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polrestabes Medan saat mengamankan preman di Kota Medan, belum lama ini. istimewa/sumut pos
DIAMANKAN: Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polrestabes Medan saat mengamankan preman di Kota Medan, belum lama ini. istimewa/sumut pos
DIAMANKAN: Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polrestabes Medan saat mengamankan preman di Kota Medan, belum lama ini. istimewa/sumut pos
DIAMANKAN: Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polrestabes Medan saat mengamankan preman di Kota Medan, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak meluncurnya Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polrestabes Medan untuk menangkap pelaku pungli yang meresahkan warga Medan. Nyatanya membawa suasana aman dan kondusif di Kota Medan. Kelompok preman jalanan yang suka pungli dan ditakuti warga sudah tiarap dan tidak nampak lagi di pusat perdagangan di Kota Medan.

“Mereka (preman) sudah mulai sadar melakukan pungli berurusan dengan pihak kepolisian, “ ucap Kasat Sabhara Polrestabes Medan, AKBP Sonny W Siregar kepada wartawan, Jumat (13/3)n

AKBP Sonny W Siregar menambahkan, pada preman jalanan maupun preman kampung yang meresahkan yang terjaring dibina dan diberikan sanksi sebagai pekerja sosial untuk membersihkan tempat yang sudah ditentukan tersebut.

Sehingga, dengan cara begitu, aksi pungli yang dilakukan oleh preman jalanan di pusat perdagangan maupun di pasar tradisional yang banyak di Kota Medan ini mulai berkurang. Bahkan tidak ada lagi pungli yang dilakukan preman kepada warga Kota Medan.

Karena itu, Satuan Sabhara Polrestabes Medan tidak akan tinggal diam untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di Kota Medan. Diharapkan juga warga Kota Medan jangan pernah takut kepada preman yang melakukan pungli tersebut.

“Laporkan, Tim Pemburu Preman Satuan Sabhara Polrestabes Medan breaksi untuk menindak para preman jalanan yang terlibat pungli, “ pungkasnya.

Aksi premanisme yang begitu marak terjadi di Kota Medan turut menimpa sejumlah seniman film saat melakukan proses shooting di kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan.

Hal ini pun menjadi perhatian serius bagi Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, S.Pd.I. Menurutnya, aksi premanisme yang jelas-jelas terjadi di jantung Kota Medan, membuktikan bahwa saat ini Kota Medan sedang tidak sedang dalam kondisi yang aman.

“Tentunya kita prihatin dengan viralnya informasi sejumlah seniman film yang sedang mengambil adegan di Lapangan Merdeka. Premanisme di jantung Kota Medan ini menunjukan kepada kita bahwa Kota Medan sedang tidak baik-baik saja,” ucap Rudiyanto kepada Sumut Pos, Jumat (13/03).

Dikatakan Rudiyanto, Lapangan Merdeka yang merupakan ruang terbuka dan fasilitas umum untuk beraktivitasnya warga Kota Medan, seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman dan bersahabat bagi setiap orang yang berada disana.

“Taman-taman Kota dan fasilitas umum lainnya seharusnya menjadi tempat yang istimewa bagi warga Kota untuk beraktivitas dan berkreasi. Aksi premanisme yang saat ini masih terjadi di Kota Medan, jelas-jelas telah mencoreng muka Kota Medan. Ini cukup memalukan buat Kota Medan,” ujarnya.

Namun, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan yakin bahwa terkait kasus ini, Kapolrestabes dan para jajarannya di Kota Medan akan dengan bijaksana melaksanakan program utama Kapolda Sumut, bahwa tidak ada tempat bagi kejahatan di Sumatera Utara.

“Kita minta kejadian ini diselesaikan dengan baik dan razia premanisme bisa lebih dirutinkan. Kita yakin kepolisian bisa menyelesaikan masalah ini, masyarakat harus diberi rasa aman,” harapnya.

Disisi lain, anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duit mengatakan, maraknya premanisme di Kota Medan bisa membuat pengunjung atau wisatawan dari luar Kota Medan enggan untuk datang dan berkunjung ke Kota Medan akibat dibilang bukan merupakan Kota yang ramah pengunjung.

