KARO, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD) Sumut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo membangun infrastruktur transportasi lalu lintas tipe B di terminal Tanah Karo.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumut, Yasir Ridho Lubis dalam pertemuan DPRD Sumut dengan DPRD Kabupaten Karo, guna membahas tentang transportasi lalu lintas ke Tanah Karo tipe B di ruang Badan Musyawarah (Banmus) kantor DPRD Sumut, Kamis (12/3).

“Kita akan mendorong untuk ke depannya membangun infrastruktur di sana sesuai harapan pemerintah Tanah Karo. Apalagi, terminal tipe C sudah tidak memadai lagi,” ujar Yasir Ridho kepada Sumut Pos usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, juga dihadiri DPR-RI yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumut. Mereka ikut serta membahas pembangunan infrastruktur itu.

Dikatakan Yasir, Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi telah mewacanakan ingin membangun jalan alternatif ke Kabupaten Karo. Pembangunan itu berupa Jembatan Layang Kelok 11 di jalur Medan-Berastagi, yang rencananya akan dibangun paling lambat pertengahan tahun 2020.

“Kita mendorong pembangunan ini demi kemaslahatan umat. Apalagi, kemacetan selama ini sudah sangat parah di sana. Bahkan setiap menuju Tanah Karo, hingga 5 jam kita berada di jalan. Selain itu, tanahnya juga kerap longsor jika musim penghujan,” ungkapnya.

Ia berharap, infrastruktur nantinya yang akan dibangun jalannya bisa lebih bagus, lebih luas dan memberikan kenyamanan bagi pengendara pengguna jalan. “Kita harap waktu yang digunakan di jalan menuju Tanah Karo, hanya memakan waktu singkat, jika memungkinkan sekitar 30 menit-1 jam saja sudah tiba disana. Semoga terealisasi,” harapnya.

Menurutnya, jika membangun infrastruktur yang bagus pasti akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo. Dan tentunya, pembangunan ini dapat meningkatkan wisatawan yang bukan hanya domestik semata, tetapi juga menarik wisatawan asing.

Ia menambahkan, selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Karo juga akan membangun wisata alam, yakni Taman Hutan Raya (Tahura). Ini akan lebih diperindah lagi agar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang saat ingin berwisata kesana. Tentunya Berastagi bisa menjadi ikon bagi Sumut. “Bukan hanya sekedar menikmati pemandangan hutan dan binatang, tetapi ada juga tempat hiburan, hotel untuk para wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, pembangunan Jembatan Layang Kelok 11 di jalur Medan-Berastagi akan segera dimulai. Yakni paling lambat pertengahan tahun 2020. Pembangunan ini bertujuan untuk menghindari kemacetan yang semakin parah di jalur tersebut.

Eddy mengungkapkan dalam pidatonya beberapa waktu lalu dalam tayangan berbentuk animasi. Ia memaparkan akan terus mendorong Karo membenahi infrastrukturnya menuju objek wisata yang andal serta tidak lagi mengalami kemacetan.

Adapun, dari paparan dan tayangan animasi itu, ada sejumlah titik yang akan dibangun jembatan layang. Seperti di Sibolangit sepanjang 384 meter dan di Kelok 11 Bandar Baru sepanjang 1.600 meter.

Edy juga berjanji akan membenahi Tahura sesuai kearifan lokal Budaya Karo. Sehingga bangunan desain Siwaluh Jabu (desain Rumah Adat Karo) harus segera diselesaikan oleh Pemkab Karo.

Selain itu, ia juga menyampaikan kepada Bupati Karo supaya tahun 2020 ini, mulai dari gerbang pintu masuk Tahura, sebagai simbol wajah Kota Berastagi, segera buatkan master plan kiri kanan jalan, agar ditanam sejenis bunga.

“Ini tujuannya, agar ada ikon yang dikenal saat memasuki Kota Berastagi. Ini bukan main-main. Nanti Provinsi Sumut akan menampung anggarannya. Saya harap, Pemkab Karo segera siapkan master plannya. Ingat, nanti saya tagih. Biar Karo maju dan bermartabat,” tegas Edy. (mag-1/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Oki Doni Siregar yang juga sebagai Ketua Panitia MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara tanggal 1-9 April 2020, meninjau persiapan rumah pemondokan yang akan ditempati peserta MTQ, Kamis (12/3).

Didampingi Kabag Kesra Sabhana, Oki Doni menyambangi satu persatu rumah warga yang ditetapkan sebagai pemondokan untuk penginapan Kafilah peserta MTQ ke-37 Sumut di Kota Tebingtinggi.

