MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut. Pemanggilan itu atas buruknya kinerja DLH, baik pengawasan serta berbagai propyek yang dilakukan DLH menimbulkan kejanggalan.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi PDI, Anwar Sani Tarigan. “Kita kembali akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ulang bersama DLH Sumut. Sebab, banyak pertanyaan dewan tidak terjawab saat RDP kemarin karena ketidakhadiran Kepala Dinas BLH Sumut, Binsar Situmorang,” ujar Anwar.
Sedangkan Anggota Komisi D DPRD Sumut Muhammad Aulia Rizki Angsa mengaku heran dengan kinerja DLH Sumut, khususnya dalam bidang pengawasan untuk kualitas air, udara dan tutupan lahan di Sumut. Padahal, rencana anggaran sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut ke dinas tersebut.
“Saya melihat, anggaran yang sudah direncanakan ke DLH Sumut hanya sia-sia saja. Karena, DLH tidak mampu memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi sumatera utara,” kata Anggota Komisi D DPRD Sumut Muhammad Aulia Rizki Angsa kepada wartawan, Jumat (13/3).
Bahkan, lanjut Aulia, pihak dinas juga dianggap tidak mampu memaksimalkan anggaran untuk pengecekan limbah di areal Kawasan Industri Medan (KIM) sekitar ratusan juta rupiah.
Politisi muda Gerindra tersebut juga mengaku heran, mengapa penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi pengaduan masyarakat ke dirinya juga banyak. “Saya tak mengerti melihat kinerja DLH Sumut ini, katanya penyerapan anggaran tinggi, tapi pengaduan masyarakat juga banyak ke saya,” ungkapnya.
Saat RDP bersama dinas BLH, ungkap Aulia, dirinya juga sudah meminta kepada pimpinan sidang agar rapat diskor. Sebab, Binsar Situmorang selaku kepala dinas tidak hadir dan hanya diwakilkan Sekretaris Sugianto.
“Dari awal sudah saya sampaikan agar sidang diskor agar kadis hadir, karena saya heran melihat surat izin yang disampaikan bawah kadis sedang ke Bandung, sementara suratnya itu tertera ke Bapedda Sumut. Mengapa kepala dinas DLH yang ke Bandung, heran saya,” ketusnya.
Bahkan, lanjutnya, saat berjalannya sidang, pokok pembahasan sudah lari dari tujuan awal, karena yang dibicarakan tentang anggaran tetapi yang dibahas tentang danau toba. “Itukan sudah lari dari pokok pembahasan awal,” ucapnya.
Ia pun mengungkapkan, dalam anggaran di DLH, dirinya sempat mempertanyakan pengadaan alat ukur kualitas air Danau Toba sekira Rp800 juta. Tetapi, saat itu pihak dinas mengaku harga yang ditetapkan tersebut tidak sesuai harga di pasar.
Sebelumnya, Rony Situmorang (Fraksi Nasdem) menilai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara hanya menghabiskan anggaran APBD Sumut saja. Pasalnya, dari penjabaran realisasi serapan anggaran TA 2019 dan program/kegiatan tahun 2020 triwulan 1 dan 2 tidak menunjukkan kinerja DLH Sumut.
Selain itu, Rony juga mempertanyakan proyek pembuatan Taman Hijau di Sempadan Sungai senilai Rp2,3 miliar. Parahnya, baru dibangun toiletnya tidak berfungsi dan pada bangunan sempadan sungai tersebut terlihat hanya dilakukan tempelan yang menyambung bangunan yang lama. (mag-1/ila)