“Kalau lah kita ini bukan orang Medan, lalu kita sering mendengar kalau di Medan itu tidak aman karena banyak premannya, pasti kita tidak mau ke Medan untuk berwisata, pasti kita akan memilih kota-kota lainnya yang kita rasa lebih aman dan bersahabat,” jelasnya.

Hendri meminta agar Pemerintah Kota Medan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian Kota Medan agar terus memberanras aksi premanisme di Kota Medan.

“Apalagi saat ini Pemko ingin meningkatkan sektor Pariwisata di Kota Medan, kita di Komisi III tidak mau aksi premanisme terus ada di sini dan seolah tak juga terselesaikan di Kota Medan, ini pasti akan mengganggu sektor pariwisata di Medan. Ini tak boleh terjadi, keamanan harus diutamakan, sektor pariwisata hads berkembang di Kota Medan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, aksi premanisme menimpa sejumlah kru film A Thousand Midnights in Kesawan yang sedang mengambil adegan syuting Selasa (10/3) malam di Lapangan Merdeka, Kota Medan.

Beberapa kru dan pemain untuk pengambilan gambar beberapa scene terpaksa molor. Pasalnya, tak lama tim produksi setting lokasi, muncul 4 orang pemuda berusia 30-an tahun meminta sejumlah uang, proses shooting pun terpaksa dihentikan dan tertunda hingga beberapa jam. (map/ila)

PLN Kembali Lakukan Pemeliharaan Jaringan, 4 ULP Padamkan Listrik Beberapa Jam

TRIADI/sumut pos JARINGAN LISTRIK: Petugas PLN UP3 Medan saat melakukan pemeliharaan jaringan listrik.
JARINGAN LISTRIK: Petugas PLN UP3 Medan saat melakukan pemeliharaan jaringan listrik.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN UP3 Medan kembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Kota Medan mulai hari ini, Sabtu (14/3), Rabu (18/3) dan Kamis (19/3). Pemeliharaan dilakukan di empat Unit Pelayanan Pelanggan (ULP). Masing-masing, ULP Medan Baru, ULP Medan Kota, ULP Medan Selatan, ULP Medan Johor.

Saat dilakukan pemeliharaan di empat ULP tersebut, pihak PLN UP3 Medan terpaksa melakukan pemadaman hingga beberapa jam, dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, ada juga dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. “Selama dalam pemeliharaan, kami terpaksa memadamkan listrik di ULP yang tengah dilakukan pemeliharaan tersebut. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknayaman ini,” ujar Manager Bagian Jaringan PLN UP3 Medan, Aswad Subagio.

Adapun wilayah yang dilakukan pemadaman pada hari ini, Sabtu (14/3) yakni Jl. Iskandar Muda, Jl. Sei Beras, Jl. Hasanuddin, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Pasar Pringgan, Jl. Sei Bahorok, Jl. Sei Mencirim, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Darussalam, Jl. Sei Arakundo, Jl. Sei Batu Gingging, Jl. Sei Silau.

Kemudian pada Rabu (18/3), pemadaman di wilayah Jl.H. Adam Malik , Jl. Bambu. Jl.Putri Hijau, Komplek BATA, Perum Emeral Garden Htl. Emeral Garden, Jl.STM Sebagian, Jl. Bajak I, Jl. Suka Cipta, Jl.Sakti Lbs Sebagian, Jl.Sisingamangaraja sebagian, Jl. Air Bersih, Jl. Pelangi Sebagian, Jl. Turi Stadion Teladan, Jl. Stadion Teladan, Jl. Karya Bakti,Jl.Gedong Arca,Jl. HM. Joni, Jl.Halat.