Oki Doni Siregar bertemu dan berdialog langsung dengan warga pemilik rumah, melihat langsung kondisi rumah, terutama kamar mandi dan dapur. “Saya optimis khafilah yang nantinya ditempatkan akan dapat menerimanya dengan baik,” jelasnya.

Kepada pemilik rumah, Oki berharap kiranya nanti dapat melayani tamu tamunya sebaik mungkin, agar mereka tidak kecewa. “Saya berharap masyarakat Tebingtinggi ikut menyemarakan dan menyukseskan pelaksanaan MTQ ini semeriah mungkin,” pintanya. (ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Camat Sitinjo, Nelpita Tanjung mengunjungi para korban bencana alam angin putingbeliung di kawasan Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo di Desa Sitinjo, Kamis (12/3).

Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Untung Roy Nahampun, mengatakan, Bupati Dairi menyampaikan turut prihatin terhadap warganya yang terkena musibah angin puting beliung, dan korban disambar petir.

Pada kesempatan itu, lanjut Untung Roy, Bupati Eddy KA Berutu mengimbau warga untuk tetap siaga dan waspada. “Bencana alam kapan saja bisa terjadi”, ucapnya. Sehingga diharapkan selalu siap siaga.

Bupati Dairi juga mengimbau jajaranya untuk saling berkoordinasi dalam penanganan korban pasca bencana.

“Kami akan selalu hadir ditengah-tengah bilamana ada musibah dialami warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Sitinjo Nelpita Tanjung menyampaikan, pasca kejadian pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan aparat keamanan untuk melakukan penanganan darurat.

Pemerintah Kecamatan, BPBD dan TNI-Polri bekerjasama membantu para korban membersihkan puing-puing bangunan dan pohon tumbang di badan jalan kompleks TWI sisa amukan angin putingbeliung.

Pemerintah juga langsung berkoordinasi dengan pihak PLN, untuk segera memperbaiki jaringan yang rusak pasca dihantam pohon tumbang. “Supaya aliran listrik di daerah itu bisa kembali dihidupkan yang sebelumnya sempat padam,” ucap Untung.

Disiarkan sebelumnya, Kepala BPBD Dairi, Sahala Tua Manik mengatakan, bencana alam angin putingbeliung yang terjadi, Kamis (12/3) sore, merusak 6 unit rumah toko (Ruko) souvenir di kawasan bisnis TWI Sitinjo.

Sementara di tempat berbeda, satu keluarga selamat dari sambaran petir di areal persawahan di Desa Sitinjo.

Satu dari lima orang dari satu keluarga yang disambar petir, yakni Kesia boru Nainggolan (5) terpaksa dirawat di RSUD Sidikalang. (rud/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Titik panas atau hotspot kembali terpantau di sejumlah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dalam catatan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, terdapat 5 titik, Jumat (13/3).

Hal itu diungkapkan Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Edison Kurniawan kepada wartawan di Medan.

Dijelaskannya, hasil pantauan Sensor MODIS (Satelit Terra dan Aqua) yang dilakukan oleh BBMKG, kelima titik panas tersebut berada dengan tingkat kepercayaan di atas 50 persen.

Disebutkannya, kelima hotsspot tersebut berada di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), masing-masing terdapat 1 titik panas.”Sedangkan, jumlah terbanyak berada di Labuhanbatu dengan 3 hotspot,” tutur Edison.

Ditambahkan Edison, di Kabupaten Labuhanbatu, 1 titik panas berada di Kecamatan Bilah Hulu dengan kepercayaan 56 persen. Titik panas ini tepatnya berada di Bujur 998348 dan Lintang 20951.

“Sedangkan 2 titik panas lainnya berada Di Kecamatan Panei Hilir, masing-masing dengan tingkat kepercayaan 86 persen dan 82 persen. Adapun masing-masing titik panas tepatnya berada pada Bujur 1001968 dan Lintang 25946 serta pada Bujur 1001841 dan Lintang 25928 di Kecamatan ini,” tutur Edison.

Sementara itu, untuk di Kabupaten Madina titik panas tersebut berada Kecamatan Muara Batang Gadis dengan tingkat kepercayaan 54 persen. Titik panas ini tepatnya berada pada Bujur 989305 dan Lintang 12291.

“Sementara di Kabupaten Paluta titik panas ini terpantau di Kecamatan Simangambat atau tepatnya pada Bujur 1000127 dan Lintang 15060. Titik panas ini dengan tingkat kepercayaan 68 persen,” kata Edison.

Disisi lain, dari peringatan dini cuaca Sumut kemarin, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pkl 11.40 WIB di Deli Serdang, Sergai.

