JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ditetapkannya virus corona (covid-19) menjadi pandemi global, sontak meningkatkan kekhawatiran pasar dan imbasnya rupiah hari ini, Kamis (12/3), tersungkur lebih dalam.

“Kekhawatiran investor terwujud setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Virus Corona sebagai pandemik global,” kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Kamis.

Rupiah ditutup melemah 148 poin atau 1,03 persen menjadi Rp14.522 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.374 per dolar AS.

Dalam dua minggu terakhir jumlah kasus di luar Tiongkok, telah meningkat tiga belas kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak telah meningkat tiga kali lipat.

Virus Corona telah menginfeksi 118.000 orang di 114 negara dan telah menelan 4.291 korban jiwa dengan perkiraan jumlah tersebut akan terus meningkat.

Penyebaran COVID-19 sendiri membuat bank sentral dan lembaga keuangan global mengambil langkah-langkah stimulus untuk mengimbangi dampak virus tersebut terhadap ekonomi.

Bank sentral Inggris Bank of England sebelumnya memangkas suku bunganya 50 basis poin. Sementara itu, Pemerintah Inggris mengucurkan dana 12 miliar pound atau 15,43 miliar dolar AS untuk memerangi COVID-19.

Rupiah pada pagi hari dibuka melemah di posisi Rp14.384 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.384 per dolar AS hingga Rp14.522 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan rupiah melemah menjadi Rp14.490 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.323 per dolar AS. (jpnn/ram)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2020. DJP gencar melakukan berbagai sosialisasi pajak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menyebut, total wajib pajak (WP) tahun ini sekitar 19 juta akun. Hingga kemarin, Kamis (12/3) telah ada 7 juta orang yang melaporkan SPT atau mencapai 37 persen.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam melaporkan SPT meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode sama, baru sebanyak 5,5 juta yang lapor SPT, dari keseluruhan 18,3 juta WP.

Hestu menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun ini bisa mencapai 80 persen. Realisasi kepatuhan pelaporan SPT tahun lalu hanya 73 persen, atau 13,4 juta akun yang melaporkan dari total 18,3 juta.

“Artinya, (tahun lalu) masih ada 27 persen WP yang seharusnya menyampaikan SPT (tapi) belum menyampaikan SPT. Nah sekarang kami coba yang belum ini, sudah punya NPWP tapi belum lapor diminta untuk lapor,” ujarnya kepada JawaPos.com.

Gandeng Mahasiswa

Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak, DJP menggandeng mahasiswa sebagai relawan. Para relawan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban bayar pajak serta tata cara melaporkan SPT.

Hestu menyampaikan, ini merupakan tahun ketiga DJP melibatkan mahasiwa. Mahasiwa yang terlibat dibekali pengetahuan dan wawasan mengenai kewajiban dan memanfaat membayar pajak. Selain itu, mahasiswa juga diajari cara mengisi SPT baik manual hingga secara elektonik (e-filling).

“Kami mengedukasi mereka. Ini bagian dari inklusi kesadaran pajak. Supaya ketika sudah selesai dari kuliah jadi wajib pajak entah jadi karyawan, pengusaha, enterpreneur enggak tanya lagi kenapa harus bayar pajak,” ucapnya.

Hestu menyebut, mahasiswa yang terlibat menjadi relawan pajak saat ini mencapai 7.700 dari berbagai universitas tanah air. Mereka ditempatkan di berbagai kantor pajak dan bertugas membantu masyarakat melaporkan SPT.

“Saya yakin itu bagus juga, jadi mereka punya pengalaman praktik langsung untuk melayani masyarakat untuk membantu mengisi e-filing nya. Nanti pengalaman yang berharga juga dapat sertifikat,” tuturnya.

Kendala Sosialisasi

Hestu mengaku, hingga saat ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT belum optimal. Sehingga, dengan keterbatasan petugas pajak, DJP mengembangkan IT selain meningkatkan sosialisasi dan edukasi.

Edukasi untuk meningkatkan kesadaran dimulai dari pendidikan yang paling rendah. Saat ini, materi tentang ini sudah masuk ke universitas.

“Enggak terbatas untuk jurusan ekonomi. Semua jurusan mahasiwa baru pasti dapat itu. Nah ini yang kita membangun dari awal

Selain itu, inklusi kesadaran pajak nantinya akan masuk ke kurikulum tingkat sekolah. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Nanti kami masukkan juga SD, SMP, SMA. Kami perluas lagi kerja samanya dengan yang lain seperi Kemenhan, calon pemimpin ini juga harus paham. Dengan Kemenag untuk pendidikan di pesantren pun kami masukkan juga materai perpajakan,” jelasnya.