Sementara pada Kamis (19/3), pemadaman di wilayah Jl. Becek Namorambe, Jl. Padat Karya, Perumahan Tenera, Jl. Pattimura, Jl. Abdullah Lubis, Jl. Sriwijaya, Jl. TD Pardede, Jl. Iskandar Muda, Jl. D. I. Panjaitan, Jl. Sei Petani, Jl. Sei Bahorok, Jl. Sei Putih, Jl. Sei Batu Gingging, Jl. Sei Serayu. (rel/ila)

Gotong-royong Bersihkan Sungai Deli, BPBD Kota Medan Libatkan Mantan Preman

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan terus melakukan pembersihan Sungai Deli melalui Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Tidak hanya dilakukan BPBD Kota Medan, pembersihan juga dilakukan secara gotong-royong.

Contohnya Rabu (11/3), dilakukan gotong-royong massal membersihkan bantaran Sungai Deli, persisnya di belakang Istana Maimun Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun.

Dalam gotong-royong tersebut, BPBD Kota Medan melibatkan unsur TNI dari Kodim 0201/BS, Polrestabes Medan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Badan Sar Nasional (Basarnas), dan Badan Meteorologi, Klimatologi & Geofisika (BMKG). Kemudian juga Balai Wilayah Sungai (BWS), unsur kecamatan dan kelurahan, lurah dan kepling, komunitas peduli lingkungan, akademisi dan praktisi serta warga sekitar.

Bahkan puluhan preman, juru parkir liar serta tukang palak yang selama ini meresahkan masyarakat dan terjaring dalam operasi turut diturunkan membantu aksi bersih-bersih dengan pengawalan petugas dari Polrestabes Medan. Dengan mengenakan kaos putih bertuliskan Mantan Preman dan Aku Gak Preman Lagi Maaak, mereka dengan penuh semangat membersihkan bantaran sungai.

Selain menggunakan peralatan manual, seperti cangkul, penggaruk, serta mesin babat, gotong royomng massal juga didukung alat berat berupa backhoe loader. Pembersihan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga menjelang siang hari. Bukan hanya membersihkan sampah, backhoe loader juga untuk membuka jalan dari belakang Istana Maimun menuju bantaran sungai, guna mempermudah truk pengangkut sampah masuk.

Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring mengatakan, selain menjadikan Sungai Deli bersih sampah, kegiatan ini sekaligus untuk menstimulus, mengajak dan mengedukasi masyarakat khususnya yang tinggal di bantaran sungai agar tidak membuang sampah sembarangan terlebih ke Sungai Deli.

Ia menjelaskan membuang sambah ke sungai dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan pendangkalan”Susur sungai dan aksi bersih Sungai Deli ini merupakan yang ketiga kalinya kita gelar. Kegiatan ini akan rutin kita lakukan dengan harapan Sungai Deli dapat segera bersih dan terbebas dari sampah,” kata Arjuna yang mewakili Pelaksanan tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution seperti dalam keterangan tertulisnya.

Asal tahu saja, sejak pertama kali digelar, aksi bersih-bersih Sungai Deli ini yang dilakukan Pemkot Medan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Akibatnya perlahan, aliran dan Sungai Deli mulai bersih dari sampah.

“Dalam mewujudkan Medan bersih dibutuhkan komitmen, kerja keras dan keseriusan dari semua pihak untuk mewujudkan. Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan turut serta mendukung kegiatan ini,’’ ungkapnya.

Selanjutnya, Arjuna menuturkan bahwa kegiatan bersih-bersih Sungai Deli ini difokuskan pada lokasi yang memang dipenuhi banyak sampah. (trb/ila)

Untuk itu, Pemkot Medan menurunkan alat berat berupa backhole loader dan truk sampah buat mengangkut sampah yang dihasilkan. Di samping itu, peserta aksi bersih-bersih juga menggunakan alat manual untuk membantu memudahkan jalannya pekerjaan.

“Tadi ilalang dibelakang Istana Maimun perlahan telah berkurang. Sebelumnya, susur sungai kita mulai dari Avros berhenti sejenak di belakang Istana Maimun. Kemudian berakhir di Jalan Karya Cilincing,” kata Arjuna.

“Kegiatan ini akan terus kami lakukan sampai Sungai Deli benar-benar bersih dari sampah. Untuk itu kami mohon dukungannya khsususnya dari masyarakat,’’ harapnya. (trb/ila)