Kemudian, dapat meluas ke Batubara, Medan, Langkat, Binjai, Karo, Asahan, Simalungun dan sekitarnya.”Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 14.40 WIB,” tandas Edison.(gus/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kurang lebih 300 orang lansia (lanjut usia) dari kecamatan se-Kota Binjai mengikuti senam lansia, pemeriksaan kesehatan dasar serta sosialisasi poliklinik geriatri di RSUD DR RM Djoelham Binjai, Jumat (13/3).

Kegiatan pelayanan kesehatan Geriatri ini langsung dibuka oleh Wali Kota Binjai HM Idaham didampingi Ketua TP PKK kota Binjai Hj Lisa Andriani.

Direktur RSUD DR RM Djoelham Binjai, dr David Tambun, kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan rumah sakit, setiap tahunnya. “Bakti sosial kali ini ditujukan kepada para lansia Kota Binjai. Pengadaan pelayanan geriatri sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat tentang program pelayanan baru di rumah sakit Djoelham, yaitu Poli Klinik Geriatri,”ujar dia.

Dijelaskan David, Poli Klinik Geriatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan diagnosis serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang menyerang lansia.

Wali Kota Binjai, HM Idaham menyambut baik dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan yang diselenggarakan oleh RSUD DR RM Djoelham Binjai, serta berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada para lansia.

Idaham menambahkan, Pelayanan geriatri merupakan program nasional untuk para lansia 60 tahun lebih.

“Dengan adanya poli klinik geriatri di RSUD. Djoelham para lansia tidak perlu menunggu di poli klinik penyakit, tinggal masuk ke klinik geriatri maka nanti para dokter yang dibutuhkan oleh lansia akan datang ke klinik itu,” jelas Idaham.

“Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat bermanfaat bagi semua terkhusus bagi, para lansia kita agar tetap dalam keadaan sehat,” lanjutnya. (ted/han)

TANJUNG MORAWA, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menyambut Peringatan Hari TBC (Tuberkulosis) Dunia tanggal 24 Maret 2020 mendatang. Community TB-HIV Care Aisyiyah Kabupaten Deliserdang menggelar Meeting CSO TB Care yang mengusung tema “Saatnya Anak Indonesia Bebas TBC, Untuk Indonesia Unggul” yang dibuka langsung oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deliserdang, Wahyu Danin SE. Acara di Meeting Room Bedimbar Coffee Shop Tanjungmorawa, Kamis (12/3).

Anggota DPRD Kabupaten Deliserdang, Wahyu Danin SE berjanji akan memperjuangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan TB segera di implementasikan menjadi Peraturan Daerah (Perda) guna mengurangi jumlah penderitanya. Pemerintah terus mendukung gerakan masyarakat peduli TB. Kalangan legislatif juga siap memberikan anggaran untuk mensukseskan gerakan masyarakat peduli TB sebagai langkah untuk memberantas dan mencegah penyakit TB.

“Komisi D mendukung penuh gerakan masyarakat ini. Kami juga akan menjembati jika memang dibutuhkan Perda untuk sosialisiasi pemberantasan dan penanggulangan TB,”pungkasnya.

Perwakilan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang Wasor TB, Ahsanul Husnah menjelaskan, saat ini penanganan penyakit TB masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan tidak dipungut biaya. Semua pasien TB yang ada di Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini terlayani dengan baik. Untuk fasilitas pelayanan TB juga masih dalam kondisi layak dan baik. Pihaknya juga sudah mengimbau Puskesmas agar segera melayani pasien TB dari warga asli maupun pendatang untuk memutus mata rantai penularan TB,”tegasnya.

Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Deli Serdang, Yeni Darmawan mengatakan target penanggulangan TB di Kabupaten Deliserdang sampai saat ini belum tercapai. Sehingga ke depan program PD Aisyiyah Kabupaten Deliserdang yakni penanggulangan TB dan program Keluarga Berencana (KB) dapat mencapai target maksimal serta di buat Perda TB oleh DPRD Kabupaten Deliserdang. Untuk tahun ini pihaknya fokus pada penyuluhan program penanggulangan TB melalui 158 kader TB yang bekerjasama dengan 34 Puskesmas. Sebanyak 1276 orang pasien TB yang didampingi Aisyiyah dan sekitar 25 persen adalah orang yang tidak mampu. (rel/azw)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bangunan ruko tanpa IMB di jalan besar Lubukpakam-Pantailabu, Desa Emplasemen Kualanmu, Kecamatan Beringin, kembali mendapat sorotan dari Kelompok Tani Kualanamu Sejahtera Bersatu (Koptan KSB).