Ada Sanksi

Hestu menjelaskan banyak manfaat dari melaporkan SPT pajak. Salah satunya adalah pencatatan keuangan terekam lebih baik. Ini merupakan bagian dari peningkatan literasi keuangan.

“Catatan gaji saya setahun sekian, penghasilan saya setahun, sekian. Nah nambah hartanya sekian. Itu kan bagus,” katanya.

Sementara itu, bagi WP yang tidak melaporkan SPT-nya, maka ada sanksi yang mengintai. Denda administrasinya sebesar Rp 100 ribu untuk WP orang pribadi, dan Rp 1 juta untuk WP badan.

“Lapor terlambat atau tidak sama sekali sama aja kena segitu. Itu formalnya,” katanya.

Bahkan, kata Heru, ada sanksi yang berujung hukuman pidana jika terdapat alasan kuat dengan unsur kesengajaan. “Tapi tergantung kasusnya,” katanya.

“Tapi, kami lebih mengarah edukasi dan pengawasan dan pemeriksaan sanksi administratif itu. Kecuali yang sudah bertahun-tahun, sudah diingatkan tetap enggak, ini yang (peringatan) terakhir (kalau diabaikan) bisa saja masuk ke pidana,” pungkasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan monitoring terkait dengan melonjaknya harga gula pasir yang mencapai Rp16.500 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp13 ribu per kg. Kenaikan harga ini dikarenakan stok gula menurun.

“Hasil monitoring awal kita, gula ini memang kurang pasokan. Kita akan kordinasikan dengan Disperindag untuk menyikapi hal ini,” ungkap Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak kepada wartawan di Medan, Kamis (12/3).

Ramli sendiri mengkritisi Pemerintah Daerah tidak memiliki data yang pasti terkait berapa jumlah konsumsi gula bagi masyarakat di Sumut ini.” Ada, 20 ribu ton per bulan, itu data 5 tahun lalu. Disini lah Pemerintah perlu update berapa kebutuhan gula sebenarnya,” ucap Ramli.

Tidak sampai disitu, Ramli mengungkapkan untuk kebutuhan gula rafinasi untuk bahan olah bagi industri dan memiliki pasar khusus seperti UMKM kuliner, Hotel dan lainnya mengalami pasokan yang kurang ditingkat agen di Sumut.

“Distributor kita (dari Sumut) minta ke Lampung bulan lalu, namun kosong. Baru minggu inilah mereka dapat. Dan itu harganya sudah Rp 14.600 per kilogram,” tutur Ramli.Dijelaskan Ramli, pasokan gula rafinasi ini tergantung pada kuota yang ditetapkan pemerintah. Untuk Sumut, sekitar 51 ribu ton/semester. Padahal kebutuhan industri 15 ribu ton/bulan.üÿ“Jadi pasokannya juga kurang dan perlu dilakukan penataan pendistribusi dilakukan Pemerintah,” sebut Ramli.

Ramli mengatakan untuk mengatasi pasokan gula yang kurang. Pemerintah Indonesia harus mengambil andil dengan melakukan intervensi harga melalui PTPN II juga sudah dikasi penugasan untuk mengatasinya dan Bulog menggelar operasi pasar.

“Tapi yang menjadi catatan. Agar kebutuhan gula itu bisa didata dengan lebih baik. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas terkait, harus mengevaluasi berapa sebenarnya kebutuhan gula Sumut per bulan,” sebut Ramli.

Ia menambahkan distributor gula di Sumut bukan saja menyalurkan gula ke Provinsi ini saja. Namun, sampai Provinsi Aceh. Hal itu, juga penyebab pasokan terus berkurang.

Bulog Sumut Belum Ada Niat Gelar Operasi Pasar

Sementara itu, Bulog Sumut belum ada niat untuk melakukan operasi pasar untuk menekan harga gula melonjak tinggi kembali normal. Hal tersebut, dibernakan oleh Humas Bulog, Karni Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

“Sampai saat ini, belum ada kordinasi soal itu. Memang secara resmi ada di Dinas Perdagangan. Kordinasi ada, pasti langkah-langkah belum ada pergerakan,” tutur Karni.

Disinggung berapa jumlah pasokan gula dimiliki Bulog Sumut. Karni enggan menjelaskan, karena data secara detail itu disampaikan oleh pimpinan Bulog Sumut. “Belum bisa saya informasi. Karena itu, jangan sensitif dan langsung pimpinan. Kalau di Bulog harus tahu pimpinan,” sebut Karni.

Namun, Karni mengatakan pihak Bulog Sumut siap turun tangan bila ada diminta oleh Pemerintah Daerah.” Karena masih ditangani oleh Pemerintah Daerah. Bulog tidak seperti dulu, memang harus ada tindakan-tindakan secara sinergi,” pungkasnya. (gus/ram)