Di hadapan Komisi A Anggota DPRD Deliserdang, Koptan KSB mengaku, lahan yang dibangun ruko dan tembok oleh pengembang tersebut, merupakan lahan eks HGU PTPN II yang mereka kelola sebelumnya.

Ketua Kelompok Tani Koptan KSB, Anjas bersama pengurus lainnya, Syamsul, Siman dan Rijal membawa sejumlah dokumen, sebagai bukti jika lahan eks HGU PTPN II tersebut, selama ini sudah digarap petani Koptan KSB.

“Kami datang mengadu ke dewan ini minta keadilan. Sekalian kami bawa berkas-berkas kepemilikan lahan yang kami kuasai sekitar 15 hektare selama ini. Kini sudah diserobot dan dibangun tembok oleh oknum tertentu,”beber Anjas.

Diceritakan Syamsul, kronologis penyerobotan lahan mereka itu saat beberapa pengurus Koptan KSB masuk penjara.

Di saat itulah, diduga kelompok tertentu menyerobot lahan mereka dengan membangun tembok yang disebut Syamsul sesuai dokumen historis kepemilikan pelepasan lahan, adalah merupakan milik Koptan KSB. “Kami tidak bisa masuk sekarang setelah bebas dari penjara, karena ada larangan masuk KUHP 551,”katanya, sembari takut masuk penjara lagi.

“Kami takut bermasalah hukum lagi, makanya kami mengadu ke dewan ini sekaligus mau laporkan kenapa bangunan itu bisa berdiri tanpa IMB, dan tanpa pengawasan instansi terkait,”sambung Syamsul.

Menurut Syamsul, dokumen kepemilikan lahan garapan seluas 18 hektare, sesuai isi berdasarkan SK 42/HGU/BPN/2002 dari BPN RI tanggal 29 Nopember 2002 yang ditandatangani Kepala BPN RI, Lutfi I Nasution, yang permohonan dikabulkan. Dan mengatakan agar HGU nya supaya tidak diperpanjang lagi.

“Awalnya 18 hektare tanah yang kami garap sesuai dengan kakek kami dulunya merupakan karyawan PTPN II. Namun ada pihak tertentu yang menambah luas menjadi 35 hektare saat itu. Tetapi setelah keluar daftar nominatif, saat ini lahan kami sebelum diserobot pengembang seluas 15,9 hektare,” terang Syamsul.

Terkait penyerobotan lahan mereka tersebut, Syamsul menduga ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan situasi saat pengurus Koptan KSB masuk penjara. “Kami masuk penjara dulu selama 15 bulan, karena dituduh menimbang sawit PTPN II di lokasi tersebut. Sepertinya kami itu dikonsep sedemikian rupa oleh oknum tertentu. Kami sudah keluar, dan akan melakukan perlawanan. Sudah ada teman kami yang meninggal untuk perjuangan ini,”sambung Samsul.

Mereka juga sangat menyesalkan instansi terkait lebih mendukung pengembang, tanpa peduli lagi dengan perjuangan penggarap selama ini.

“Kenapa ini bisa dibiarkan, diserobot lalu dibangun tembok yang tanpa ada IMB-nya. Juga ada ruko yang saat ini dibangun juga tidak ada IMB nya. Kenapa penegak perda dan hukum serta yang punya lahan eks HGU diam saja,” keluh mereka.

Laporan mereka diterima Staf Komisi A DPRD Deliserdang bernama Muin. Dan akan segera mengundang semua pihak mulai PTPN II, Kepala Desa, Dinas agar dilakukan RDP bersama DPRD Deliserdang.

Diakui mereka, pengembang dibalik lahan eks HGU itu adalah orang pengusaha hebat di Sumut. Dengan memanfaatkan oknum berinisial H Z, sebagai pengelola di lapangam,. sebagai pengelola di lapangan dengan backup disebut-sebut pimpinan penegak hukum di Sumut.

Kordinator Humas PTPN II, Sutan Panjaitan menilai, keterangan yang disampaikan Koptan KSB tersebut versi mereka. “Saya tidak bisa komentar. Mereka (Koptan KSB) sudah selesai proses hukum, jadi mana mungkin bisa komentari lagi.

Soal SK 42, Kordinator Humas PTPN II itu menyebutkan, tidak ada dasarnya Koptan KSB mengaku lahan garapan tersebut milik mereka.

“Tak bisa saya komentar. Kalau dihubungkan kasus itu maaf saya tak bisa keterangan. Lahan yang dibangun ruko itu eks HGU. Yang dibangun pagar pengakuan milik Koptan KSB itu juga status eks HGU namun masih proses pelepasan masih pelepasan,” terang Sutan Panjaitan.(btr/han)